Abdul Hakim MS.

Hatta dan SBY’s Factor

2012-01-06T14:10:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

detik.com, Kamis, 15/12/2011

Pada 24 November 2011, kisah cinta Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Siti Rubi Aliya Rajasa berakhir di jenjang pernikahan. Melalui acara akad nikah di Istana Cipanas, putra bungsu Presiden SBY dan putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa (HR) tersebut telah resmi menjadi sepasang suami istri. Di tengah kebahagiaan Ibas-Aliya, perkawinan antara putra-putri dua pejabat ini ternyata menimbulkan berbagai polemik dan pro-kontra. Ada yang mendesak KPK mengaudit dana pernikahan Ibas-Aliya. Ada pula yang mengatakan pernikahan keduanya tergolong sederhana sebagai anak pejabat tertinggi di negeri ini.

Namun sebenarnya, yang paling menarik untuk dicermati adalah bagaimana pengaruh SBY terhadap karir politik besannya itu pasca pernikahan kedua anak mereka? Apakah SBY bisa menjadi poin positif atau malah negatif bagi pencapresan HR di pemilu 2014?

Seperti kita tahu, menjelang Rakernas PAN pada 10-11 Desember 2011 di JCC, santer terdengar kabar bahwa Ketum PAN itu akan didaulat sebagai capres pada pilpres 2014 mendatang. Sekretaris Jendral PAN, Taufik Kurniawan, mengatakan, saat ini desakan kuat telah lahir dari DPD dan DPW seluruh Indonesia untuk sesegera mungkin mendeklarasikan HR sebagai capres resmi PAN. Hal ini dimaksudkan agar kerja-kerja politik yang dilakukan oleh DPD dan DPW semakin jelas dan terarah dalam menghadapi pemilu 2014.

Faktor SBY

Sepertinya, PAN memang tak punya pilihan untuk mengusung capres selain HR. Secara personal, HR termasuk tokoh papan atas Indonesia yang memiliki modal komunikasi politik yang cukup baik. Sejak menjabat sebagai menteri sekretaris negara pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, HR juga telah menjadi tokoh yang semakin akrab di telinga publik. Bahkan kabarnya, Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais, pun sudah memberikan lampu hijau terhadap rencana pencalonan Menkoperekonomian itu.

Pasca pernikahan Ibas-Aliya, HR semakin memiliki modal yang cukup baik untuk menjadi capres karena hadirnya sosok SBY. Merujuk hasil survei DCSC Indonesia pada Oktober 2011, dalam pertanyaan terbuka, tingkat elektabilitas SBY ternyata masih di atas Megawati, Prabowo, dan Ical. Padahal pada pemilu 2014 medatang, SBY sudah tak bisa lagi mencalonkan diri.

Dengan popularitas dan elektabilitas yang masih baik pada diri SBY, tentu menjadi modal positif bagi HR untuk mengerek popularitas. Seperti sudah banyak dilansir lembaga survei, tingkat popularitas Menkoperekonomian itu belum begitu menggigit di mata publik. Dengan acara pernikahan kedua anak mereka yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi, plus liputan dari berbagai media massa, hemat saya, tingkat popularitas HR kok sepertinya bisa terdongkrak pada posisi yang lebih ideal sebagai capres.

Selain itu, saat ini ada semacam kebutuhan SBY untuk mencapreskan HR. Partai Demokrat selaku partai terbesar di pentas politik nasional, belum juga memiliki figur dengan popularitas kuat sekaliber dirinya untuk diusung menjadi capres. Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dapat dipastikan akan mendapatkan resistensi tinggi dari publik jika tetap memaksakan maju sebagai capres. Mengingat, kedua politisi muda Partai Demokrat itu diduga kuat terlibat kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games yang melilit mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Agaknya, SBY sadar betul bahwa ketiadaan figur kuat di jajaran elite Partai Demokrat akan memunculkan polemik internal dalam menentukan capres yang akan diusung. Kondisi itu tentu kurang ideal untuk memilih capres dari kalangan dalam. Oleh karena itu, pilihan untuk mengusung tokoh dari luar partai sebagai capres tahun 2014 menjadi terasa amat penting. Demi menjaga stabilitas Partai Demokrat, besar kemungkinan HR akan digadang-gadang oleh Presiden SBY sebagai calon presiden tahun 2014. Kenapa HR?

Pertimbangan SBY untuk memilih HR sebagai capres adalah adanya kebutuhan untuk mempersiapkan penerus trah Yudhoyono demi menjaga eksistensi di kancah politik nasional. Dengan memilih HR yang notabene merupakan besan, maka kerisauan Presiden SBY terhadap kelanjutan trah Yudhoyono di kancah politik nasional akan terjawab tuntas.

Faktor PAN

Meski demikian, hadirnya SBY dalam lingkungan HR bukan tanpa kelemahan. Naik-turunnya popularitas SBY, tentu akan memiliki imbas terhadap konsistensi politik HR kedepan. Dengan predikat sebagai besan, kelekatan itu akan sulit di hapus dari memori publik. Jika popularitas SBY bisa dijaga dengan baik hingga masa akhir jabatannya, mungkin hal itu akan berimbas positif buat HR. Namun sebaliknya, jika popularitas SBY turun, maka HR pun pasti akan terkena efek psikologis. Apalagi saat ini DPR tengah kencang untuk kembali “mengulik” kasus Bank Century. Saat ini, DPR telah menyiapkan ‘jurus’ hak menyatakan pendapat untuk kasus bailout 6.7 triliun itu. Sasaran tembaknya jelas, mereduksi “kemonceran” prestasi Presiden SBY.

Kelemahan mendasar lainnya yang bisa menjadi “rem” dukungan SBY terhadap HR adalah masih minimnya perolehan suara partai matahari. SBY tentu akan menghitung-hitung dukungan mencapreskan HR jikalau suara PAN masih dikisaran 6 – 7% saja, sementara suara Partai Demokrat ada di atas 20%. Tentu seandainya SBY mencapreskan HR ditengah ketimpangan suara kedua partai itu, akan memunculkan polemik kuat di internal Partai demokrat. Dan hemat saya, SBY tak akan memilih opsi itu.

Merujuk uraian di atas, hemat saya, titik lemah yang paling utama dari upaya pencapresan HR adalah faktor PAN. Oleh karena itu, jikalau PAN memang betul-betul ingin mengusung capresnya sendiri, ada baiknya kegiatan rakernas nanti difokuskan untuk mencari strategi pemenangan yang baik dari pada membahas isu-isu elitis yang telah membuat jengah masyarakat. Karena jika suara PAN masih satu digit pada pemilu 2014, sepertinya langkah HR untuk menjadi capres akan menghadapi jurang yang cukup terjal.

Menakar Pencalonan Hatta Pada Pilpres 2014

2012-01-06T14:07:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Media Indonesia

Menjelang Rakernas PAN pada 10-11 Desember 2011 di JCC, santer terdengar kabar bahwa Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa (HR), akan didaulat sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 mendatang. Kabarnya, Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais, pun sudah memberikan lampu hijau terhadap rencana pencalonan tersebut.

Meskipun demikian, agar HR pantas jadi Capres, Amien Rais memberikan sejumlah catatan yang harus dipenuhi PAN ketika akan mencalonkan sang ketua umum pada pilpres 2014. Catatan itu antara lain adalah pemenuhan target suara sebesar dua digit pada pemilihan umum (pemilu) 2014. Pada tiga pemilu kebelakang (1999, 2004, 2009), PAN hanya mampu meraih suara pada kisaran angkan 6-7 persen. Pada pemilu 1999 PAN memperoleh suara sebesar 7.1%, pemilu 2004 sebesar 6.4%, dan pemilu 2009 sebesar 6.0%.

Seperti di ditegaskan oleh Sekretaris Jendral PAN, Taufik Kurniawan, beberapa hari menjelang rakernas, desakan kuat lahir dari DPD dan DPW seluruh Indonesia untuk sesegera mungkin mendeklarasikan HR sebagai capres PAN. Hal ini dimaksudkan agar kerja yang dilakukan oleh DPD dan DPW semakin jelas dan terararah dalam menghadapi pemilu 2014.

Yang menarik ditunggu adalah bagaimana sikap HR dalam menghadapi desakan pencapresan dirinya di rakernas nanti?

Potensial

Saat ini, nama Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie memang tengah mendominasi ruang publik terkait wacana tokoh kandidat calon presiden tahun 2014. Harus diakui bahwa kedua calon itu memiliki sumber daya finansial dan jaringan media massa yang sangat mumpuni ketimbang HR.

Namun, dua hal itu tidak lantas serta merta dapat menjadi jaminan bagi kedua tokoh itu untuk melenggang mulus menuju kursi kepresidenan. Publik tentu tidak akan lupa bahwa Aburizal Bakrie memiliki catatan hitam berupa kasus Lumpur Lapindo dan tunggakan pajak kelompok usaha Bakrie. Setali tiga uang dengan Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto pun masih memiliki beban hukum terkait dengan dugaan pelanggaran HAM kala ia masih aktif di dunia kemiliteran.

Sementara sosok HR, secara perlahan telah masuk dalam jajaran pejabat birokrasi pemerintahan dan elite politik papan atas Indonesia. Meskipun saat ini elektabilitasnya masih ada dibawah dua tokoh di atas, namun sejak menjabat sebagai menteri sekretaris negara pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, HR menjadi tokoh yang semakin akrab di telinga publik. Apalagi, baru-baru ini HR melakukan hajatan besar dengan menjadi besan Presiden SBY. Meski belum ada data resmi, perhelatan perkawinan Ibas-Aliya sepertinya akan berdampak pada popularitas HR di kalangan masyarakat.

Dengan kemampuan komunikasi lobi yang baik dan banyaknya jaringan, juga menjadi kelebihan HR dalam perburuan kursi RI-1. Melalui berbagai jaringan organisasi yang digeluti –seperti Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) misalnya¬– bukan perkara sulit bagi HR untuk melicinkan langkah tampil sebagai tokoh kandidat calon presiden potensial. Tak mengherankan apabila kemudian pengurus DPD dan DPW PAN begitu ngebet mencapreskan HR secara dini.

Kelemahan mendasar yang dimiliki HR saat ini adalah perolehan suara partainya yang masih stagnan pada angka 6 – 7%. Tentu dengan modal suara partai sebesar itu, akan sangat sulit bagi HR untuk bargaining position menduduki posisi capres. Jikalau pun bisa, HR tentu akan menghadapi kesulitan kala terpilih. Pengalaman pemilu 2004 menunjukkan, SBY yang terpilih bersama dengan JK, tak bisa berbuat banyak menghadapi “gangguan” DPR. Bahkan ada celetukan disebagian kalangan, the real presiden Indonesia kala itu adalah JK. Hal ini mengacu pada dominasi JK yang cukup kelihatan terhadap SBY dikarenakan sebagai ketua umum Partai Golkar yang menjadi pemenang pimilu legislatif 2004 dan menguasai kursi DPR.

Pertanyaannya, apakah HR mau menerima pencapresan dirinya saat pemilu 2014 masih tiga tahun lagi? Apa untung dan ruginya jikalau HR menjadi capres resmi PAN saat ini?

Prematur

Tentu jikalau HR menerima pinangan pencapresan dirinya oleh pengurus PAN pada rakernas nanti, hal ini akan menjadi terobosan baru di pentas perpolitikan nasional. Ada sebuah partai politik yang telah memiliki capres resmi meskipun pemilu masih tiga tahun lagi. Kondisi ini cukup baik bagi pembelajaran politik masyarakat. Istilah “membeli kucing dalam karung” menjadi tidak berarti lagi. Karena ketika masyarakat memilih PAN, salah satu tafsirannya adalah mereka juga ingin memilih HR sebagai capres.

Akan tetapi, bukan tanpa kendala jikalau HR menerima pinangan pengurus PAN saat rakernas nanti. Posisinya sebagai Menkoperekonomian saat ini, akan rentan menjadi polemik dikalangan elit dan media massa. Semua kinerjanya sebagai menko, nantinya akan selalu dicurigai sebagai “kampanye terselubung” untuk kepentingan pemilu 2014. Tentu kondisi ini sangat mengganggu kinerja ekonomi yang saat ini sudah dalam trend positif.

Idealnya, seandainya HR menerima pinangan sebagai capres resmi PAN, ia harus mundur dari jabatannya sekarang. Namun pertanyaannya, relakah SBY melepas menteri sekaliber HR? Atau pertanyaannya dibalik, relakah HR melepas hasil kreasi ekonominya yang telah menghasilkan public polecy awrd melalui Master Plan MP3EI?

Melihat fakta yang ada, kemungkinan terbesarnya adalah arus dukungan tetap akan kuat dalam rakernas nanti. Namun hemat saya, HR tentu akan berfikir ulang untuk menerima pinangan tersebut. Hal ini berdasar pada, pertama, pemilu 2014 masih cukup lama, tiga tahun. Dalam masa itu, HR masih punya cukup waktu untuk menyusun dukungan secara gerilya sembari masih dapat menunaikan tugas sebagai Menkoperekonomian. Kedua, HR tentu akan menimang masih kecilnya suara PAN. Hemat saya, HR pasti akan melihat dulu perolehan suara pemilu legislatif PAN di 2014 nanti sebelum ia resmi menjadi capres dari PAN.

Merujuk kondisi tersebut, ada baiknya jiakalu rakernas PAN lebih difokuskan untuk mencari strategi pemenangan PAN yang komprehensif, daripada sibuk pada isu pencapresan yang bisa dikatakan masih cukup prematur. PR terbesar PAN adalah bagaimana partai bisa meraih angka dua digit, sehingga HR cukup pantas di capreskan dari partai matahari tersebut, seperti dicatatkan oleh Amin Rais di atas.

Geliat Oligarki Pers

2012-01-06T13:59:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Kajian tentang media massa dalam ruang demokrasi merupakan telaah para akademisi yang tak pernah ada habisnya. Ini disebabkan karena media massa memiliki peran yang cukup signifikan dalam berlangsungnya proses demokratisasi. Bahkan Edmund Burke menyebut, media massa merupakan pilar keempat demokrasi setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Tak heran jika Burke menyematkan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Merujuk peran ideal yang dimainkan, pers memang menjadi tulang punggung demokrasi. Setidaknya ada empat lakon yang dijalani. Pertama jurnalisme sebagai sumber informasi yang mendidik masyarakat. Kedua, jurnalisme menjadi pengawas penguasa (watchdog) dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga, jurnalisme sebagai penyambung lidah (mediator) antara publik dan pemerintah. Keempat, jurnalisme sebagai ruang advokasi publik.

Meski demikian, pers juga terkadang memainkan peran ganda. Jurnalisme disamping memiliki peran ideal seperti tertera di atas, ia juga merupakan sebuah industri yang tak lekang dari kungkungan kapitalisme. McNair Brian (1995) mengatakan, “Media bukanlah ranah yang netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru bisa menjadi subyek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan pada khalayak”. Bagiaman dengan pers Indonesia?

Permainan Monopoli

Perkembangan pers Indonesia saat ini sebetulnya cukup menggembirakan. Kebebasan pers yang pada era Orde Baru menjadi barang mahal, tak lagi dikecap saat reformasi bergulir pada 1998. Namun dalam perkembangannya, gejala kebebasan pers saat ini cukup menghawatirkan.

Yang paling nyata adalah tentang kepemilikan pers. Semua media massa berpengaruh, secara lambat laun berkumpul dalam satu wadah pemilik. Bak permainan monopoli, media massa menyentral pada siapa yang memiliki modal paling kuat. Hal ini bisa kita lihat dari kepemilikan televisi di Indonesia misalnya. Satu pemilik modal bisa menguasai dua hingga empat stasiun televisi sekaligus. Demikian pula dengan media cetak. Satu grup bisa menguasai hingga 10 media cetak. Demikian pula dengan media online.

Sayangnya, kepentingan pemilik modal tak bisa lepas sama sekali terhadap kebebasan para jurnalis dalam menyampaikan berita ke publik. Masih hangat dalam benak kita bagaimana publik dibuat jengah dengan pemberitaan dua televisi nasional menjelang kongres Partai Golkar di Riau 2009 silam. Karena para pemilik modalnya maju menjadi kandidat ketua umum, kedua televisi tersebut memunculkan informasi yang tidak semestinya. Mereka saling serang sesuai dengan kepentingan pemilik modal menuju kongres. Tak heran jika kemudian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kemudian memanggil keduanya terkait netralitas penyiaran.

Kekentalan peran memasukkan kepentingan pemilik modal dalam informasi pers juga muncul dari analisis isi media yang dilakukan oleh DCSC Indonesia. Dalam analisis yang dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan (Januari – Juni 2011) terhadap 7 surat kabar nasional, yakni Kompas, Media Indonesia, Indo Pos, Republika, Rakyat Merdeka, Suara Pembaruan dan Seputar Indonesia, pemberitaan terbesar Surya Paloh misalnya, bos Media Group, 49.2% ada di Media Indonesia. Seperti diketahui, Media Indonesia adalah surat kabar yang berada di bawah grup Media Group. Dan uniknya, tema terbesar adalah tentang Ormas Nasional Demokrat (Nasdem). Semua tema itu hanya Media Indonesia yang banyak memuat. Seperti kita tahu, Surya Paloh adalah Ketua Ormas Nasdem. Gelagat ini, persis yang diungkapkan oleh McNair Brian di atas.

Kepentingan Politik 2014

Menjelang pemilu 2014, gelagat netralitas pers itu sepertinya tak surut begitu saja. Apalagi, bos media-media besar terutama televisi adalah para politisi yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2014. Kita semua tahu bahwa pemilik TV One dan Metro TV misalnya, adalah para politisi yang akan meramaikan proses sirkulasi kekuasaan pada pemilu 2014. TV One dimiliki oleh Aburizal bakrie, sementara Metro TV dimiliki Surya Paloh. Naasnya, dua televisi itu adalah televisi referensi berita publik di Indonesia.

Lebih menghawatirkan, para politisi pemilik pers juga sedang membangun oligarki pers dengan bergabung dalam satu wadah politik yang sama. Masuknya Hary Tanoesoedibjo ke Partai Nasdem misalnya, menjadi titik tolak kehawatiran itu. Jangan-jangan, media yang dimiliki hanya akan dijadikan alat penggiringan opini publik untuk memilih partai tertentu. Hary Tanoesoedibjo saat ini didapuk sebagai ketua Dewan Pakar Partai Nasdem.

Seperti kita tahu, Hary Tanoesoedibjo adalah salah satu penguasa media di Indonesia. Penguasa MNC Group ini memegang kendali terhadap RCTI, Global TV, dan MNC TV. Bergabungnya Hary Tanoesoedibjo telah membawa efek terhadap derasnya iklan partai nasdem di telivis MNC Group ini di saat semua partai belum berpikir untuk beriklan di televisi karena mahalnya biaya.

Memang terlalu dini jika kita berprasangka bahwa nantinya televisi-televisi itu akan melulu menjadikan program-programnya untuk mendukung kepentingan politik pemilik modal. Namun yang menjadi kehawatiran adalah tak netralnya media massa gara-gara pemilik modalnya berkecimpung dalam dunia politik praktis. Karena kasus seperti itu sudah pernah terjadi.

Tidak salah memang apabila para penggiat pers juga menjadi penggiat politik. Namun yang harus diperhatikan, publik punya hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan seimbang. Saat ini publik sudah cukup pintar dan jeli menilai sebuah program atau pemberitaan media massa. Karena itu, jika program hanya menyasar kepentingan politik tertentu, publik sudah cukup pandai untuk memberi reward and punishmet.

Selain itu, dibutuhkan kesiapan KPI untuk menelaah program yang tak sejalan dengan kepntingan publik. Selain KPI, semua civil society juga harus bergerak mengawasi geliat media massa. Karena tanpa keseriusan pengawasan terhadap media massa, publik akan sangat dirugikan dengan banyaknya “informasi sampah” yang menjejali ruang kehidupan masyarakat.

Antara Gaya dan Kinerja DPR

2012-01-06T13:56:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Detik.com, Selasa, 29/11/2011

Untuk kesekian kalinya, wajah DPR kembali tertampar. Adalah Busyro Muqoddas, Ketua KPK saat ini yang menyindir keras gaya perilaku para anggota dewan. Dalam pidato kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2011 di Taman Ismail Marzuki, Busyro secara langsung menyindir pejabat negara dan anggota DPR yang selalu bergaya perlente. Ia menilai, lembaga-lembaga negara banyak dihuni oleh para “pemberhala nafsu” dan “syahwat politik kekuasaan”. Naasnya, moralitasnya mendekati titik nol. Akibatnya, budaya korupsi di Indonesia menjadi kian mengakar.

Kontan, pernyataan Busyro ini sedikit memanaskan situasi politik nasional. Para anggota dewan melakukan “reaksi perlawanan” yang cukup kuat untuk membela diri. Bahkan salah satu petinggi Partai Golkar mengatakan, urusan gaya hidup anggota DPR bukanlah domain KPK untuk menelaahnya, melainkan urusan media massa dan pengamat untuk mengkritisinya.

Memang jika kita cermati, perilaku yang ditunjukkan anggota dewan sedikit mencederai rasa “etika publik”. Ditengah himpitan ekonomi yang mencengkeram masyarakat, anggota dewan malah mempertontonkan kemewahan. Area parkir gedung DPR di Senayan, bak show room mobil-mobil mewah. Dari deretan mobil-mobil tersebut, ditengarai ada mobil yang harganya hingga mencapai 7 miliar. Pertanyaannya, kenapa anggota dewan kita suka mempertontonkan kemewahan ditengah kesulitan ekonomi masyarakat?

Gaya dan Kinerja

Ada dua perkara yang mendorong kenapa anggota DPR berperilaku mewah. Pertama, akumulasi pendapatan ekonomi yang diterima cukup besar. Kedua, besarnya akumulasi pendapatan ekonomi ini tak disertai dengan sikap kenegarawanan yang baik.

Seperti kita tahu, pendapatan anggota DPR setiap bulannya bisa mencapai 51 juta rupiah. Angka sebesar itu diterima anggota DPR yang tak menjabat sebagai alat kelengkapan atau anggota DPR biasa. Pendapatan itu berasal dari gaji pokok dan tunjangan. Artinya, dalam setahun anggota DPR bisa mengumpulkan pendapatan sebanyak 600 juta rupiah. Jika dikalikan 5 tahun masa jabatan yang diemban, anggota DPR bisa meraup uang sebesar 3 miliar rupiah. Belum lagi tunjangan rapat, studi banding dan sebagaianya. Tentu sebuah nilai yang cukup besar.

Rincian di atas adalah ilustrasi pendapatan gaji anggota dewan yang berjalan lurus, yakni murni hidup dari pendapatan gaji dan tunjangan saja. Padahal sudah menjadi rahasia umum, jikalau proses pembuatan undang-undang di DPR penuh sesak dengan praktik “dagang sapi”. Tak sedikit oknum anggota DPR yang harus berurusan dengan meja hijau akibat praktik korupsi. Kasus cek pelawat Miranda Gultom yang menyeret banyak politisi DPR adalah salah satu contohnya.

Sayangnya, besarnya pendatan ekonomi yang diterima anggota DPR ini tak disertai sikap kenegarawanan yang baik. Anggota DPR yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat dan menyatukan diri dengan penderitaan masyarakat, malah hidup mewah dan mempertontonkannya ke publik. Seandainya mereka bukan pejabat publik, rasanya tak menjadi persoalan. Namun ketika pendapatan ekonomi yang besar itu didapat dari uang rakyat, disinilah proses pencideraan itu terjadi.

Lebih parah, ditengah hidup gaya parlente dari uang rakyat, anggota DPR belum juga menunjukkan kinerja yang baik. Sepanjang tahun 2010 misalnya, DPR hanya dapat menyelesaikan 16 undang-undang dari 70 undang-undang yang ditargetkan. Masih tersisa sebanyak 54 RUU yang statusnya tidak tuntas dibahas atau malah naskah RUU-nya belum disiapkan. Dari sisi keaktifan kehadiran, anggota DPR juga menyuguhkan semangat yang sangat minim. Dalam beberapa rapat besar DPR, bangku kosong kerap menghiasai media massa.

Itu sebabnya, publik menilai kinerja anggota legislatif menjadi buruk. Merujuk data survei nasional DCSC Indonesia pada rentang waktu 12 – 20 Oktober 2011, mayoritas publik , 52.1%, menilai bahwa anggota legislatif tidak peduli untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya. Begitu pula dengan tingkat kemampuan melakukan tugas kedewanan, sebanyak 45.3% publik menilai anggota dewan tidak memiliki kemampuan. Merujuk kondisi tersebut, semestinya anggota DPR lebih mawas diri. Sebagai pejabat publik dan digaji dari uang rakyat, mereka harus sadar bahwa mereka tak bisa lepas dari sorotan.

Pemburu Rente

Apa yang dilakukan oleh anggota DPR seperti terilustrasi di atas, disebabkan besarnya porsi “tujuan memburu rente” dari pada mementingkan “tujuan ideal lembaga DPR”. Tujuan ideal lembaga DPR adalah untuk mengagregasi serta mengartikulasikan kepentingan rakyat. Dan oleh publik, tugas ini dipandang tak berhasil dilakukan oleh anggota dewan merujuk data survei DCSC Indonesia.

Selain tujuan ideal tersebut, setiap anggota DPR juga memiliki tujuan “memburu rente”. Mereka memperebutkan posisi kursi di DPR karena Pertama, ingin melakukan akumulasi ekonomi sebanyak-banyaknya. Yaitu mengumpulkan kekayaan seperti telah dikutip di atas. Tujuan Kedua, adalah memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk tujuan kekuasaan politik, yakni tetap dapat mempertahankan kedudukannya dalam pemilu selanjutnya. Tujuan rente inilah yang melatarbelakangi kenapa sebagian besar anggota dewan bersikap kurang peka terhadap kepentingan masyarakat dan suburnya budaya korupsi.

Dalam konsep akademis, “tujuan memburu rente” tersebut dinamai dengan istilah power-seeking politician. Argumentasi dasar power-seeking politician ini adalah para politisi merupakan makhluk rasional yang tidak steril dari perhitungan untung-rugi dalam setiap mengambil keputusan. Kepentingan utama dari politisi adalah memaksimalkan, dan bila mungkin, mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Untuk tujuan ini, maka para politisi akan dimotivasi oleh keinginan menggunakan sumber daya (resources) apa saja yang dimiliki guna memberikan ganjaran kepada siapa saja yang mendukung mereka, dan memberikan hukuman kepada siapa saja yang mencoba mengganggu (Grindle, 1989).

Melihat kondisi seperti ini, selayaknya anggota DPR tak perlu terlalu reaktif dalam menyikapi kritik ketua KPK. Ada baiknya anggota DPR malah harus menjadikannya sebagai kritik membangun untuk lebih mawas diri. Karena hingga detik ini, sangat minim persepsi terhormat dari masyarakat dari lembaga yang terhormat DPR.

Indonesia Negara Gagal?

2012-01-06T13:52:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Jurnal Nasional, Selasa, 8 Nov 2011

Melihat Indonesia dari kaca mata media massa dalam beberapa bulan terakhir, ibarat disuguhi sebuah kapal yang seolah mau pecah. Mayoritas headline menyembulkan pesimistis pembangunan bangsa dan negara ke depan. Bahkan beberapa kalangan telah santer menyuarakan jikalau Indonesia saat ini hampir menjadi negara gagal. Betulkah demikian?

Mengutip teori “Media Sebagai Konstruksi Realitas Sosial”, apa yang disuguhkan oleh media massa, terkadang tak mewakili kenyataan yang sebenarnya. McNair Brian (1995) mengatakan, “Media bukanlah ranah yang netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru bisa menjadi subyek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan pada khalayak. Media berperan dalam mendefinisikan realitas”.

Teori McNair Brian tersebut, sejurus dengan temuan survei nasional DCSC Indonesia tentang kondisi/situasi nasional Indonesia saat ini dan ke depan. Ternyata, apa yang disuguhkan oleh media bahwa Indonesia adalah negara gagal, tak mencermin dari suara mayoritas publik Indonesia.

Dalam temuan survei nasional yang dilakukan terhadap 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia pada rentang waktu 12 – 20 Oktober 2011, mayoritas publik, yakni 52.8% memandang bahwa kondisi/situasi Indonesia saat ini secara umum masih baik. Itu artinya, suara publik ini bertentangan dengan analisis bahwa Indonesia menjadi negara gagal.

Temuan lain yang menarik juga adalah, optimisme publik terhadap kondisi ekonomi nasional setahun ke depan cukup positif. Responden yang menjawab bahwa situasi nasional dalam setahun kedepan akan lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan yang menjawab lebih buruk, yakni 29.5% : 8.6%. Temuan data ini menunjukkan bahwa masyoritas masyarakat Indonesia memandang bahwa analisis Indonesia menjadi negara gagal sebetulnya kurang tepat.

Akselerasi Kinerja

Meskipun wacana Indonesia sebagai negara gagal yang digaungkan sebagian media massa bukanlah cerminan mayoritas suara publik, namun wacana tersebut tetap harus menjadi alarm serius bagi pemerintahan SBY-Boediono dalam sisa masa jabatannya. Hal itu merujuk pada data bahwa yang mengatakan secara umum kondisi/situasi Indonesia secara umum buruk, juga tidak sedikit, yakni sebesar 40.1%. Artinya, meski bukan menjadi negara gagal, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Ditambah lagi, tingkat kepuasan terhadap Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono juga belum begitu menggembirakan, berada di bawah angka psikologis 50%.

Hemat saya, setidaknya ada tiga perkara yang harus cepat diselesaikan oleh presiden SBY guna kembali mengatrol tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya. Pertama, Presiden SBY harus kembali giat mendorong penindakan keras terhadap para koruptor. Hal ini merujuk pada persepsi publik dalam temuan survei DCSC Indonesia yang menjadikan korupsi sebagai “musuh utama” negara. Korupsi menjadi variabel utama ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kasus-kasus korupsi yang saat ini masih menggantung, sebaiknya dengan cepat dituntun oleh SBY guna percepatan penyelesainnya agar tak terus menguap di udara.

Kedua, Presiden SBY harus kembali mendorong percepatan program-program pro rakyat yang hasilnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Gap ekonomi saat ini yang terjadi di Indonesia sangat timpang. Berdasarkan laporan AGB pada 2010, penduduk kaya di Indonesia meningkat pesat dalam satu dekade terakhir seiring pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun sejurus dengan itu, angka kemiskinan juga turut membengkak. Jurang pemisah ketimpangan ekonomi antara “si miskin” dan “si kaya” harus segera diminimalisasi dengan program yang langsung menyasar ke kalangan bawah. Karena jika tidak, sangat mungkin tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah akan kembali melorot.

Ketiga, Presiden SBY harus sesegera mungkin mendorong akselerasi kinerja KIB II pasca reshuffle untuk tetap memelihara asa publik. Harapan masyarakat adalah kunci menstabilkan arus dukungan terhadap pemerintahan yang berjalan. Jika kita menengok revolusi yang terjadi di Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah, kata kuncinya karena sebagian besar masyarakat telah pupus harapannya (frustasi sosial) dalam berbagai sendi kehidupan. Dalam konteks Indonesia, frustasi sosial telah berhasil melengserkan rezim Orde Baru.

Pemakzulan

Buntut dari analisis negara gagal seperti di kutip di atas, telah banyak berhembus bahwa saat ini ada wacana timbulnya gerakan “delegitimasi” terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Bahkan analisis beberapa kalangan, 2012 adalah masa akhir pemerintahan SBY.

Memang, hasil survei DCSC Indonesia menunjukkan, saat ini 59.8% masyarakat tak mendukung adanya gerakan pemakzulan terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Ini merupakan suara mayoritas publik. Akan tetapi, jika tak ada geliat perbaikan serius dari pemerintah dan angka kepuasan terhadap pemerintah terus menurun, bisa dijadikan legitimasi kelompok-kelompok tertentu untuk memunculkan social movement guna melengserkan pemerintahan yang ada.

Satu-satunya jalan untuk menanggulangi social movement, SBY harus berhasil mengembalikan harapan masyarakat seperti pada situasi beberapa bulan ketika ia terpilih dipilpres 2009 yang lalu. Pemunculan harapan masyarakat, dapat mencegah dukungan terhadap gerakan delegitimasi yang telah santer diwacanakan. Reshuffle yang dilakukan SBY beberapa waktu lalu terhadap para menterinya yang terpersepsikan negatif, adalah langkah awal.

Dengan mengganti para menterinya yang tak perform, setidaknya akan menujukkan kepada publik bahwa situasi sosial, ekonomi, dan politik akan membaik. Pemerintah terlihat akan kembali bekerja keras untuk mengelola negara ini. Dengan cara itu, wacana pemberhentian presiden di tengah masa tugasnya yang belum selesai (pemakzulan) bisa diredam sehingga tidak menjadi implikasi buruk dalam pembangunan negara kedepan. Karena sebagaimana kita tahu, pemakzulan selalu berimplikasi kerusuhan sosial seperti pada kasusu 98 dan negara-negara di Timur Tengah.

Pentingnya menjawab harapan Publik

2012-01-06T13:49:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Ivestor Daily, Senin, 10 Oktober 2011

Polemik reshuffle kabinet kembali mengemuka. Sinyalnya kali ini lebih kuat dibanding polemik yang sama pada 2010 tahun lalu. SBY dalam beberapa pidatonya semakin jelas menyiratkan adanya pergantian pembantunya. Tak heran jika kemudian bursah nama-nama menteri yang akan digeser atau di copot “mejeng” dihalaman depan berbagai media massa. Pertanyaannya, akankah reshuffle kabinet kali ini direalisasikan oleh SBY? Dan seberapa penting reshuffle kali ini bagi SBY?

Membaca dari pengalaman pada 2010, wacana reshuffle yang kuat kala itu ternyata tak mewujud. Keyakinan yang luar biasa dari Prof. Tjipta Lesmana bahwa reshuffle kabinet pasti ada, menguap diudara. Ujungnya, SBY ternyata lebih suka mempertahankan jajaran kabinetnya. Memang, dalam merombak pembantu-pembantunya, hanya SBY dan Tuhan saja yang tahu ending-nya.

Namun, apabila kita merujuk pada kondisi faktual saat ini, hemat saya, reshuffle kabinet sepertinya akan nyata. Hal ini dikarenakan SBY membutuhkan perombakan struktur KIB II demi menjaga survival pemerintahan hingga tiga tahun kedepan. Jika momen saat ini hilang, sangat mungkin sisa tiga tahun masa pemerintahan SBY akan goyah. Kenapa demikian?

Tiga Alasan

Paling tidak, ada tiga alasan kuat kenapa SBY harus merealisasikan reshuffle kabinet kali ini. Alasan nomor satu, pemerintahan SBY perlu membarui persepsi yang saat ini sedang berada dititik nadhir.

Seperti telah dirilis salah satu lembaga survei nasional, LSI, saat ini persepsi publik terhadap kinerja kabinet indonesia bersatu (KIB) jilid II cukup kritis. Tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 37.7%. Ditambah lagi dari hasil evaluasi lembaga Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyatakan, bahwa mayoritas kinerja lembaga kementrian saat ini berapor merah. Hemat saya, cara yang paling baik untuk membarui persepsi miring ini, SBY harus melakukan penggantian pembantu-pembantunya.

Alasan nomor dua, saat ini SBY membutuhkan papan pijakan yang kuat untuk kembali melakukan pantulan citra ke atas (rebound) di mata masyarakat.

Situasi yang dihadapi oleh SBY saat ini, sebetulnya merupakan ulangan kondisi yang sama pada periode Juni 2008 silam. Kala itu, citra SBY menukik tajam. Hasil survei Indo Barometer kala itu menempatkan tingkat kepuasan masyarakat berada pada angka 36.5%. Penyebabnya, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu oleh melambungnya harga minyak dunia yang melonjak tajam.

Akan tetapi pada saat itu, SBY dalam beberapa bulan kemudian bisa menemukan papan pijakan kuat untuk memantulkan kembali citranya ke atas (rebound). Menurunnya kembali harga minyak dunia, memungkinkan SBY untuk kembali menurunkan harga BBM. Polemik BBM mereda dan citra SBY kembali baik di mata publik. Bahkan merujuk pada survei Indo Barometer, citra SBY dalam beberapa bulan menjelang Pilpres 2009 bisa terkatrol hingga ke angka 83.8%. Beberapa bulan setelah pilpres, tepatnya pada Agustus 2009, tingkat kepuasan publik terhadap SBY bahkan bisa menyentuh angka 90.4%. Angka terakhir merupakan citra terbaik yang dimiliki oleh SBY.

Kondisi saat ini juga sama. Survei LSI menujukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja KIB II ada pada angka 37.7%. Memang, angka ini masih sedikit di atas angka pada Juni 2008 yang lalu. Namun kondisi ini tentu sangat kritis. Itu sebabnya SBY memerlukan papan pijakan kuat untuk kembali rebound. Jika pada Juni 2008 SBY memiliki momentum penurunan harga BBM sebagai pijakan untuk rebound, saat ini, reshuffle kabinetlah yang menurut hemat saya cukup pas untuk dijadikan papan pijakan untuk rebound.

Alasan nomor tiga, saat ini SBY memerlukan pememeliharaan terhadap asa publik. Harapan masyarakat adalah kunci menstabilkan arus dukungan terhadap pemerintahan yang berjalan. Jika kita menengok revolusi yang terjadi di Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah, kata kuncinya karena sebagian besar masyarakat telah pupus harapannya (frustasi sosial) dalam berbagai sendi kehidupan. Dalam konteks Indonesia, frustasi sosial telah berhasil melengserkan rezim Orde Baru.

Telah banyak berhembus, bahwa saat ini ada wacana timbulnya gerakan “delegitimasi” terhadap pemerintahan SBY. Bahkan analisis beberapa kalangan, 2012 adalah masa akhir pemerintahan SBY. Akan ada social movement kuat yang akan menuju ke arah itu.

Satu-satunya cara untuk menanggulangi terjadinya social movement, SBY harus berhasil mengembalikan harapan masyarakat seperti pada situasi beberapa bulan ketika ia terpilih dipilpres 2009 yang lalu. Pemunculan harapan masyarakat, dapat mencegah dukungan terhadap gerakan delegitimasi yang telah santer diwacanakan. Dan penggantian para pembantunya saat ini yang terpersepsikan negatif, adalah pilihan tepat. Dengan mengganti menteri yang tak perform, setidaknya akan menujukkan kepada publik bahwa situasi sosial, ekonomi, dan politik akan membaik. Pemerintah terlihat akan kembali bekerja keras untuk mengelola negara ini.

Salah Pilih

Mengingat tiga alasan di atas, maka reshuffle kabinet dalam konteks saat ini telah menjadi kebutuhan. Namun untuk bisa mewujudkan tiga situasi di atas, catatan pentingnya adalah SBY tak boleh ganti pembantu asal-asalan. Harus ada kriteria jelas yang dipilih. Paling tidak, hasil evaluasi UKP4, hasil evaluasi internal kementrian, hasil evaluasi persepsi publik, dan hasil evaluasi koalisi partai politik harus menjadi pertimbangan serius.

Pilihan Reshuffle kabinet juga tanpa resiko. Selain bisa menciptakan tiga situasi di atas, Ia juga bisa menjadi kapak bermata ganda. Jikalau SBY mereshuffle kabinet dan tak bisa memuaskan sebagian besar kalangan, baik masyarakat, akademisi, politisi dan kalangan usahawan, bukan tak mungkin pergantian menteri akan menjadi penegas citra negatif saat ini. Implikasinya sangat jelas, goyahnya pemerintahan SBY karena akan derasnya arus kritik. Namun apabila reshuffle kabinet berhasil melegakan sebagian besar kalangan di atas, bukan tidak mustahi SBY bisa rebound seperti situasi pada Juni 2008.

Merujuk pada analisis di tas, SBY sebaiknya melakukan pergantian pembantunya saat ini. Saat usia KIB II genap dua tahun. Tak bisa ditunda-tunda lagi. Namun yang harus dicatat, SBY tidak boleh salah pilih.

SMI, SRI dan Peluang 2014

2012-01-06T13:18:00.003+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Langkah persiapan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengikuti kontestasi pemilu 2014 sepertinya serius. Setelah beberapa bulan yang lalu sempat melakukan tes pasar melalui peluncuran situs pemikirannya di www.srimulyani.net dan membentuk gerakan Ormas Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI) untuk Keadilan, kini para pendukungnya telah pula membuat sebuah perahu politik untuk dijadikan kendaraan oleh mantan menteri keuangan itu, Partai Solidaritas Rakyat Independen (SRI).

Tokoh-tokoh yang bergabung dalam partai ini juga bukan nama asing dalam kancah politik nasional. Ada nama Todung Mulya Lubis, Arbi Sanit, Rocky Gerung. Diluar itu, masih ada nama seperti Wimar Witoelar, dan Rosiana Silalahi.

Meski demikian, langkah SMI menuju pemilu 2014 dipandang banyak kalangan sebagai ambisi yang cukup berat. Berat, karena perempuan kelahiran Bandar Lampung ini belum punya cerita bagus yang ada dibenak masyarakat. Ketenarannya hanya sebatas “skandal Bank Century’. Tak heran jika kemudian seorang Indonesianis asal Amerika Serikat sekelas Prof Jeffrey Winters, menduga peluang SMI mendekati nol. “I think indonesian wartawan need to learn how to tell the difference between an academic lecture and a political endorsement. I didnt say a single word to endorse SMI (Sri Mulyani Indrawati). in fact I told her tim, I thought her chance was almost zero” analisis winter. Apa yang membuat penilaian peluang SMI cukup kecil memenangi pertarungan di pemilu 2014? Betulkah demikian?

Perahu Politk

Selain kasus skandal Bank Century, persoalan besar yang menghadang laju SMI pada pemilu 2014 setidaknya ada beberapa perkara. Pertama, SMI belum memiliki kendaraan yang cukup mumpuni sebagai pengusung calon presiden. Memang, Partai SRI telah dibentuk. Pertanyaannya, mampukah partai ini bersaing dan lolos Parliamentary Threshold (PT) yang kemungkinan besar ada diangka 5%? Hal ini berbeda dengan beberapa calon lain yang telah muncul sebelumnya, seperti Ical dengan Golkarnya, Hatta Rajasa dengan PAN, Prabowo Subianto dengan Gerindra, Wiranto dengan Hanura, atau Surya Paloh dengan Nasdem.

Beberapa waktu lalu, salah satu petinggi Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, memang telah menggaungkan nama untuk capres 2014. Dan salah satunya adalah SMI. Akan tetapi, dengan label neoliberalis yang menempel kuat di tubuh SMI, maukah PD mempertaruhkan reputasinya? Bukankah itu akan banyak menyimpan mudhorot bagi potensi suara PD? Seperti kita tahu, neoliberalisme adalah “musuh” kuat di negeri ini. Bahkan SBY sendiri dalam berbagai pidatonya, menentang aliran yang kerap dialamatkan terhadap pemerintahannya itu.

Kedua, fragmentasi calon dari asal kelahiran SMI juga menjadi pengganjal serius. Seperti kita tahu, Ical dan Hatta Rajasa adalah calon kandidat lain dari pulau Sumatera. Itu artinya, peluang meraup suara dikampung halaman sendiri menjadi semakin sulit sebelum ‘bertarung’ di kampung halaman kandidat lain.

Ketiga, terjadinya repetisi pertarungan ‘lawan lama’, yakni Ical vs SMI. Telah menjadi rahasia umum, bahwa SMI yang harus ”tersingkir” dari urusan dalam negeri akibat kasus skandal Bank Century, adalah implikasi dari pergelutannya melawan Ical. Ical dengan kekuatan Partai Golkar di DPR, mampu “membuang” SMI dari kancah perpolitikan nasional. Dan seperti diketahui, ia kemudian ‘diselamatkan’ oleh IMF.

Kembalinya SMI ke Indonesia dan langsung mencalonkan diri sebagai presiden, tentu pertama kali yang harus dihadapi adalah Ical. Karena kemungkinan jika SMI terpilih, bisa jadi ia akan melakukan “serangan balik” kepada Ical. Tentu Ical tak begitu saja membiarkannya. Ical, yang saat ini juga sudah massif mempersiapkan diri untuk pemilu 2014, tentu punya kepentingan untuk membendung laju SMI. Dan pergulatan ini akan menjadi kendala serius yang harus dihadapi SMI.

Logistik

Saat ini, kekuatan utama yang dimiliki SMI yang bisa diandalkan adalah (sepertinya) banyaknya sokongan dana yang akan mendukung. Posisinya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia plus reputasi yang cukup baik di luar negeri, akan memudahkan penggalangan dana guna kepentingan kampanye. Kelebihan lain, ia seorang intelektual yang mumpuni. Dan selama menjadi menteri keuangan, reputasinya memperbaiki birokrasi dibawahnya cukup baik.

Namun demikian, hanya mengandalkan tiga kekuatan di atas guna menangkis ancaman yang mengarah, sepertinya cukup berat. SMI bisa saja menggelontor pemilih dengan iklan massif. Namun sekali lagi, ia harus berhadapan dengan Prabowo Subianto, misalnya, yang telah membawa jargon politik ‘anti neoliberalisme”. Dan sekali lagi, “cap neolib” yang lekat menempel dalam pribadi SMI adalah serangan empuk bagi lawan-lawan politiknya. Selain itu, persoalan utama lain SMI adalah masih minimnya tingkat popularitas dan elektabilitasnya. Saat ini, ia masih kalah jauh dibandingkan nama-nama lain yang telah disebutkan di atas.

Merujuk kondisi di atas, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri SMI, sepertinya peluangnya cukup minim memenangi kontestasi menuju RI-1. Kita menjadi mafhum jika kemudian jeffry Winter mengatakan peluang SMI almost zero. Apalagi jargon yang sekarang dipakai, I’ll be back, bisa dimaknai sebagai upaya kembali untuk “balas dendam” atas tersingkirnya ia dari kancah perpolitikan nasional. Jika kondisinya demikian, tentu para pendukung SMI yang sekarang sedang bergairah, akan menghadapi PR serius guna menyukseskan calonnya. Apakah SMI mampu bersaing? Kita tunggu langkah lanjutan dari janji kembalinya SMI ke tanah air.

Geliat Politik Pangeran Cendana

2012-01-06T13:14:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Kompasian, 06 July 2011

“Pangeran Cendana” Hutomo Mandala Putra atau lebih akrap dipanggil Tommy Soeharto, kembali ke ranah politik. Ia sepertinya tak setengah-setengah. Setelah gagal mencoba peruntungan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas ke-VIII awal Oktober 2009 di Riau lalu, kini ia mencari arah lain, mendirikan partai politik sendiri. Selain mendirikan Parpol sendiri, ia juga aktif menggandeng partai yang tak lolos PT pada pemilu 2009 lalu.

Seperti kita tahu, saat ini Tommy sedang menggagas sebuah parpol baru bernama Nasional Republik (Nasrep). Partai ini digadang-gadang bisa lolos aturan Parliamentary threshold (PT) guna dijadikan kendaraan politik menuju pilpres 2014. Selain Nasrep, Tommy juga menggarap Partai Buruh yang telah mencalonkannya sebagai capres. Kedua parpol itu kini sedang mendaftar di Kemenkumham. Pertanyaannya, bagaimana peluang putra kesayangan mantan presiden Soeharto ini?

Untuk menilik peluang Tommy Soeharto, setidaknya ada tiga variabel penting yang harus dilihat. Pertama dari sudut pandang pengalamannya sebagai politisi. Kedua, kendaraan politiknya. Ketiga, dan ini yang paling penting, dilihat dari sisi administratif persyaratan menjadi calon presiden/wakil presiden.

Kue Lapis

Dari sudut pandang pengalaman sebagai politisi, rekam jejak Tommy dibidang politik sebetulnya kurang begitu mengesankan. Ia bisa dibilang bukan sosok politisi handal. Meski lama menjadi anggota Partai Golkar, kiprahnya tak mengkilap-mengkilap amat. Tak mengherankan apabila kemudian kala ia mencalonkan diri menjadi Ketua Umum partai ini, tak satupun suara yang berhasil digondol. Indikasi ini bisa dimaknai bahwa kemampuan lobby-nya sebagai politisi masih kalah kelas dibandingkan Surya Paloh dan Aburizal bakrie. Kelebihan utama Tommy sebagai politisi adalah posisinya sebagai pebisnis dan “putra kesayangan” Cendana. Dengan status itu, tentunya ia tak akan bermasalah dengan logistik.

Kedua, dari sisi kendaraan politik, Tommy memiliki persoalan serius. Meski survei Indo Barometer pada Mei 2011 menemukan sebagian besar publik cenderung rindu terhadap situasi di era Orde Baru, akan tetapi bukan berarti publik mengharapkan keluarga Cendana untuk kembali menjadi pemimpin politik. Hal ini bisa kita lihat dari hasil perolehan suara partai yang berafiliasi dengan keluarga Cendana, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), misalnya. Partai yang mengusung Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut Soeharto sebagai calon presiden, pada pemilu 2004 dan 2009 tak begitu baik direspon oleh publik. Pada pemilu 2004, PKPB hanya berhasil menempatkan dua wakilnya di Senayan dengan perolehan suara 2.399.290 (2.11%). Pada pemilu 2009, suara PKPB malah meredup menjadi 1.461.182 (1.40%) dan tak lolos Parliamentary Threshold (PT).

Dari ilustrasi ini bisa dibaca, bahwa parpol yang mengusung sosok penting Cendana sekelas Mbak Tutut saja tak mampu merayu hasrat publik, apakah Tommy dengan Nasrep-nya bisa memikat hati masyarakat di tengah reputasinya yang agak miring sebagai mantan terpidana dan polemik PT yang kabarnya akan dinaikkan menjadi 4 – 5 persen? Sementara mengandalkan parpol seperti Partai Buruh juga kurang meyakinkan. Pada pemilu 2009, partai ini hanya memperoleh suara 265,203 (0.25%).

Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sisi administratif persyaratan menjadi calon presiden/wakil presiden. Mungkin bisa kita andaikan Nasrep bisa lolos PT sehingga mampu mencalonka capres/wapres. Atau kalau tidak Nasrep, katakanlah Tommy berhasil membangun partai koalisi untuk mengusungnya menjadi capres/cawapres. Meski demikian, Tommy Soeharto masih mempunyai ganjalan serius lainnya, yakni tak akan lolos persyaratan menjadi capres/cawapres. Kenapa demikian?

Dalam UU no 24 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 poin n menyebutkan, Capres/Wapres harus tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sementara dalam penjelasan pasal 5 poin n ini mengatakan, hanya orang yang dipidana penjara karena kealpaan atau alasan politik yang dikecualikan dari ketentuan ini.

Sementara kita semua tahu, bahwa Tommy pernah dua kali terlibat kasus hukum yang kedua-duanya divonis bersalah oleh pengadilan. Pertama Tommy dihukum 18 bulan penjara dan denda Rp. 30.6 miliar oleh putusan Mahkamah Agung pada tahun 2002 atas dakwaan perkara korupsi tukar guling tanah gudang beras milik Bulog di kawasan Kelapa Gading ke PT Goro Batara Sakti. Kasus kedua, Tommy diganjar hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap Hakim Agung M. Syafiuddin Kartasasmita. Syafiuddin sendiri merupakan ketua majelis hakim yang memngganjar Tomy atas kasus pertama.

Meski Tomy sudah bebas pada tahun 2008, dengan dua vonis pengadilan yang masing-masing berjumlah 18 bulan penjara dan 15 tahun penjara, adalah jumlah yang melebihi batasan hukuman sesuai undang-undang, 5 tahun. Itu artinya, putra kesayangan mantan Presiden Soeharto ini akan sulit lolos memenuhi persyaratan administratif sebagai capres/cawapres.

Merujuk analisis terhadap tiga variabel di atas, tantangan Tomy untuk ikut bursa kontestasi pilpres/pilwapres pada 2014 memang berlapis. Selain harus memperbaiki citra diri yang terlanjur tercoreng dan meraih kendaraan politik untuk sebagai salah satu syarat menjadi capres/cawapres, Tomy juga harus berjuang untuk menghapuskan pasal persyaratan capres/cawapres yang akan menghalangi dirinya untuk maju menjadi kandidat. Tentu hal ini tidak mudah, karena Tomy harus berhadapan dengan partai-partai besar di DPR yang telah memiliki jagoan mereka sendiri-sendiri.

Bisa diibaratkan, tantangan yang akan dihadapi Tomy untuk comeback ke dunia politik seperti mengupas kue lapis. Seandaninya masalah lapis pertama bisa diselesaikan, lapis-lapis berikutnya sudah menunggu untuk menghadang. Melihat kondisi tersebut, peluang Tomy sepertinya sangat kecil untuk bisa ikut kontestasi pemilihan capres/cawapres pada pemilu 2014, jika tak boleh dikatakan tertutup. Kita tunggu saja bagaimana geliat politik “Pangeran Cendana” berikutnya.

Ambang Batas PT dan Pemburu Rente

2012-01-06T13:11:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Pemilu Legislatif 2014 kira-kira tinggal 34 bulan lagi. Namun demikian, revisi terhadap UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD masih juga belum selesai. Perdebatan rumit yang hingga detik ini belum diperoleh titik temu diantara parpol di DPR adalah masalah ambang batas terkecil partai politik dapat diikutkan dalam penghitungan kursi di DPR (Parliamentary Thrshold/PT).

Saat ini, pendapat fraksi di DPR setidaknya terbelah menjadi tiga. Fraksi Partai Golkar dan PDIP menginginkan ambang batas PT sebesar lima persen. Sementara Partai Demokrat dan PKS berharap PT sebesar empat persen. Sedangkan 5 partai menengah, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura kukuh dengan ambang batas antara dua setengah sampai tiga persen.

Dengan simulasi hasil perolehan suara pada pemilu 2009, penerapan PT sebesar lima persen, akan menyebabkan tersingkirnya PKB (4.94%), Gerindra (4.46%), dan Hanura (3.77%) dari perhitungan kursi di DPR-RI. Itu artinya DPR-RI akan diisi oleh enam partai, yakni Demokrat (20.85%), Golkar (14.45%), PDIP (14.03%), PKS (7.88%), PAN (6.01%), dan PPP (5.32%). Untuk mendukung sistem presidensial yang kita anut, memang cukup ideal. Namun disisi lain, jika ini diterapkan akan mengabaikan sebanyak 33.76 juta suara pemilih atau setara dengan 31.5% suara sah. Jumlah ini lebih besar dibandingkan suara pemenang pemilu (Parta Demokrat) yang memperoleh sebanyak 21.70 juta suara.

Sementara jika PT diterapkan sebesar empat persen, maka yang tereliminasi dalam penghitungan kursi DPR-RI hanya Partai Hanura. Tak cukup ideal memang dalam proses penyederhanaan partai politik di DPR-RI. Namun suara pemilih yang terabai sebesar 22.96 juta suara atau setara dengan 22.06%. Jumlah ini juga masih lebih besar dibandingkan dengan suara partai pemenang pemilu. Dan seandainya PT diterapkan sebesar empat persen, maka tak ada satupun partai yang saat ini duduk di DPR tereliminasi dari perhitungan kursi di DPR-RI. Dengan PT sebesar tiga persen, maka suara pemilih yang terabai sebesar 19.04 juta suara.

Penistaan Suara

Berapapun besarannya, kebijakan PT dalam UU Pemilu sebetulnya cukup mencederai proses demokrasi langsung. Hakikat demokrasi langsung adalah penjunjungan tinggi terhadap aspirasi masyarakat yang terejahwantahkan memalui pemberian suara dalam pemilu. Suara presiden dan suara tukang becak tak terbedakan melaui hukum one man one vote. Dan merujuk ilustrasi di atas, berapapun besaran jumlah PT yang diterapkan, selalu menistakan suara masyarakat yang sangat besar.

Kita semua faham bahwa kebijakan PT dimaksudkan untuk mereduksi jumlah partai politik yang ada. Banyaknya jumlah partai politik, dipandang menyulitkan sistem pemerintahan kita yang menganut model presidensial. Dalam model ini, presiden kerap kali kesulitan menelurkan keputusan politik karena berbelit-belitnya urusan di DPR. Hal itu disebabkan banyaknya kepentingan seiring banyaknya jumlah perwakilan partai politik di DPR. Itu sebabnya, penyederhanaan jumlah partai diyakini akan mendukung pemberlakukan model presidensial secara efektif. Pertanyaannya, haruskan penyederhanaan ini dengan menggunakan kebijakan ambang batas PT yang mengorbankan banyak suara pemilih?

Sebetulnya banyak cara untuk mereduksi jumlah partai politik. Mungkin kita bisa berkaca dan belajar terhadap sistem pemilu Jerman yang berhasil menyederhanakan jumlah partai. Pada masa lampau, negeri asal Beethoven ini mempunyai terlalu banyak partai sebagai akibat dipakainya sistem proporsional. Dewasa ini, Jerman mengadopsi dua sistem pemilu sekaligus, yakni proporsional plus distrik. Setengah anggota Parlemen dipilih dengan sistem distrik dan setengah lagi dengan sistem proporsional. Setiap pemilih mempunyai dua suara, yakni untuk memilih caleg atas dasar sistem distrik (sebagai suara pertama) dan memilih partai atas dasar sistem proporsional (sebagai suara kedua). Dengan penggabungan ini, diharapkan distorsi tidak terlalu besar efeknya dan jumlah sisa suara juga tidak terlalu besar. Dengan demikian akan terjadi semacam keseimbangan antara masalah stabilitas (karena jumlah partai terbatas) dan masalah keterwakilan (representatif).

Pemburu Rente

Namun lagi-lagi, pencarian formula sistem pemilu yang tak merugikan demokrasi secara substansif tak begitu menjadi pertimbangan para politisi di DPR-RI. Politisi senayan malah asik berdebat menerapkan PT yang “membabat” suara masyarakat. Bisa dibayangkan, jika PT betul-betul diterapkan lima persen misalnya, berapa banyak kursi DPR-RI yang terisi tidak berdasarkan pilihan suara rakyat?

Itu semua terjadi, karena politisi senayan tak lebih hanya sebagai manusia pemburu rente kekuasaan. Grindle 1989, telah menyindirnya dengan keras melalui konsep power seeking politicians. Argumentasi dasar konsep ini adalah para politisi merupakan makhluk rasional yang tidak steril dari perhitungan untung-rugi dalam setiap mengambil keputusan. Kepentingan utama dari politisi adalah memaksimalkan, dan bila mungkin, mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Untuk tujuan ini, maka para politisi akan dimotivasi oleh keinginan menggunakan sumber daya (resources) apa saja yang dimiliki guna memberikan ganjaran kepada siapa saja yang mendukung mereka, dan memberikan hukuman kepada siapa saja yang mencoba mengganggu.

Implikasi dari argumentasi Grindle di atas, politisi cenderung berfikir kepentingan jangka pendek. Tidak penting bagi para politisi keputusannya nanti akan berdampak seperti apa kepada orang lain. Pertimbangan utamanya adalah keputusan itu tidak merugikan diri mereka sendiri. Selain itu, dampak dari pola dasar pemikiran seperti ini adalah adanya praktik-praktik kesepakatan di bawah meja atau “politik dagang sapi”.

Merujuk kondisi di atas, maka besar kemungkinan perdebatan sengit terkait ambang batas PT akan diselesaikan dengan cara kesepakatan dibawah meja. Meski Partai Golkar dan PDIP keukeuh diangka lima persen, namun sepertinya angka itu cukup sulit terealisasi. Hal itu dikarenakan jika sampai terjadi voting, jumlah kursi Golkar dan PDIP jika digabung hanya berkisar 36.1%. Sementara kursi Demokrat dan PKS yang mengusung angka empat persen, jumlah kursi gabungannya sebesar 37.0%. Sementara gabungan kursi partai-partai yang mengusung angka dua setengah hingga tiga persen, 27.0%. Itu artinya, yang paling mungkin adalah kompromi ambang batas PT pemilu 2014 adalah tiga hingga empat persen, sebagai akibat tak akan adanya partai lain yang menyokong ide Golkar dan PDIP.

Kala Politik Menjadi Panglima

2012-01-06T13:06:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Investor Daily, Jumat, 24 Juni 2011

Dalam membangun sebuah negara, ada perdebatan klasik dalam menelaah mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Apakah pembangunan politik atau ekonomi? Perdebatan ini bak mempertanyakan mana yang lebih dulu ada, telur atau ayam.

Meski demikian, saat konferensi internasional World Ekonomic Forum on Asia, di Jakarta beberapa waktu yang lalu, penasehat Sekjen PBB untuk program tujuan pembangunan Milenium, Jeffrey D sachs, lebih memilih perspektif politik yang mesti dijadikan sebagai panglima. Saat berbicara mengenai “Inclusive Asia: Reinvigorating the Millineum Develepment Goals”, ia menilai maju tidaknya ekonomi sebuah negara tergantung iklim politik. Jika iklim politiknya kondusif, maka pembangunan ekonomi berjalan baik. Oleh karena itu, yang paling pertama untuk dilakukan sebuah negara adalah menciptakan iklim politik yang kondusif.

Apa yang disampaikan oleh jeffrey, sebetulnya memperkuat analisis pakar studi Ekonomi-politik, Grindle (1989). Ia menilai, salah satu faktor penyebab dari kegagalan para analis dalam memahami proses pembangunan di negara-negara berkembang, karena mereka cenderung memberi arti kecil terhadap peran dimensi politik. Para ekonom, selalu merekomendasikan perlu adanya structur adjustment, liberalisasi, privatisasi, dan desentralisasi, sebagai elemen penting strategi pembangunan. Namun mereka kemudian kecewa karena terbukti banyak negara sedang berkembang ternyata menolak, atau melakukan dengan setengah ahti, kendati di bawah tekanan institusi internasional, seperti IMF misalnya. Fenomena ini kemudian menjadi pembelajaran penting bagi para analis untuk tidak menganggap kecil aspek politik. Bagaimana dengan konteks Indonesia?

Meski banyak pihak memandang Indonesia cenderung mendekati negara gagal, namun saat ini ekonomi Indonesia sebetulnya dalam trens positif. Pada 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6.1%. Tak mengherankan bila kemudian pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi dalam 5–10 tahun mendatang bisa menembus angka tujuh sampai delapan persen. Selain itu, target Produk Domestik Bruto juga di perkirakan dapat mencapai 1 triliun dolar AS. Pertanyaannya, bisakah itu terwujud?

Bising Politik

Tantangan terbesar dan terberat dalam merealiasikan target pemerintah dalam bidang ekonomi itu, adalah adanya kecenderungan tidak kondusifnya situasi politik nasional saat ini. Makin dekatnya pemilu 2014, menyembulkan banyak ‘pertikaian’ antar elit parpol guna meraih kekuasaan. Tentu jika hal itu terus berlanjut tanpa kontrol, akan berimplikasi pada terjadinya “bising politik”. Dan kebisingan politik akan berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi.

“Bising politik” di tanah air telah muncul sejak akhir 2009 lalu. Kasus skandal Bank Century menjadi konsumsi politik yang cukup sengit di DPR. Ending polemik saat itu adalah opsi menyalahkan kebijakan pemerintah. Meski melalui perdebatan dramatis yang cukup panjang bak sinetron, namun kasus Bank Century akhirnya melempen di tengah jalan. Kasus ini hanya berhasil ”mengusir” Menteri Keungan Sri Mulyani dari tanah air, tanpa berhasil memprosesnya secara hukum.

Situasi politik nasional yang sudah mulai kondusif, tiba-tiba dibisingkan kembali oleh deklarasi tokoh lintas agama terkait ”kebohongan rezim Presiden SBY”. Tokoh-tokoh agama ini mengidentifikasi setidaknya ada 18 kebohongan yang dilakukan pemerintahan SBY. Tak berselang lama, perkara Gayus Tambunan muncul kepermukaan. Gayus, yang beberapa saat setelah divonis 7 tahun penjara, “bernyanyi” bahwa yang merekayasa kasusnya adalah tiga anggota Satgas Mafia Hukum. Pernyataan Gayus ini pun mendapat sambutan langkah politik kalangan DPR dengan pengajuan hak angket, meski kemudian tak sempat memanas.

Dan yang sangat menggaggu, tentulah kebisingan politik yang berhulu dari the rulling party, Partai Demokrat. Bendahara Umum partai ini yang akhirnya diberhentikan, M. Nazaruddin, tersangkut kasus penyuapan terkait penyediaan sarana Sea Games di Palembang. Tak mau diproses secara hukum, ia kemudian menyingkir ke Singapura dan mangkir dari pemeriksaan KPK. Saat ini, mangkirnya Nazaruddin menjadi polemik hebat di media massa dan menjadi laporan berseri. Yang treranyar, adalah kebisingan politik terkait hukuman mati dengan cara dipancung yang meimpa Ruyati. Kasus ini telah menjadi konsumsi politik oleh para politisi. Dan saat ini, kebisingannya telah mengalahkan kebisingan kasus M. Nazaruddin.

Naasnya, deretan daftar “bising politik” yang telah disebutkan di atas, dalam waktu-waktu mendatang sepertinya belum akan berhenti. Menjelang helatan pemilu 2014, sepertinya kita harus rela menyaksikan manuver, trik, dan intrik para politisi untuk meraup suara pemilih. Kita semua akan dijejali dan disuguhi tontonan-tontonan ‘peperangan strategi’ tanpa henti dari para pemburu kuasa. Entah bising politik apalagi yang akan muncul.

Kita memang tak bisa menyalahkan adanya “perang strategi” yang dilakukan oleh para politisi. Hal ini muncul sebagai implikasi pilihan kita menggunakan model pemerintahan demokrasi langsung. Mau tak mau, jika ingin mendapatkan suara, partai politik harus berdagang. Namun setidaknya kita bisa berharap dan menghimbau, konsep dagang yang akan diusung, bukan strategi penggerogotan lawan yang bisa menuai “bising politik” yang lebih besar. Partai politik harus elegan. Dalam memasarkan partainya, parpol diharapkan lebih memilih jalan melalui penawaran program konkrit kepada masyarakat, bukan “menghabisi lawan” dengan cara yang tidak sehat.

Merujuk pandangan jeffrey dan Grindle, politik adalah panglima dalam pembangunan. Jika kebisingan politik ini terus berlanjut, harga yang harus kita bayar cukup jelas. Investor menjadi tak nyaman berusaha di negeri ini sehingga laju perekonomian menjadi terhambat. Kondisi ini dapat mengerem tren positif ekonomi yang sudah berjalan. Kita semua berharap, para politisi tak belaku kerdil dalam upaya memburu kuasa agar situasi politik nasional menjadi kondusif. Sehingga target pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah dapat terealisasi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Kita juga berharap, pemerintah tetap fokus dan tidak larut dan terlarut dalam kebisingan ini. Jangan sampai pemerintah kemudian lalai akibat banyaknya kebisingan politik yang terus menghujani tanpa henti.

WEF dan Momentum Kebangkitan Ekonomi Kita

2012-01-06T13:02:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Jurnal nasional, Jum'at, 17 Jun 2011

Pada 12–13 Juni 2011, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah pertemuan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Asia Timur ke-20. Forum Ekonomi Dunia diselenggarakan setiap tahun dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dunia. Pertemuan Forum Ekonomi Dunia kali ini akan dihadiri oleh para pemimpin pemerintahan, pimpinan dunia usaha, think tank terkemuka, organisasi masyarakat sipil, filantropis, dan kalangan aktivis dalam rangka membahas isu global dan mencari kerangka solusi.

Sebelumnya, pada penyelenggaraan World Economic Forum/WEF di Davos, Swiss, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir mewakili Indonesia dan menyampaikan pidato khusus (special address). Ini merupakan kali pertama presiden Indonesia diundang di forum ini. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, kehadiran Indonesia tersebut tidak terlepas dari status Indonesia sebagai ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) tahun 2011 dan tuan rumah Pertemuan Asia Timur Juni ini. Apa yang bisa dimaknai dari kegiatan ini?

Momentum

Secara tidak langsung khadiran Indonesia di WEF Swiss dan posisi strategis sebagai tuan rumah, merupakan wujud dari pengakuan dunia terhadap kedudukan dan peran strategis Indonesia di dalam tatanan perekonomian global. Karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia untuk dapat memaksimalkan posisi tersebut sebagai pintu masuk untuk secara lebih aktif mengutarakan pandangan-pandangan alternatif di luar dominasi negara-negara besar.

Momentum itu telah tiba. Menjelang pagelaran WEF Juni ini, Indonesia mendapat rapor istimewa dari WEF. Secara resmi, lembaga ini meluncurkan Laporan Daya Saing 2011 yang merupakan hasil penilaian lembaga itu khusus tentang Indonesia. Laporan tersebut mengacu pada temuan Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index/GCI) 2010–2011. Indonesia menempati posisi ke-44 dari 139 negara di dunia dalam peringkat GCI

Indeks Daya Saing yang dikeluarkan oleh WEF, mendapat konfirmasi jika kita tengok sebentar kinerja ekonomi pemerintah. SBY telah banyak melakukan terobosan penting dalam persoalan ekonomi. Data BPS menunjukkan, saat ini pemerintah telah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6.1%. Tak mengherankan bila kemudian pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi dalam 5–10 tahun mendatang bisa menembus angka tujuh sampai delapan persen. Selain itu, target Produk Domestik Bruto juga di perkirakan mampu mencapai 1 triliun dolar AS.

Dalam mengatasi pengangguran, dalam rentang waktu 6 tahun, pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 11.9 juta orang pada 2005 menjadi 8.3 juta orang pada 2010. Pun demikian halnya dengan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 32.53 juta (14.15%) pada 2009 menjadi 31.02 juta (13.33%) pada 2010. Artinya, dalam satu tahun pemerintah berhasil mengentaskan penduduk miskin sebanyak 1.51 juta penduduk.

Promosi Indonesia

Dengan status sebagai tuan rumah dan ketua ASEAN tahun 2011, Indonesia dapat menggunakan forum WEF sebagai sarana promosi diri untuk kemudian diarahkan bagi pengokohan posisi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Bila disertai political will kuat dari para pemangku kebijakan di tingkat pusat, agaknya bukan perkara sulit bagi Indonesia untuk mewujudkan hal itu, terlebih ada sejumlah modal penting yang kita miliki sebagai sebuah bangsa.

Pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 237,6 juta jiwa atau bertambah 32,5 juta dari sensus penduduk tahun 2000. Dari perspektif ekonomi, fakta ini tentu menggambarkan bahwa Indonesia merupakan pasar besar dan potensial bagi negara-negara lain.

Kedua, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang cenderung lengkap ketimbang negara-negara ASEAN lain. Sejumlah komoditas utama di sektor pertanian dan pertambangan yang dikonsumsi negara-negara ASEAN berasal dari Indonesia. Ketiga, Indonesia memiliki pengalaman penting dan berharga dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala, terutama saat diterpa krisis moneter pada kurun waktu 1997-1998. Pengalaman pahit ini telah menjadikan Indonesia jauh lebih matang dan siap dalam mengarungi lautan ekonomi global.

Keempat, keanggotaan Indonesia di berbagai forum kerjasama ekonomi global, terutama G20. G20 adalah forum resmi kerja sama ekonomi internasional pengganti Kelompok 8 (G8). Forum ini dibentuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dunia dengan memperkokoh fondasi keuangan internasional. G20 merupakan reperesentasi produk domestik bruto (PDB) dua per tiga penduduk dunia. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tergabung di dalam G20.

Kelima, pertumbumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu positif dalam beberapa tahun terakhir sebagai buah keberhasilan mengelola ekonomi makro. Komite Ekonomi Nasional meyakini laju ekonomi Indonesia tahun 2011 akan jauh lebih cepat. Dengan kebijakan ekonomi yang tepat, perekonomian Indonesia tahun 2011 diyakini akan mampu tumbuh mencapai 6,4 persen. Tingkat konsumsi, investasi, dan ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara serentak.

Merujuk fakta-fakta di atas, sangat disayangkan apabila forum WEF terlewat tanpa bisa membuatnya sebagai momentum kebangkitan ekonomi kita. Tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cukup diperhitungkan dunia internasional. Bersama China dan India, Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan positif di saat krisis melanda ekonomi global selama rentang waktu 2008-2009.

Sulit dimungkiri bahwa selama ini kepentingan negara-negara berkembang, tidak terkecuali di kawasan Asia Tenggara, seringkali tersingkirkan akibat ketiadaan sosok negara pemimpinan yang kuat. Posisi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN tahun 2011 sudah seharusnya harus dapat difungsikan secara maksimal untuk mengatasi masalah itu. Indonesia harus lebih berani menyuarakan kepentingan negara-negara ASEAN di setiap pertemuan ekonomi global, tidak terkecuali Forum Ekonomi Dunia.

Menengok Kinerja Ekonomi SBY

2012-01-06T12:56:00.001+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Orde baru lebih baik dibandingkan Orde Reformasi. Demikian salah satu temuan Indo Barometer kala melakukan survei nasional pada Mei 2011 dalam rangka evaluasi 13 tahun Orde Reformasi. Kita semua dibuat kaget olehnya. Mayoritas publik ternyata memiliki persepsi miring terhadap kondisi Orde yang dimulai sejak 1998 yang lalu itu.

Temuan yang tak kalah mengagetkan adalah “kegagalan Reformasi”, terkesan dibebankan sepenuhnya kepada pemerintahan SBY. Padahal, presiden dalam era Orde Reformasi telah berganti sebanyak empat kali (Bj habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY). Pembebanan “kegagalan” Orde Reformasi hanya kepada SBY, terekam dalam temuan dua variabel yang linier, yakni antara responden yang menganggap reformasi belum berhasil, memiliki kecenderungan tidak puas terhadap kinerja SBY. Sebalinya, responden yang menganggap Orde Reformasi telah sukses, memiliki kecenderungan puas terhadap kinerja SBY. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian?

Kinerja Ekonomi

Kondisi pembebanan “kegagalan reformasi” hanya kepada SBY, hemat saya, dikarenakan publik menilai kinerja ekonomi pemerintahan SBY yang dianggap masih belum melaju dengan maksimal. Merujuk data Indo Barometer, rapor paling merah yang diberikan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY adalah persoalan ekonomi.

Sejak 2007, memang kinerja ekonomi pemerintahan SBY kurang memuaskan publik. Bahkan ketika tingkat kepuasan terhadap kinerja menantu Sarwo Edhi Wibowo berada dilevel tertinggi pada Agustus 2009, yakni 90.4%, angka kepuasan dibidang ekonomi dipandang yang terendah, meski tak jelek-jelek amat, yaitu 76%. Bandingkan dengan tingkat kepuasan dibidang politik yang mencapai 88.9%, sosial 85.4%, keamanan 81.9%, penegakan hukum 88.0% dan bidang hubungan luar negeri 78.8%. Setahun kemudian, Agustus 2010, ketika tingkat kepuasan publik menurun drastis terhadap pemerintahan SBY, yakni 50.9%, angka kepuasan terendah diberbagai bidang juga disandang oleh persoalan ekonomi, yakni 37.8%. Sementara kepuasan dibidang politik masih 51.9%, sosial 53.4%, keamanan 65.8%, penegakan hukum 49.6%, dan hubungan luar negeri 55.5%. Pun demikian ketika tingkat kepuasan publik kembali turun terhadap kinerja pemerintahan SBY pada Mei 2011 ini, yakni 48.9%. Lagi-lagi, bidang ekonomi tertulis dengan tinta merah dengan angka kepuasan sebesar 41.2%. Sementara bidang politik masih 56.7%, penegakan hukum 46.7%, keamanan 58.7%, dan hubungan luar negeri 57.9%. pertanyaanya, kenapa bisa demikian?

Jika kita tengok sebentar kinerja ekonomi pemerintah, sebenarnya SBY telah banyak melakukan terobosan penting dalam persoalan ekonomi. Data BPS menunjukkan, saat ini pemerintah telah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6.1%. Tak mengherankan bila kemudian pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi dalam 5–10 tahun mendatang bisa menembus angka tujuh sampai delapan persen. Selain itu, target Produk Domestik Bruto juga di perkirakan mampu mencapai 1 triliun dolar AS.

Ketidakpuasan dibidang ekonomi ini, disebabkan “kesederhanaan” publik dalam menilai keberhasilan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6.1% misalnya, tak dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang dirasakan mayoritas Publik saat ini, mencari lapangan pekerjaan masih sulit, kemiskinan masih tak kunjung diatasi, dan harga sembako yang terus melambung mengikuti harga pasar. Maka tak heran jika tingkat kepuasan rakyat terhadap ketiga persoalan tersebut masih minim. Kinerja dalam pembukaan lapangan kerja berada diangka 23.2%, kepuasan terhadap pengentasan kemiskinan berada diangka 25.8%, dan kepuasan terhadap penanganan masalah harga sembako diangka 28.6%. dari hal yang sederhana inilah masyarakat menilai kinerja sebuah pemerintahan.

Mengelola Harapan

Analisis yang bisa dimunculkan terkait kenapa terjadi paradoks antara persepsi publik dan data pemerintah terkait keberhasilan kineja ekonomi bisa ditelaah dari dua arah. Pertama, persoalan pemerataan kesejahteraan. Saat ini, gap status ekonomi masyarakat kian senjang. Kemakmuran yang terjadi tidak menetes ke bawah. Yang kaya terlihat semakin pongah. Pada saat yang bersamaan, masyarakat awam merasa terhimpit secara ekonomi. Harga sembako mahal, mencari pekerjaan susah, dan lindasan kemiskinan makin menyesakkan dada mereka. Kondisi ini memposisikan publik pada situasi hopeless. Pada sisi inilah sepertinya salah satu kelemahan pemerintah saat ini.

Kedua, analisis masyarakat tidak berada pada tingkat penilaian mercusuar. Artinya, mereka menilai tingkat keberhasilan pemerintahan dari hal yang paling sederhana. Keberhasilan dibidang ekonomi misalnya, bukan dinilai melalui data BPS. Meski secara statistik angka kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka bisa direduksi, atau harga sembako naik karena inflasi. Publik tidak menilai dari situ. Yang dilihat publik adalah realitas yang mereka hadapi sehari-hari, seperti bagaimana harga sembako, bagaimana mencari pekerjaan, dan bagaimana tingkat pendapatannya. Dari sinilah bisa diketahui kenapa terjadi paradoks antara data pemerintah dan pendapat publik.

Merujuk data Indo Barometer sejak 2007, SBY adalah seorang Master of rebound. Di saat tingkat kepuasan publik menurun terhadap SBY, dengan cepat ia bisa melakukan recovery. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika SBY dalam tiga tahun sisa pemerintahannya, melakukan “pembenahan reputasi” dengan menggelindingkan program baru yang bisa menyejukkan dan membangkitkan asa publik secara positif. Karena sebenarnya, tugas pemerintah ada dua. Pertama, melakukan pekerjaan riil untuk rakyat. Kedua, mengelola harapan publik agar tidak berada pada situasi hopeless. Dua tugas inilah yang menjadi PR SBY saat ini.

Jalan Terjal Partai Demokrat

2012-01-06T12:48:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Detik.com, Minggu 29/05/2011 14:19 WIB

Beberapa hari terakhir, media nasional dijejali polemik tentang kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games XXVI di Palembang yang melibatkan nama Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), M. Nazaruddin. Namun ternyata persoalan tersebut tak berhenti hanya disitu. Kasus ini memanjang hingga melibatkan nama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, Kemenpora Andi Mallarangeng, hingga nama adik kandung Kemenpora, Choel Mallarangeng. Belum merasa cukup, nazaruddin kemudian juga menyeret nama Jeffry (Bendahara DPD PD Sulawesi Selatan). Semua menjadi drama seru yang dilaporkan secara berseri, baik oleh nama-nama yang tersangkut, maupun oleh media massa sendiri. Kenapa kasus ini bisa begitu menarik?

Kasus ini menjadi menarik, karena yang terlibat langsung adalah sosok penting ditubuh partai yang sekarang berpredikat the rulling party. Uniknya, sosok penting itu, M. Nazaruddin, sebelumnya bukanlah siapa-siapa dalam jagat perpolitikan nasional. Ia baru menjadi terkenal karena terpaan kasus-kasus miring yang menderanya, bukan karena prestasinya sebagai fungsionaris Partai besutan presiden SBY itu.

Seperti sudah banyak dibahas, M. Nazaruddin ditengarai “memanfaatkan” posisinya guna mendapatkan proyek pengadaan batubara ke PLN pada Januari 2011 lalu. Namun sayang, karena batubara yang dikirimkan ke PLN berada dibawah standar, proyek ini harus berujung di kantor polisi. Ia kemudian melaporkan mantan kolega binisnya, Daniel Sinambela, ke polisi dengan tuduhan penipuan. Sebelumnya, ia juga sempat tertimpa isu tidak sedap terkait dugaan pelecehan seksual ketika kongres PD II di Bandung pada Mei 2010 lalu. Dan yang terbaru, adalah kasus suap yang kini sedang santer menjadi sorotan publik. Pertanyaannya, sejatinya apa yang terjadi di Partai Demokrat?

Konsolidasi

Perkara yang muncul dalam internal PD ini, hemat saya, sebagai implikasi belum selesainya konsolidasi internal PD pasca kongres II PD di Bandung lalu. Seperti kita tahu, menjelang kongres PD, ada tiga kandidat yang bertarung sengit, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie. Pada pemilihan ketua umum, Andi Mallarangeng yang menggaungkan diri sebagai satu-satunya kandidat yang “direstui” SBY, harus kalah diputaran pertama dengan hanya memperoleh 28 suara. Sementara pada putaran kedua, Anas Urbaningrum berhasil “menyingkirkan” Marzuki Alie, meskipun ia telah didukung oleh Andi mallarengeng.

Walaupun Anas Urbaningrum menjanjikan akan mengakomodasi semua unsur kekuatan kandidat untuk masuk dalam struktur kepengurusan PD yang baru, namun masuknya nama seperti M. Nazaruddin sebagai Bendahara Umum PD, sepertinya menjadikan sesuatu yang kurang memuaskan bagi pihak lain. Bagaimana bisa, Nazaruddin yang masih berusia 33 tahun, belum memiliki track record kinerja apapun terhadap PD, dan merupakan sosok yang pernah menjadi caleg DPR-RI dari partai lain, tiba-tiba menyeruak-masuk diposisi strategis? Satu-satunya alasan yang bisa digunakan untuk menjelaskan cepatnya lesatan karir Nazaruddin di PD adalah ia diduga sebagai penyandang dana utama dalam pencalonan Anas Urbaningrum. Tak heran jika kemudian Anas “mengganjarnya” dengan posisi Bendahara Umum PD.

Kondisi ini sepertinya menimbulkan api dalam sekam dan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan betul, ketika M. Nazaruddin melakukan kesalahan, bom itu pun menggelegar. Tak terima, M. Nazaruddin kemudian melakukan serangan balik. Naasnya, yang diserang bukannya tokoh-tokoh dari parpol lain, melainkan eli-elit partai bintang mercy ini sendiri.

Ujian Berat

Kondisi internal yang dihadapi PD saat ini, menjadikan ujian yang dijalani menjadi semakin berat untuk menghadapi pemilu 2014. Ujian sebelumnya yang sudah mendera adalah banyaknya arus kritik yang diarahkan kepada simbol partai ini, SBY. Berdasarkan data survei Indo Barometer sejak 2007, suara PD sangat ditentukan tingkat popularitas suami Kristiani Herawati ini. Disaat popularitasnya naik, seiring itu pula suara PD menggelembung. Namun kala popularitas menurun, bersamaan dengan itu suara PD pun turut mengempes.

Arus kritik yang mendera SBY, seperti kasus Bank Century, Kasus Mafia Pajak, deklarasi 18 kebohongan rezim Presiden SBY oleh tokoh lintas agama, serangan terhadap Satgas Mafia pajak, dan sebagainya, ternyata cukup berhasil mereduksi tingkat elektabilitas SBY. Merujuk hasil survei Indo Barometer pada Mei 2011, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY sudah dibawah angka 50%. Tentu kondisi ini menjadi alarm serius bagi PD, mengingat SBY adalah the special one yang menjadi urat nadi PD.

Jebloknya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY, ditambah kuatnya konflik internal yang mendera, menjadikan PD saat ini ibarat telur diujung tanduk. Salah mengantisipasi keadaan yang ada, bisa menjadi “neraka” pada pemilu 2014. Naasnya, elit PD sendiri tak tegas dalam menangani kasus internalnya. Jargon berpolitik dengan etika, cerdas, dan santun tak tercermin dalam penanganan kasus M. Nazaruddin. Ia hanya dipecat dari posisi Bendahara Umum PD, melainkan posisinya sebagai anggota DPR dan anggota PD tetap dipertahankan.

Langkah DPP PD ini tentu menjadikan pertanyaan besar dibenak publik. Dimana letak konsistensi jargon politik etika, cerdas dan santun ini? Bukankah seharusnya jika M. Nazaruddin dianggap oleh Dewan Kehormatan PD telah melanggar pedoman itu, juga diberhentikan keanggotaannya di PD dan dicopot pula sebagai anggota DPR RI?

Setidaknya dua arah yang bisa dilakukan PD saat ini guna mengembalikan citra dan reputasinya sebagai parpol pemenang pemilu. Pertama, keberhasilan PD memenangkan kontestasi dua pemilu, pemilu 2004 dan 2009 adalah citra baik pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, mau tidak mau, PD harus melakukan tindakan konkrit terkait kasus internal yang menderanya saat ini. Kedua, dengan tingkat popularitas SBY sebagai the spesial one PD yang jatuh dibawah 50% dan tak bisa lagi maju menjadi capres, jaminan utama agar PD tetap bisa mempertahankan suara sebagai pemenang pemilu pada tahun 2014 adalah memperbaiki manajemen partai. Selain itu, tugas “bersih-bersih” terhadap orang-orang yang dianggap bermasalah yang selama ini “diberi suaka hukum” oleh PD, harus cepat dilakukan.

Momentum itu kini datang. Tugas “bersih-bersih” bisa dimulai dari kasus M. Nazaruddin. Penanganan baik terhadap kasus ini akan memberi dampak dua hal sekaligus, memperbaiki citra PD sebagai Parpol yang komit terhadap pemberantasan korupsi serta mengembalikan citra PD sebagai parpol yang mengusung pedoman berpolitik dengan etika, santun dan cerdas. Jika momentum ini dibiarkan dan tak ditindaklanjuti secara baik, besar kemungkinan suara PD akan mengempis dan prediksi bubble politic akan mewujud jadi nyata.

Menerawang Potensi Golkar dan Ical

2012-01-06T12:43:00.001+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Konstelasi dalam kontestasi menuju pemilu 2014 telah dimulai. Meski masih tiga tahun lagi, semua stakeholder yang memiliki kepentingan telah memasang kuda-kuda. Ada yang sibuk melakukan sosialisasi melalui media massa, mencoba ”tes pasar” dengan medeklarasikan pemikiran-pemikirannya, mendeklarasikan calon presidennya secara dini, hingga ”percobaan peruntungan” dengan mendirikan partai politik baru.

Upaya “tes pasar” misalnya telah dilakukan oleh Sri Mulyani. Tokoh ekonomi yang harus ”tersingkir” dari urusan dalam negeri akibat kasus skandal Bank Century ini, telah meluncurkan situs pemikirannya di www.srimulyani.net. Banyak kalangan menduga, peluncuran ini adalah langkah awal penjajakan menuju pemilu 2014. Dugaan ini didasarkan pada argumentasi saat peluncuran situs yang mirip-mirip deklarasi calon presiden. Ada pula “tes pasar” yang dikeluarkan oleh politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Dengan semangat, politisi sekaligus pemain sinetron ini mengatakan, Ibu Ani Yudhoyono adalah figur yang pas melanjutkan tampuk kepemimpinan SBY. Sementara “percobaan peruntungan” dengan mendirikan partai politik baru dilakukan oleh Surya Paloh dan Tommy Soeharto yang mendirikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Nasional Republik (Nasrep).

Namur akhir-akhir ini yang cukup serius mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2014 adalah Partai Golkar dan Aburizal Bakrie. Dengan massif, Partai Golkar “memberondong” masyarakat dengan iklan politik yang cukup massif. Televisi, radio, media online, dan cetak, secara serempak memajang iklan politik yang memuat tagline “Bersama bangkitkan Usaha Kecil dari Aceh Hingga Papua”. Dalam iklan politik tersebut, foto Ical – saapaan akrab Aburizal Bakrie – terpampang dengan besar. Jika kita baca kondisi ini, bagiamanakan peluang Ical dan Partai Golkar pada pemilu 2014?

Pengenalan Publik

Secara pribadi, Ical memang belum resmi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Ia berkilah masih menunggu hasil survei untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait dirinya. Padahal kita tahu, DPD Partai Golkar diseluruh Indonesia telah sepakat mengangkatnya untuk diplot sebagai satu-satunya kandidat presiden pada pemilu 2014.

Apa yang dilakukan Ical dengan tidak secara dini mendeklarasikan diri sebagai capres, meskipun Partai Golkar telah menghendakinya, mungkin dilandasi oleh faktor masih kurang baiknya tingkat pengenalan dan kesukaan publik kepadanya. Pun demikian halnya dengan tingkat elektabilitasnya yang masih kurang memadai. Merujuk hasil survei Indo barometer pada Agustus 2010, ia masih kalah dengan Megawati, Prabowo, dan Wiranto.

Seperti telah dirilis oleh Indo Barometer pada Agustus 2010, tingkat pengenalan Ical baru pada angka 71.8%. Dari masyarakat yang mengenal Ical, ternyata hanya sekitar 50.3% saja yang menyukainya. Hal ini berbeda dengan tingkat pengenalan dan kesukaan megawati, Prabowo, dan Wiranto. Megawati berada pada tingkat pengenalan 99.0% dengan tingkat kesukaan 70.6%. Prabowo angka pengenalannya 85.3% dengan tingkat kesukaan 74.4%. Sementara Wiranto dengan tingkat pengenalan 88.0% dengan tingkat kesukaan 70.4%. Dalam logika pemilihan langsung, tingkat pengenalan dan kesukaan sangat mempengaruhi tingkat elektabilitas seorang kandidat. Logikanya adalah tak kenal maka tak mungkin disuka. Dikenal juga belum tentu disuka. Kalau sudah dikenal dan disuka, tentu pilihan akan jatuh kepadanya.

Logika tersebut terbukti pada pertanyaan tingkat elektabilitas Ical. Ia masih berada dibawah SBY, 40.3%, Megawati 15.6%, Prabowo Subianto 8.0%, Wiranto 3.8%. Tingkat elektabilitas Ical sendiri baru pada angka 3.3%. Pun demikian halnya ketika nama SBY dihilangkan dan menggantinya dengan nama Anas Urbaningrum tau Ani Yudhoyoni. Lagi-lagi, Ical masih kalah dan berada dibawah Megawati, Prabowo Subianto, dan Wiranto. Kelemahan inilah yang cukup dipahami oleh Ical. Tak mengherankan apabila kemudian ia dan Partai Golkar begitu gencar melakukan sosialisasi dengan eskalasi tinggi untuk mengejar tingkat elektabilitas yang masih minim.

Pembelahan Partai

Problem lain yang dihadapi Ical adalah terkait Partai Golkar sendiri. Seperti kita tahu, Partai Golkar terus “membelah diri” menjadi parpol-parpol kecil lainnya sehingga suaranya terus menyusut. Pada pemilu 2009, sempalan Partai Golkar seperti Hanura, PKPB, dan gerindra telah mereduksi suara cukup signifikan. Dari pemenang pemilu legislatif dengan perolehan suara sebesar 21.58% pada pemilu 2004, menjadi hanya posisi runner up dengan perolehan suara 14.45% pada pemilu 2009. Naasnya, pada pemilu 2014 hal serupa kembali terjadi. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang digawangi tokoh gaek Partai Golkar, Surya paloh dan Sri Sultan HB X, diprediksi akan kembali mereduksi suara Partai Beringin. Pun demikian dengan Partai Nasional republik (Nasrep) besutan Tommy Soeharto. Karena petinggi-petinggi kedua partai baru tersebut banyak dari kader matang Partai penyangga utama Orde Baru ini.

Belum lagi bicara soal reputasi grup usaha keluarga bakrie yang banyak mendapat sorotan. Semburan lumpur lapindo di Sidoarjo selalu dilekatkan dengan “kesalahan” keluarga bakrie. Hingga kini, mekanisme penyerahan ganti rugi lahan masih terkatung-katung. Pun demikian halnya dengan kasus gagal bayarnya salah satu perusahaan asuransi keluarga Bakrie, Bakrie Life, terhadap para nasabahnya. Torehan citra kurang sedap yang menimpa grup usaha Bakrie ini tentunya akan menjadi amunisi baik buat lawan-lawan politik pada pemilu 2014 mendatang.

Melihat geliat Partai Golkar yang “menggelontor” masyarakat dengan iklan politik dengan intensitas yang cukup tinggi, sepertinya Partai Golkar dan Ical menyadari hal tersebut. Masih kecilnya tingkat elektabilitas Ical, banyaknya reputasi miring, plus ditambah dengan ancaman pembelahan partai adalah kelemahan-kelemahan yang akan dihadapi menuju pomilu 2014. Meski demikian, kekuatan utama Partai Golkar adalah kemampuan para politisinya yang tak lekang dimakan zaman. Tak mengherankan apabila kemudian ancang-ancang menghadapi pemilu 2014 telah dicanangkan ketika partai lain masih adem-ayem. Partai Golkar dan Ical sepertinya ingin memperbaharui citra yang diharapkan berujung pada terkerekanya elektabilitas partai secara umum, dan Ical secara khusus. Keberhasilan pada pemilu 1999 sepertinya ingin diulangi, yakni ketika buruknya persepsi Partai Golkar sebagai parpol Orde Baru, namun masih dapat bertahan diposisi ke-2 setelah PDI-Perjuangan.

Melihat kondisi pemilu 2014 yang tidak akan melibatkan kembali sosok SBY dipanggung pemilihan presiden, peluang tokoh baru muncul kepermukaan memang cukup terbuka. Namun untuk saat ini, nama-nama yang telah tersebut di atas lah yang paling punya potensi untuk menjadi pemenang. Khusus untuk Ical dan Partai Golkar, dengan pertimbangan faktor-faktor di atas, sepertinya peluangnya cukup berat. Sosok seperti megawati yang memiliki basis pemilih loyal, Prabowo Subianto yang telah memiliki citra baik, dan Wiranto yang elektabilitasnya masih di atas Ical, menjadi pengganjal serius. Langkah yang telah dilakukan sejak dini ini, akan sia-sia jika tak ada terobosan kongkrit yang diberikan kepada masyarakat, misalnya menyelesaikan dengan segera problem lumpur Lapindo atau memperbaiki citra usaha Grup bakrie.

Ingin Kembali ke Orba?

2011-05-18T11:40:00.001+07:00

Oleh: Abdul Hakim MS

Suara Pembaruan - Rabu 18 Mei 2011

Temuan menarik diperoleh Indo Barometer kala melakukan survei nasional pada Mei 2011 dalam rangka evaluasi 13 tahun Reformasi. Temuan menarik itu adalah adanya persepsi miring terhadap situasi dan kondisi Orde Reformasi. Bahkan kala dibandingkan dengan kondisi sebelum tiga belas tahun yang lalu, publik menganggap bahwa masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto, secara umum dipandang lebih baik.

Seperti telah dirilis sebelumnya oleh Indo Barometer, survei yang dilakukan terhadap 1.200 orang responden diseluruh Indonesia dengan tingkat keprcayaan 95% dan margin of error 3% tersebut, ternyata kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Orde Reformasi secara umum ada diangka 29.7%. itu artinya, hanya 1 diantara 3 orang responden yang mengatakan puas terhadap Orde Reformasi. Mayortitas, 55.5% menyatakan tidak puas terhadap perubahan yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu itu.

Ada yang berpendapat, secara aple to aple, membandingkan Orde Reformasi, Orde Baru, dan Orde Lama sebetulnya kurang memadai. Hal ini didasarkan pada argumentasi pertama, rentang waktu. Orde Lama telah berjalan selama 20 tahun, yakni 1945 – 1965. Kemudian era Orde Baru malah lebih lama lagi, yakni 32 tahun sejak 1966 – 1998. Sementara Orde Reformasi baru berjalan 13 tahun. Artinya, Orde Reformasi baru berjalan selama 40%-nya Orde baru dan 65%-nya Orde Lama.

Kedua, ketiga Orde yang diperbandingkan berada dalam sitauasi ruang dan waktu yang cukup berbeda. Orde Lama terjadi pada masa Soekarno dalam rentang waktu 65 hingga 45 tahun silam. Kemungkinan besar, responden yang terpilih menjadi sampel tidak pernah merasakan periode itu. Mereka tahu Orde Lama dari bentangan sejarah yang menurut banyak kalangan telah “dimanipulasi” oleh Orde berikutnya, Orde Baru. Sementara ruang dan waktu Orde Baru juga sangat berbeda dengan kondisi Orde Reformasi dan Orde Lama. Banyak dari kita yang mengetahui bahwa pada fase itu, kebebasan infromasi adalah sebuah barang mahal. Tidak ada kebebasan pers yang dapat menginformasikan betapa buruknya sistem pemerintahan yang terkerangkeng KKN. Apabila ada media massa yang kritis, pembredelan adalah akibatnya. Demikian pula dengan Orde Reformasi. Fase ini dipenuhi dengan euforia kebebasan. Yang paling nyata adalah kebebasan pers. “Buruk rupa” pemerintahan dalam arti luas (Legislatif, eksekutif dan yudikatif) bisa diekspose sedemikian rupa secara “telanjang” tanpa sensor, kecuali sensor pribadi media bersangkutan. Jadi, membandingkan ketiganya secara aple to aple sebetulnya kurang tepat.

Namun demikian, argumentasi di atas tidak kemudian menghalangi riset yang dilakukan. Pertimbangan itu dikesampingkan dikarenakan saat ini kehidupan bernegara kita sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat. Semua unsur pemimpin politik yang ada di Indonesia, baik presiden, gubernur, bupati hingga kepala desa bisa terpilih, sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Hal ini sebagai implikasi dari pilihan kita menggunakan metode demokrasi yang mengadopsi sistem pemilihan pemimpin politik secara langsung. Mengingat pentingnya persepsi dalam konteks saat ini, melihat opini masyarakat Indonesia secara umum terhadap ketiga Orde yang ada dibutuhkan sebagai cerminan kondisi masyarakat saat ini.

Ironi

Setelah usia reformasi menapak angka 13 tahun, cukup mencengangkan memang ketika penilaian publik tidak begitu baik terhadap jalannya perubahan. Padahal, lahirnya Orde Reformasi dimaksudkan untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan pada Orde sebelumnya, khsusnya Orde Baru, yang dipenuhi oleh KKN. Tentu hal ini menjadi sebuah ironi, satu sisi Orde Reformasi muncul untuk mengkoreksi Orde sebelumnya, sementara hingga saat ini, Orde Reformasi sendiri malah dinilai lebih buruk dari Orde Baru yang ingin dikritisinya.

Hasil temuan ini tentu menjadi alarm sekaligus tamparan serius bagi para penggiat gerakan Reformasi. Apa yang diperjuangkan dengan tetes darah dan air mata tiga belas tahun yang lalu, ternyata belum juga menuai hasil positif sebagaimana diekspektasikan kala itu. Tujuh tuntutan reformasi masih belum tercapai. Tuntutan turunan Reformasi lainnya pun masih jauh dari harapan. Naasnya, publik pun masih dibuat pesimis melihat kondisi reformasi kedepan jika bercermin dari hasil temuan ini. Kenapa bisa demikian?

Tentu kondisi ini menjadi tantangan bagi semua stakeholder untuk kembali mencari solusi. Para penggiat reformasi yang dahulu menjadi garda depan, diingatkan kembali bahwa agenda yang ditorehkan melalui “tinta darah” itu belum selesai. Masih banyak persoalan yang menggunduk dan tak kunjung bisa diratakan. Masih banyak kerikil-kerikil tajam yang menyebar disegala sendi kehidupan bernegara, baik dibidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Hasil ini, menurut hemat saya, publik bukannya ingin kembali ke masa Orde Baru yang dijejali oleh keburukan dan kemunafikan. Itu terbukti, dari perolehan suara partai politik yang punya hubungan langsung dengan Soeharto, PKPB, yang tidak begitu direspon secara baik oleh masyarakat. Dalam dua pemilu, 2004 dan 2009, PKBP gagal menyedot perhatian publik, meskipun nama putri kesayangan Soeharto, Mbak Tutut, didaulat menjadi capresnya. Akan tetapi publik ingin menegaskan menegaskan bahwa Reformasi sampai detik ini gagal memberi perubahan ke arah yang lebih baik. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi semakin sulit. Harga sembako mahal. Tingkat kemiskinan tak kunjung teratasi. Pengangguran terus merajalela. Hingga persoalan pemberantasan korupsi pun masih menjadi tanda tanya.

Menyalahkan sepenuhnya kegagalan Reformasi saat ini hanya kepada pemerintah dalam arti sempit (eksekutif) saja bukanlah sikap bijaksana. Kegagalan Reformasi ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam arti luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Namun lagi-lagi, persepsi publik berkata lain. Asumsi kegagalan Reformasi cenderung dibebankan kepada eksekutif saja. Hal ini terekam dalam survei yang menunjukkan bahwa mereka yang menganggap reformasi gagal, juga memiliki tingkat kepuasan yang minim terhadap eksekutif, dalam hal ini SBY sebagai representasinya. Sementara yang beranggapan Reformasi telah berhasil, cenderung memiliki tingkat kepuasan yang memadai terhadap SBY.

Tentu, persepsi masyarakat ini tak bisa disalahkan. Yang mereka tahu saat ini adalah kebutuhan dasar masih sulit. Jauh berbeda dengan masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pada waktu itu, Bulog menjadi lokomotif kebutuhan dasar makanan masyarakat hingga bisa swasembada pangan. Kondisi keamanan terjaga. Pengelolaan terhadap asa publik pun tetap disemai dengan baik melalui program pembangunan Repelita. Tak mengherankan apabila kemudian saat ini Soeharto dipersepsikan oleh publik sebagai presiden yang paling disuaki dan paling berhasil diantara presiden lain yang pernah memimpin Indonesia, diluar kekurangannya yang memang masih minim diketahui masyarakat luas.

Persepsi masyarakat ini adalah peringatan (alarm) bagi pemerintah dalam arti luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Namun, kecenderungan persepsi publik yang hanya membebankan kegagalan reformasi kepada eksekutif saja, haruslah ditanggapi secara elegan. Saatnya eksekutif (baca SBY) harus menjadi lokomotif baru untuk kembali mengawal agenda reformasi yang belum tuntas. Karena jika tidak, bisa jadi SBY akan ditulis oleh sejarah, bukan dengan tinta emas, melainkan dengan tinta lumpur lapindo, dengan tinta skandal bank century, dengan tinta skandal pajak, atau dengan tinta korupsi yang melibatkan petinggi partai yang ia bidani sendiri.

Korupsi Parpol dan Komitmen SBY

2011-05-18T11:29:00.000+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Jurnal Nasional | Rabu, 18 May 2011

LANCE Castles pernah mengatakan, dunia modern, selain disebut sebagai The Age of Nation-State (Zaman Negara-Bangsa), bisa juga dijuluki sebagai The Age of Parties (Zaman Partai Politik) [Castles:1999]. Hal ini mengacu pada geliat sistem politik yang diberlakukan oleh semua negara di dunia yang tak bisa lepas dari partai politik sebagai salah satu unsur utama penyanggah jalannya pemerintahan. Ada yang menggunakan sistem dua partai, multipartai, partai tunggal, atau partai dominan.

Dalam konteks Indonesia, pernyataan Castles mendapatkan penegasan. Peran parpol di Indonesia pascareformasi mencengkeram amat kuat. Segala bentuk kegiatan politik, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan pejabat publik, hingga pembuatan kebijakan-kebijakan strategis lainnya, tak bisa lepas dari keterlibatan parpol. Bahkan dalam urusan bisnis pun, parpol memiliki pengaruh dominan dalam menguasai sumber ekonomi.

Melihat dominasi peranan parpol di segala sendi, tak mengherankan apabila kemudian banyak penyelewengan (korupsi) yang diperbuat oknum parpol. Ada adagium populer: power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutley. Dan isu akhir-akhir ini, yang menyeret nama Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, dalam kasus suap pembangunan sarana SEA Games di Palembang, adalah gambaran permukaan tentang kebenaran adagium tersebut. Seperti kita tahu, Partai Demokrat adalah rulling party yang memiliki kekuasaan cukup mapan.

Lembaga Terkorup

Di Indonesia, korelasi antara parpol dan korupsi bisa diibaratkan dua sisi koin. Keduanya memiliki hubungan cukup erat. Setidaknya, hal itu tercermin dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia. Selama empat tahun (2003, 2004, 2007, dan 2008), survei tersebut menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.

Data Transparency International menunjukkan, pada survei tahun 2003, partai politik tercatat sebagai lembaga terkorup setelah lembaga peradilan. Setahun berikutnya, 2004, partai politik dan parlemen menempati posisi pertama. Bahkan, pada tahun yang sama, Transparency International mengumumkan, 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup.

Dalam konteks Indonesia, hasil survei tersebut teramini kala KPK aktif melakukan upaya pemberantasan korupsi. Banyak petinggi parpol harus berurusan dengan lembaga ini karena terindikasi korup. Kita tentu masih ingat kasus Al Amin Nasution, Bachtiar Chamzah, kasus Miranda Gultom yang kemudian menyeret 19 politisi dari berbagai parpol. Dan tentu, yang terbaru adalah kasus yang melibatkan nama Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, terkait kasus suap pembangunan sarana SEA Games di Palembang. Kenapa ini bisa terjadi?

Salah satu analisis yang bisa dimunculkan terkait korupnya lembaga parpol bisa ditelusuri dari sumber pendanaannya. Saat ini, parpol masih sangat tergantung pada sumbangan perusahaan atau perorangan dalam menjalankan kegiatannya. Bisa dipahami, makin besar sumbangan seseorang atau perusahaan terhadap parpol tertentu, sejalan dengan itu kekuasaan dan pengaruh penyumbang menjadi cukup besar di parpol bersangkutan. Artinya, ia bisa dengan mudah menggunakan parpol sebagai alat untuk kepentingan sang penyumbang.

Naasnya, UU Parpol yang baru malah memberi ruang cukup lebar terhadap para penyumbang untuk makin menegaskan posisinya. Batas dana sumbangan dari perusahaan yang awalnya hanya dibatasi maksimal Rp4 miliar pada Pemilu 2004, kini jumlahnya dinaikkan menjadi Rp7,5 miliar pada Pemilu 2014. Untuk sumbangan perseorangan, kini boleh menyetor ke rekening partai hingga Rp1 miliar. Dengan ketentuan ini, parpol akan didominasi oleh mereka yang memiliki kapital besar. Sejalan dengan itu, tentu pengaruh mereka juga makin kuat terhadap parpol untuk memuluskan segala keinginan. Salah satunya: menguasai sumber ekonomi.

Ekeses negatif lain dari besarnya sumbangan yang diperbolehkan oleh UU Parpol bisa menjadi tempat cukup aman bagi para "pencari suaka keadilan" dengan catatan mau memberi sumbangan. Mereka yang bermasalah dengan hukum bersembunyi di balik tameng parpol agar aman dari kejaran pengadilan. Tentu, kondisi ini makin memperburuk lagi citra parpol. Bagaimana langkah preventifnya?

Momentum

Cara terbaik untuk menanggulangi makin maraknya penyelewengan (baca korupsi) dalam lembaga parpol adalah dengan menjalankan mekanisme hukum secara tegas, tidak tebang pilih dan memberikan hukuman yang dapat memberi efek jera. Hanya dengan langkah ini, benang kusut korupsi di tubuh lembaga parpol dapat direduksi, jika tidak mungkin dieliminasi.

Momentum penegakan hukum secara tegas itu kini ada di depan mata. Kasus penyuapan yang menyeret nama Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin adalah tonggaknya. Meski berasal dari the rulling party, KPK tak boleh sungkan dan enggan mengusut tuntas kasus ini.

Apalagi SBY sebagai Dewan Pembina partai ini telah mengeluarkan statement yang menyejukkan. Ia tidak akan melindungi orang-orang yang bermasalah dengan hukum, meski ia menduduki jabatan strategis dalam struktur partai yang ia bidani itu. Jaminan ini harus digunakan KPK dengan baik sebagai pintu masuk utama untuk mengusut korupsi di tubuh lembaga partai politik.

Komitmen SBY ini bisa dimaknai dua arah. Pertama, komitmen ini menjadi bahan cukup menyegarkan bagi KPK sebagai bentuk dukungan untuk terus melakukan pemberantasan di bidang korupsi. Jika momen ini tidak diambil alih segera oleh KPK, maka dikhawatirkan proses pengusutan korupsi di lembaga parpol akan kembali lagi ke titik nol.

Kedua, komitmen SBY ini menjadi bukti bahwa ia adalah presiden yang memang tegas melawan kasus korupsi. Tentu masih hangat dalam ingatan bagaimana SBY tak melakukan intervensi terhadap kasus besannya, Aulia Pohan. Kasarnya, Aulia Pohan saja tidak mendapat campur tangan SBY, apalagi hanya sosok seperti M Nazaruddin --jika memang betul ia terlibat korupsi.

Karena itu, ini momen penting dalam pemberantasan korupsi di tubuh lembaga parpol. Agar pesismisme masyarakat terhadap lembaga ini, seperti terekam dari survei Transparansi Indonesia, bisa diperbaiki. Karena, sekali lagi, jika momentum ini lewat, pemulihan citra lembaga parpol akan menunggu lagi hingga waktu yang belum diketahui: kapan akan datang lagi momen yang sama.

Instropeksi Perbaiki Kinerja

2011-05-18T11:20:00.001+07:00

Surabaya Post

Rabu, 18/05/2011 | 11:53 WIB

Hasil survei lebih baik dinilai sebagai bahan untuk perbaiki kondisi yang ada

JAKARTA-Hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi tidaklah penting. Lebih baik bila mencermati hasilnya untuk bekerja bersama memperbaikinya.

Peneliti Indo Barometer Abdul Hakim menegaskan, hasil survei tersebut tidak bisa diartikan adanya keinginan rakyat untuk kembali ke masa lalu. Ia mengatakan, kalau diibaratkan pasangan suami-istri yang sedang berselisih seperti mengucapkan kata cerai atau berpisah namun sesungguhnya masih cinta. “Jadi bukan berarti mau balik lagi ke Orde Baru,” ujar Abdul Hakim, Rabu (18/5).

Menurutnya, apa yang dilakukan Indo Barometer hanya ingin mengangkat persepsi masyarakat terkait dengan pemerintahan. “Karena saat ini kehidupan negara ditentukan berdasarkan persepsi. Dimana SBY menang dari JK, Wiranto, Mega juga berdasarkan persepsi masyarakat,” ujarnya.

Indo Barometer hanya mengambarkan selama 13 tahun reformasi tapi pengganguran, kemiskinan, korupsi masih tinggi. “Saat ini keburukan yudikatif, legislatif dan eksekutif kita lihat dengan mata telanjang,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dari hasil survei ditemukan mayoritas publik menyatakan kondisi saat Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto lebih baik dibandingkan dengan era Reformasi. Padahal responden itu antara lain berusia 17 tahun yang tidak mengalami hidup di era Orde Baru ketika Soeharto berjaya atau memulai kekuasaannya.

Abdul Hakim juga membantah kalau, survey yang dilakukannya merupakan pesanan pihak tertentu, terutama dari keluarga Cendana.

Pengamat sosial dan politik Ava Larasati mengatakan, sebaiknya hasil survei tersebut

bukan bahan untuk menunjuk hidung siapa yang salah. “Hasil suvei itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan,” ujar Ava seperti dikutip dari situs inilah.com.

“Keseharian kita dengan gampang menangkap suara-suara yang condong kepada kerinduan akan kondisi di masa Orba. Jangan segera gusar, karena biasanya dengan gampang melihat urusan yang dirindukan itu semata kondisi perekonomian,” ujarnya.

Menurut Ava, rakyat di kalangan bawah, biasanya menisbahkannya pada kondisi dimana sembilan bahan kebutuhan pokok relatif gampang ditemui dengan harga lebih terjangkau.

Kalau mencermati hasil survei Indo, menurut Ava, persepsi ketidakpuasan masyarakat yang paling besar adalah terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. “Aspek yang paling mencolok terutama soal pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.

Karena itu, kata Ava, pemerintah sebaiknya menjadikan hasil survei itu sebagai acuan, bahkan tantangan. Satu hal yang pasti, pemerintah saat ini sudah mampu mencapai target pertumbuhan yang mengesankan.

Wajar bila pemerintah bahkan sempat membahas soal pertumbuhan ekonomi tujuh sampai delapan persen, serta target Produk Domestik Bruto mencapai 1 triliun dolar AS dalam 5-10 tahun mendatang.

Persoalannya masih pada sisi pemerataan. Pada soal kemakmuran yang kurang menetes ke bawah. Menetes, karena rakyat pun sadar dan tak memimpikan gelontoran kemakmuran. Pada sisi itulah kelemahan pemerintah saat ini, dan sebenarnya juga kelemahan pemerintahan Orde Baru hingga membulkan rasa ketidakadilan yang berujung pada penggulingan Orba di 1998.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPD RI, AM Fatwa.

Fatwa yang pernah disiksa dan dipenjarakan selama 18 tahun selama rezim Orde Baru itu menilai, dalam hal pembangunan fisik dan ekonomi, Soeharto mungkin memiliki catatan baik. Namun dalam kehidupan berdemokrasi dan perlakuan terhadap hak asasi manusia, rezim Orde Baru memiliki cacat.

“Rezim Orde Baru justru menindas prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Mereka turut menindas demokrasi dan HAM,” kata Fatwa. ini, tmp

Indo Barometer: Ibarat Mau Cerai Tapi Masih Cinta

2011-05-17T09:09:00.001+07:00

Selasa, 17 Mei 2011 | 21:08 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Indo Barometer menegaskan hasil surveinya yang menunjukkan Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi bukan berarti ingin kembali memutar jarum jam.

"Hasil survei Indo Barometer bukan berarti kembali ke masa lalu," kata peneliti Indo Barometer Abdul Hakim saat berbincang dengan INILAH.COM, Jakarta, Selasa (17/5/2011).

Ibarat sebuah keluarga yang sedang berselisih mengucapkan kata cerai atau berpisah namun sesungguhnya masih cinta. "Jadi bukan berarti mau balik lagi ke Orde Baru," ujarnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Indo Barometer hanya ingin mengangkat persepsi masyarakat terkait dengan pemerintahan. Jadi bukan untuk kembali ke Orde Baru. "Karena saat ini kehidupan negara ditentukan berdasarkan persepsi. Dimana SBY menang dari JK, Wiranto, Mega juga berdasarkan persepsi masyarakat," ujarnya.

Indo Barometer hanya mengambarkan selama 13 tahun reformasi tapi pengganguran, kemiskinan, korupsi masih tinggi. "Saat ini keburukan yudikatif, legislatif dan eksekutif kita lihat dengan mata telanjang," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indo Barometer, ditemukan mayoritas publik menyatakan bahwa kondisi saat Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto lebih baik dibandingkan dengan era Reformasi.

Padahal responden itu antara lain berusia 17 tahun yang tidak mengalami hidup di era Orde Baru ketika Soeharto berjaya atau memulai kekuasaannya. [mah]

Siapakah Pemberi Order Survei Indo Barometer?

2011-05-17T03:16:00.000+07:00

Selasa, 17 Mei 2011 | 15:38 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan, 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru (Orba) lebih baik daripada era Reformasi menimbulkan kecurigaan.

Muncul dugaan, survei pesanan keluarga Cendana atau pihak yang ingin membangkitkan kejayaan Orba sepertia Partai Nasional Republik (Nasrep) besutan Tommy Soeharto.

Namun hal tersebut langsung dibantah oleh peneliti Indo Barometer Abdul Hakim saat berbincang dengan INILAH.COM, Jakarta, Selasa (17/5/2011). "Ada juga yang mengaitkan hasil survei ini berkaitan dengan partai Tommy Soeharto, kami tegaskan sama sekali tidak. Kami juga tidak kenal," ujar Abdul Hakim.

Menurutnya, Indo Barometer setiap melakukan survei nasional selalu independen. Dan tema yang selalu diangkat bukanlah pesanan. "Ini clear ide Indo Barometer," ujarnya.

Abdul Hakim mengaku walaupun banyak kritikan terkait survei nasional yang dikeluarkan Indo Barometer, namun Indo Barometer menerimanya dengan tangan terbuka. "Kritikan kami anggap masukan. Prokontra terkait survei biasa terjadi," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa hasil survei tidak selalu menyenangkan semua pihak dan juga akan menyenangkan sebagian pihak lainnya. "Itu semua wajar," terangnya. [mah]

Demokrasi Prosedural atau Substansial?

2011-04-28T18:44:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Okezone Selasa, 26 April 2011 10:24 wib

Salah satu instrumen guna mengukur kualitas demokrasi sebuah bangsa, apakah hanya prosedural atau substansial, variabel terpenting yang harus dilihat adalah bagaimana pelaksanaan pemilu yang dilangsungkan di negara bersangkutan. Pemilu menjadi indikator utama, karena dalam proses inilah pelaksanaan demokrasi secara nyata bisa dilihat. Melalui pemilu berkala, sirkulasi kekuasaan politik dapat terdistribusi secara teratur. Dengan keteraturan ini, kekuasaan politik yang ada tidak kemudian menjadi absolut karena terus berganti dalam jangka waktu tertentu. Kekuasaan politik absolut merupakan musuh bersama dari semua negara demokrasi. Itu disebabkan oleh adanya adagium populer yang dikeluarkan oleh Lord Acton “power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutly”. Kekuasaan memberikan kencenderungan untuk disalahgunakan. Dan kekuasaan absolut, sudah pasti akan diselewengkan.

Jika indikator di atas yang dipakai untuk mengukur kualitas demokrasi, Indonesia boleh berbahagia. Hingga usia reformasi menginjak angka 12 tahun, sirkulasi kekuasaan politik, baik dari tingkat nasional hingga ke daerah, telah berjalan sesuai mekanisme demokrasi. Akan tetapi, pada proses sirkulasi kekuasaan politik nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, khususnya dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif, kini sedikit mendapat ancaman serius. Suara rakyat akan semakin terabaikan seiring dengan wacana revisi UU NO. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam draft revisi Undang-undang ini, penetapan Parliamentary Threshold (PT) yang pada pemilu 2009 hanya berlaku di tingkat nasional, akan diberlakukan flat secara nasional.

19 Juta Suara

Kebijakan penetapan PT dalam UU Pemilu, sebetulnya dimaksudkan untuk mereduksi menjamurnya jumlah partai politik yang ada. Banyaknya jumlah partai politik, dipandang menyulitkan sistem pemerintahan kita yang menganut model presidensial. Dalam model ini, presiden kerap kali kesulitan menelurkan keputusan politik karena berbelit-belitnya urusan di DPR. Hal itu disebabkan banyaknya kepentingan seiring banyaknya jumlah perwakilan partai politik di DPR. Itu sebabnya, penyederhanaan jumlah partai politik, diyakini akan mendukung pemberlakukan model presidensial yang kita anut secara efektif.

Akan tetapi, formula yang dipakai untuk penyederhanaan partai melalui kebijakan PT pada pemilu 2009 yang lalu, sebetulnya telah menyembulkan protes serius. Dengan pemberlakuan PT sebesar 2,5% untuk pengisian kursi DPR-RI, telah mengorbankan sebanyak 19 juta suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Jika dipersentasi, jumlahnya mencapai 18,3% dari jumlah suara sah yang ada. Angka ini menempati posisi kedua dalam perolehan suara nasional partai-partai. Jumlah ini hanya kalah dengan Partai Demokrat yang memperoleh suara 20,8% dan mengalahkan suara Partai Golkar dan PDI-P sebesar 14%. Itu artinya, 19 juta suara yang telah memilih wakilnya melalui partai yang cicoblos, tidak terwakili di DPR. Kemudian siapa yang mewakili mereka? Jawabannya, suara mereka “dibajak” oleh partai yang lolos PT.

Coba bayangkan seandainya peraturan PT ini dinaikkan. Berapa banyak lagi suara rakyat yang akan dinistakan? Belum lagi seandainya draft yang sekarang sedang dibahas betul-betul memberlakukan ketentuan PT secara flat nasional dan angkanya kembali dinaikkan. Akan semakin banyak lagi aspirasi masyarakat, baik nasional maupun daerah yang akan terbuang sia-sia.

Sebagai ilustrasi, di Provinsi Banten misalnya. Pada pemilu 2009, ada 85 kursi yang disediakan untuk wakil partai politik di DPRD berdasarkan populasi penduduknya. Setelah suara 9 partai yang lolos PT dihitung, baru menghasilkan 75 kursi. Itu artinya masih ada 10 kursi lagi yang belum terisi. Saat ini, 10 kursi tersebut diisi oleh partai-partai yang tak lolos ketentuan PT. Jika peraturan PT diterapkan secara flat nasional, berarti 10 kursi yang tersisa akan didistribusikan terhadap 9 partai yang lolos PT. Tentu hal ini akan mencederai asas keterwakilan dalam demokrasi. 10 kursi yang diisi oleh wakil-wakil dari partai yang lolos PT, merupakan wakil yang ditunjuk bukan atas dasar kehendak suara masyarakat, melainkan atas dasar “manipulasi” Undang-undang. Sementara suara yang telah memilih partai yang tidak lolos ketentuan PT, akan terbuang sia-sia. Jika secara nasional telah ada 19 juta suara yang sia-sia, berapa lagi suara yang akan dinistakan seandainya ketentuan PT diberlakukan flat secara nasional?

Berjenjang

Melihat ilustrasi yang ada di atas, tentu ketentuan pemberlakuan PT sebetulnya perlu dikaji ulang. Harus dicari formula baru dalam sistem pemilu kita yang dapat memecahkan dua masalah utama, menyederhanakan jumlah partai politik agar model presidensial bisa berjalan efektif di satu sisi, dan di sisi lain suara masyarakat juga jangan terlalu dinistakan secara berlebihan. Memang tidak mudah, namun kita bisa belajar dari pengalaman demokrasi di negara-negara lain.

Namun seandainya memang betul-betul ketentuan PT tetap akan diberlakukan karena menjadi “kesepakatan politisi senayan”, pembelajaran banyaknya suara yang terbuang dalam pelaksanaan PT untuk pengisian kursi DPR-RI pada pemilu 2009 harus dipertimbangkan. Jangan malah peluang pemberlakuan PT ini digunakan untuk memperkokoh kekuasaan partai politik besar hingga ke tingkat daerah dengan cara pemberlakuan PT flat secara nasional. Karena jika demikian, pemilu nantinya hanya akan menjadi legitimasi kekuasaan partai politik besar. Substansi pemilu sebagai variabel penting untuk mengukur kualitas demokrasi menjadi dipertanyakan. Karena wakil-wakil di DPRD tidak lagi ditentukan berdasarkan suara masyarakat di daerah bersangkutan, melainkan berdasarkan perolehan suara partai politik secara nasional.

Padahal kita semua faham, aspirasi masyarakat di daerah tidak selalu sejalan dengan aspirasi partai politik besar. Bagi daerah yang secara afiliasi politik tidak berpihak pada parpol besar, tentu mereka akan selalu dirugikan karena mereka tidak akan pernah punya wakil di DPRD. Mereka juga harus menurut pada “paksaan” kemauan partai politik besar. Unsur keragaman yang menjadi motto dalam Bhineka tunggal Ika menjadi tercederai.

Merujuk hal tersebut, sebaiknya politisi senayan berpikir ulang. Seandainya Pemberlakuan PT juga dilakukan hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebaiknya dilakukan secara berjenjang. Rujukannya bukan perolehan suara partai politik secara nasional, melainkan berdasarkan perolehan suara partai-partai yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Namun PT berjenjang ini juga bukan tanpa masalah. Karena dengan pemberlakuan PT, berapapun besarannya, mau tidak mau akan tetap ada suara masyarakat yang dinihilkan.

Saat ini, pemilu kita telah menjadi pemilu tersulit di antara negara demokrasi lainnya. Ada pencoblosan 4 tahap (DPR-RI, dua DPRD, dan Presiden). Kemudian daftar calon yang ada sangat banyak sehingga surat suara menjadi sangat lebar. Tak heran jika suara yang tidak sah pada pemilu 2009 lalu mencapai angka 17 juta suara. Belum lagi kerumitan dalam menkonversi suara menjadi kursi. Ditambah lagi, pemilu kita termasuk kategori pemilu termahal di dunia.

Dengan berbagai kelemahan yang ada, seyogyanya politisi di senayan bersama pemerintah merumuskan ulang sistem pemilu kita. Karena kita tahu, sistem pemilu kita tidak pernah mapan. Setiap lima tahun selalu mengalami revisi. Bukankan itu merugikan kita sendiri? Baik waktu, tenaga dan pikiran. Yang tentu lagi tidak ketinggalan adalah kerugian biaya pembahasan RUU yang tiap tahun yang jumlahnya tidak sedikit.

Perang Strategi Menuju pemilu 2014

2011-03-11T20:06:00.002+07:00

Oleh: Abdul Hakim MS

Jurnal Nasional, 10 Maret 2011

Konstelasi dan kontestasi menuju pemilu 2014 telah dimulai. Meski masih tiga tahun lagi, semua stakeholder yang memiliki kepentingan telah memasang kuda-kuda. Ada yang mencoba tes pasar dengan medeklarasikan calon presidennya secara dini. Ada pula yang sibuk mereduksi popularitas tokoh yang sangat berpengaruh.

Upaya tes pasar, telah dicoba oleh beberapa kalangan. Partai Golkar, misalnya, melalui DPD-nya diseluruh Indonesia telah menggaungkan nama Aburizal Bakrie untuk diplot sebagai kandidat presiden. Ada pula riak-riak kecil seperti yang digulirkan oleh tokoh di luar partai, seperti Sri Mulyani. Tokoh ekonomi yang harus ”tersingkir” dari urusan dalam negeri akibat skandal Bank Century ini, telah meluncurkan situs pemikirannya di www.srimulyani.net. Banyak kalangan menduga, peluncuran ini adalah langkah awal penjajakan menuju pemilu 2014. Ada pula tes yang dikeluarkan oleh politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dengan mengatakan Ibu Ani Yudhoyono adalah figur yang pas melanjutkan tampuk kepemimpinan SBY.

Namun yang agak marak untuk saat ini adalah upaya beberapa kalangan mereduksi popularitas tokoh yang sangat berpengaruh, SBY. Kenapa demikian? Meski sudah tak bisa lagi mencalonkan diri menjadi presiden pada 2014, ketokohan SBY masih menjadi kunci kebesaran partai Demokrat. Seperti kita tahu, SBY hingga tahun 2015 masih memegang jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Keberadaannya di Partai Demokrat, tentu akan membawa pengaruh terhadap pemilih jika dipenghujung kepemimpinannya dinilai positif oleh masyarakat. Dan hingga detik ini, merujuk hasil polling Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis awal Januari 2011 lalu, SBY masih yang terbaik di hati masyarakat. Kepuasan terhadap SBY masih dikisaran 63%. Angka ini tetap lebih tinggi dari keterpilihan SBY pada pemilu 2009 lalu, 60.8%. Implikasinya, tokoh yang didukung SBY akan ikut kena imbas positif.

Arus Kritik

Langkah beberapa kalangan untuk mereduksi popularitas SBY, sebetulnya telah menggelinding sejak akhir 2009 lalu. Melalui pengajuan hak angket skandal Bank Century, opsi menyalahkan pemerintah dalam kasus ini diharapkan akan memangkas ketokohan SBY di benak masyarakat. Melalui perdebatan dramatis yang cukup panjang bak sinetron, hak angket Bank Century melempen di tengah jalan. Kasus ini hanya berhasil ”mengusir” Sri Mulyani dari tanah air. Sementara kasus ini ternyata tak begitu menyerang SBY. Berdasarkan polling Indo Barometer pada awal Januari 2010, publik menilai SBY tak ada kaitannya dengan skandal tersebut. Yang bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, dan Gubernur BI saat itu, Boediono yang saat ini menjabat sebagai wapres. Selaras dengan itu, kepuasan masyarakat terhadap SBY masih diangka 74.5%.

Setalah lama tak terdengar kritik keras terhadap SBY, tiba-tiba beberapa pekan lalu, sembilan tokoh lintas agama berkumpul di kantor PP Muhammadiyah. Mereka medeklarasikan sebuah maklumat tentang ”kebohongan rezim Presiden SBY”. Tokoh-tokoh agama ini mengidentifikasi setidaknya ada 18 kebohongan yang dilakukan, 9 diantaranya kebohongan lama dan 9 yang lain adalah kebohongan baru. Tindakan ini direspon SBY dengan mengundang mereka ke Istana negara untuk melakukan dialog klarifikasi. Tak puas dengan hasil dialog, tokoh lintas agama ini kemudian mendeklarasikan gerakan anti kebohongan dengan membuka rumah pengaduan masyarakat terhadap kebohongan-kebongan rezim SBY.

Tak berselang lama, SBY kembali dihujani kritik terkait perkara Gayus Tambunan. Arahnya memang tak langsung ke SBY, melainkan ke Satgas Mafia pemberantasan Mafia Hukum. Gayus beberapa saat setelah divonis 7 tahun penjara, memberikan keterangan pers bahwa yang merekayasa kasusnya adalah tiga anggota Satgas Mafia Hukum. ”nyanyian” Gayus ini pun mendapat sambutan langkah politik kalangan DPR dengan pengajuan hak angket. Intinya mempersoalkan keberadaan Satgas dalam kasus-kasus hukum. Satgas sendiri merupakan lembaga bentukan presiden untuk memberantas keberadaan mafia hukum. Namun karena Satgas dibentuk bukan dengan Undang-undang, keberadaannya dipersoalkan banyak kalangan. Kritik terhadap Satgas Mafia Hukum yang digelindingkan oleh DPR melalui hak angket, bisa saja diharapkan beberapa kalangan akan menyasar ke SBY sebagai rahim yang melahirkannya.

Musuh Bersama

Masifnya hujan kritik terhadap SBY seperti diuraikan di atas, secara politis tak bisa dilepaskan dari perjalanan kontestasi menuju 2014. Meski tak bisa kembali mencalonkan diri pada pemilu 2014, SBY saat ini masih menjadi figur terkuat dalam pentas nasional. Keberadaannya di Partai Demokrat, tentu akan membawa dampak signifikan bagi perolehan suara partainya. Disamping itu, ”titahnya” pada sosok yang akan didukung pada pemilu 2014, tentu akan memberikan referensi positif bagi para pengikut SBY untuk menjatuhkan pilihan. Itulah sebabnya, SBY saat ini bisa dikatakan menjadi ”musuh bersama” semua kalangan yang memiliki kepentingan menuju pemilu 3 tahun mendatang.

Setidaknya ada dua faktor yang memunculkan analisa kenapa SBY menjadi ”musuh bersama” sehingga popularitasnya perlu direduksi. Pertama, kalangan-kalangan ini memerlukan situasi balance of pawer untuk bertarung di pemilu 2014. Dengan jeleknya citra SBY di mata publik, maka ”pertempuran” pada pileg dan pilpres menjadi seimbang diantara para kontestan. Seperti kita tahu, semua partai politik saat ini tidak memiliki tokoh sentral sekaliber SBY. Yang ada hanyalah tokoh yang ”telah usang”. Dengan ketidakhadiran pengaruh kuat SBY, maka para kontestan tinggal berpikiran memunculkan tokoh yang bercitra baik dan melakukan start yang bersamaan. Tidak ada pole position berlebihan diantara para kandidat.

Kedua, para kontestan saat ini berharap dapat memenangkan peperangan pada pemilu sebelum pertempuran itu sendiri berlangsung di 2014. seandainya upaya melemahnya popularitas SBY berhasil, hal itu tentu sebuah kemenangan kalangan-kalangan ini untuk bertarung pada pemilu 2014. Partai Demokrat diharapkan akan mengempes. Dan partai-partai yang bertarung tentu bisa ”berbagi” kue limpahan suara SBY. Karena berdasarkan survei Indo Barometer, suara SBY memang banyak dari kalangan floating mass (massa mengambang). Ciri-ciri pemilih pada jenis ini dalam memutuskan pilihannya adalah menunggu situasi politik kontemporer.

Menilik hal tersebut, bisa dipastikan bahwa situasi politik nasional dalam tahun-tahun mendatang akan terus disibukkan oleh ”peperangan strategi” para politisi partai politik. Kita semua akan dijejaki dan disuguhi tontonan-tontonan hal semacam ini tanpa henti. Entah gerakan apalagi yang akan muncul. Meski demikian, diharapkan pemerintah tetap fokus dan tidak melupakan tugas utamanya untuk mengurusi kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai pemerintah kemudian lalai akibat banyaknya kritik yang terus menghujani tanpa henti.

Isu Reshuffle Bakal Terulang

2011-03-10T23:26:00.000+07:00

surabayapost.co.id

Kamis, 10 Maret 2011 | 11:44 WIB

SEMARANG – Pengamat politik Universitas Diponegoro Fitriyah mengatakan, beredarnya isu reshuffle atau perombakan kabinet dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menjadi pola berulang dan rentan muncul semakin sering mendekati Pemilu 2014.

"Karena koalisi hubungannya transaksional maka permasalahan yang sama kemungkinan akan muncul lagi," kata Fitriyah, Kamis (10/3).

Ia mengatakan setelah semakin pasti keputusan Partai Golkar tetap bertahan dalam koalisi, tidak ada jaminan ke depan koalisi akan solid karena partai memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

Masih bertahannya Partai Golkar dalam koalisi, menurut Fitriyah, sesuai dengan perkiraan awal banyak pihak bahwa Presiden masih membutuhkan Partai Golkar.

"Suara 60 persen lebih Partai Demokrat di legislatif tidak cukup melakukan back up sehingga membutuhkan dukungan dari Partai Golkar. Sementara Partai Golkar sadar sebagai kekuatan kedua setelah Partai Demokrat," kata pengajar Ilmu Pemerintahan FISIP Undip itu.

Sementara jika Partai Golkar disingkirkan, lanjut Fitriyah, terlalu riskan.

Menurut Fitriyah koalisi saat ini lebih pada kuantitas, tidak ada kesamaan ideologi dan tidak jelas platform serta tidak ada ciri khas partai politik.

Senada tapi tak seirama juga diungkapkan Pengamat Politik IndoBarometer Abdul Hakim. Ia mengatakan, sebagai seorang negarawan, SBY akan memilih untuk menjaga keharmonisan antara partai koalisi dengan cara mencari titik persamaan daripada perbedaan.

"SBY dikenal memiliki karakter kepemimpinan Jawa yang kuat. Salah satu karakter utama kepemimpinan Jawa adalah mengumpulkan kekuasaan bukan mendeferensiasi kekuasaan," ujar.

Meski mempertahankan, bukan berarti SBY tidak akan memberikan sanksi politik kepada PKS atas perbedaan sikap mengenai hak angket Century dan pajak.

"Reshuffle terhadap menteri PKS mungkin tetap dilakukan, tapi tidak membabi buta bukan karena perbedaan sikap melainkan karena kinerjanya yang memang tidak memuaskan. Artinya obyektif, kalau bagus tetap dipertahankan," ujarnya.

Menurut Abdul Hakim, keberadaan PKS di dalam barisan koalisi dibutuhkan untuk internal check and balances. Hanya saja, sambungnya, ke depan kritik yang disampaikan PKS tak perlu sampai mengusung hak angket di DPR.

Sementara itu, hingga saat ini, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini masih belum memberi kepastian Partai Gerindra bergabung dengan koalisi. Peluang Gerindra masuk dalam koalisi makin kecil menyusul batalnya Golkar dan PKS didepak dari koalisi.

"Masih belum selesai, masih dalam proses. Nanti juga ada keputusannya," kata anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok.

Sementara itu, terkait rencana pertemuan SBY dengan perwakilan PKS, Mubarok juga belum bisa memastikan. Padahal sebelumnya dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie secara pribadi sudah bertemu dan menemukan kata sepakat.

"Sampai saat ini belum, saya tidak tahu kapan jadwalnya. Dulu pas di Bandung PKS datang pas injury time. Mungkin juga dipanggil menit terakhir. Tunggu saja," ungkapnya.

Sejumlah pimpinan partai pendukung pemerintahan SBY justru menanggapi dingin isu reshuffle. Menurut Ketua Umum PPP yang juga Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA), isu tersebut tidak datang dari Presiden SBY selaku kepala pemerintahan, melainkan dari elit-elit tertentu.

"Isu reshuffle dibangun bukan atas dasar sinyal dari SBY. Tapi sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu," ujar SDA usai raker dengan Komisi VIII DPR.

Menurut SDA, isu akan adanya reshuffle bukan kali ini saja berhembus. Sejak 100 hari pemerintahan SBY, lalu dilanjutkan pada setahun periode kedua pemerintahan SBY berjalan kembali berhembus isu yang meresahkan tersebut.

"Dan sekarang berhembus lagi setelah usulan hak angket mafia pajak. Tapi Pak SBY sendiri tidak ada apa-apa dan sampai hari ini tidak ada (reshuffle). Jadi ini sengaja dihembuskan," terangnya. dtc, ant

Pertahankan PKS Yes, Reshuffle Kabinet Yes

2011-03-10T19:01:00.000+07:00

Oleh: MA Hailuki

Nasional - Kamis, 10 Maret 2011 | 07:01 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diyakini akan tetap mempertahankan PKS di dalam barisan koalisi.

Sebagai seorang negarawan, SBY akan memilih untuk menjaga keharmonisan antara partai koalisi dengan cara mencari titik persamaan daripada perbedaan.

"SBY dikenal memiliki karakter kepemimpinan Jawa yang kuat. Salah satu karakter utama kepemimpinan Jawa adalah mengumpulkan kekuasaan bukan mendeferensiasi kekuasaan," ujar Pengamat politik IndoBarometer Abdul Hakim, kepada INILAH.COM, Rabu (9/3/2011) malam.

Meskipun mempertahankan, bukan berarti SBY tidak akan memberikan sanksi politik kepada PKS atas perbedaan sikap mengenai hak angket Century dan pajak.

Menurut Abdul Hakim, keberadaan PKS di dalam barisan koalisi dibutuhkan untuk internal check and balances. Hanya saja sambungnya, ke depan kritik yang disampaikan PKS tak perlu sampai mengusung hak angket di DPR. [mah]

Demokrat & Golkar Benci Tapi Rindu

2011-03-10T17:08:00.000+07:00

Oleh: MA Hailuki

Nasional - Kamis, 10 Maret 2011 | 05:08 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Langkah Presiden SBY mempertahankan Golkar dalam koalisi sangatlah tepat. Sebab jika Golkar sampai keluar koalisi pemerintah bisa kewalahan di DPR.

Pengamat politik IndoBarometer Abdul Hakim mengatakan, SBY sangat membutuhkan Golkar untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan efektif. Tanpa Golkar, dipastikan Partai Demokrat kesulitan menjalankan roda pemerintahan.

"Mengeluarkan Golkar dari partai koalisi memiliki resiko cukup tinggi. Golkar adalah partai yang diisi oleh politisi-politisi handal yang setiap saat bisa melakukan manuver untuk menggerogoti pemerintah," ujarnya kepada INILAH.COM, Rabu (9/3/2011) malam.

Menurut Abdul Hakim, hubungan Demokrat dan Golkar ibarat tokoh kartun 'Tom & Jerry', Meski benci namun sesungguhnya saling merindukan.

"Dengan maksud untuk tetap menjaga dominasi partai pendukung pemerintah di parlemen, cukup rasional apabila SBY tetap mempertahankan Golkar dalam jajaran partai yang berada dibarisan Setgab. Boleh dianalogikan, hubungan PD dan Golkar ibarat Tom & Jerry, benci tapi rindu," terangnya. [mah]

Hatta Rajasa paling banyak diberitakan media

2011-03-07T15:31:00.004+07:00

Oleh: Abdul Hakim MS

Mengetahui popularitas tokoh-tokoh yang memiliki peluang maju menjadi pemimpin di negeri ini selalu menarik dilakukan. Berbagai lembaga survey secara berkala rutin melakukannya melalui sarana survey (polling) persepsi publik. Mereka lantas mempublikasikannya melalui media untuk konsumsi publik. Popularitas ini dijadikan tolak ukur seberapa besar peluang sang kandidat dapat terpilih pada pemilihan langsung di pemilu 2014. semakin populer sang tokoh, semakin besar pula peluangnya dapat menduduki kursi RI-1.

Selain polling persepsi publik, sarana lain untuk mengetahui popularitas kandidat, juga dapat diketahui melalui instrumen analisis isi media. Jika polling persepsi publik diarahkan untuk mengetahui seberapa populer tokoh dikalangan masyarakat awam, maka popularitas di media menjadi ukuran seberapa kuat posisi sang tokoh di kalangan elit. Singkatnya, popularitas melalui polling persepsi publik ditujukan untuk menyasar popularitas tokoh dikalangan pemilih menengah bawah (below the line) sementara analisis isi media massa untuk mengukur popularitas dikalangan pemilih menengah atas (above the line).

Nah, jika kita telah banyak mengetahui popularitas tokoh-tokoh nasional melalui survei persepsi publik, maka postingan berikut adalah hasil analisis isi media terhadap tokoh-tokoh nasional yang memiliki peluang untuk menjadi pemimpin negeri ini.

Analisis dilakukan terhadap sembilan tokoh yang memiliki peluang besar maju menjadi presiden. Mereka adalah Anas Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai demokrat), Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar), Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN), Ani Yudhoyono (Istri Presiden SBY), Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P), Surya Paloh (Penggagas Nasional Demokrat), Prabowo Subianto (Ketua Dewan pembina Partai Gerindra), Sri Mulyani (World Bank), dan Sultan HB X (Penggagas Nasional demokrat dan Gubernur DIY).

Analisis isi media difokuskan terhadap tujuh media nasional, antara lain: Kompas, Media Indonesia, Indo Pos, Republika, Rakyat Merdeka, Suara Pembaruan dan Seputar Indonesia.

Bagaimana hasilnya?

Dalam rentang waktu dua bulan, 1 januari – 28 Februari 2011, ternyata yang paling populer adalah Hatta Rajasa. Dari sekitar 1.345 artikel yang dianalisis, artikel Hatta lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Hatta memperoleh pemberitaan di media sebanyak 32.8%, disusul Megawati 17.4%, dan Aburizal bakrie 13.4%. Hasil lengkapnya Anda bisa lihat dalam grafik.

Patgulipat Koalisi Pasca-Angket Pajak

2011-03-04T01:31:00.003+07:00

Abdul Hakim MS

Detik.com

Kamis, 03/03/2011 16:09 WIB

Isu reshuffle terhadap komposisi kabinet Indonesia bersatu (KIB) jilid II kembali menguat. Penguatan isu ini muncul pasca-penolakan penggunaan hak angket pajak oleh DPR. Sebanyak 266 anggota DPR menolak sementara 264 anggota lainnya menerima. Diantara yang menolak adalah Partai Demokrat, PAN, PPP, PKB, dan Gerindra. Sementara yang menerima adalah Partai Golkar, PDI-P, PKS, dan Hanura. Diantara partai-partai yang menerima, dua diantaranya adalah partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah di Setgab, yakni partai Golkar dan PKS.

Perbedaan sikap politik yang terjadi diantara partai koalisi pendukung pemerintah, membuat elit Partai Demokrat gerah. Sebagai motor Setgab, Partai demokrat “mendesak” presiden untuk mengevaluasi kabinet. Partai-partai yang sikap politiknya tak sejalan lagi dengan rel pemerintah diminta dicabut porsinya dalam kabinet. Seperti diketahui sebelumnya, Partai Golkar dan PKS juga berseberangan sikap dengan sikap pemerintah terkait hak angket Bank Century. Terkait kegelisahan ini, Ketua DPR yang juga elit penting Partai Demokrat, Marzuki Ali, telah melaporkannya kepada SBY.

Mungkin untuk PKS, tak sulit bagi SBY untuk mengambil keputusan mengeluarkannya dari gerbong kabinet. Namun untuk Partai Golkar, beranikah SBY mendepak menteri-menteri dari partai beringin dari kabinet?

Seandainya SBY betul-betul melakukan reshuffle dan menjadikan komposisi partai pendukung pemerintah berdasarkan hasil angket pajak, maka sebetulnya struktur partai-partai dalam kabinet masih sedikit lebih unggul dibandingkan dengan partai-partai non-kabinet. Berdasarkan perolahan kursi, maka kursi gabungan partai yang menolak angket pajak (PD, PAN, PPP, PKB dan Gerindra) sebanyak 283 kursi atau 50.5%. Sementara kursi yang menerima sebanyak 277 kursi atau 49.5%. Komposisi ini sebetulnya sangat ideal dalam pelaksanaan pemerintahan karena akan terjadi proses check and balanece. Komposisi antara yang pro dan pengkritik pemerintah cukup seimbang di DPR.

Namun sepertinya, SBY tidak akan gegabah dengan menjadikan hak angket pajak sebagai satu-satunya pertimbangan melakukan reshuffle kabinet. Selama ini, SBY dikenal memiliki karakter kepemimpinan Jawa yang kuat. Salah satu karakter utama kepemimpinan Jawa adalah “mengumpulkan kekuasaan” bukan “mendeferensiasi kekuasaan”. Merujuk hal tersebut, maka yang sangat dimungkinkan akan diambil oleh SBY adalah melakukan reshuffle dengan tetap mempertahankan komposisi dominan dalam struktur partai pendukung pemerintah.

Jika skenario ini yang akan diambil, siapa yang akan terdepak dan siapa yang akan masuk di kabinet?

Plus Minus Golkar-PDIP

Dengan pertimbangan akan tetap menjadikan gerbong partai pendukung pemerintah lebih dominan di DPR, maka posisi Partai Golkar menjadi kunci dalam rencana reshuffle SBY. Seandainya SBY betul-betul harus mengeluarkan Golkar dan PKS dengan pertimbangan selalu berbeda sikap politik di DPR mengenai isu-isu strategis pemerintah, maka SBY harus menggamit partai berkursi besar lainnya, PDI-P. Namun untuk mengajak gabung PDI-P juga bukan perkara mudah.

Memang, kedekatan hubungan antara PD dan PDIP telah terjalin lama. PDIP melalui Taufik Kiemas kerap menyiratkan keinginan untuk bergabung dengan pemerintah. Kondisi internal PDIP yang juga tengah bermasalah dengan banyaknya politisi yang terjerat hukum di KPK, memberikan peluang bagi PD untuk mengajak kerja sama partai banteng itu untuk bergabung. Dengan masuk dijajaran kabinet, tentu persoalan-persoalan yang tengah membelit PDIP bisa sedikit direduksi. Namun kendala utamanya adalah keberadaan megawati. Seperti diketahui, putri Bung karno ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan SBY.

Namun seandainya PD berhasil mengajak gabung PDIP, tentu mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari gerbong pemerintah menjadi tidak teralalu riskan buat SBY. Karena komposisi partai diparlemen jika Golkar dan PKS dikeluarkan sementara PDIP dan Gerindra masuk, perbandingannya menjadi 67.5% : 32.5% untuk partai pendukung pemerintah. Golkar, PKS dan Hanura menjadi partai yang berada diluar garis pemerintah.

Namun seandainya PDIP tidak berhasil diajak bergabung, tentu amat riskan apabila SBY mengeluarkan Golkar dari Setgab. Karena perbedaan suaranya menjadi sangat imbang. Jika ada satu atau dua orang anggota DPR yang membelot dari garis partai, seperti kasus Lily Wahid dan Gus Choi di PKB pada angket pajak, maka pemerintah pasti akan kalah dalam pengambilan keputusan voting di DPR.

Oleh karena itu, meskipun Golkar kerap berbeda pendapat yang berujung pada perbedaan sikap politik, SBY tentu tetap akan melanggengkan Golkar distruktur partai pendukung pemerintah. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, sudah menjadi rahasia umum jikalau SBY memiliki hubungan yang sangat erat dengan Aburizal bakrie. Kedua, mengeluarkan Golkar dari partai koalisi memiliki resiko cukup tinggi. Golkar adalah partai yang diisi oleh politisi-politisi handal yang setiap saat bisa melakukan manuver untuk “menggerogoti” pemerintah. Selain itu, Golkar juga memiliki sumber daya yang cukup dalam hal finansial untuk melakukan gerakan politik apapun. Ditambah lagi, Golkar adalah partai yang memiliki jaringan sangat rapi dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Melihat pertimbangan nilai positif Golkar, ditambah dengan maksud untuk tetap menjaga dominasi partai pendukung pemerintah di parlemen, cukup rasional apabila SBY tetap akan mempertahankan Golkar dalam jajaran partai yang berada dibarisan Setgab. Boleh dianalogikan, hubungan PD – Partai Golkar ibarat Tom & Jerry, benci tapi rindu.

Sinyal ini diakui oleh beberapa petinggi Partai Dermokrat. Wacana yang digulirkan dalam melakukan reshuffle adalah mengeluarkan PKS dari kabinet, mempertahankan Golkar dan memasukkan Gerindra dalam struktur yang baru. Bahkan kabarnya, kursi kabinet Golkar akan ditambah satu lagi untuk mengikat Golkar. Dimaksudkan, penambahan ini agar perbedaan pendapat yang terjadi di Setgab tidak berbuntut menjadi perbdaan sikap politik di DPR.

Jika pertimbangan-pertimbangan di atas yang akan diambil oleh SBY, maka struktur baru Setgab tetap akan dominan di DPR. Setgab akan diisi oleh Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB dan Gerindra. Sementara partai diluar Setgab tinggal PDIP, PKS dan hanura. Komposisinya di DPR menjadi 69.6% berbadning 30.4% untuk partai pendukung pemerintah. Tentu hal ini akan menjadi sangat baik dalam mengamankan semua program pemerintah hingga 2014. dan pilihan inilah sepertinya yang akan diambil oleh SBY seandainya reshuffle betul-betul dilakukan.

Sebar Kader Serbu Facebook dan Twitter, PKS Incar Kalangan Menengah

2011-03-03T13:30:00.003+07:00

Selasa, 01/03/2011 03:14 WIB

Detik.com

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera berencana mengerahkan 500 ribu kadernya untuk aktif menggunakan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Upaya ini dalam rangka persiapan menuju Pemilu 2014. Ada apa gerangan?

"Ini bukti PKS mengalami perubahan paradigma cukup drastis. Dulu lebih menggarap konstituen di bawah, sekarang lebih menggarap kalangan menegah ke atas. Saya pikir itu perubahan yang cenderung negatif," ujar pengamat politik dari Indobarometer, Abdul Hakim MS kepada detikcom melalui sambungan telepon, Senin (28/02/11).

Hakim pun mencontohkan, dulu PKS lebih gencar melakukan gerakan di kalangan menengah ke bawah melalui gerakan sosialnya. Namun kini lebih cenderung menggarap kalangan menengah ke atas.

"Dulu itu PKS sangat luar biasa menggarap masyarakat menengah kebawah. Contohnya di mana ada bencana, bendera PKS yang pertama berkibar. Tapi sekarang mereka cenderung menggarap kalangan elit," imbuhnya.

Bagi Hakim, mungkin PKS beranggapan bahwa jika menggelindingkan isu melalui media sosial seperti twitter yang selalu diakses masyarakat menengah keatas maka akan mempengaruhi opini publik termasuk masyarakat menengah ke bawah. Media sosial, sebagai sarana untuk mengangkat isu politik memang efektif, namun untuk menggaet pemilih itu persoalan lain.

"Jangan lupa pemilih terbanyak itu adalah dari masyarakat menegah ke bawah. Untuk menimbulkan isu politik itu efektif, kalau mempengaruhi pemilih, itu belum tentu," ujar pria yang akrab disapa Aab ini.

Sebelumnya, PKS mewajibkan kader dan pengurus partai untuk menguasai dan menyebarkan informasi di ranah sosial media.Gerakan 'menguasai' informasi di sosial media ini sudah diluncurkan di Mukernas PKS Yogyakarta. Saat itu disampaikan agar kader PKS dan pengurus harus punya akun twitter, blog,

Facebook, dan website pribadi.

"Insya Allah ada 500 ribu kader PKS yang masuk sosial media dalam waktu dekat. Ini diarahkan untuk kepentingan menuju Pemilu 2014, sebagai bentuk kampanye untuk mensukseskan partai mencapai target 3 besar dalam Pemilu 2014," kata Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/2/2011).

(adi/ape)

Kemanakah Ending-nya Gayus?

2011-01-28T22:27:00.005+07:00

Oleh: Abdul Hakim MS

Okezone.com, 28 Januari 2011

Pasca putusan Gayus Tambunan dengan vonis 7 tahun penjara, situasi politik nasional makin panas. Itu karena Gayus langsung “bernyayi” dengan lirik “Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk presiden SBY adalah biang kerok rekayasa kasusnya”. Sontak, semua kelabakan. Bahkan presiden sendiri mengaku kaget dengan “lantunan syair baru” Gayus Tambunan. SBY mengultimatum Satgas untuk memberikan laporan tertulis dalam waktu 1 x 24 jam terkait pernyataan Gayus.

Dari awal, kasus Gayus ini terbilang aneh bin ajaib. Pengakuan Gayus bahwa dirinya menerima suap dari tiga perusahaan milik kelompok Grup Bakrie, hingga kini belum ada tindak lanjut dari penegak hukum. Gayus justeru hanya dijerat pada kasus PT SAT yang notabene diperkirakan merugikan keuangan negara hanya 570 juta. Sedangkan kekayaan Gayus yang diperoleh antara lain dari hasil penyuapan 3 perusahaan besar milik keluarga Bakrie luput dari dakwaan. Seperti dikemukaan oleh anggota Satgas Mafia Hukum, Mas Ahmad Santosa, sekitar 70 miliar uang Gayus diterima dari ketiga perusahaan tersebut.

Setelah Gayus divonis berkaitan dengan skandal pajak PT SAT, arah pengusutan kasus ”mafia pajak” ini semakin tidak jelas. Kini yang menjadi polemik malah Gayus berhadapan dengan Satgas Mafia Hukum. Substansi hukum Gayus yang semestinya menelusuri rentetan mafia pajak menjadi kabur dan berbelok arah. Pertanyaannya, kenapa Gayus meluapkan amarahnya malah ke Satgas?

Lingkaran Setan

Kasus Gayus ini memang bukanlah kasus biasa. Banyak pihak terlibat dan memiliki kepentingan didalamnya. Celakanya, yang terlibat dan memiliki kepentingan adalah mereka yang mempunyai akses kekuasaan. Tak mengherankan apabila kemudian proses pemeriksaan kasus mafia pajak ini terkesan lambat dan hanya tertuju ke mereka yang sebetulnya ”kelas teri” seperti diungkapkan Gayus sendiri. ”Big fish” yang sebenarnya menjadi dalang, hingga sekarang belum terjamah hukum sama sekali. Padahal, Gayus sendiri sudah sangat terbuka terkait kasus yang membelitnya. Nama-nama yang ia anggap terkait telah disebut. Namun nama-nama yang disebut oleh Gayus menguap begitu saja. Malah yang menjadi polemik saat ini, justeru bukan substansi kasus hukumnya, melainkan perseteruan Gayus vs Satgas Pemberantasan Mafia Pajak.

Tidak seriusnya lembaga hukum dalam menangani kasus Gayus, dikarenakan ada konflik kepentingan yang kuat dalam penanganannya. Kepolisian dan kejaksaan yang nama oknum-oknum didalamnya telah disebut Gayus, tidak ditelusuri secara tuntas oleh aparat. KPK pun hingga kini tidak ”berani” mengambil alih kasus ini. KPK hanya berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Tentunya, jika KPK yang akan menangani kasus ini, konflik kepentingan itu bisa sedikit direduksi.

Buntunya kasus mafia pajak ini tak lain karena adanya lingkaran setan yang serius. Pihak-pihak yang diduga terkait, seperti jaksa Cirrus Sinaga, tidak didalami secara baik karena ada ancaman akan membongkar rekayasa kasus Antasari Azhar. Asumsi saya, tidak hanya Cirrus Sinaga yang melakukan mekanisme pertahanan seperti itu. Oknum-oknum lain sepertinya juga sama. Sehingga, cukup sulit untuk membongkar kasus ini secara tuntas akibat adanya lingkaran yang saling sandera. Maka tak heran jika kemudian kasus ini menjadi bias dan lari dari substansi sebenarnya.

Politisasi

Selain adanya lingkaran setan, kasus mafia pajak ini juga rawan politisasi. Semakin dekatnya pemilu 2014, memaksa pihak-pihak yang berkepentingan untuk mereduksi popularitas SBY yang hingga saat ini masih menjadi yang terdepan. Survei LSI yang dirilis awal Januari 2011 lalu, masih menempatkan kepuasan masyarakat terhadap SBY pada angka 63%. Angka ini masih lebih tinggi dari keterpilihan SBY pada pemilu 2009. Maka tak heran jika yang menjadi bidikan kasus Gayus adalah Satgas Mafia Pajak yang merupakan bentukan presiden. Oleh karena itu, opini diarahkan bahwa sebetulnya yang menjadi mafia adalah Satgas pemberantasan korupsi.

Cukup aneh memang. Opini dan perdebatan yang terbentuk saat ini malah semakin jauh dari tujuan awal, pemberantasan mafia pajak. Saat ini yang menjadi polemik justeru mengarah pada ”mafia sebetulnya adalah Satgas pemberantasan korupsi” seperti yang disuarakan Gayus. Tentu hal ini tidak datang secara tiba-tiba. Gayus melontarkan hal ini dengan cara membaca. Artinya, jauh sebelum putusan vonis dilakukan, rencana konferensi pers Gayus itu telah disiapkan. Hal itu secara implisit mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gayus sebetulnya telah didesain dengan rapi sebelumnya.

Melihat kondisi seperti sekarang, sepertinya kita hanya bisa mengelus dada. Ekspektasi publik agar kasus kasus Gayus dapat dituntaskan hingga keakar-akarnya akan jauh panggang dari api. Artinya, keseriusan aparat penegak hukum untuk menuntaskannya, sepertinya hanya akan menjadi harapan yang tak pernah sampai.

Membaca Peluang Tokoh Parpol Pada Pemilu 2014

2011-01-25T15:27:00.002+07:00

Oleh: Abdul Hakim MS

Mengilik siapa kandidat capres 2014 untuk saat ini memang masih dini. Itu karena pemilu masih lumayan jauh di ujung sana, 4 tahun mendatang. Namun, dalam era demokrasi langsung seperti sekarang, membuat proyeksi siapa jago partai-partai –khususnya 9 partai yang lolos parliamentary threshold—menarik untuk disimak. Kenapa? Karena berdasarkan proyeksi Indo Barometer, kekuatan politik 2014 masih berkisar disembilan parpol tersebut. Selain itu, gerak-gerik parpol-parpol ini telah terbaca untuk memasang kuda-kuda.

Sebut saja Partai Golkar. Aburizal Bakrie, telah sejak dini ditetapkan sebagai capres oleh DPD Partai Golkar dibanyak daerah. Meski Ical sendiri masih berkilah menunggu hasil survei untuk memilih capresnya di pemilu 2014, namun indikasi kuat bahwa Ical-lah yang akan “manggung” mewakili partai beringin telah nyata terlihat. Begitu pula dengan PDI-P. Megawati masih menjadi tokoh kuat yang bisa jadi akan kembali bertarung setelah gagal di pilpres 2004 dan 2009. Seandainya bukan dirinya, kandidat capres banteng mulut putih ini sepertinya juga tak akan jauh dari trah Bung Karno. Sangat mungkin jika orang tersebut adalah Puan Maharani, yang menurut kabar telah ditetapkan oleh DPP PDI-P untuk dikawal menjadi orang nomor satu di negeri ini pada pemilu mendatang. Bahkan karena penetapan ini, kabarnya kandang moncong putih sempat “bergolak”.

Partai lain seperti PAN, Hanura dan Gerindra sepertinya juga telah memiliki kandidat kuat yang akan mewakili mereka. PAN memiliki tokoh kuat sekaliber Hatta Rajasa. Dengan kemampuan diplomasi dan komunikasi yang cukup baik, partai berpendukung mayoritas kalangan Muhammadiyah ini tak akan segan mengusung pria beramut perak ini. Begitu pula dengan Hanura yang tetap mengadalkan figur Wiranto dan Gerindra dengan sosok Prabowo Subianto. Sementara PKB, PKS dan PPP akan melihat peta politik berjalan. PKB bisa saja mengusung Muhaimin Iskandar yang dalam survei terkhir Indo Barometer namanya telah muncul sebagai kandidat capres. Sementara PKS dan PPP, sepertinya akan mengikuti arus karena hingga kini belum ada figur kuat dari kedua partai berbasis pemilih Islam ini.

Yang sangat menarik untuk diraba adalah, siapa kira-kira duta partai pemenang pemilu 2009, Partai Demokrat?

Bubble Politik

Dalam diskusi dengan beberapa kalangan, banyak dari mereka yang menyebut dan memprediksi besarnya Partai Demokrat sepertinya hanya akan menjadi fenomena bubble politik. Ia menggelembung dengan cepat pada dua pemilu terakhir—pemilu 2004 dan 2009—namun diperkirakan akan mengempes pada pemilu-pemilu berikutnya. Hal itu dilatari oleh argumentasi bahwa Partai Bintang Segi Tiga ini sangat bergantung pada ketokohan SBY.

Merujuk pada data yang ada, ketergantungan Demokrat dengan SBY memang ibarat dua sisi mata koin yang tak terpisahkan. Hasil survei Indo Barometer sejak 2007 menunjukkan, fluktuasi dukungan terhadap Partai Demokrat memang sangat bergantung pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap menantu Sarwo Edhie Wibowo ini. Dikala citranya baik, maka perolehan suara Demokrat turut membaik. Namun sebaliknya, dikala SBY dicitrakan buruk oleh masyarakat—seperti kala menaikkan harga BBM pada Juni 2008 lalu—perolehan suara Demokrat pun ikut menyurut. Untungnya SBY bisa cepat kembali membaikkan citranya sehingga Demokrat bisa menang pada pemilu 2009.

Celakanya, SBY pada pemilu 2014 sudah tak lagi bisa ikut berkompetisi menduduki istana negara. Ia terbatasi oleh Undang-undang yang hanya membolehkan seseorang menjabat sebagai presiden sebanyak dua kali. Melihat fakta ini, pertanyaan yang menarik untuk dicari jawabannya adalah “siapa kira-kira sosok yang akan didorong oleh SBY untuk mengggantikan dirinya? Akankah dengan sosok baru itu PD tetap bisa pada posisi juara di pemilu 2014? Atau apakah prediksi bubble politik Demokrat akan betul-betul terjadi karena PD tak lagi bisa mendapatkan figur yang sepadan dengan SBY?

Duo AA

Untuk mencari penggantinya, setidaknya ada tiga arah yang kemungkinan akan ditempuh SBY guna mencari sosok yang tepat. Pertama, ia bisa memilih dari dalam lingkaran istana atau lingkaran dalam Partai Demokrat sendiri. Kedua, mencari sosok di luar lingkaran tersebut, bisa dari kalangan parpol, profesional atau kalangan politisi tua. Ketiga, ia bisa menggabungkannya dengan memilih capres dari internal dan wapres dari ekternal, atau sebaliknya.

Jika skenario pertama yang dipilih oleh SBY, ia menghadapi problem serius. Tokoh-tokoh yang dekat dengan SBY di Istana atau tokoh-tokoh internal PD, hingga saat ini belum ada yang mumpuni untuk menggantikannya. Namun seandainya SBY kekeh dengan skenario ini, maka ia kemungkinan akan menjatuhkan pilihan terhadap duo AA, yakni Ani Yudhoyono dan Anas Urbaningrum. Karena hanya kedunyalah yang saat ini punya modal cukup potensial untuk menggantikannya.

Dalam survei nasional Indo Barometer pada Agustus 2010 lalu, sebetulnya belum ada tokoh nasioal satupun yang dapat megalahkan SBY. Ia masih menjadi pilihan yang terbaik menurut masyarakat, meski angkanya di bawah 50%. Selebihnya, tokoh-tokoh tua masih mendominasi pilihan masyarakat, seperti Megawati, Prabowo Subianto, dan Wiranto. Namun karena SBY tak bisa lagi menjadi capres pada 2014, maka dilakukan simulasi untuk menggantikannya dengan duo AA. Ketika digantikan dengan Ani Yudhoyono, ternyata pilihan masyarakat terhadap Ani masih rendah. Ia saat ini berada pada angka keterpilihan dikisaran 3-4%. Begitu pula jika posisi SBY digantikan oleh Anas Urbaningrum. Angka ketua umum PD ini masih di bawah 3%. Menggabungkan keduanya adalah pilihan terbaik seandainya SBY masih menginginkan skenario yang pertama. Karena dengan telah munculnya nama keduanya sebagai kandidat capres, dan pemilu yang masih empat tahun lagi, masih sangat cukup waktu untuk menaikkan popularitas dan keterpilihan.

Namun seandainya skenario kedua yang akan dipilih SBY, maka pilihan tepat mungkin saja jatuh bukan pada tokoh dari kekuatan parpol-parpol besar, seperti Golkar dan PDI-P. Menunjuk capres dari kalangan parpol medioker sepertinya lebih masuk akal. Karena partai-partai medioker inilah yang sangat loyal terhadap SBY. Tokoh dari kalangan ini seperti Hatta Rajasa. Namun mungkin juga SBY akan menyimak tokoh profesional seperti Sri Mulyani yang saat ini masih bertugas untuk Bank Dunia.

Tapi melihat tingkat popularitas dari tokoh kalangan dalam istana dan PD, maka yang paling mungkin dilakukan SBY adalah mencari kandidat capres gabungan atau skenario ketiga. SBY bisa memilih salah satu diantara duo AA dan menyandingkannya dengan tokoh diluar PD. Seperti kemungkinan mengajukan Ani Yudhoyono yang berpasangan dengan tokoh partai medioker seperti Hatta Rajasa. Atau bisa juga dipasangkannya Anas Urbaningrum dengan kalangan profesional seperti Sri Mulyani. Namun yang pasti, duo AA untuk saat ini yang mempunyai kans kuat untuk menggantikan pamor SBY.

Ketua ICMI Seharusnya Jangan Dari Parpol

2010-12-06T23:28:00.000+07:00

Senin, 6 Desember 2010 | 23:28 WIB

Oleh: Santi Andriani

INILAH.COM, Jakarta- Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) akan memilih Ketua Presidiumnya yang baru malam ini. ICMI seharusnya tidak memilih Ketua yang berasal dari partai politik.

Hal itu disampaikan oleh peneliti politik dari Indo Barometer, Abdul Hakim ketika dihubungi INILAH.COM, Senin(6/12/2010) malam. Abdul menilai, jika ketua ICMI dari parpol maka independensinya akan tergerus.

"Jika ICMI dipimpin oleh (petinggi) parpol mau tidak mau akan berdampak politis. Independepn ICMI sebagai cendikiawan akan dipertanyakan, implikasinya akan muncul sesuatu yang berpikiran jangka pendek karena tujuannya adalah kekuasaan, ini tentu tidak etis," ujar Abdul.

Sebagai organisasi masyarakat ICMI, lanjut Abdul, seharusnya tetap pada tujuan awalnya dibangun, termasuk memberikan masukan bahkan mengkritik pemerintahan. Itu yang harus dijaga oleh ICMI yang berisikan para cendikiawan muslim itu.

Seperti diketahui, sejumlah petinggi parpol dijagokan bahkan diantaranya menyatakan sangat siap dan yakin untuk bisa menjadi Ketua Presidium ICMI yang baru yang akan dipilih malam ini. Mereka diantaranya, Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN, Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar dan yang belakangan yaitu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah. Priyo dalam peryataannya bahkan meminta bahwa ICMI tidak alergi pada politik.

Karenanya, lanjut Abdul, seharusnya ICMI memiliki dan memilih Ketua yang tidak berasal dari partai politik atau membawa kepentingan politik. ICMI kata dia, seharusnya memiliki calon-calon baru.

"Walau akan disanggah tapi akan sulit mengatakan jika anggota parpol yang terpilih menjadi Ketua lalu tidak akan memanfaatkan. Sangat mungkin (ICMI) akan digunakan untuk memobilisai massa untuk kepentingan memperoleh kekuasaan," pungkas dia.(ndr)

Pengamat: ICMI Bisa Jadi Kendaraan Pemilu 2014

2010-12-06T22:50:00.000+07:00

Senin, 6 Desember 2010 | 22:50 WIB

Oleh: Santi Andriani

INILAH.COM, Jakarta- Sejumlah petinggi partai politik turut meramaikan bursa pencalonan Ketua Presidium ICMI. Organisasi masyarakat itu pun dinilai harus mewaspadai dijadikan kendaraan politik bagi parpol tertentu untuk pemilu 2014 mendatang.

"Akan ada indikasi politisasi, walau akan disanggah tapi akan sulit mengatakan jika anggota parpol yang terpilih menjadi Ketua lalu tidak akan memanfaatkan. Sangat mungkin (ICMI) akan digunakan untuk memobilisai massa," ujar peneliti politik dari Indo Barometer, Abdul Hakim ketika dihubungi INILAH.COM, Senin(6/12/2010) malam.

Sebenarnya, lanjut Abdul, tindakan sejumlah parpol yang masuk ke dalam sebuah organisasi masyarakat untuk tujuan memanfaatkan sumber daya manusianya untuk dikapilitasisi dalam rangka mencapai kekuasaan adalah sah-sah saja. Ada dalam teorinya, para pemburu rente. Namun katanya, hal itu seharusnya tidak dilakukan karena tidak etis.

"Bisa kemudian para cendikiawan itu menjadi alat yang cukup baik untuk mobilisasi. Ini memang bukan menjadi hal yang salah atau benar, bahkan menjadi wajar, tapi apakah etis, apakah pantas," sambung Abdul.

Karena, kata dia, implikasinya terhadap ICMI ke depan adalah yang sangat besar. ICMI akan dipandang sebagai alat politik.(ndr)

Nudirman : Bisa Jadi Dari Orang Dalam Golkar

2010-11-21T11:08:00.001+07:00

Minggu, 21 November 2010 | 11:08 WIB

Oleh: Agus Rahmat

INILAH.COM, Jakarta –Isu ketemunya Gayus Tambunan dengan Aburizal Bakrie, ketua umum Partai Golkar ternyata makin menarik. Kubu Golkar sendiri menuding bahwa isu itu bisa jadi sengaja digiring oleh orang dalam Golkar sendiri.

Pandangan itu disampaikan oleh Nudirman Munir, anggota Komisi III asal Fraksi Golkar. Nudirman tak memungkiri bila isu itu sebenarnya bermunculan dari internal Golkar. “Bisa-bisa aja dari pihak dalam (internal partai Golkar, red),” kata Nudirman, kepada INILAH.COM, Minggu (21/11/2010). Namun Nudirman mengelak siapa sosok orang dalam yang menyerang Ical itu. “Saya tidak tahu, saya tidak bisa nuduh karena tidak ada bukti,” tukasnya lagi.

Sebelumnya seorang pengamat politik, Abdul Hakim, juga sempat mengutarakan pandangan yang serupa. Menurutnya, Partai Golkar harus mewaspadai pemanfaatan isu itu justru berasal dari internal partai tersebut.

Kini bisa dibilang partai berlambang beringin itu terpecah menjadi tiga kubu. Ada kubu Ical, sisa kubu Surya Paloh dan kelompoknya Akbar Tandjung. [irw]

Waspadai Internal Golkar Politisasi Isu Gayus

2010-11-21T09:35:00.000+07:00

Minggu, 21 November 2010 | 09:35 WIB

Oleh: Santi Andriani

INILAH.COM, Jakarta - Isu pertemuan Gayus Tambunan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Bali memang bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang Partai Golkar.

Pengamat Politik Abdul Hakim berpendapat, Partai Golkar harus mewaspadai pemanfaatan isu itu justru berasal dari internal Partai Golkar.

"Mungkin bisa dipakai dari luar (lawan politik) dan juga dari dalam internal Golkar," jelas Abdul ketika dihubungi INILAH.COM, Minggu (21/11/2010).

Hal itu, terang dia, karena di tubuh Partai Golkar kini setidaknya ada tiga kubu, yaitu kubu Ical, kubu Surya Paloh, dan kubu Akbar Tanjung. Abdul sependapat, memang banyaknya unsur politis sejak keluarnya Gayus dari tahanan, hingga isu pertemuan Ical dengan Gayus Tambunan di Bali.

Menurut Abdul, Ical seharusnya tidak terlalu berlebihan bereaksi seperti yang ditunjukkan saat ini dan membiarkan tudingan kepada dirinya itu dibuktikan di pengadilan. Karena hal itu, justru bisa menjadi kampanye meningkatkan citra dirinya.

"Kalau tidak terbukti bertemu Gayus, citra Ical kan justru bisa meningkat positif. Ini bisa menjadi kampanye gratis Partai Golkar. Anggaplah ini sebagai pemanasan, karena dalam kasus ini, unsur politisnya memang sangat kental terasa, malah menghilangkan kerangka hukumnya," pungkas Abdul. [mor]

Ical Terlalu Reaktif Tanggapi Isu Gayus

2010-11-21T08:25:00.000+07:00

Minggu, 21 November 2010 | 08:25 WIB

Oleh: Santi Andriani

INILAH.COM, Jakarta- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebaiknya tidak perlu banyak berkomentar soal isu miring pertemuannya dengan Gayus Tambunan di Bali. Klarifikasi yang bertubi-tubi dilontarkan Aburizal dinilai terlalu berlebihan.

"Reaksi yang dia sampaikan itu berlebihan, terlalu reaktif. Apalagi ditambah dengan sejumlah fungsionaris Golkar lainnya yang juga ikut-ikutan memberi klarifikasi," ujar Pengamat Politik Abdul Hakim ketika dihubungi INILAH.COM, Sabtu (20/11/2010) malam.

Menurut Abdul, seharusnya Ical dalam klarifikasinya cukup menyatakan agar tudingan yang dialamatkan kepadanya dibuktikan secara hukum dan tidak perlu mengkaitkan dengan politik. Meski diakui Abdul nuansa politik kental terasa dalam kasus itu.

"Tidak perlu dia katakan, dirinya tidak pernah mengenal Gayus, karena publik tidak akan percaya kalau dia tidak mengenal seorang Gayus. Jadi cukup dia katakan, dirinya tidak bertemu Gayus, secara legal dan formal isu itu harus dibuktikan di pengadilan," sambungnya lagi.

Terhadap isu miring yang berhembus bahwa kepergian Gayus ke Bali tidak hanya sekedar menonton turnamen tennis melainkan juga melakukan pertemuan dengan Ical, Ical terus memberikan klarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Ical bahkan akan mempertimbangkan untuk melaporkan si penghembus isu ke polisi dan juga media yang memberitakan ke dewan pers.

Menurut Abdul, terlalu banyaknya klarifikasi yang dilontarkan Ical, akan berdampak seperti pisau bermata ganda. Selain akan menguntungkan dirinya, tapi sekaligus akan melukai dirinya sendiri.

"Di satu pihak klarifikasi itu bisa menetralisir keadaan yang sebenarnya tapi di sisi yang lain dan saya melihat ini sebagai kecenderungan bahwa itu akan mengarah ke dirinya sendiri," ujar Abdul.

Yaitu, katanya, publik justru menjadi penasaran. Yang semula tidak banyak tahu, karena banyaknya klarifikasi justru menjadi ingin tahu kronologis hubungan antara Aburizal Bakrie dengan Gayus Tambunan, dan akhirnya menjadi tahu.

"Sementara jika ini dibiarkan berjalan di pengadilan lalu akhirnya tidak terbukti pertemuan itu, maka nama Aburizal akan meningkat citranya," jelasnya. [mah]

Kalau Tifatul Negatif, Citra PKS Juga Negatif

2010-11-13T08:30:00.001+07:00

Sabtu, 13 November 2010 | 08:30 WIB

Oleh: Santi Andriani

INILAH.COM, Jakarta- Kebiasan Menkominfo, Tifatul Sembiring yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversialnya di Twitter maupun Facebook dinilai akan berdampak pada citra Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tifatul pun diminta untuk segera menghentikkan kebiasaan buruknya itu.

"Korelasi secara langsung pasti ada, kalau yang dilakukan Tifatul adalah positif tentu akan berimbas pada citra positif PKS, sebaliknya, kalau yang dilakukan Tifatul negatif, ya pasti akan membuat negatif PKS," sebut Pengamat Politik Abdul Hakim kepada INILAH.COM, Jumat(12/11/2010) malam.

Berkomunikasi di Twitter atau Facebook, sebenarnya adalah hal umum yang juga dilakukan oleh para politisi di luar negeri sebagai bagian dari penggunaan teknologi. Namun, tidak wajar bagi Tifatul untuk menyampaikan hal yang personal bahkan belangkan sering mengandung kontroversial di Twitter.

"Bagaimana pun, Tifatul adalah tokoh di PKS, dia pernah menjabat sebagai Presiden PKS. Pasti apa yang dilakukan berimbas ke partai, kalau Tifatul dipandang negatif pasti citra partai negatif juga," sambungnya lagi.

Karenanya, Abdul mengusulkan, sebaiknya Tifatul segera meninggalkan kebiasaan burukya yang memposting pernyataan-pernyataan bersifat personal bahkan memicu kontroversi.

"Sebaliknya, mulai menggunakan media jejaring sosial itu untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermaanfaat dan mendidik bagi masyarakat terkait pekerjaan dan informatika itu sendiri. Karena Tifatul sekarang bukan milik partai tapi pejabat publik." [TJ]

Tifatul Jangan Sibuk Main Twitter & Faceebook

2010-11-13T08:00:00.000+07:00

Sabtu, 13 November 2010 | 08:00 WIB

Oleh: Santi Andriani

INILAH.COM, Jakarta- Sudah saatnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring mundur dari kegemarannya mengetweet atau facebook-an dan serius bekerja.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik, Abdul Hakim. "Daripada banyak nge-tweet dan facebook-an, lebih baik tunjukkan kinerjanya. Jadi disarankan agar Tifatul berhenti bermain twiter atau facebook," ujarnya ketika dihubungi INILAH.COM, Jumat (12/11/2010) malam.

Karena, lanjut Abdul, kebiasaan Tifatul yang selalu memberikan komentar atau menjadikan dua jejaring sosial itu sebagai ajang klarifikasi dirinya, faktanya pernyataan Tifatul justu banyak menuai kontroversi dan cenderung bersifat pribadi. Tidak ada hubungan dengan tugas dan kewenangannya.

"Yang dia tulis di tweet atau face book, Tifatul justru beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial sehingga menimbulkan kritikan," jelas dia.

Sebaliknya jika tidak segera menghentikan kebiasannya itu,lanjut Abdul, maka gelar menteri kontroversi akan terus melekat pada dirinya yang berimbas pada pendapat masyarakat bahwa Tifatul adalah menteri yang layak diresufhel.

Seperti diketahui, memang bukan kali pertama, Tifatul mengeluarkan pernyataan atau sekedar klarifikasi yang justru menimbulkan kontroversi atau kritikan bahkan di luar negeri.

Termasuk yang terakhir, yaitu Tifatul memberikan klarifikasi bahwa jabatan tangan yang dilakukannya dengan Ibu Negara Amerika Serikat, Michelle Obama bukan kehendak dirinya melainkan karena si Ibu Negara terlalu menyodorkan tangannya sehigga menyentuh tangan Tifatul.

Klarifikasi itu kontan menuai banyak kritik bahkan menjadi bahan ledekan di acara televisi di Amerika Serikat yang dipandu Stephen Colbert.

Si pembawa acara tersebut menyebutnya sebagai perilaku munafik karena menyatakan bahwa salaman itu bukan kehendaknya. Namun, di acara itu juga ditampilkan bagaimana Tifatul menyambut uluran tangan Michelle Obama. [mah]

Inilah Alasan Perlunya PDIP-Demokrat Berkoalisi

2010-10-21T09:00:00.000+07:00

Kamis, 21 Oktober 2010 | 09:00 WIB

Oleh: MA Hailuki

INILAH.COM, Jakarta - PDIP sangat membutuhkan berkoalisi dengan Partai Demokrat, pasalnya saat ini PDIP terancam oleh dua hal.

Pertama, selama lima tahun PDIP kehilangan sumber pendanaan partai karena menjadi partai opisisi yang menyebabkan tak kebagian mengelola kementerian atau lembaga strategis lainnya.

"Tak bisa dipungkiri, partai politik membutuhkan dana besar. Dan terlihat kekuatan finansial PDIP makin lemah semenjak menjadi oposisi," ujar peneliti Indo Barometer Abdul Hakim kepada INILAH.COM, Kamis (21/10/2010).

Alasan kedua, saat ini kader-kader PDIP tengah dibidik berbagai kasus korupsi. Tercatat 14 kader PDIP sudah dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus suap pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI).

"Dengan menjadi bagian dari koalisi maka mungkin kader-kader PDIP tidak dijadikan target pemberantasan korupsi lagi seperti yang terjadi saat ini," terangnya.

Seperti diberitakan, belakangan hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat makin mesra, khusunya hubungan antara Puan Maharani dengan SBY. Dikabarkan keduanya telah menggelar pertemuan tertutup beberapa kali untuk penjajakan koalisi.

Namun hingga saat ini PDIP belum memutuskan akan berkoalisi secara resmi dengan Partai Demokrat. Isu reshuffle kabinet pun dikait-kaitkan dengan rencana bergabungnya PDIP ke dalam koalisi.

Puan Maharani disebut-sebut akan diberi salah satu posisi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. [mah]

Golkar Bukan Hambatan Buat Timur Pradopo Jadi Kapolri

2010-10-12T05:00:00.001+07:00

Selasa, 12 Oktober 2010 | 05:00 WIB

Oleh: Santi Andriani

INILAH.COM, Jakarta- Meski belakangan muncul suara berbeda di Komisi III DPR RI soal nama calon Kapolri yang dipilih Presiden SBY, Komjen Pol. Timur Pradopo termasuk yang terakhir berdampak pada mosi tidak percaya kepada Ketua DPR RI namun hal itu dinilai bukan ancaman bagi mantan Kapolda DKI Jakarta itu maju menjadi Kapolri.

Peneliti Indo Barometer, Abdul Hakim berpendapat, tidak akan ada halangan besar termasuk jika Golkar di kemudian hari berbalik tidak memilih Timur dalam fit and proper test. Timur dipastikan akan tetap lolos menggantikan Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri.

"Kalau kita kalkulasi secara matematis tidak akan ada masalah terhadap jumlah dukungan terhadap Timur Pradopo.

Tidak ada persoalan besar bagi Timur untuk maju menjadi Kapolri," ujar Abdul Hakim ketika dihubungi INILAH.COM, Senin(11/10) malam.

Dia melanjutkan, meski partai anggota koalisi Golongan Karya berubah haluan yaitu tidak memberikan suaranya kepada Timur Pradopo, Timur akan tetap terpilih karena jumlah anggota koalisi yang mendukung akan lebih banyak. Namun kata Abdul, dia tidak yakin Golkar akan menarik dukungannya untuk Timur.

"Memang ada satu dua anggota di internalnya yang berbeda, termasuk melontarkan mosi tidak percaya itu, tapi itu tidak akan menimbulkan masalah. Menurut saya Golkar akan tetap mendukung Timur Pradopo," tandas dia.

Begitu pun juga dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menurut Abdul Hakim, PKS juga akan tetap pada dukungan sebagai anggota koalisi yaitu mendukung Timur Pradopo sebagai Kapolri yang dipilih Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Menteri Ikut-ikutan Buat Proyek Pencitraan

2010-08-27T13:17:00.001+07:00

Suara Karya
Jumat, 27 Agustus 2010

JAKARTA (Suara Karya): Menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah "meniru" jejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berusaha menutupi kelemahan kinerja pemerintahnya dengan mencari simpati rakyat dan berkeluh kesah menimpakan kesalahan kepada pihak lain.

Jika situasi ini terus dibiarkan, Presiden SBY dan menteri-menteri akan saling lempar tanggung jawab dan kesalahan serta lebih mengandalkan pencitraan ketimbang memperbaiki kinerja.

Pendapat ini disampaikan pengamat Universitas Indonesia Iberamsjah, peneliti Indobarometer Abdul Hakim, dan pengamat LIPI Siti Zuhro secara terpisah di Jakarta, Kamis (26/8).

Iberamsjah mengatakan, sejak awal SBY terpilih untuk memimpin bangsa ini memang dirinya selalu mengandalkan pencitraan. "SBY dulu populer karena adanya pencitraan yang terus-menerus. Pada periode ke-dua pemerintahannya pun, hal ini dilakukannya juga. Sayangnya, menteri-menterinya juga malah ikut-ikutan membuat proyek pencitraan, bukannya bekerja membantu Presiden SBY," katanya.

Menurutnya, politik pencitraan ini sudah tidak lagi bisa diharapkan masyarat, karena kondisi riil masyarakat yang saat ini sudah sangat terjepit dengan berbagai masalah seperti melambungnya harga-harga kebutuhan pokok.

"Rakyat tidak bisa dihibur dengan berbagai proyek pencitraan SBY dan para menterinya. Rakyat ingin tindakan konkret dari pemerintah untuk memecahkan berbagai masalah," katanya menambahkan.

Iberamsjah mengatakan, publik sudah mengetahui SBY kurang bersikap tegas dalam kepemimpinannya. "SBY itu pintar, tapi tidak punya keberanian sehingga tidak ada action yang berarti bagi rakyat," katanya.

Ketidakberaniannya sebagai pemimpin nasional ini pun pada gilirannya menular kepada para menterinya. "Kalau presiden saja tidak berani membuat keputusan, apalagi menteri-menterinya. Akibatnya, presiden dan menteri saling menunggu. Presiden mengeluh menterinya lamban, sementara menterinya juga melempar kesalahan kepada bawahannya di kementerian," ujarnya.

Abdul Hakim menilai, kebiasaan Presiden SBY yang kerap mengeluh kepada publik juga membawa dampak yang buruk bagi para menteri pembantunya sehingga kinerja menteri menjadi tidak optimal.

"SBY sebagai Presiden telah memberikan teladan negatif kepada para pembantunya di kabinet. Kebiasaannya mengeluh kini dicontoh menterinya, misalnya Menkum dan HAM Patrialis Akbar sudah ikut-ikutan mengeluh digebuki dan dizalimi, Mendagri juga begitu dalam kasus senjata Satpol PP. Nanti, menteri lain juga akan bersikap serupa," ujarnya.

Menurut Abdul Hakim, apa yang disampaikan Patrialis Akbar sangatlah mirip dengan pernyataan Presiden SBY soal adanya ancaman dan serangan terhadap dirinya."

Ibarat pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang disampaikan Patrialis substansinya mirip seperti keluhan-keluhan SBY," ujar Abdul Hakim.

Siti Zuhro berpendapat, Presiden sebaiknya segera membenahi kinerja para menterinya ketimbang terus mengeluh. Bila diperlukan, Presiden sebaiknya mengambil langkah reshuffle (perombakan menteri) di kabinet. Namun, ia yakin Presiden terlebih dulu akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya sesuai kontrak politik, yaitu setiap tahun berjalan.

"Reshuffle merupakan langkah akhir dari sebuah perjalanan panjang sebuah koalisi. Reshuffle bisa dilakukan jika Presiden mendapatkan tekanan yang kuat dari luar. Selain itu, reshuffle juga bisa dilakukan jika Presiden menilai sudah tidak ada kesinkronan lagi. Namun, yang jelas sebelum melakukan reshuffle, Presiden SBY mengevaluasi kinerja terhadap para menteri sesuai kontrak politik," katanya.

Apakah bentuk evaluasi itu berupa pemanggilan atau teguran terhadap para menteri dan pimpinan parpol, itu pasti akan dilakukan. "Jika kinerjanya tidak kompak lagi, ya seharusnya di-reshuffle," katanya.

Siti Zuhro menegaskan, evaluasi kabinet berbasis kinerja seharusnya dilakukan terhadap semua kementerian yang ada. "Jadi, semua menteri harus dievaluasi kinerjanya. Siapa pun yang tidak bekerja atau bekerja tetapi tidak ada hasilnya, ya harus dievaluasi. Bahkan kalau perlu, jika itu menteri dari Partai Demokrat sekalipun, juga harus mendapatkan perlakuan yang sama," katanya.

"Jika hasil evaluasi itu memang mengharuskan harus diganti, ya diganti saja. Tidak perlu harus menunggu tahun 2013," katanya menambahkan.

Langkah ini, katanya, diharapkan bisa memacu kinerja para menteri yang ada. Apalagi saat ini belum genap satu tahun untuk dilakukan evaluasi. Kementerian yang selama ini mungkin tidak pernah terdengar gaungnya akan bisa menunjukkan kinerjanya lebih baik lagi dan bisa melayani masyarakat dengan baik. "Perubahan semacam ini sangat diperlukan sehingga timbul kebersamaan dalam kabinet," katanya.

Namun, Siti Zuhro mengingatkan, reshuffle sangat mungkin dilakukan setelah Presiden berpikir secara mendetail, rinci, dan mempertimbangkan berbagai alasan, termasuk alasan itu masuk akal atau tidak. Presiden tidak akan langsung mengeksekusi dan me-reshuffle begitu saja.

"Kalau kita lihat selama ini, keputusan Presiden lebih bersifat me-reform, bukan langsung eksekusi," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lili Chodidjah Wahid merasakan situasi saat ini hampir sama menjelang Presiden Soeharto dan Presiden KH Abdurrahman turun dari jabatannya.

"Saya merasa situasinya kok sama. Cuma saya tidak tahu apakah nanti (SBY) turun sendiri atau diturunkan oleh masyarakat," ujarnya. (Joko S/Rully)

Keluar dari PAN, SB Dianggap Bukan Politisi

2010-08-27T13:15:00.000+07:00

27/08/2010 11:48

INILAH.COM, Jakarta - Soetrisno Bachir (SB) bisa dibilang mantan ketua umum pertama yang keluar dari partai yang dulu pernah dipimpinnya.

Tidak pernah ada ketua umum atau bekas ketua umum partai politik yang lolos parliamentary threshold (PT) meninggalkan partainya.

"Kita lihat tidak ada sejarah parpol besar kecuali partai gurem ya, ketua umumnya keluar," ujar Peneliti Indobarometer Abdul Hakim kepada INILAH.COM, Rabu (25/8.

Ada apa dengan SB?

Ada 3 alternatif kemungkinan mengapa SB lebih memilih berada di luar Partai Amanat Nasional (PAN). Pertama, SB sudah tidak mungkin mendapatkan tempat yang proporsional setelah Hatta Rajasa menjadi Ketua Umum PAN.

Kedua, lanjut Abdul Hakim, SBY bukanlah sosok politikus yang getol 'bertarung' dalam dunia politik. Daripada 'babak belur', langkah yang tepat angkat kaki dari PAN.

"Akomodasi kepentingan di PAN tidak terpenuhi, cukup tepat dia keluar," imbuhnya.

Ketiga, SB tengah mencari kendaraan baru untuk pemilu 2014. Menuju 2014, Abdul menjelaskan, SB memiliki waktu yang cukup panjang. Ia bisa membentuk partai baru atau bergabung dengan ormas seperti Nasional Demokrat (Nasdem)

"Dengan waktu yang ada, cukup efektif membangun konstituen baru dengan partai baru atau ormas," ujar Abdul.

Sebelumnya, Soetrisno Bachir (SB) memutuskan kelur dari PAN karena ada 3 alasan. Pertama, untuk menghindarkan diri dari fitnah-fitnah politik yang selama ini dialamatkan kepadanya.

"Kalau ada kader PAN bertemu saya langsung berhembus fitnah-fitnah, kasihan kader PAN yang ketemu saya itu. Makanya supaya tidak ada kecurigaan saya memposisikan di luar PAN," terangnya saat buka puasa bersama Ormas dan Aktivis di kediamannya Pondok Indah, Jakarta, Minggu (22/8).

Alasan kedua, dengan keluar dari PAN maka dirinya bisa menjalin komunikasi dengan lintas partai tanpa kecurigaan apapun. "Karena saya sudah bukan PAN lagi maka tak perlu ada kecurigaan jika saya bertemu dengan teman-teman partai lain," terang politisi asal Pekalongan ini.

Dan alasan ketiga, SB mengaku ingin berkonsentrasi membangun ekonomi kerakyatan melalui lembaga keuangan mikro. Sebelumnya diberitakan, SB secara resmi menyatakan keluar dari PAN per tanggal 22 Agustus tahun ini.

SB terpilih menjadi ketua umum PAN pada Kongres II di Semarang pada 2005 lalu. Kemudian pada Kongres III di Batam pada 2010 dia tak bersedia mencalonkan lagi dengan alasan mengikuti tradisi satu periode Amien Rais. [bar/mah]

Awas! Menteri Mulai Tertular Syndrom Keluh Kesah SBY

2010-08-27T13:07:00.001+07:00

27/08/2010 11:44

INILAH.COM, Jakarta - Kebiasaan Presiden SBY mengeluh kepada publik bisa ditiru oleh parah menteri yang mengalami tekanan publik.

Peneliti Indobarometer Abdul Hakim mengatakan, SBY sebagai Presiden telah memberikan teladan negatif kepada para pembantunya di kabinet.

"Saat ini Menkum HAM Patrialis Akbar sudah ikut-ikutan mengeluh digebuki, besok mungkin menteri A, B dan C ikut-ikutan mengeluh juga," ujar Abdul Hakim saat dihubungi INILAH.COM Kamis (26/8.

Menurut Abdul Hakim, apa yang disampaikan Patrialis sangatlah mirip dengan pernyataan Presiden SBY soal adanya ancaman dan serangan terhadap dirinya.

"Ibarat pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang disampaikan Patrialis substansinya mirip seperti keluhan-keluhan SBY," ujar Abdul Hakim.

Sebelumnya, Patrialis Akbar mengaku dirinya mulai sering disorot terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Termasuk belakangan yang baru adalah soal pemberian remisi, pembebasan bersyarat juga soal grasi bagi sejumlah narapidana korupsi.

"Kadang-kadang sekarang ini saya merasa sudah mulai yang digebukin, saya ikhlas saja. Yah nggak apa-apa gebukin aja, saya nggak salah kok. Yang penting kan niatnya, untuk bela kemanusian," ungkap Patrialis. [mah]

NEGARA SINTING...!!!!

2010-08-18T12:11:00.002+07:00

SAYA BETUL-BETUL HERAN DENGAN SIKAP PARA PETINGGI NEGERI INI TERKAIT PERBUATAN MALAYSIA YANG TELAH BERULANGKALI "MELECEHKAN" KITA. KOK KALA MEREKA MENGELUARKAN PERNYATAAN SANGAT HATI-HATI DAN TAK PUNYA DAYA SAMA SEKALI? PETINGGI-PETINGGI ITU "KETAKUTAN"!!!

DIMANA MAKNA KEMERDEKAAN? ORANG NYURI DIRUMAH KITA, YANG PUNYA RUMAH YANG DITAHAN...!!!

SUDAH SINTING...!!!!

DPR 2010 terburuk sepanjang reformasi

2010-08-05T11:03:00.001+07:00

02 August 2010 16:03
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Banyaknya anggota DPR yang membolos sidang berbanding lurus dengan jebloknya target kerja legislasi DPR. Apabila target 70 RUU tidak terkejar, maka DPR priode ini layak dipredikatkan DPR terburuk sepanjang era reformasi.

Peneliti Indo Barometer Abdul Hakim mengatakan, seharusnya DPR periode ini bisa lebih produktif karena jumlah fraksi di DPR tidak sebanyak periode sebelumnya. Seharusnya sedikitnya jumlah fraksi membuat pengambilan keputusan menjadi makin cepat.

"Periode DPR saat ini fraksinya cuma ada sembilan, periode sebelumnya ada sepuluh fraksi. Logikanya dengan lebih sedikit fraksi maka pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan produktif termasuk dalam pengesahan Undang-undang," ujar Abdul hari ini.

Abdul Hakim menilai, argumentasi kebanyakan anggota DPR soal lebih penting kinerja ketimbang kehadiran adalah logika yang sesat dan salah kaprah. Kehadiran seorang anggota DPR di ruang sidang adalah berbanding lurus dengan produktivitas kerja yang ada.

"Bagaimana legislasi mau tercapai kalau anggota DPR sering bolos, untuk voting kan tidak bisa diwakili. Kalau tidak kuorom kan tidak bisa sidang. Makanya anggota DPR wajib hadir untuk melaksanakan fungsi-fungsi legislasi yang tidak bisa diwakili," paparnya.

Sebagaimana diberitakan, dari target 70 Rancangan Undang-undang (RUU) yang dicanangkan pada tahun 2010 baru lima RUU yang telah diselesaikan DPR. Di saat yang bersamaan, tingkat kehadiran anggota DPR pada tiga masa sidang kecenderungannya semakin menurun. Bahkan pada masa sidang ketiga tidak ada fraksi yang mencapai tingkat kehadiran 95 persen.

Editor: MUHAMMAD MUHARRAM LUBIS

Beredar nama pengganti ketua FPAN

2010-08-03T01:25:00.000+07:00

03 August 2010 01:25
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Sejumlah nama disebut-sebut akan menggantikan Asman Abnur sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN)di DPR menyusul jebloknya performa FPAN di mata publik saat ini.

Para politisi PAN yang dianggap layak menjadi ketua FPAN adalah Alimin (anggota Komisi VII DPR), Azwar Abubakar (anggota Komisi I DPR) dan Totok Daryanto (anggota Komisi VII DPR).

Peneliti Indo Barometer Abdul Hakim menilai, ketiga nama tersebut layak menjadi ketua fraksi. Pasalnya, dari segi jam terbang dan pengalaman politik ketiganya dinilai sangat mumpuni.

"Alimin sudah tiga periode di DPR, dia orang kepercayaan Hatta. Azar Abubakar memiliki pengalaman pemerintahan, sedangkan Totok sudah dua periode dan pernah menjadi ketua Komisi VI DPR," ujar Abdul Hakim, di Jakarta, Senin, (2/8).

Abdul mengatakan, di luar tiga nama tersebut dirinya belum melihat ada anggota FPAN yang matang dan layak menjadi ketua fraksi. Menurutnya, tokoh-tokoh muda populis FPAN saat ini belum saatnya menjadi ketua fraksi.

"Anggota yang lainnya belum ada yang menonjol, mungkin masih butuh proses pengalaman dan pematangan politik terlebih dulu," ujar Abdul.

Sebagaimana diberitakan, kinerja FPAN saat ini tidak memuaskan hal itu dibuktikan dengan persentase penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKN) anggota FPAN adalah yang paling rendah di DPR selain Fraksi Partai Demokrat. Dalam hal tingkat kehadiran, anggota DPR yang paling banyak bolos adalah anggota FPAN Ratu Munawaroh yang bolos sebanyak sepuluh kali tanpa pemberitahuan.
Editor:MUHAMNMAD MUHARRAM LUBIS

Legislasi Meleset, Bukti Anggota DPR Tak Bermutu

2010-08-02T09:04:00.000+07:00

02/08/2010 - 09:04

MA Hailuki

INILAH.COM, Jakarta- Banyaknya anggota DPR yang membolos sidang berbanding lurus dengan jebloknya target kerja legislasi DPR. Apabila target 70 RUU tidak terkejar, maka DPR priode ini layak dipredikatkan DPR terburuk sepanjang era reformasi.

Peneliti Indo Barometer Abdul Hakim mengatakan, seharusnya DPR periode ini bisa lebih produktif karena jumlah fraksi di DPR tidak sebanyak periode sebelumnya. Seharusnya sedikitnya jumlah fraksi membuat pengambilan keputusan menjadi makin cepat.

"Periode DPR saat ini fraksinya cuma ada sembilan, periode sebelumnya ada sepuluh fraksi. Logikanya dengan lebih sedikit fraksi maka pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan produktif termasuk dalam pengesahan Undang-undang," ujar Abdul kepada INILAH.COM Senin (2/8).

Abdul Hakim menilai, argumentasi kebanyakan anggota DPR soal lebih penting kinerja ketimbang kehadiran adalah logika yang sesat dan salah kaprah. Kehadiran seorang anggota DPR di ruang sidang adalah berbanding lurus dengan produktivitas kerja yang ada.

"Bagaimana legislasi mau tercapai kalau anggota DPR sering bolos, untuk voting kan tidak bisa diwakili. Kalau tidak kuorom kan tidak bisa sidang. Makanya anggota DPR wajib hadir untuk melaksanakan fungsi-fungsi legislasi yang tidak bisa diwakili," paparnya.

Sebagaimana diberitakan, dari target 70 Rancangan Undang-undang (RUU) yang dicanangkan pada tahun 2010 baru lima RUU yang telah diselesaikan DPR. Di saat yang bersamaan, tingkat kehadiran anggota DPR pada tiga masa sidang kecenderungannya semakin menurun. Bahkan pada masa sidang ketiga tidak ada fraksi yang mencapai tingkat kehadiran 95 persen. [mah]

Inilah Para Calon Ketua Fraksi PAN DPR

2010-08-02T09:01:00.000+07:00

02/08/2010 - 09:04

MA Hailuki

INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah nama disebut-sebut akan menggantikan Asman Abnur sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN)di DPR menyusul jebloknya performa FPAN di mata publik saat ini.

Para politisi PAN yang dianggap layak menjadi ketua FPAN adalah Alimin (anggota Komisi VII DPR), Azwar Abubakar (anggota Komisi I DPR) dan Totok Daryanto (anggota Komisi VII DPR).

Peneliti Indo Barometer Abdul Hakim menilai, ketiga nama tersebut layak menjadi ketua fraksi. Pasalnya, dari segi jam terbang dan pengalaman politik ketiganya dinilai sangat mumpuni.

"Alimin sudah tiga periode di DPR, dia orang kepercayaan Hatta. Azar Abubakar memiliki pengalaman pemerintahan, sedangkan Totok sudah dua periode dan pernah menjadi ketua Komisi VI DPR," ujar Abdul Hakim kepada INILAH.COM Senin, (2/8).

Abdul mengatakan, di luar tiga nama tersebut dirinya belum melihat ada anggota FPAN yang matang dan layak menjadi ketua fraksi. Menurutnya, tokoh-tokoh muda populis FPAN saat ini belum saatnya menjadi ketua fraksi.

"Anggota yang lainnya belum ada yang menonjol, mungkin masih butuh proses pengalaman dan pematangan politik terlebih dulu," ujar Abdul.

Sebagaimana diberitakan, kinerja FPAN saat ini tidak memuaskan hal itu dibuktikan dengan persentase penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKN) anggota FPAN adalah yang paling rendah di DPR selain Fraksi Partai Demokrat. Dalam hal tingkat kehadiran, anggota DPR yang paling banyak bolos adalah anggota FPAN Ratu Munawaroh yang bolos sebanyak sepuluh kali tanpa pemberitahuan. [mah]

Tirulah Ratu, Jeffrie Geovanie Lebih Baik Mundur!

2010-07-29T08:03:00.000+07:00

29/07/2010 - 08:03
MA Hailuki

INILAH.COM, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Jeffrie Geovanie yang tercatat enam kali bolos tanpa alasan harus mencontoh anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) yang sudah mengundurkan diri.

Pengamat politik dari Indo Barometer Abdul Hakim mengatakan, jika memang Jefrrie ingin bersikap ksatria mengakui kesalahannya, seharusnya Jeffrie meniru langkah Ratu Munawaroh yang mengundurkan diri dari DPR.

"Kalau memang gentle sekalian mengundurkan diri saja, itu lebih terhormat daripada dipecat oleh Badan Kehormatan (BK) DPR atau direcall oleh fraksi," ucap Abdul Hakim kepada INILAH.COM Kamis (29/7).

Abdul menambahkan, sebagai wakil rakyat Jeffrie memiliki kontrak politik yang harus dipenuhi dengan seluruh rakyat di daerah pemilihan bukan hanya dengan konstituennya saja. Ketidakhadiran sebanyak enam kali tanpa alasan adalah wujud Jeffrie tidak komit terhadap kontrak politiknya.

"Jika memang tidak lagi berkomitmen menjadi wakil rakyat ya ebih baik mundur saja. Jika selalu bolos tentu komitmennya diragukan," tegas Abdul.

Sebagaimana diberitakan, berdasarkan data dari Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam 10 kali sidang di masa sidang kedua, Jeffrie tidak hadir tanpa keterangan sebanyak enam kali. Jeffrie secara jantan mengakui hal itu.

"Ya saya gentelemen mengakui membolos. Memang saya tidak masuk sebanyak enam kalai karena saya tidak urus surat izin. Dua kali sakit, sisanya ke luar kota," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/7). [mah]

LABIRIN TIKUS GOLKAR MENUJU KURSI RI 1

2010-07-20T13:20:00.000+07:00

20 July 2010
Inonesia-monitor.com

Tikus Golkar terus menggeliat di daerah dengan memenangkan 43 persen pilkada. Memuluskan ambisi Aburizal Bakrie sebagai Capres 2014.

AMBISI Aburizal Bakrie di Pemilu 2014 semakin kentara. Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Partai Golkar Seluruh Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Minggu (4/7), Ical—sapaan akrab Aburizal Bakrie—menargetkan Partai Golongan Karya akan merebut kembali kejayaannya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

“Target Partai Golkar merebut kemenangan kembali kejayaan Golkar pada 2014,” kata Ical.

Dalam blog pribadinya http://icalbakrie.com, Ical mengakui, mengejar target tersebut tidaklah mudah. Apalagi, menurutnya, tantangan besar yang dihadapi Partai Golkar adalah persaingan politik yang semakin ketat.

“Persaingan ketat makin tajam di tahun 2012,” katanya. Ia menambahkan, dalam persaingan itu, segala cara dapat dilakukan untuk menjatuhkan Partai Golkar. Oleh karena itu, menurut Aburizal, Partai Golkar harus mampu menghadapi persaingan dan mempersiapkan diri.

“Kita politisi bekerja keras, main taktis. Jangan kemudian kita dalam permainan itu menggigit terus. Golkar harus berprinsip seperti tikus, ngendus, baru gigit. Jangan langsung menggigit. Nanti kalau dipukul bisa mati,” ujarnya. Filosofis tikus tersebut setidaknya telah membuahkan hasil. Partai Golkar di bawah kepemimpinannya mengklaim figur yang diusung partai itu telah memenangi 43 persen pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Kita target 30 persen untuk 2014. Sedangkan untuk pilkada 2010, kita targetkan sampai pilkada selesai, sampai 50 persen. Secara nasional Golkar saat ini baru 43 persen,” kata Ical.

Dengan target tersebut, tentunya semakin membuka peluang Ical untuk maju ke bursa calon presiden (capres) pada Pilpres 2014. Langkah mantan Menko Kesra itu menjadi terbuka dan strategis dengan konstelasi politik saat ini, menyusul tugasnya sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi.

“Secara politik, Aburizal Bakrie adalah tokoh politik terkuat kedua setelah SBY. Sehingga, sangat potensial untuk maju sebagai presiden tahun 2014 mendatang,” kata Direktur Eksekutif LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA. Tidak hanya itu, tikus Golkar terus memupuk kekuatan. Tidak puas hanya memegang kendali di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pemerintah sebagai ketua harian, kini Aburizal Bakrie mulai mendekati partai-partai gurem.

Partai Bintang Reformasi (PBR) adalah partai pertama yang menjadi ‘garapan’ Ical. Kemarin, Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi telah ‘menghadap’ Ical di kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta. Bursah mengakui, kedatangannya sebagai upaya penjajakan peleburan PBR ke dalam Partai Golkar.

“PBR tidak mungkin bertarung dengan PT (parliamentary treshold) 5 persen,’’ katanya. Bahkan, mantan Ketua Humanika ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan PBR akan menjadi ormas bukan sebagai partai lagi. “Memang harus begitu. Sudah kecil sombong lagi. Kalah tidak boleh sombong,” imbuh Bursah.

Sebelumnya, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Bachtiar Chamsyah juga telah menemui Ical di Gedung Epicentrum, Komplek Taman Kuningan, Jakarta (24/6). Namun Bachtiar enggan menyebutkan pertemuan itu dilakukan dalam rangka penjajakan Pemilu 2014.

Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, langkah Ical mendekati partai-partai kecil setidaknya memiliki dua makna. Pertama, sebagai penjajakan kemungkinan peleburan partai kecil ke dalam Partai Golkar. Langkah ini, menurutnya, dimaksudkan guna menjaga dan bahkan mendongkrak suara pada Pemilu 2014.

‘’Saya lihat sebagai bentuk antisipasi gembosnya suara Partai Golkar dikarenakan makin populisnya Partai Gerindra yang notabene pecahan Partai Golkar. Juga berdirinya Nasional Demokrat pimpinan Surya Paloh yang berpotensi menjadi parpol sempalan Golkar,’’ jelasnya.

Kedua, Ical ingin menaikkan bargaining politiknya dengan cara memperluas koalisi bukan hanya di parpol intra parlementer, melainkan juga parpol ekstra parlementer. Perluasan koalisi diperlukan guna meningkatkan bargaining politik Partai Golkar dan Ical dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Selain itu, apabila akuisisi partai-partai kecil berhasil mempertahankan perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2014, maka peluang Ical untuk mendapatkan tiket sebagai calon presiden atau calon wakil presiden menjadi semakin terbuka.

“Ini akan membuat nilai tawar Golkar dan Ical makin tinggi di mata SBY, kalau akuisisi partai kecil ini bisa mempertahankan atau menambah suara Golkar ya peluang Ical di Pilpres makin terbuka,” terangnya.

Sementara, Peneliti Senior Indo Barometer Abdul Hakim mengatakan, upaya Ical menggalang partai kecil menunjukkan dirinya memiliki magnitude politik tinggi. Sebagai ketua umum salah satu partai besar dan pengusaha papan atas, Ical ingin mengkapitalisasi dirinya sebagai tokoh sentral selain SBY di pentas politik.

Menurutnya, selama kurun 2004-2009, SBY sebagai Presiden merupakan tokoh sentral dalam kancah politik Indonesia, tokoh yang bisa menandingi hanyalah Megawati Soekarnoputeri. Setelah puteri Proklamator Bung Karno itu menelan kekalahan kedua di Pilpres 2009, pengaruh politiknya mulai berkurang.

Saat ini di antara tokoh nasional yang ada tidak satupun bisa menandingi pengaruh SBY. Dengan berbagai manuver yang dilakukan termasuk mengakuisi partai kecil, Ical ingin menempatkan dirinya sebagai tokoh sentral nasional. “Secara pribadi, manuver ini akan semakin mengukuhkan citra Ical sebagai tokoh sentral selain SBY. Jadi bargaining Ical semakin kuat di hadapan SBY,” ujar Abdul Hakim.

■ Dimas Ryandi

DIALEKTIK TERBALIK UU PEMILU

2010-07-19T14:08:00.002+07:00

Seputar Indonesia, 15 Juli 2010
Oleh: Abdul Hakim MS

Menyimak sambutan Presiden SBY pada pembukaan Konferensi Ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia di Istana Negara pada 13 Juli 2010 cukup menarik dicermati. Presiden berharap, UU pemilu bisa ajeg dan tidak berubah-ubah setiap kali pemilu berlangsung. Hal itu bertujuan agar masyarakat mudah faham dan tidak dibuat bingung. Selain itu, dengan konsitennya UU Pemilu akan bermuara pada terjadinya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Pesan presiden di atas memunculkan pertanyaan penting, dapatkah hal tersebut terwujud pada pemilu-pemilu mendatang, khususnya pada pemilu 2014? Ataukah pesan presiden itu hanya akan menjadi paradoks?

Dialektik Terbalik

Salah satu isu penting dalam pembahasan RUU Pemilu adalah upaya dalam penyederhanaan partai politik. Upaya ini dimaksudkan guna menopang sistem presidensial yang kuat. Namun pada faktanya, usaha dalam pengaturan penyederhanaan partai politik dalam UU Pemilu selalu jungkir-balik. Pada pemilu 1999 dan 2004, electoral Trheshol (ET) dipakai untuk maksud tersebut. Akan tetapi belum tercapai tujuan yang diharapkan, ketentuan ini rusak dengan pergantian sistem menjadi Parliamentary Threshold (PT) pada pemilu 2009. Aturan ET pun gugur. Akibatnya, partai politik yang tidak lolos ET pada pemilu 2004, tetap bisa ikut berkompetisi asal mempunyai kursi di DPR. Celakanya, partai yang tidak lolos ET dan juga tidak mempunyai kursi di DPR, akhirnya pun dapat ikut pemilu 2009 berdasarkan judicial reviewe yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Jungkir-balik aturan ini kemudian membiaskan tujuan awal, penyederhanaan partai politik. Pada pemilu 1999, partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai. Pada pemilu 2004, jumlah partai politik peserta pemilu sebetulnya telah dapat sedikit disederhanakan menjadi 24 partai politik. Akan tetapi, pada pemilu 2009 dengan dilakukan pergantian dari aturan ET menjadi PT, jumlah partai politik peserta pemilu kembali membengkak menjadi 38 partai politik plus 6 partai lokal di Aceh. Bagaiamana dengan pemilu 2014? Apakah PT akan berubah lagi sehingga partai politik yang akan ikut pemilu 2014 tidak hanya 9 partai politik yang lolos PT karena aturan ini dalam UU Pemilu kembali akan mengalami perubahan?

Upaya penyederhanaan ini, jika dikaitkan dengan konsep hegel tentang proses dialektika, menjadi dialektika terbalik. Seperti dikatakan Hegel, proses dialektika dimaksudkan untuk menelurkan antithesis dari thesis yang sebelumnya ada. Dari pertentangan keduanya akan memunculkan sintesis baru. Namun yang perlu dicatat bahwa dalam proses dialektik yang dimaksud Hegel adalah proses pertentangan Thesis dan Antithesis untuk mencari kebenaran mutlak. Oleh karena itu, proses pertentangan keduanya akan menimbulkan sesuatu yang lebih baik dan terus bergerak menjadi lebih baik sampai pada akhirnya berlabuh pada titik kesempurnaan. Namun yang terjadi pada pola penyederhanaan partai politik justeru sebaliknya. Artinya, proses perdebatan dalam penyusunan UU Pemilu tidak kunjung bermuara pada pelaksanaan pemilu dengan jumlah partai politik yang lebih baik. Perdebatan panjang dan alot tentang isu penyederhanaan partai politik pun menjadi sia-sia.

Power-seeking Politician

Pertanyaan kemudian muncul, kenapa dapat terjadi dialektika terbalik? Untuk menjawab pertanyaan ini, penjelasannya dapat ditemukan dalam literatur kajian ekopol neo-klasik. Untuk membedah persoalan-persoalan seperti pembahasan UU Pemilu, misalnya, unit analisisnya dapat difokuskan pada perilaku dua aktor utama, yakni society actor dan state actor. Untuk mengkaji state actor, ada dua fokus utama, yakni telaah terhadap birokrasi dan politisi. Kajian terhadap birokrasi melahirkan model analisis rent-seeking bureucrat. Semetara untuk kajian terhadap politisi, memunculkan model analisis power-seeking politician.

Argumentasi dasar power-seeking politician ini adalah para politisi merupakan makhluk rasional yang tidak steril dari perhitungan untung-rugi dalam setiap mengambil keputusan. Kepentingan utama dari politisi adalah memaksimalkan, dan bila mungkin, mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Untuk tujuan ini, maka para politisi akan dimotivasi oleh keinginan menggunakan sumber daya (resources) apa saja yang dimiliki guna memberikan ganjaran kepada siapa saja yang mendukung mereka, dan memberikan hukuman kepada siapa saja yang mencoba mengganggu (Grindle, 1989).

Implikasi dari argumentasi Grindle di atas, politisi cenderung berfikir kepentingan jangka pendek. Tidak penting bagi para politisi keputusannya nanti akan berdampak seperti apa kepada orang lain. Pertimbangan utamanya adalah; keputusan itu tidak merugikan diri mereka sendiri!

Melihat model ini, maka kita menjadi mafhum kenapa dialektika terbalik seperti uraian diatas bisa terjadi, yaitu karena penentu utama terbentuknya UU Pemilu teretak pada tangan para politisi yang duduk di Senayan. Padahal, mengacu pada penjelasan Grindle, apa yang dilakukan politisi di Senayan bukan mencari sistem yang ajeg dan dapat berlaku dalam jangka yang panjang, melainkan “mengakali” UU Pemilu yang akan dibentuk agar dapat memberi laba pada diri dan institusinya dalam jangka pendek. Dampak dari pola dasar pemikiran seperti ini adalah adanya praktik-praktik kesepakatan di bawah meja atau “politik dagang sapi”. Para politisi tak risau jikalau UU Pemilu akan berganti setiap menjelang pemilu, bahkan mungkin lebih ekstrim, UU Pemilu boleh berganti setiap kali Pilkada, asal dapat memberi keuntungan dan dapat mempertahankan kekuasaan dalam jangka pendek.

Melihat fakta ini, sepertinya kita akan tetap mengelus dada melihat pembahasan RUU Pemilu 2014. Kita menjadi sangsi, pembahasan yang dilakukan dapat menyembulkan UU Pemilu yang benar-benar mapan. Penjara Power-seeking politician lebih kuat dibandingkan harapan akan terciptanya sistem pemilu yang dapat mendukung proses demokrasi dalam waktu yang panjang. Pesan Presiden SBY agar UU Pemilu tidak berubah-ubah akan sulit terwujud dan sepertinya hanya akan menjadi sebuah paradoks.

DEMOKRASI ALA PKS

2010-07-14T14:14:00.003+07:00

Koran Jakarta, Rabu, 16 Juni 2010
Oleh: Abdul Hakim MS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta pada 16-18 Juni 2010. Musyawarah nasional ini cukup menarik mengingat forum ini memiliki perbedaan cukup mencolok dengan ajang serupa oleh partai politik lain di Indonesia; tidak ada pemilihan ketua umum. Oleh karena itu, tidak akan ada baliho besar kandidat yang menjejali Jakarta dan arena kongeres, tidak ada tim sukses, tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada money politic, tidak ada negative campaign, dan sepertinya juga tidak akan ada liputan besar-besaran oleh media massa, seperti liputan terhadap kongres Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu.

Karateristik PKS dalam memilih pimpinan pusatnya, memang tidak seperti pemilihan ketua umum partai politik lain di Indonesia pada umumnya. Demokrasi yang dibangun oleh PKS dalam memilih ketua umumnya adalah dengan menjalankan asas demokrasi perwakilan. Sesuai dengan AD/ART PKS, ketua umum dipilih oleh badan Majelis Syuro. Majelis ini merupakan lembaga tertinggi PKS yang bertugas antara lain menyusun Visi dan Missi Partai, ketetapan-ketetapan dan rekomendasi Musyawarah Nasional, dan memilih Pimpinan Pusat Partai serta keputusan-keputusan strategis lainnya. Selain itu, majelis ini bertugas membentuk Majelis Pertimbangan Partai sebagai Badan Pekerja Majelis Syuro dan membentuk Dewan Syari'ah Pusat. Majelis Syuro sendiri merupakan badan yang beranggotakan minimal 35 orang yang dipilih oleh mekanisme pemilihan raya yang melibatkan seluruh anggota kader inti partai.

Demokrasi yang dilaksanakan oleh PKS ini mirip-mirip dengan pola demokrasi perwakilan dalam pemilihan presiden sebelum masa reformasi. Pemilihan umum pada saat itu, hanya difokuskan untuk memilih anggota legislatif saja. Anggota legislatif terpilih kemudian memilih presiden dan wakil presiden. Dengan singkat kata, demokrasi yang dibangun dalam tubuh PKS adalah sistem demokrasi perwakilan. Mandat untuk memilih seluruh lembaga tinggi PKS diserahkan kepada lembaga tertinggi partai, Dewan Syuro, yang sebelumnya telah dipilih secara demokratis.

Efektivitas

Dengan mengadopsi demokrasi perwakilan, dalam beberapa hal, demokrasi ala PKS ini setidaknya memiliki tiga hal positif dan efektif demi kepentingan internal partai. Pertama, meminimalisasi perpecahan pasca pemilihan ketua umum.

Seolah telah menjadi kebiasaan, ajang kongres partai-partai di Indonesua kerap menyembulkan perpecahan diantara kader mereka sendiri setelah acara usai. Kita tentu masih ingat bagaimana kemelut yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada akhir-akhir masa Orde baru. PDI, oleh pemerintah ”di adu” akibat konflik dalam pemilihan ketua umumnya. PDI kemudian menjadi dua kubu, PDI Megawati hasil Munas di Jakarta 1993 dan PDI Soerjadi hasil kongres Medan 1996. pada ujungnya, PDI Megawati kemudian melakukan metamorfosa menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada wal-awal reformasi. Kasus serupa juga menimpa Partai Golkar pada musyawarah nasional VIII di Pekan Baru, Riau, Agustus 2009 lalu. Terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua umum, memunculkan indikasi pecahnya kader Partai Golkar akibat kalahnya kandidat dalam perebutan posisi puncak. Surya Paloh, salah satu pesaing yang kalah tipis oleh Aburizal Bakrie, mendirikan Ormas Nasional Demokrat (Nasdem). Disinyalir, Nasdem nantinya dipersiapkan menjadi partai menjelang pemilu 2014.

Kedua, demokrasi ala PKS ini mempunyai sisi positif dapat memfokuskan energi munas untuk betul-betul membahas konsep, startegi, dan pengambilan keputusan penting lainnya guna menghadapi pemilu 2014. Hal ini dikarenakan tidak ada hiruk-pikuk pemilihan ketua umum, yang biasanya menjadi perhatian utama peserta kongres.

Ketiga, Demokrasi ala PKS dapat meminimalisasi cost politik calon kandidat ketua umum. Tentu kita semua pasti dibuat menaksir-naksir berapa banyak cost politik yang telah dikeluarkan Andi Mallarangeng ketika kongres Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu. Iklan besar-besaran di media massa, baik cetak maupun elektronik, pembuatan spanduk, umbul-umbul dan lain sebagianya, pasti tidak menyedot anggaran yang sedikit. Dalam konteks PKS, hal ini dapat diminimalisasi.

Jika kondisinya demikian, pertanyaan yang cukup menggelitik adalah apa yang menarik dicermati dalam munas PKS kali ini?

Tantangan Munas

PR terbesar partai islam saat ini yang belum terselesaikan adalah menjadi pesaing handal terhadap keberadaan partai-partai nasionalis. Sejak pemilu 1955, perolehan suara partai nasionalis selalu lebih unggul dibandingkan partai islam. Hal ini cukup ironis, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslin.

Berdasarkan data yang direkam Indo Barometer, sejak pemilu 1955, gabungan perolehan suara partai islam selalu kalah melawan gabungan suara partai nasionalis. Pada pemilu 1955, suara partai islam sebesar 43,7%, sementara suara partai nasionalis 51.7%. Pada pemilu 1999, gap lebih tajam terjadi. Partai islam meraih suara sebesar 36.8% sementara partai nasionalis mendapat suara sebesar 62.3%. Demikian halnya pada pemilu 2004, partai islam mendapatkan suara sebesar 38.1% sementara partai nasionalis mendapatkan suara sebesar 59.5%. Celakanya lagi, pemilu 2009 seolah menjadi “kuburan” bagi partai islam. Dari enam partai politik islam (PKS, PPP, PBB, PKNU, PBR, PMB), hanya 2 partai yang lolos peraturan Parliamentary Threshold 2.5%, yakni PKS dan PPP. 4 partai yang lain tidak bisa lagi mengikuti pemilu 2014.

Tentu hal ini menjadi tugas berat PKS sebagai partai islam dengan suara tertinggi pada pemilu 2009. Itu sebabnya, momentum munas kali ini harus dijadikan arena kawah candradimuka agar partai Islam tidak tergerus habis pada pemilu 2014. Konsep repositioning yang pada pemilu 2009 lalu telah dimulai, harus kembali diteguhkan. Seperti kita faham, PKS telah melakukan reposisi identitas sebagai partai islam, dengan sedikit menambahkan unsur plurasitik. Slogan “Emang (Merah Kuning Hijau Biru) bisa PKS? Kenapa Tidak..” adalah implikasi modifikasi PKS guna menaikkan suara. Hasilnya sudah cukup positif dengan meningkatnya suara PKS dari 7.34% pada pemilu 2004 menjadi 7.88% pada pemilu 2009.

Kebijakan reposisi adalah hal lumrah terjadi dalam partai politik. Kebijakan ini dilakukan tatkala suatu partai atau kontestan melihat identitas yang mereka miliki masih kurang kuat dipersepsikan oleh masyarakat dibandingkan dengan pesaing [Lock dan Harris:1996]. Namun yang harus tetap ditekankan adalah bahwa PKS tetap merupakan partai islam. Oleh karena itu, yang menarik ditunggu dari kongres PKS kali ini adalah langkah strategi apa yang akan diambil dan posisi apa yang akan ditegaskan PKS dalam menghadapi pemilu 2014.

PKS Siap Tampung PBB

2010-07-05T13:26:00.000+07:00

5 Juli 2010
Riau Pos

JAKARTA (RP)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menerima Partai Bulan Bintang (PBB) jika ingin melebur menjadi satu dalam menghadapi Pemilu 2014.

Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pihaknya siap menerima partai manapun dengan tangan terbuka jika ingin melebur dengan PKS.

‘’Pada prinsipnya partai manapun yang mau melebur dengan PKS, kami akan terima dengan tangan terbuka,’’ jelas Jazuli, Ahad (4/7).

Jazuli mengatakan, PKS telah memiliki mekanisme untuk menerima gerbong pindahan dari Parpol yang tidak lolos Parliamentary Treshold. Mekanisme itu adalah dengan cara penyamaan visi misi dan cita-cita perjuangan.

‘’Mengenai penempatan posisi di DPP dan kuota pencalegan itu persoalan teknis yang bisa dibicarakan. Orang non Muslim saja bisa jadi caleg PKS, apalagi sesama Muslim,’’ ujar anggota Komisi VIII ini.

Sebelumnya diberitakan, Peneliti Senior Indo Barometer Abdul Hakim menyarankan agar PBB meleburkan diri ke partai yang telah eksis di DPR. Menurutnya, partai yang tepat adalah PKS karena sama-sama berasaskan Islam.(ini/jpnn/gem)

PBB Sebaiknya Lebur ke PKS

2010-07-05T13:24:00.000+07:00

5 Juli 2010 | 09:34 WIB

Jakarta - SURYA- Partai Bulan Bintang (PBB) disarankan segera melebur dengan partai politik besar. Sebagaimana yang dilakukan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang cenderung memilih melebur dengan Partai Golkar.

Saran ini dilontarkan Peneliti Senior Indo Barometer Abdul Hakim. Menurutnya, PBB memiliki kemiripan ideologi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“PBB dan PKS partai yang sama-sama berasas Islam,” ujar Abdul Hakim.
Ia menilai tidak logis jika PBB bersikukuh berdiri sendiri menghadapi Pemilu 2014 yang mensyaratkan parliamentary treshold (PT) sebesar 5 persen. nic

PKS Siap Tampung PBB

2010-07-04T19:30:00.000+07:00

04/07/2010 - 19:30

INILAH.COM, Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menerima Partai Bulan Bintang (PBB) jika ingin melebur menjadi satu dalam menghadapi Pemilu 2014.

Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pihaknya siap menerima partai manapun dengan tangan terbuka jika ingin melebur dengan PKS.

"Pada prinsipnya partai manapun yang mau melebur dengan PKS, kami akan terima dengan tangan terbuka," jelas Jazuli saat dihubungi INILAH.COM Minggu (4/7).

Jazuli mengatakan, PKS telah memiliki mekanisme untuk menerima gerbong pindahan dari parpol yang tidak lolos Parliamentary Treshold. Mekanisme itu adalah dengan cara penyamaan visi misi dan cita-cita perjuangan.

"Mengenai penempatan posisi di DPP dan kuota pencalegan itu persoalan teknis yang bisa dibicarakan. Orang non Muslim saja bisa jadi caleg PKS, apalagi sesama Muslim," ujar anggota Komisi VIII ini.

Sebelumnya diberitakan, Peneliti Senior Indo Barometer Abdul Hakim menyarankan agar PBB meleburkan diri ke partai yang telah eksis di DPR. Menurutnya, partai yang tepat adalah PKS karena sama-sama berasaskan Islam. (mah)

PBB Disarankan Melebur ke PKS

2010-07-04T14:08:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta- Partai Bulan Bintang (PBB) disarankan segera melebur dengan partai politik besar. Sebagaimana yang dilakukan Partai Bintang Reformasi (PBR) memilih melebur dengan Partai Golkar.

Saran ini dikemukakan Peneliti Senior Indo Barometer Abdul Hakim saat dihubungi INILAH.COM Minggu (4/7). Menurutnya, partai yang cocok menampung PBB adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Mungkin partai yang segaris dengan PBB secara ideologis adalah PKS, mengapa PBB tidak memilih melebur dengan PKS yang sama-sama berasas Islam," ujar Abdul Hakim.

Abdul Hakim menilai tidak logis jika PBB bersikukuh berdiri sendiri menghadapi Pemilu 2014. Pasalnya, persyaratan Parliamentary Treshold (PT) sebesar 5 persen sangatlah bera.

"Tidak logis kalau PBB masih ngotot ingin berdiri sendiri, dasar pemikirannya tidak relevan. Apalagi kondisi elit-elitnya saat ini dirundung berbagai masalah," terang Abdul Hakim.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PBB Sahar L Hassan mengatakan partainya tidak akan mengikuti langkah PBR yang melebur dengan Partai Golkar. Sahar mengatakan, PBB tidak akan bersedia melebur dengan partai manapun.

"Keputusan muktamar, kita maju sendiri, siapa pun yang menawar, kita tetap punya pendirian," tuturnya, Sabtu (3/7). (mah)

Manuver Ical Rangkul Parpol Gurem: Cegah Golkar Gembos, Amankan Tiket Pilpres

2010-07-02T13:08:00.001+07:00

02/07/2010 - 08:14

INILAH.COM, Jakarta- Setelah berhasil memegang kendali di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pemerintah sebagai ketua harian, kini Aburizal Bakrie mulai mendekati partai-partai gurem.

Partai Bintang Reformasi (PBR) adalah partai pertama yang menjadi 'garapan' Ical. Kemarin, Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi telah 'menghadap' Ical di kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta.

Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, langkah Ical mendekati partai-partai kecil setidaknya memiliki dua makna. Pertama, sebagai penjajakan kemungkinan peleburan partai kecil ke dalam Partai Golkar.

Ini dimaksudkan guna menjaga dan bahkan mendongkrak suara pada Pemilu 2014. Ini juga bentuk antisipasi gembosnya suara Partai Golkar dikarenakan makin populisnya Partai Gerindra yang notabene pecahan Partai Golkar. Juga berdirinya Nasional Demokrat pimpinan Surya Paloh yang berpotensi menjadi parpol sempalan Golkar.

"Peleburan sangat dimungkinkan, dengan kompensasi jabatan tertentu dan kuota caleg tertentu maka partai kecil sangat mungkin melebur ke Golkar. Saya menyebutnya akuisisi parpol," ujarnya.

Makna kedua sebut Burhan adalah, Ical ingin menaikkan bargaining politiknya dengan cara memperluas koalisi bukan hanya di parpol intra parlementer, melainkan juga parpol ekstra parlementer. Perluasan koalisi diperlukan guna meningkatkan bargaining politik Partai Golkar dan Ical dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Selain itu, apabila akuisisi partai-partai kecil berhasil mempertahankan perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2014, maka peluang Ical untuk mendapatkan tiket sebagai calon presiden atau calon wakil presiden menjadi semakin terbuka.

"Ini akan membuat nilai tawar Golkar dan Ical makin tinggi di mata SBY, kalau akuisisi partai kecil ini bisa mempertahankan atau menambah suara Golkar ya peluang Ical di Pilpres makin terbuka," terangnya.

Sementara itu, Peneliti Senior Indo Barometer Abdul Hakim menilai, upaya Ical menggalang partai kecil menunjukkan dirinya memiliki magnitude politik tinggi. Sebagai ketua umum salah satu partai besar dan pengusaha papan atas, Ical ingin mengkapitalisasi dirinya sebagai tokoh sentral selain SBY di pentas politik.

Selama kurun 2004-2009, SBY sebagai Presiden merupakan tokoh sentral dalam kancah politik Indonesia, tokoh yang bisa menandingi hanyalah Megawati Soekarnoputeri. Setelah puteri Proklamator Bung Karno itu menelan kekalahan kedua di Pilpres 2009, pengaruh politiknya mulai berkurang.

Saat ini di antara tokoh nasional yang ada tidak satupun bisa menandingi pengaruh SBY. Dengan berbagai manuver yang dilakukan termasuk mengakuisi partai kecil, Ical ingin menempatkan dirinya sebagai tokoh sentral nasional.

"Secara pribadi, manuver ini akan semakin mengukuhkan citra Ical sebagai tokoh sentral selain SBY. Jadi bargaining Ical semakin kuat di hadapan SBY," ujar Abdul Hakim.

Sebagaimana diberitakan, Kamis (1/7) Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi menemui Ical di Kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta. Bursah mengakui, kedatangannya sebagai upaya penjajakan peleburan PBR ke dalam Partai Golkar. "PBR tidak mungkin bertarung dengan PT (parliamentary treshold) 5 persen."

Bahkan, mantan Ketua Hummanika ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan PBR akan menjadi ormas bukan sebagai partai lagi. "Memang harus begitu. Sudah kecil sombong lagi. Kalah tidak boleh sombong," imbuh Bursah.

Sebelumnya, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Bachtiar Chamsyah juga telah menemui Ical di Gedung Epicentrum, Komplek Taman Kuningan, Jakarta (24/6). Namun Bachtiar enggan menyebutkan pertemuan itu dilakukan dalam rangka penjajakan Pemilu 2014. (mah)

Cegah Golkar Gembos, Amankan Tiket Pilpres

2010-07-02T08:14:00.000+07:00

Jumat, 2 Juli 2010 | 08:14 WIB

Oleh: MA Hailuki

INILAH.COM, Jakarta- Setelah berhasil memegang kendali di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pemerintah sebagai ketua harian, kini Aburizal Bakrie mulai mendekati partai-partai gurem.

Partai Bintang Reformasi (PBR) adalah partai pertama yang menjadi 'garapan' Ical. Kemarin, Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi telah 'menghadap' Ical di kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta.

Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, langkah Ical mendekati partai-partai kecil setidaknya memiliki dua makna. Pertama, sebagai penjajakan kemungkinan peleburan partai kecil ke dalam Partai Golkar.

Ini dimaksudkan guna menjaga dan bahkan mendongkrak suara pada Pemilu 2014. Ini juga bentuk antisipasi gembosnya suara Partai Golkar dikarenakan makin populisnya Partai Gerindra yang notabene pecahan Partai Golkar. Juga berdirinya Nasional Demokrat pimpinan Surya Paloh yang berpotensi menjadi parpol sempalan Golkar.

"Peleburan sangat dimungkinkan, dengan kompensasi jabatan tertentu dan kuota caleg tertentu maka partai kecil sangat mungkin melebur ke Golkar. Saya menyebutnya akuisisi parpol," ujarnya.

Makna kedua sebut Burhan adalah, Ical ingin menaikkan bargaining politiknya dengan cara memperluas koalisi bukan hanya di parpol intra parlementer, melainkan juga parpol ekstra parlementer. Perluasan koalisi diperlukan guna meningkatkan bargaining politik Partai Golkar dan Ical dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Selain itu, apabila akuisisi partai-partai kecil berhasil mempertahankan perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2014, maka peluang Ical untuk mendapatkan tiket sebagai calon presiden atau calon wakil presiden menjadi semakin terbuka.

"Ini akan membuat nilai tawar Golkar dan Ical makin tinggi di mata SBY, kalau akuisisi partai kecil ini bisa mempertahankan atau menambah suara Golkar ya peluang Ical di Pilpres makin terbuka," terangnya.

Sementara itu, Peneliti Senior Indo Barometer Abdul Hakim menilai, upaya Ical menggalang partai kecil menunjukkan dirinya memiliki magnitude politik tinggi. Sebagai ketua umum salah satu partai besar dan pengusaha papan atas, Ical ingin mengkapitalisasi dirinya sebagai tokoh sentral selain SBY di pentas politik.

Selama kurun 2004-2009, SBY sebagai Presiden merupakan tokoh sentral dalam kancah politik Indonesia, tokoh yang bisa menandingi hanyalah Megawati Soekarnoputeri. Setelah puteri Proklamator Bung Karno itu menelan kekalahan kedua di Pilpres 2009, pengaruh politiknya mulai berkurang.

Saat ini di antara tokoh nasional yang ada tidak satupun bisa menandingi pengaruh SBY. Dengan berbagai manuver yang dilakukan termasuk mengakuisi partai kecil, Ical ingin menempatkan dirinya sebagai tokoh sentral nasional.

"Secara pribadi, manuver ini akan semakin mengukuhkan citra Ical sebagai tokoh sentral selain SBY. Jadi bargaining Ical semakin kuat di hadapan SBY," ujar Abdul Hakim.

Sebagaimana diberitakan, Kamis (1/7) Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi menemui Ical di Kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta. Bursah mengakui, kedatangannya sebagai upaya penjajakan peleburan PBR ke dalam Partai Golkar. "PBR tidak mungkin bertarung dengan PT (parliamentary treshold) 5 persen."

Bahkan, mantan Ketua Hummanika ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan PBR akan menjadi ormas bukan sebagai partai lagi. "Memang harus begitu. Sudah kecil sombong lagi. Kalah tidak boleh sombong," imbuh Bursah.

Sebelumnya, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Bachtiar Chamsyah juga telah menemui Ical di Gedung Epicentrum, Komplek Taman Kuningan, Jakarta (24/6). Namun Bachtiar enggan menyebutkan pertemuan itu dilakukan dalam rangka penjajakan Pemilu 2014. (mah)

LIMITASI CAPAIAN PKS

2010-07-01T15:08:00.006+07:00

Oleh: Abdul Hakim MS
SInar Harapan

Lance Castles pernah mengatakan, dunia modern, disamping disebut sebagai The Age of Nation-State (Zaman negara-bangsa), bisa juga dijuluki sebagai The Age of Parties (Zaman Partai Politik) [Castles:1999]. Hal ini mengacu pada geliat sistem politik yang diberlakukan oleh semua negara dunia selalu mengadopsi partai politik sebagai salah satu unsur utama jalannya pemerintahan, baik dengan sistem dua partai, multi partai, partai tunggal, atau partai dominan. Dalam konteks Indonesia, pernyataan Castles mendapatkan penegasan. Peran partai politik di Indonesia, pasca reformasi, mendekap peranan lebih dibandingkan dengan peran-peran lembaga negara lainnya. Pemilihan presiden, pemilihan pejabat publik hingga pembuatan kebijakan-kebijakan strategis lainnya, tak akan bisa luput dari keberadaan partai politik.

Melihat peranan parpol yang sangat vital di Indonesia tersebut, maka menjadi hal penting menelaah tingka-polah partai politik. Salah satu partai politik yang bisa dilihat adalah Partai Keadilan sejahtera (PKS) yang pada 17 Juni 2001 mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta. PKS menarik untuk ditilik, antara lain dikarenakan ia memiliki label “fenomenal” dalam pewarnaannya dalam konteks politik nasional.

Tipologi Partai

Mengacu pada perjalanan biologis partai-partai yang perolehan suaranya lolos parliemanetary threshold pada pemilu 2009, kita bisa membelah tipologi partai politik di Indonesia menjadi dua golongan utama. Pertama adalah golongan partai politik yang suaranya terus tumbuh dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, dan golongan kedua adalah partai politik yang suaranya terus menipis dari waktu ke waktu.

Untuk golongan pertama, hanya ada dua partai, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Partai Demokrat, saat pertama kali ikut pemilu pada 2004 langsung merangsek dengan perolehan 7.45%. Bahkan pada pemilu 2009, PD malah menjadi pemenang pemilu dengan perolehan suara sebesar 20,85%. Begitu pula dengan PKS. Pada saat pendiriannya (masih bernama PK) PKS telah diprediksi sebagai partai kuda hitam pada pemilu 1999. Pada pemilu pertamanya, PK mendapatkan suara sebesar 1.36%. Pada pemilu 2004, PK yang sudah berganti nama menjadi PKS memperolehan suara 7.34%, kalah tipis dengan PD. Pada pemilu 2009, perolehan suara PKS nail lagi menjadi 7.88%.

Sementara pada kelompok partai kedua, ada Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN dan PKB. Keempat parpol ini suaranya terus menurun sejak masa reformasi bergulir. Coba kita tengok perolehan masing-masing partai ini sejak pemilu 1999 sampai 2009. Partai Golkar, pada pemilu 1999, 2004 dan 2009 perolehan suaranya adalah 22.45%, 21.58%, dan 14.45%. PDI-P, 33.75%, 18.53% dan 14.03%. PPP, 10.72%, 8.15% dan 5.32%. PAN, 7.12%, 6.44%, dan 6.01%. PKB, 12.61%, 10.57% dan 4.94%.

Melihat tipologi di atas, tidak heran jika label “fenomenal” sempat lekat dengan PKS. Akan tetapi, meski naik, perolehan suara PKS pada pemilu 2004 dan 2009 seolah mandek pada angka tujuh persen. Pertanyaannya, bisakah PKS mengangkat lagi pertumbuhannya pada pemilu 2014? Atau angka tujuh persen telah menjadi capaian tertinggi (limit) PKS?

Membongkar Limit

Sesuatu yang harus ada agar partai politik dapat menjadi besar sangat tergantung dari kombinasi tiga unsur utama. Pertama, agar menjadi besar, partai politik harus memiliki basis massa yang kuat. Kedua, partai politik harus memiliki struktur organisasi yang solid dan modern sebagai mesin pendulang suara. Dan ketiga partai politik harus memiliki pemimpin atau tokoh yang populer dan disukai oleh masyarakat.

Dalam konteks PKS, dua dari tiga syarat di atas telah dimiliki. PKS memiliki basis massa yang terkenal loyal dan solid. Struktur organisasi yang baik sebagai mesin pendulang suara juga telah digenggam. Yang minus dari PKS adalah belum adanya tokoh pemimpin populer yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Padahal, pengalaman di Indonesia, unsur ketiga inilah yang cenderung dominan.

Kita semua mafhum, bahwa faktor dominan besarnya Partai Demokrat adalah sosok SBY didalamnya. Begitu pula di PDIP. Kuatnya karisma Megawati, menjadikan PDIP tetap eksis hingga kini. Tak luput juga dengan PAN dengan sosok Amien Rais. Salah satu partai yang terus bertahan meskipun terlepas dari ketokohan sentral hanya Partai Golkar. Meskipun demikian, ketiadaan pemimpin karismatik yang dapat dijadikan simbol, Partai Golkar pun mengalami surut suara sejak pemilu 1999 hingga 2009.

Tak pelak, tantangan terbesar munas PKS kali ini adalah menggodok konsep guna memunculkan tokoh yang akan dipakai sebagai simbol menghadapi pemilu 2014. Hal ini dilakukan guna melengkapi dua syarat yang telah dipunyai. Sosok-sosok muda progressif plus tokoh-tokoh senior yang banyak dimiliki PKS, seperti Anis Matta dan Hidayat Nurwahid misalnya, bisa dijadikan bibit untuk dikapitalisasi selama 4 tahun mendatang. Atau mungkin, PKS juga harus memikirkan alternatif untuk menggamit tokoh besar diluar PKS, karena hal itu juga bukan sesuatu yang haram.

Masih lestarinya budaya politik parokial pada sebagian besar pemilih Indonesia, mewajibkan semua partai politik di Indonesia memiliki tokoh sentral dengan citra baik di mata publik. Jika PKS tidak ingin mandek perolehan suaranya di kisaran tujuh persen pada pemilu 2014, pekerjaan rumah ini harus diselesaikan melalui munas kali ini, disamping mempertegas posisi dan mencari strategi marketting terbaik. Karena pemilih kita masih cenderung membagi partai politik secara hitam dan putih.

Ketika PKB Mencari Sang Juru Damai

2010-06-29T13:11:00.001+07:00

29/06/2010 - 15:44

INILAH.COM, Jakarta- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak pernah sepi dari konflik, bahkan di saat ingin melakukan islah pun, partai itu tetap dipenuhi konflik dan intrik.

Lahirnya dualisme gerakan perdamaian 'Komite Islah PKB' yang digagas M Lukman Edy dan 'Rekonsiliasi PKB' yang digulirkan Muhaimin Iskandar adalah kenyataan bahwa ada persaingan untuk memperebutkan predikat sebagai 'Sang Juru Damai'.

Baik Komite Islah PKB maupun Rekonsiliasi PKB sama-sama dimotori kubu PKB Ancol dan PKB Parung. Namun figur-figur di dalamnya memiliki pandangan berbeda tentang konsep jalan damai yang harus ditempuh PKB. Komite Islah menawarkan konsep Muktamar Akbar, sedangkan Rekonsiliasi PKB menawarkan islah alamiah.

Muktamar Akbar adalah muktamar bersama antara PKB Ancol dan PKB Parung. Pesertanya adalah seluruh pengurus DPW dan DPC PKB Ancol dan Parung.

Sedangkan islah alamiah adalah penyatuan PKB Ancol dan PKB Parung secara alamiah dengan berpijak kepada kepengurusan PKB yang diakui oleh Dephukham saat ini.

Peneliti Senior Indo Barometer Abdul Hakim berpendapat, perdamaian di tubuh PKB adalah suatu keharusan. Jika tidak, maka PKB dipastikan akan semakin gembos bahkan bukan tidak mungkin kehilangan kursi di DPR karena tidak lolos parliamentary treshold (PT).

Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh PKB saat ini bukanlah siapa yang berhak disebut sebagai 'Sang Juru Damai'. Melainkan harus ada kesadaran dan sikap legowo di antara elit-elit PKB untuk menyelamatkan partai yang terancam karam ini.

"Baik Cak Imin maupun Lukman Edy harus melepas egonya masing-masing, islah dalam arti yang sesungguhnya tidak akan terjadi kalau keduanya jalan sendiri-sendiri," menurut Abdul Hakim.

Selama upaya perdamaian antara kubu islah dan rekonsiliasi berjalan sendiri-sendiri, Abdul Hakim meyakini perdamaian di tubuh PKB tidak akan terwujud. Yang akan terjadi adalah penyingkiran kubu yang satu oleh kubu lainnya.

Dalam pengamatan Abdul Hakim, para kader PKB nantinya akan dipaksa memilih untuk berdamai dengan cara Komite Islah PKB atau Rekonsiliasi PKB. Dan pada akhirnya sejarah konflik akan terus berulang.

"Pada akhirnya persaingan memperebutkan predikan Sang Juru Damai PKB ini melahirkan konflik baru. Kader akan dihadapkan pada dua pilihan ikut Komite Islah atau Kelompok Rekonsiliasi," ujar Abdul Hakim.

Sementara itu Pengamat Politik The Indonesian Institute Rohim Ghazali menilai, upaya perdamaian yang dilakukan oleh kubu Muhaimin dan Lukman Edy harus diapresiasi sebagai upaya penyelamatan partai.

Namun menurutnya, untuk membedakan antara penyelamatan partai dengan penyelamatan gerbong tampaknya sangatlah sulit.

Rohim melihat, perdamaian PKB adalah sebuah keniscayaan, tapi persoalannya PKB diburu oleh waktu. Konsep islah alamiah yang ditawarkan kubu Muhaimin menurutnya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sementara tidak semua kader, khususnya yang berseberangan bisa bersabar menapaki jalan islah alamiah.

Di sisi lain, konsep Muktamar Akbar yang ditawarkan kubu M Lukman Edy adalah jalan pintas untuk bersatu. Namun permasalahannya alih-alih melahirkan perdamaian, Muktamar Akbar justru bisa melahirkan perpecahan. Kubu yang kalah dalam Muktamar Akbar bisa menggelar muktamar tandingan atau semacamnya.

"Kalau tidak ada kedewasaan politik, kebesaran hati para elitnya, cara apapun yang dipakai tetap akan melahirkan konflik baru. Sekarang dikembalikan kepada PKB kembali, mau eksis atau hancur," ujar Rohim.

Rohim khawatir, elit-elit PKB saat ini terlena dengan lebel PKB sebagai partai warga NU. Padahal pada kenyataannya mayoritas warganya tidak memilih PKB lagi pada saat pemilu. Suara warga NU tersalurkan ke Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDIP. [mah]

KPU YANG BURUK RUPA

2009-08-20T16:22:00.007+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Legitimasi pemilu 2009 dipertanyakan. Banyak pihak menuding, pemilu kali ini menuai banyak cacat. Bahkan, salah seorang mantan anggota KPU pernah mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu 2009 adalah yang terburuk sejak Indonesia merdeka. Mengapa stigma ini muncul? Betulkah pemilu kali ini seburuk itu?

Berpijak pada pertanyaan di atas, saya tergelitik untuk melakukan sebuah analisa. Alat ukur sederhana yang digunakan guna menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan cara menilai kinerja KPU melalui pemberitaan media massa, dalam hal ini Kompas diambil sebagai sampel. Analisa isi media ini dilakukan dalam rentang waktu 1 – 31 Juli 2009. Proses penelitian dilakukan dengan cara menganalisa semua jenis artikel (baik berita, kolom opini, dan tajuk rencana) yang menyebut nama KPU. Karena merujuk pasal 6 ayat 1, UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasal 4 ayat 1, UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU merupakan lembaga utama yang paling bertanggung jawab terhadap lancar-tidaknya proses pemilihan umum.

Betulkah kinerja KPU buruk? Bagaimana pandangan media, khususnya Kompas, dalam menurunkan artikelnya terkait lembaga yang dipimpin oleh Abdul Hafiz Anshary ini?

Kinerja negatif

Saat melakukan analisa isi media mengenai artikel-artikel tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kompas periode 1 – 31 Juli 2009, sederet judul yang menilai buruk kinerja KPU menyembul kepermukaan. Judul-judul seperti “KPU Ditengarai Tidak Netral” (Sabtu, 4 Juli), “KPU Tidak Belajar Dari Pengalaman Selama Ini” (Kamis, 9 Juli), “KPU Lakukan 5 Pelanggaran Hukum” (Minggu, 12 Juli), “KPU Langgar Kode Etik” (Jumat, 17 Juli), “KPU Harus Dievaluasi” (Sabtu, 25 Juli), dan “KPU Langgar UUD” (Selasa, 28 Juli), menjadi deretan citra negatif KPU.

Dalam rentang waktu penelitian, setidaknya Kompas telah menurunkan sebanyak 104 artikel dengan menyebutkan nama KPU. 51.0% ada di rubrik Politik & Hukum, 20.2% berada dihalaman depan (headline), 15.4% ada di rubrik Mandat Rakyat, dan sisanya ada di rubrik kolom opini (5.8%), Tajuk Rencana (5.8%), dan dirubrik lainnya (1.9%).

Tema yang banyak menyorot KPU selama bulan Juli 2009 antara lain terkait polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 30.8%, masalah pembagian kursi sebesar 14.4%, masalah sengketa Pilpres sebesar 7.7%, kerjasama KPU-IFES sebesar 7.7%, quick count sebesar 4.8%, dan tema lainnya sebesar 34.6%.

Yang paling menarik adalah persoalan citra KPU. Saat dimasukkan empat kategori terkait analisa artikel KPU di Kompas, yakni positif, negatif, positif-negatif, dan netral, artikel negatif cukup dominan dan artikel positif relatif rendah (41.3% : 16.3%). Sedangkan untuk dua kategori lainnya, masing-masing adalah 23.1% untuk artikel positif-negatif dan 19.2% untuk artikel yang bersifat netral.

Kala analisis dilakukan secara lebih jauh dengan membuang kategori artikel netral, citra KPU makin memburuk. Sebanyak 51.2% artikel berkategori negatif, 20.2% artikel berkategori positif, dan 28.6% artikel berkategori positif-negatif. Citra KPU makin terbenam kala hanya dihadap-hadapkan antara artikel negatif dan positif saja. Sebesar 71.7% artikel berkategori negatif berbanding 28.3% artikel yang berkategori positif.

Di mata nara sumber yang ada di 104 artikel yang dianalisa, citra KPU juga kurang baik. Tercatat sebanyak 279 nara sumber yang dikutip dari 104 artikel tersebut. Dari 3 kategori yang diberikan (positif, negatif, dan netral), 41.9% berkomentar negatif buat KPU, 22.6% berkomentar positif, dan sisanya berkomentar netral sebesar 35.5%. Kala hanya dihadap-hadapkan hanya kategori narasumber yang berkomentar negatif dan positif saja, maka angka negatifnya menjadi dominan, yakni 65.0% negatif berbanding 35.0% positif. Citra KPU yang buruk ini kebanyakan terkait polemik DPT dan persoalan netralitas KPU. Selain itu, persoalan masalah pembagian kursi, tabulasi nasional hasil pemilu, dan kerjasama KPU-IFES turut menambah wajah buruk.

Cermin Pemilu

Melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja KPU hanya dari kaca mata citra di media saja, memang tak dapat dijadikan konklusi mutlak. Apalagi analisa yang dilakukan hanya dalam rentang waktu satu bulan dan hanya dari salah satu surat kabar saja. Akan tetapi, setidak-tidaknya, dari hasil analisa isi media di atas, bisa kita simpulkan bahwa memang ada yang salah di KPU. Entah itu terkait ketidakmampuan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, kelemahan SDM yang ada didalamnya, atau bahkan ada intervensi dari pihak-pihak asing seperti banyak ditudingkan beberapa kalangan yang sempat mempermasalahkannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Kinerja buruk ini dipertegas lagi oleh MK dengan menilai KPU tak profesional (Kompas, 13/08/09).

Citra buruk KPU ini sebetulnya patut disayangkan. Karena baik buruknya pelaksanaan pemilu selalu bercermin dari citra baik penyelenggaranya. KPU jelek, dengan sendirinya pemilunya dipandang jelek. Tentu hal ini bisa mencederai dan mereduksi legitimasi hasil yang menyertainya.

KPU lagi-lagi tak belajar dari pengalaman dua penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Tak heran apabila kemudian kekecewaan menyeruak di sana-sini. Tak dapat disalahkan juga apabila ada yang mempertanyakan keabsahan pemilu yang telah berlangsung pada 9 April dan 8 Juli 2009 yang lalu, seperti yang dilakukan oleh tim Mega-pro dan JK-Wiranto terhadap pemilu presiden, meski akhirnya MK memutus kekurangan dan pelanggaran yang ada tidak bisa mereduksi keabsahan pemilu presiden.

Dari sini kita bisa belajar, dalam memilih anggota KPU, DPR selayaknya menyerahkan kepada mereka yang memang memiliki kemampuan. Jangan lagi memilih karena faktor kepentingan, karena hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, KPU menjadi buruk rupa dan menjadi cermin buruknya pemilu 2009.

PRABOWO SUBIANTO KALAHKAN SBY

2009-04-16T19:04:00.011+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Setelah Pileg 2009, partai-partai kini sedang sibuk meramu koalisi. Begitupun dengan para pucuk pimpinannya. Mereka rajin bergerilya untuk mencari pasangan duet menuju istana. Hingga detik ini diprediksi oleh berbagai lembaga survei, bahwa SBY akan memenangkan pilihan presiden 8 Juli 2009 nanti, siapapun pasangan cawapres yang akan ia rangkul.

Namun tahukah Anda, saat ini ternyata hanya sosok Prabowo Subianto saja yang bisa mengalahkan SBY?

Ya, hanya Prabowo Subianto yang saat ini bisa menyaingi popularitas SBY. Tapi sayang, kemenangan itu hanya terjadi di google trends.

Google Trends merupakan indikator terpercaya tentang “search patterns”. Kita tahu bahwa google merupakan mesin pencari terbesar, dan setiap kata yang dimasukkan pengguna akan tersimpan di database google, termasuk asal negaranya. Google trends akan menampilkan perbandingan kata-kata yang sering dicari di Internet, detail sampai wilayah setingkat Propinsi.

Setelah masuk ke google Trends, coba masukkan kata SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, PRABOWO SUBIANTO. Maka akan tampil statistik search patterns dari tahun 2004 hingga 2009. tapi coba ganti tahunnya dengan tahun 2009 saja, maka Prabowo menang tipis atas SBY. Terutama pada periode Maret – Apri 2009.

Indikasi ini menarik. Menjelang pilpres 8 Juli 2009 mendatang, ternyata rasa ingin tahu masyarakat penggunan internet di Indonesia tentang perawakan Prabowo menjadi sangat tinggi. Bahkan, bisa mengalahkan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono!

Uniknya, fenomena ini tak terjadi dengan tokoh lainnya. Coba masukkan juga nama SUSILO BAMBANG YUDHOYONO vs Megawati atau Hidayat Nurwahid, atau Sutrisno bachir atau yang lainnya. Nyaris nama mereka tenggelam oleh kebesaran nama SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.

Khusus di Ibu kota Jakarta, Prabowo kalah tipis secara keseluruhan dengan SBY. Dalam versi bahasa Indonesia, Prabowo juga kalah tipis. Namun dalam versi Bahasa Inggris, Prabowo kembali mendulang keunggulan relatif tinggi.

Apakah ini indikasi Prabowo akan menjadi lawan berat SBY pada 8 Juli 2008 nanti? Kita patut mencermatinya.

LEMBAGA PENYELENGGARA EXIT POLL PEMILU 2009: PERTARUHAN KREDIBILITAS!

2009-04-13T14:12:00.005+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Pemilu 2009 membawa fenomena politik baru. Partai yang mengandalkan jaringan politik saja, ternyata tak cukup ampuh meraup suara. Ada faktor lain yang menjadikan pemilih kepincut memberikan suara ke partai tertentu, iklan politik! Hal ini terbukti dengan tingginya suara Partai Demokrat, yang secara jaringan mesin partai kalah jauh disbanding Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PPP, dan PAN.

Fenomena lainnya, mencuatnya suara Partai Gerindra dan Hanura. Partai besutan Prabowo Subianto dan Wiranto ini baru lahir menjelang pemilu legislatif 2009. Akan tetapi, suaranya diprediksi dapat mencapai ambang batas Parliamentary Threshold 2.5 persen. Bahkan dari hasil Exit Poll LSN, partai Garuda diprediksi mendapat sekitar 6.5 persen suara! Gerindra dan Hanura tentu bukan partai yang mengandalkan jaringan partai, tapi melulu dengan cara beriklan di media massa, terutama televisi.

Namun yang menarik dicermati, pemilu 2009 juga memunculkan banyaknya lembaga survei yang melakukan kegiatan Exit Poll. Dan hasilnya telah dipublikasi pada hari H penyontrengan 9 April 2009 lalu. Dari keseluruhan lembaga itu sepakat, Partai Demokrat akan memenangkan Pileg dengan perolehan suara sekitar 20 persen!

Yang menarik adalah prediksi perolehan partai-partai dibawah Partai Demokrat. Banyak perbedaan diantara mereka. Pertanyaannya, manakah prediksi lembaga ini yang akan mendekati hasil faktual perhitungan KPU yang akan diumumkan pada 9 Mei 2009 mendatang?

Tentu hasil penetapan KPU akan menguji seberapa tepat hasil-hasil prediksi lembaga yang melakukan kegiatan exit poll. Jika ada yang meleset dan jauh dari hasil faktual, sudah saatnya kita berani mengambil sikap kritis terhadap lembaga yang salah melakukan prediksi pemilu 2009.

Untuk melihat hasil prediksi peringkat 10 besar pemilu 2009, klik gambar di atas.

PARADOKS ASA PEMILIH

2009-04-13T14:06:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS

Pandangan bangsa ini tertuju ke 9 April 2009. Pemilu legislatif akan digelar. Hingga detik akhir hari H penyontrengan, kesemrawutan persiapan dan berbagai persoalan terus menyembul kepermukaan. DPT fiktif belum terselesaikan. KPPS masih banyak yang belum menerima kertas dan bilik suara. Potensi konflik saat menentukan keabsahan surat suara pada penghitungan suara cukup tinggi. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT kemudian datang ke TPS belum tahu nasibnya. Dan sejumlah persoalan lain yang rentan menimbulkan pergesekan antar pendukung parpol dan caleg pun terus mengancam. Bisa dibilang, pemilu kali ini cukup menghawatirkan!

Kondisi di atas, berbanding terbalik dengan asa pemilih kita. Dari survei yang dilakukan Indo Barometer pada Desember 2008, mayoritas pemilih (56.3%) yakin bahwa pemilu 2009 secara umum akan mengantarkan Indonesia kekehidupan yang lebih baik. Sekitar 34.9 persen menjawab tidak yakin. Dan 8.7 persen menjawab tidak tahu. Di bidang ekonomi, politik, dan hukum, mayoritas pemilih juga yakin bahwa pemilu 2009 akan membawa kekehidupan yang lebih baik (angkanya selalu di atas 50%). Pertanyaan relevan yang kemudian muncul, apakah keyakinan pemilih ini akan terjadi jika proses pemilunya dipertanyakan legitimasinya karena salah urus, banyak menimbulkan perdebatan dan menyeruakkan potensi konflik yang cukup tinggi?

Suara tak sah

Ancaman dan kekhawatiran tertinggi pemilu 2009 adalah potensi golput. Ignas Kleden menulis, ada dua kemungkinan seseorang memilih menjadi golput. Pertama, opsi negatif, yaitu ketika dia merasa tidak mempunyai alasan yang cukup untuk turut memilih dalam pemilu. Kedua, opsi positif, yaitu ketika seseorang merasa mempunyai alasan yang cukup untuk tidak turut memilih.

Dalam konteks Indonesia dan pemilu 2009 khususnya, dua kemungkinan yang diungkapkan oleh Kleden rasanya kurang mencukupi. Ada kemungkinan lain yang menyebabkan seseorang menjadi golput, antara lain; pertama, dia punya alasan untuk memilih dan dia mau menggunakan hak pilihnya, akan tetapi namanya tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT, kemungkinan besar akan malas datang ke TPS, kecuali ia mempunyai kesadaran yang memadai akan arti memilih.

KPU punya argumentasi tersendiri terhadap kemungkinan ini. Menurut KPU, yang tidak terdaftar dalam DPT, agar dia tidak menjadi golput, ia bisa datang dengan membawa identitas diri agar bisa memilih. Pertanyaannya, adakah kertas suara cadangan untuk mereka? Seberapa banyak kertas suara cadangan yang disediakan oleh KPU? Padahal, hingga detik ini, kertas suara yang dibagikan ke TPS oleh KPU, jumlahnya sama persis dengan jumlah nama yang ada di DPT. Apakah pemilih yang masuk kategori ini bisa memilih meski sudah datang ke TPS ketika tidak ada lagi kertas suara?

Kedua, pemilih mau datang ke TPS dan namanya telah tertera di DPT, ia juga telah memberikan suaranya untuk caleg dan partai pilihannya, akan tetapi pemberian suaranya dianggap tidak sah. Potensi golput yang masuk dalam kategori inilah yang sangat tinggi. Berdasarkan pengalaman pemilu 2004, jumlah suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR-RI mencapai 10.957.925 pemilih atau 7.4 persen dari DPT waktu itu. Angka ini lebih besar daripada jumlah DPT pemilu 2009 untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta sekitar 7.026.772. Lebih ekstrim lagi, Jumlah itu masih lebih besar dibandingkan jumlah DPT dari dapil NAD, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Kepulauan Riau yang mencapai 10.597.740. Tentu ini ancaman serius.

Padahal, sistem pemberian suara pada pemilu 2004 tidak terlalu rumit, yaitu hanya mencoblos. Jumlah partai politik perserta pemilu juga tak terlalu banyak, 24 parpol. Sedangkan pada pemilu 2009, mekanisme pemberian suara masih cukup membingungkan para pemilih, yakni boleh mencontreng/centang, mencoblos, memberi tanda garis, akan tetapi tidak boleh melingkari. Belum lagi jumlah partai yang mencapai 38 parpol dan kertas suara raksasa yang ukurannya lebih besar daripada bilik suaranya. Faktor-faktor ini menjadi pemicu besarnya suara golput dari suara yang tidak sah ini.

Jadi jika dibuat klasifikasi, ancaman golput pada pemilu 2009 datang dari dua arah. Pertama, suara golput dari pemilih yang tidak mau datang ke TPS karena sudah atau belum mempunyai alasan seperti yang didikotomikan oleh Ignas Kleden. Kedua, suara golput yang datang karena buruknya teknis administrasi yang dibuat oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dalam menyukseskan pesta lima tahunan ini, alias golput administratif.

Legitimasi

Hakikat pemilu yang sebenarnya adalah meletakkan legitimasi kepada para pembuat kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif. Dan kita telah melakukan pemilu secara nasional sebanyak 12 kali. Dua kali untuk memilih anggota DPR dan anggota Badan Konstituante pada bulan September dan Desember 1955. Enam kali pada zaman Orde Baru dalam rentang waktu 1971 – 1997. Dan empat kali pada saat reformasi, yakni memilih anggota DPR pada 1999, memilih anggota DPR pada 2004, dan dua kali untuk memilih presiden dan wakil presiden pada 2004.

Dengan pengalaman sebanyak itu, idealnya kita telah mempunyai sistem kepemiluan yang cukup baik. Akan tetapi, hingga detik ini sepertinya jauh panggang dari api. Kita tetap terseok-seok untuk menata sistem kepemiluan kita. Kenapa demikian?

Tak mudah menjawab pertanyaan itu dengan argumentasi singkat. Kita tak bisa menyalahkan hanya satu pihak terkait dengan bermasalahnya kepemiluan kita. Persoalan mendasar kenapa negeri ini setiap kali melaksanakan pemilu tidak pernah beres, terletak pada proses pendataan penduduk yang tidak baik. Hingga kini data BPS yang seharusnya bisa dijadikan rujukan valid untuk menetapkan calon pemilih, tak memberi banyak harapan. Di luar itu, ketidakberesan data BPS, dibarengi juga dengan tak adanya inisiatif pembenahan serius dalam pendataan ulang pemilih setiap kali pemilu diselenggarakan oleh KPU. Implikasinya, sejak tahun 1955 hingga 2009 persoalan pemilu berkutat ditempat yang sama, amburadulnya DPT!

Disamping masalah DPT, para perancang UU Pemilu (yang terdiri atas para petinggi partai terpilih di DPR) tak pernah berpikir panjang. Kepentingan sesaat lebih dominan daripada semangat membangun sistem kepemiluan dan kepartaian yang lebih baik. Menjadi tak heran, setiap pemilu menjelang pun dibarengi dengan UU Pemilu yang baru. Implikasinya, ketaatan dengan sistem yang telah disepakati pada pemilu sebelumnya menjadi hilang begitu saja. Contoh sederhana adalah pengabaian sistem electoral threshold. Partai yang seharusnya tak boleh mengikuti pemilu 2009, tetap bisa ikut dengan akal-akalan asal dapat kursi di DPR. Sistem baru pun dibuat dengan nama parliamentary threshold.

Kondisi di atas, diperparah oleh lemahnya interpretasi penyelenggara KPU terhadap UU Pemilu. Kasus-kasus yang menerabas keadilan publik muncul tanpa henti. Ambil sebagai contoh munculnya surat edaran KPU No. 62/KPU/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang sumbangan kampanye perorangan dan organisasi yang boleh di atas angka yang telah ditetapkan UU Pemilu. Belum lagi Peraturan KPU No.15 tahun 2009 yang satu diantara isinya mengatur mekanisme undian dalam menentukan caleg terpilih. Kemudian juga peraturan KPU dalam mengartikan pemberian satu kali tanda di kertas suara, apa menyontreng/centang, coblos dan sebagainya. Ini semua semakin memperburuk wajah kepemiluan kita!

Poin yang ingin dikemukakan adalah, jika pemilu terus dikerubuti masalah, bukankah legitimasinya akan dipertanyakan? Dan dari pemimpin yang dipertanyakan legitimasinya, akankah kita dapat menaruh harapan kepada mereka? Padahal para pemilih kita punya harapan besar pada pemilu kali ini. Tentu kondisi ini merupakan sebuah paradoks.

JUMLAH PEMILIH, CALEG, TPS, DAN KURSI DPR-RI PADA PEMILU 2009 DI SELURUH INDONESIA

2009-04-03T17:59:00.008+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS.

Jumlah caleg DPR RI untuk pemilu 2009 sebanyak 11.219 orang. Padahal jumlah kursi yang tersedia hanya 560. Artinya, hanya 5% orang saja yang nantinya akan terpilih dan berkantor di Senayan. Lah, bagaimana nasib dari 95% caleg lainnya..?? Padahal mereka sudah spent dana milyaran rupiah untuk kampanye! Kita tunggu saja efeknya setelah pencontrengan 9 April 2009. Untuk lebih jelas melihat data tersebut, klik gambar disamping.

Mencari Cawapres Lima Jari

2008-10-07T12:52:00.005+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS.

Koran Sindo

UU Pilpres belum selesai hingga kini. Masalah kapan pejabat negara harus mengundurkan diri jika menjadi capres/cawapres, masalah rangkap jabatan serta persoalan ambang batas perolehan suara partai untuk mengajukan capres/cawapres masih menjadi kendala. Meski begitu, ada satu kesimpulan awal yang bisa dihadirkan terhadap UU Pilpres yang akan diundangkan, yakni pemilu 2009 mendatang tampaknya akan sulit menghadirkan calon presiden muka baru. Konstelasi tetap akan diramaikan oleh wajah lama seperti SBY, Megawati, Amin Rais, Wiranto serta tokoh-tokoh ”tua” lainnya. Dan pertarungan pun sepertinya akan mengerucut pada sosok SBY dan Megawati. Karena hingga kini, hanya kedua tokoh itulah yang paling populer memenangkan pilihan presiden berdasarkan hasil berbagai lembaga survei.

Melihat kondisi di atas, menjadi cukup menarik apabila kemudian memfokuskan perhatian terhadap pasangan yang akan mendampingi mereka. Karena posisi wakil presiden adalah kartu truf. Ibarat dua mata pisau, posisinya bisa mengangkat pun bisa juga menjatuhkan. Kita mungkin bisa sedikit berkaca dari pemilu AS yang kini sedang berlangsung. Jauh hari ketika Obama dan Maccain masih berjuang memenangkan konvensi dipartai masing-masing, Obama selalu unggul diberbagai hasil jajak pendapat. Namun setelah Maccain menggandeng Sarah Palin dan Obama menggamit Joe Biden, konstelasi langsung berubah. Obama kini tertinggal, meski tak drastis. Artinya, unsur Sarah Palin bisa mengangkat popularitas Maccain dan Joe Biden tak terlalu berpengaruh terhadap popularitas Obama. Bagaimana dengan Indonesia? Siapa wapres yang berpotensi mengangkat pasangannya pada pemilu 2009 mendatang?

Dalam memilih pasangan, hemat saya, seorang calon presiden akan memperhatikan dua aspek pokok. Pertama, wakil yang akan dipilih harus bisa membantu untuk memenangkan general election, karena itu tujuan utama. Namun hal kedua yang tak kalah penting adalah, pasangan tersebut harus bisa mendampingi sang presiden dalam hal apapun ketika mereka telah terpilih.

Dalam konteks mencari calon wakil presiden ideal yang memenuhi dua kriteria di atas, setidak-tidaknya capres harus memperhatikan filosofi lima jari. Pertama, wakil yang dipilih harus seperti jempol. Artinya pasangan yang akan digamit harus hebat. Hebat disini diartikan mempunyai bibit, bebet dan bobot yang baik. Bibit berarti ia harus berasal dari partai yang kuat guna mendukung kebijakan-kebijakan di parlemen. Ia juga harus populer sehingga dapat membantu mengangkat popularitas pasangannya dan mempunyai dana yang cukup untuk kampanye. Bebet berarti ia mempunyai lingkungan yang loyal atau dalam bahasa lain mempunyai basis konstituen yang fanatik. Bobot diartikan harus memiliki nilai pribadi yang handal seperti attitude yang baik, pengetahuan yang luas dan konsep pengendalian diri yang mumpuni.

Kriteria jari selanjutnya dalam mencari wakil, ia harus bisa seperti kelingking. Arti kelingking disini adalah ia harus dapat menjadi negasi. Ia harus berani mendebat keputusan yang dianggap menyimpang. Meski begitu, sang wakil harus tetap rendah hati untuk bisa menemukan sintesis yang baik. Karena jika tak rendah hati seperti kelingking, pasangan tersebut bisa bubar ditengah jalan.

Ketiga, pasangan yang akan digamit juga harus bisa seperti jari telunjuk. Ia bisa membimbing dan menjadi guide yang profesional. Ia tak hanya mendebat, melainkan dapat menunjukkan jalan alternatif bagi perjalanan keduanya. Keempat, ia harus bisa menjadi seperti jari manis. Artinya ia mau berkomitmen untuk saling menerima kekurangan masing-masing. Implikasinya, keduanya akan menjadi pasangan yang understanding dan saling melengkapi cela kelemahan yang ada. Ujungnya, ia tak akan jalan sendiri-sendiri yang bermuara pada ”perceraian”.

Kelima, wakil yang dipilih harus menjadi seperti jari tengah. Artinya, pasangan harus berkomitmen mendahulukan persoalan pasangan dan menjaga agar pasangan tersebut bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan selama 5 tahun kedepan. Keduanya akan saling berkomitmen menyelesaikan persoalan mereka terlebih dahulu sebelum lari ke masalah negara yang lebih luas. Harapannya, keduanya akan selalu harmonis dalam meregulasi kehidupan negara yang sangat berat.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kira-kira siapa cawapres Indonesia yang bisa memenuhi kriteria-kriteria diatas?

JK, Hidayat, Wiranto dan Prabowo

Kala survei dilakukan untuk mengetahui nama-nama potensial untuk kedudukan sebagai calon wakil presiden, nama yang beredar di bursa memang lebih beragam dibandingkan dengan kandidat calon presiden. Survei Indo Barometer pada Juni 2008 menunjukkan hal itu. Dalam pertanyaan terbuka untuk nama cawapres, ada 10 nama muncul dengan dukungan suara terbanyak. Mereka adalah Sri Sultan HB X (19,9%), Jusuf Kalla (12,3%), Hidayat Nur Wahid (10,7%), Yusril Ihza Mahendra (4,9%); Prabowo Subianto (4,9%), Akbar Tanjung (4,6%), Hasyim Muzadi(4%), Din Syamsuddin (3,3%), Agung Laksono (2,8%) dan Aburizal Bakrie (2,2%). Dan sebetulnya masih banyak lagi nama lainnya. Lantas, siapa diantara mereka yang paling potensial?

Jika merujuk kriteria filosofi lima jari yang telah tertera sebelumnya, tentu tak semua nama di atas masuk kategori potensial. Hemat saya, tingkatan potensial bisa dibuat dalam kelompok-kelompok bertangga. Kelompok pertama ada nama Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid, Wiranto, Yusril Ihza Mahendra dan Prabowo. Kelompok kedua ada nama Sultan HB X dan Akbar Tandjung. Serta kelompok ketiga adalah nama-nama lainnya. atas dasar apa pengeleompokan itu?

Kelompok pertama dimasukkan dengan indikator, nama-nama itu memenuhi 4 unsur utama, yakni mempunyai kendaraan politik cukup potensial pada pemilu 2009 mendatang dan kans untuk menjadi presiden masih diragukan. Selain kendaraan politik, dana untuk berkampanye juga tak menjadi persoalan bagi kelompok pertama ini. Dalam hal popuaritas, kelompok ini juga cukup menjanjikan bisa mengatrol pasangannya. Dalam hal pengetahuan dan pengalaman memimpin, kelompok pertama ini telah mengenyam banyak pengalaman di birokrasi.

Dibawah kelompok pertama ini ada nama Sultan HB X dan Akbar Tandjung. Kenapa dua nama ini masuk kelompok kedua? Padahal popularitas HB X malah yang tertinggi diantara cawapres lainnya? Hemat saya, hal ini lantaran keduanya hingga kini belum mau secara tegas berafiliasi dengan salah satu partai yang ada. Padahal, syarat mutlak untuk mendapatkan tempat wakil presiden adalah koalisi untuk share kekuasaan. Dan jika keduanya hingga beberapa waktu kedepan tak menentukan kendaraan politik, rasanya cukup sulit untuk bisa digandeng capres yang telah mapan. Karena mereka tak mungkin lagi mendapat dukungan dari Golkar yang sudah pasti akan mengusung ketua umum mereka, Jusuf Kalla.

Kelompok paling akhir adalah nama-nama yang saat ini sedang sibuk mengiklankan diri atau bahkan nama yang belum muncul sama sekali. Sebut saja Sutrisno Bachir, Rizal Mallarangeng, Fajroel Rahman dll. Kenapa nama-nama ini? Itu tak lain karena mereka dalam hal popularitas masih sangat minim. Yang menjadi catatan lagi, sosok Sutrisno Bachir, meski iklan di media massa sangat gencar, tapi penilaian publik masih cukup rendah. Hal ini karena ia belum begitu konkrit menunjukkan peran-aktif ditengah-tengah masyarakat.

Meski saya membuat pengelompokan tersebut, bukan berarti kelompok pertama akan lebih unggul dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini masih sangat tergantung bagaimana dinamika politik tujuh bulan mendatang. Namun jika indikasi yang diambil adalah hingga saat ini, nama Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid, Wiranto dan Prabowo masih menjadi kandidat paling baik. Keempatnya memiliki 4 kriteria yang wajib dimiliki oleh wakil presiden, yakni popularitas, kendaraan politik, dana kampanye dan pengalaman birokratik yang baik. Namun tak menutup kemungkinan juga calon lain bisa muncul menjadi rising star seperti Sarah Palin yang tak diperhitungkan sebelumnya.

Menunggu Bintang Perempuan

2008-10-07T12:46:00.000+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS.

Seputar Indonesia, 05 Oktober 2008

Perempuan masih marginal. Miris mengatakannya. Tapi itulah fakta yang ada jika bicara sekitar kandidat calon wakil presiden (cawapres) pemilu 2009 mendatang. Kala partai politik telah banyak yang memenuhi syarat kuota 30 persen kandidat kaum hawa untuk calon anggota legislatif, namun tak begitu keadaannya dengan cawapres perempuan. Hingga kini, nasib golongan ibu seolah masih ”mengurung diri di dapur”.

Kesimpulan di atas saya ambil, mengacu pada hasil survei-survei yang pernah dilakukan oleh Indo Barometer pada Mei 2007, Desember 2007 dan Juni 2008. Dalam pertanyaan terbuka yang disampaikan kepada 1200 responden terpilih diseluruh Indonesia mengenai calon wakil presiden 2009, pada survei juni 2008 misalnya, tak nampak satupun nama perempuan. Jika ada, angkanya juga masih nol koma. Dalam pertanyaan terbuka survei tersebut, 10 nama peraih angka terbanyak tetap didominasi oleh kaum adam. Mereka adalah Sri Sultan HB X (19,9%), Jusuf Kalla (12,3%), Hidayat Nur Wahid (10,7%), Yusril Ihza Mahendra (4,9%), Prabowo Subianto (4,9%), Akbar Tanjung (4,6%), Hasyim Muzadi(4%), Din Syamsuddin (3,3%), Agung Laksono (2,8%) dan Aburizal Bakrie (2,2%). Nama lainnya yang disebut oleh responden ada sekitar 17,1 persen. Itupun nama laki-laki masih dominan. Sedangkan yang tak menjawab/tidak tahu ada sebanyak 36,6 persen.

Melihat fakta di atas, pertanyaan relevan yang bisa dimunculkan adalah, kenapa kaum perempuan sulit menyodok keposisi wakil presiden menyaingi kaum laki-laki?

Empat Aspek

Kala mengacu hasil Pilkada, sebenarnya telah banyak bermunculan kandidat-kandidat wakil Bupati/Gubernur dari kaum Hawa. Memang tak semuanya merengkuh hasil positif. Akan tetapi, di Jawa Tengah misalnya, kaum ibu berhasil menempatkan diri sebagai wakil kepala daerah terpilih. Rustiningsih yang menjadi wakil Bibit Waluyo, berhasil memenangkan Pilkada Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013. Pertanyaannya kemudian, kenapa ditingkat daerah banyak muncul kandidat wakil pemimpin perempuan sedangkan ditingkat nasional stok calon wakil presiden perempuan seolah stuck?

Hemat saya, setidaknya ada empat aspek utama kenapa calon wakil presiden perempuan sulit bersaing dengan kaum adam. Pertama, budaya paternalistik yang masih kukuh dinegeri ini. Diberbagai sektor, perempuan masih dianggap sebagai konco wingking. Dalam konteks politik (wakil presiden perempuan khususnya), kebuntuan ini diperparah lagi oleh budaya paternalistik akut di tubuh partai politik. Salah satu tugas partai politik sebagai lembaga recruitment politik, masih dilakukan setengah-setengah dalam menggamit kaum ibu. Sehingga kaum ibu menjadi sulit menyembul kepermukaan.

Sebagai bukti, hasil survei nasional Indo Barometer pada Juni 2008 lalu juga mencoba merekam siapa tokoh-tokoh muda partai politik terpopuler. Naasnya, dari tujuh partai politik pemenang pemilu 2004, hanya dari dua partai politik saja yang menempatkan tokoh muda perempuan dengan tingkat pengenalan tertinggi, yakni dari PDI-P dan PKB. Itupun, tempatnya masih berada di bawah tokoh terpopuler kaum adam serta angka pengenalannya juga masih cukup rendah.

Lihatlah dominasi kaum laki-laki di tubuh partai politik kita. Di Partai Amanat Nasional (PAN) ada nama Zulkifli Hasan dan Drajad Wibowo dengan tingkat pengenalan 6,6 persen dan 7,6 persen. Di Partai Demokrat (PD) ada nama Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng dengan tingkat pengenalan 13,0 persen dan 65 persen. Di Partai Golkar ada nama Priyo Budi Santoso dan Yuddy Chrisnandi dengan angka pengenalan 8,3 persen dan 4,0 persen. Di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada nama Irgan Chairul Mahfiz dan Lukman H. Saifuddin dengan tingkat pengenalan 3,4 persen dan 8,2 persen. Di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada nama Tifatul Sembiring dan Anis Matta dengan tingkat pengenalan 9,5 persen dan 4,8 persen. Sedangkan nama perempuan hanya muncul di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di PDIP, Pramono Anung ditempat teratas diikuti Puan Maharani dengan tingkat pengenalan masing-masing 26,1 persen dan 19,1 persen. Sementara di PKB ada nama Muhaimin Iskandar di tempat pertama disusul Yenny Zannubah Wahid dengan tingkat pengenalan 37,3 persen dan 34,9 persen.

Kedua, kuatnya budaya paternalistik diberbagai sektor tersebut, membawa dampak pada sulitnya perempuan untuk memenuhi empat unsur utama yang menjadi modal awal guna terjun dikancah politik. Seperti kita tahu, dalam era pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, agar calon kandidat bisa terpilih, maka ia harus memiliki (1) popularitas. Tanpa pengenalan yang baik di mata masyarakat terhadap seorang kandidat, sangat mustahil ia bisa terpilih.

Akan tetapi, popularitas saja belumlah cukup sebagai jaminan seorang kandidat bisa terpilih. Untuk dapat memenangkan kompetisi, kandidat juga harus mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi. Dan syarat untuk menaikkan tingkat elektabilitas, maka ia harus disukai masyarakat. Agar disukai, mau tak mau si kandidat mesti berkampanye yang tentu membutuhkan (2) dana politik yang tak sedikit.

Selain kedua faktor di atas, keberhasilan saat berkampanye, juga akan sangat bergantung pada performa yang ditampilkan seorang kandidat. Oleh karena itu, agar bisa mengunduh proses kampanye yang telah dilakukan, si kandiat dituntut mempunyai (3) pengetahuan yang baik diberbagai bidang guna meyakinkan khalayak ramai.

Namun yang paling penting diantara itu semua adalah seorang kandidat harus (4) dicalonkan oleh partai politik sebagai vehicle untuk maju. Karena hingga saat ini, tak memungkinkan bagi seseorang untuk menjadi capres/cawapres melalui instrumen lain. UUD ’45 telah dengan tegas mengatakan bahwa yang berhak maju menjadi capres/cawapres pada perhelatan pemilihan umum adalah mereka yang dicalonkan oleh partai politik. Memang, kini sedang bergulir proses uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap UUD ’45. Fajrul Rahman dkk sedang berjuang mengegolkan adanya calon independen pada pilpres mendatang. Namun hemat saya, hal itu tak akan banyak memberi pengaruh. Sangat berat, bila tak bisa dikatakan mustahil, untuk melakukan amandemen UUD ’45 ditengah berbagai kepentingan yang meliputi anggota DPR serta pemilu yang sudah didepan mata.

Ketiga, ditengah krisis kandidat perempuan untuk mengisi pos-pos politik melalui sarana pemilu (khususnya calon wakil presiden), beberapa perempuan yang berpotensi mengisi bursa pemimpin politik nasional nampaknya masih cukup enggan bergelut di partai politik. Sebut saja Sri Mulyani dan Mari Elka Pangestu misalnya. Kedua wanita ini cukup potensial mengisi bursa wakil presiden pada pemilu 2009. Akan tetapi hingga kini, mereka berdua tak secara ansih memproklamirkan diri dekat dengan parpol tertentu. Hal ini disebabkan oleh (salah satunya mungkin) kuatnya budaya paternalistik di tubuh partai politik kita. Tokoh politik perempuan akan kesulitan masuk ke jaringan inti parpol apabila tak punya kedekatan secara emosional dengan pemimpin parpol bersangkutan. Hanya mereka yang punya kedekatan yang bisa menyeruak masuk. Sebagai contoh, tokoh muda perempuan terpopuler dari PDIP dan PKB seperti tersebut di atas, adalah putri-putri dari “maskot” masing-masing parpol bersangkutan. Puan Maharani merupakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedangakan Yenny Zannubah Wahid adalah putri Ketua Dewan Syuro PKB, Gus Dur.

Keempat, tentu yang sangat mengganjal adalah lemahnya popularitas dan tingkat pengenalan kandidat-kandidat perempuan di mata publik. Dalam survei nasional yang dilakukan oleh IB pada pada bulan Mei 2007, Desember 2007 dan Juni 2008, baik untuk pilihan capres maupun cawapres, nama perempuan yang muncul hanyalah Megawati Soekarnoputri. Nama lain masih jauh tenggelam.

Melihat fakta-fakta di atas, sepertinya cukup suram bagi prospek perempuan untuk menjadi wakil presiden pada pemilu 2009 mendatang. Masih butuh waktu cukup lama untuk dapat melihat wanita mengisi pos-pos jabatan politik melalui sarana pemilu ditingkat nasional. Meski begitu, tak ada yang permanen dalam politik. Bisa saja, ditengah jalan nanti, rising star baru dari kaum ibu akan menyembul. Itu semua tergantung pada dinamika politik tujuh bulan mendatang. Apakah kaum Hawa akan muncul dan mampu bersaing dengan golongan laki-laki pada pemilu 2009 mendatang? Kita tunggu saja.

2009, Recup Yang Tertutup

2008-10-07T12:36:00.000+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS.

Buntu. Pembahasan UU Pilpres masih menggantung hingga kini. Deadline yang dicangangkan tanggal 24 September 2008 untuk mengesahkannya telah lewat. Tarik menarik tiga persoalan utama, masih membuat partai-partai di DPR sulit mencari jalan kompromi. (1) Masalah kapan pejabat negara yang akan maju menjadi capres atau cawapres harus mengundurkan diri, kemudian (2) perlu tidaknya para ketua partai yang terpilih menjadi presiden atau wakil presiden meletakkan kedudukannya, serta (3) ambang batas perolehan suara partai di DPR yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden, membuat pengesahan UU Pilpres terus molor.

Dari tiga persoalan di atas, ambang batas perolehan suara partai yang berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah masalah yang paling menarik dicermati. Partai-partai besar semisal Golkar dan PDI-P menginginkan syarat 30 persen. Sedangkan partai-partai lain berkehendak variatif. Ada yang berkeinginan syarat 15 persen, 20 persen dan 25 persen. Pertanyaan yang kemudian muncul dari realitas ini adalah apa implikasi ambang batas itu terhadap pertarungan perebutan kursi RI-1 pada pilpres 2009?

Partai Ulangan

Saya akan berandai-andai terhadap konstelasi perebutan kursi RI-1 mengacu hasil survei Indo Barometer yang dilakukan pada Juni 2008 lalu. Dengan mengacu perolehan suara partai-partai melalui hasil survei nasional Indo Barometer yang dilakukan terhadap 1200 responden dengan margin of error sebesar 3,0 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen ini, mungkin bisa sedikit memberi gambaran kira-kira konstelasi seperti apa yang akan terjadi di pemilihan presiden 2009.

Dalam survei Indo Barometer pada Juni lalu, PDI-P menempati urutan pertama dengan 23,8 persen disusul kemudian Golkar 12 persen, Demokrat 9,6 persen, PKS 7,4 persen PKB 7,4 persen, PAN 3,5 persen, Hanura 2,3 persen, PPP 1,6 persen dan partai lainnya 3,8 persen. Sementara suara yang belum menentukan pilihan sebesar 29,4 persen.

Seandainya hasil faktual pemilu 2009 seperti yang ada di atas, kemudian ambang batas yang ditetapkan untuk mengajukan calon presiden adalah 30 persen, praktis perebutan kursi RI-1 hanya maksimal diperebutkan oleh tiga pasang calon saja. Kondisi ini tentunya akan menguntungkan PDI-P dan Golkar sebagai partai pendulang suara mayoritas. PDI-P sudah jelas mengusung Megawati. Partai moncong putih tinggal mencari satu partai lagi untuk dijadikan. Sedangkan Golkar, besar kemungkinan akan menempatkan Jusuf Kalla sebagai jago yang akan disusung. Akan tetapi Golkar mempunyai masalah. Jusuf Kalla, berdasarkan survei Indo Barometer, tak cukup populer jika mencalonkan diri sebagai presiden. Ia lebih populis jika menjadi wapres. Oleh karena itu, Jusuf Kalla sepertinya akan tetap setia mendampingi SBY dengan gerbong Golkar dibelakangnya. Sedangkan satu calon pasangan lain, akan diajukan oleh koalisi partai-partai kecil yang hemat saya akan tetap memunculkan nama-nama yang tak asing. Mungkin Wiranto, prabowo atau tokoh lain yang punya predikat “tokoh sepuh”. Jika demikian, maka kandidat yang akan muncul tetap didominasi muka lama, yakni Megawati, SBY dan tokoh-tokoh lain yang punya investasi kuat di partai politik seperti Wiranto atau Prabowo.

Kedua, ambang batas 20-25 persen. Kompetisi pilpres maksimal akan memunculkan lima pasang calon. Akan tetapi hemat saya akan sulit. Yang paling mungkin adalah 4 pasang calon. Jika realitas ini yang terjadi, maka tokoh yang akan menyembul juga tetap didominasi muka lama yang punya afiliasi kuat dengan partai politik. Mereka antara lain Megawati, SBY, Wiranto dan Prabowo. Memang tak memustahilkan nama lain akan hadir. Namun melihat kondisi partai politik nasional saat ini yang masih berbudaya patronisme, sepertinya akan cukup sulit bagi tokoh-tokoh baru bisa bersaing mendapatkan kendaraan politik.

Ketiga, jika ambang batas 15 persen. Kondisi inilah yang paling memberikan harapan munculnya tokoh-tokoh baru menyaingi tokoh-tokoh lama. Akan tetapi, hemat saya, ambang batas ini cukup sulit terealisasi dengan dominasi Golkar dan PDI-P di parlemen. Seperti diketahui, kedua partai ini cukup keukeuh dengan ambang batas presentasi besar. Jika keputusan harus diambil dengan cara voting, bisa dipastikan usulan keduanya akan menang. Karena jumlah kursi keduanya mencapai 43 persen di DPR.

Melihat perhitungan di atas, maka konstelasi pemilu 2009 menjadi monoton. Tokoh baru sulit muncul. Artinya, pertarungan masih tetap akan mempertemukan politisi kawakan dan mengerucut pada Megawati vs SBY. Berdasarkan survei Indo Barometer, hanya dua tokoh inilah yang akan bersaing jika kandidatnya terdiri atas politisi-politisi sepuh. Itu artinya, pemilu 2009 hanya akan menjadi partai ulangan pemilu 2004 lalu.

Recup Tak Bersemi

Ditengah bergairahnya tokoh-tokoh politik (muda) baru yang bermunculan bak recup yang bersemi guna meramaikan konstelasi pilpres 2009 sebagai alternatif, namun sayang harus layu sebelum berkembang karena kerangkeng Undang-undang. UUD ’45 telah dengan tegas mengatakan bahwa yang berhak maju menjadi capres 2009, harus melalui jalur partai politik. Kelayuan itu diperparah lagi dengan (kemungkinan) adanya ambang batas pengajuan capres dan cawapres dari partai politik dengan ambang batas presentasi besar. Memang, kini telah bergulir proses “menantang” pengubahan UUD ’45. Fajrul Rahman berjuang mengegolkan calon independen melalui Mahkamah Konstitusi. Namun hemat saya, hal itu tak akan banyak memberi pengaruh. Sangat berat, bila tak bisa dikatakan mustahil, untuk melakukan amandemen UUD ’45 ditengah pemilu yang sudah didepan mata.

Selain kendala di atas, duri lain juga masih mengganjal tokoh-tokoh politik (muda) baru. Lemahnya tingkat popularitas, menjadi musuh lain. Survei Indo Barometer Juni 2008 lalu menjadi indikator awal. Sebutlah misalnya tokoh-tokoh muda partai politik. Zulkifli Hasan dan Drajad Wibowo dari PAN, tingkat pengenalan mereka hanya 6,6 persen dan 7,6 persen. Tokoh muda Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng angkanya masih di 13,0 persen dan 65 persen. Tokoh muda PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani masih di angka 26,1 persen dan 19,1 persen. Tokoh muda Golkar Priyo Budi Santoso dan Yuddy Chrisnandi masih di angka 8,3 persen dan 4,0 persen. Tokoh muda PKB Muhaimin Iskandar dan Yenny Zannubah Wahid masih di angka 37,3 persen dan 34,9 persen. Tokoh muda PPP Irgan Chairul Mahfiz dan Lukman H. Saifuddin masih di angka 3,4 persen dan 8,2 persen. Tokoh muda PKS Tifatul Sembiring dan Anis Matta masih diangka 9,5 persen dan 4,8 persen.

Dari kalangan aktivis LSM, pengamat, akademisi dan pengusaha pun menghadapi hal serupa. Teten Masduki dan Usman Hamid misalnya, tingkat pengenalan publik hanya berkisar 14,9 persen dan 6,2 persen. Pengamat dan akademisi macam Faisal Basri dan Sukardi Rinakit juga masih dikisaran angka 21,9 persen dan 3,9 persen. Sedangkan kalangan pengusaha seperti Erick Tohir dan Sandiaga S. Uno juga masih diangka 3,8 persen dan 3,2 persen. Angka-angka di atas, barulah tingkat pengenalan saja. Uniknya, tingkat kesukaan publik terhadap tokoh-tokoh ini juga masih cukup rendah.

Merujuk fakta-fakta di atas, rasanya pemilihan presiden 2009 mendatang masih akan didominasi muka lama. Cukup sulit bagi tokoh politik (muda) baru untuk dapat merangsek guna mengisi bursa kandidat. Selama tak ada kejadian politik yang istimewa, para pemilih harus tetap rela mencoblos nama-nama yang telah mereka kenal di pemilu 2004 lalu karena jalan recup politisi (muda) baru telah tertutup.

Simpang Jalan Survei Politik

2008-09-26T13:15:00.000+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS.

Apa yang paling fenomenal dari pemilu 2004? Hemat saya, sedikitnya ada tiga hal utama. Pertama, meyembulnya fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD). Kedua, fenomena pelaksanaan pemilu yang oleh berbagai pihak dipandang sebagai pesta demokrasi paling demokratis selain Pemilu 1999 dan 1955. Ketiga, fenomena lahirnya prediksi hasil pemilu yang akuratif melalui survei politik. Dari ketiga fenomena di atas, lahirnya prediksi akuratif melalui metodologi survei politik, adalah hal yang paling menarik untuk dicermati. Kala itu, survei politik merupakan mahluk baru dipentas perpolitikan nasional. Awal kehadirannya mencengangkan berbagai kalangan. Banyak yang apreseatif, pun tak sedikit yang apriori.

Kini, pro-kontra sekitar hasil survei kembali diperdebatkan. Dipicu oleh prediksi beberapa lembaga survei yang berbeda terhadap hasil akhir Pilkada Provinsi Sumatera Selatan melalui penghitungan cepat (quick count), menyembulkan keprihatinan terhadap lembaga survei yang bermunculan. Ujungnya, ada dorongan agar lembaga-lembaga survei itu disertifikasi agar kredibilatsnya terjamin dan tak hanya menjadi alat politik kelompok tertentu.

Seperti kita tahu, beberapa jam setelah pencoblosan di Pilkada Sumsel pada 4 September 2008 lalu, tiga lembaga survei melakukan prediksi cepat (quick count). Pusat Kajian Pembangunan Strategis (Puskaptis) memprediksi kemenangan pasangan Syahrial Oesman-Helmy Yahya dengan 51,11 persen atas pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf yang memperoleh 48,89 persen. Berbeda dengan Puskaptis, hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan Alex-Eddy menang atas Syahrial-Helmy dengan jumlah dukungan 52,12 persen berbanding 47,88 persen. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pun memenangkan pasangan Alex-Eddy atas Syahrial-Helmy dengan perolehan suara 51 persen berbanding 49 persen. Hasil faktual yang diumumkan oleh KPUD Sumsel, ternyata memenangkan pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf dengan 51,40 persen atas pasangan Syahrial Oesman-Helmy Yahya yang meraih 48,60 persen.

Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa prediksi satu lembaga survei bisa berbeda dengan lembaga survei lainnya?

Tes Darah

Sebetulnya, kesalahan prediksi dalam survei politik merupakan hal biasa. Itu dikarenakan survei politik juga dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, kesalahan prediksi sebenarnya dapat diminimalisasi apabila metodologi survei politik yang dijalankan telah memenuhi kaidah-kaidah standar ilmiah yang telah ditetapkan. Berbeda metodologi, pasti berbeda pula hasil yang akan didapatkan.

Analogi sederhana untuk menggambarkan survei politik, ibarat dokter yang akan melakukan tes penyakit terhadap pasiennya. Untuk memastikan pasien terjangkit penyakit apa, dokter biasanya akan melakukan tes darah. Pertanyaannya, apakah sidokter akan mengambil semua darah yang ada ditubuh pasien untuk melakukan tes? Tentu tidak. Dokter hanya memerlukan setetes darah sebagai sampel untuk diuji dilaboratorium. Nah, persoalan utama adalah, dengan metode apa dokter menguji darah itu? Apakah dengan alat-alat yang sudah baku didunia kedokteran atau dengan metode yang lain? Jika dokter menggunakan metode yang benar, pasti hasilnya akan dapat menggambarkan jenis penyakit apa yang diderita si pasien. Dengan darah setetes, bisa mengetahui kondisi badan secara keseluruhan.

Begitu pula dengan survei politik. Untuk mengetahui persepsi publik Indonesia tentang suatu persoalan, misalnya, apakah harus menanyakan persoalan itu kepada 220 juta penduduk Indonesia? Sudah pasti tidak. Survei politik hanya memerlukan, misalnya 1200 responden yang diambil guna dijadikan sampel. Dari 1200 responden ini kemudian diolah dan dites sesuai dengan metodologi ilmiah. Jika metode yang digunakan tepat, maka jumlah 1200 responden itu dapat mewakili suara 220 juta lebih warga Indonesia. Sebaliknya, apabila metodologi yang digunakan untuk menguji 1200 responden itu salah, tentu hasilnya tak bisa dijadikan cermin atas suara seluruh penduduk Indonesia. Disinilah penjelasan kenapa prediksi satu lembaga survei bisa berbeda dengan lembaga survei lainnya. Intinya terletak pada bagaimana lembaga tersebut mengelola sampel dengan baik sesuai dengan prosedur akademis.

Seleksi Alamiah

Hadirnya survei politik dalam kancah politik nasional, memang ibarat dua sisi mata pedang. Satu sisi, keberadaannya merupakan perkembangan sangat baik bagi demokrasi kita. Ia sangat membantu mengetahui persoalan sosial-kemasyarakatan dengan cepat dan akurat. Namun disisi lain, keberadaannya juga sangat meresahkan. Itu tak lain apabila data yang dimunculkan tak benar dan menyesatkan. Apalagi, kalau survei politik yang dilakukan hanya bertujuan untuk kepentingan politik semata dengan menerabas pakem metodologi, kemudian hasilnya dipublikasikan kemasyarakat. Disinilah persoalan utama yang menjadi PR lembaga-lembaga survei.

Sudah menjadi rahasia umum, seiring dengan makin percayanya masyarakat terhadap prediksi hasil survei politik, muncul seabreg nama lembaga survei politik baru. Saat ini jumlahnya puluhan. Ada yang hadir karena memang benar-benar ingin memotret dan menunjukkan realitas politik kepada masyarakat dengan metodologi yang semestinya. Akan tetapi tak sedikit yang menyembul hanya ingin mempengaruhi opini massa melalui teori bandwagon effect atau underdog effect. Disinilah yang berbahaya. Jika alasan pendiriannya demikian, maka pakem metodologi akan diterabas dan hasilnya diolah sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga survei bersangkutan.

Berdasarkan kondisi di atas, maka tak mengherankan apabila muncul wacana sertifikasi lembaga survei. Tujuannya baik, untuk membedakan mana lembaga survei yang kredibel dan mana lembaga survei yang abal-abal. Namun siapa yang akan memberikan sertifikat? Apakah pemerintah, organisasi profesi atau siapa?

Sertifikasi memang penting selama lembaga yang akan memberikan sertifikat adalah lembaga yang benar-benar kredibel. Namun, jika yang memberi sertifikat adalah pemerintah, saya ragu. Proses intervensi akan tinggi. Bisa juga, sertifikat dijadikan alat kontrol kepada lembaga survei dengan tujuan politis. Sama halnya dengan SIUPP untuk menerbitkan surat kabar pada zaman Orba. Atau sertifikat diberikan oleh organisasi profesi? seperti AROPI misalnya. Hal ini juga tak menyelesaikan persoalan. Karena tak semua lembaga survei menjadi anggota organisasi profesi tersebut.

Akan lebih baik apabila proses muncul dan matinya lembaga survei ini diserahkan kepada masyarakat. Jika satu lembaga survei memang kredibel, maka dengan sendirinya ia akan tetap eksis. Dan bagi lembaga survei abal-abal, masyarakat saat ini sudah sangat pintar menganalisa. Biarkan vonis masyarakat yang menentukan. Namun yang tak kalah penting adalah peran media massa. Harus ada semacam punishment terhadap lembaga survei yang ”bermain nakal” apabila telah terkait dengan urusan publik. Media massa mempunyai tanggung jawab juga atas apa yang dipublikasikan kemasyarakat dengan mengutip data dari lembaga survei. Oleh karena itu, media harus selektif dalam menurunkan data hasil survei. Jika data lembaga survei tertentu kerap menyimpang dengan hasil faktual, tak semestinya datanya menjadi referensi. Akan tetapi jika data sebuah lembaga survei terbuktif akurat, sudah sewajarnya media menjadikan data lembaga itu sebagai rujukan. Dengan begitu, lembaga survei akan terseleksi dengan sendirinya. Yang pasti, demokrasi kita saat ini sangat membutuhkan instrumen survei politik guna memotret keadaan sosial-kemasyarakat teranyar.

Recup Pemimpin Muda dan Blunder Megawati

2008-08-20T14:19:00.000+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS.

Beberapa bulan terakhir, bola panas pencalonan capres/cawapres yang diusung partai-partai untuk berlaga pada Pemilu 2009 terus menggelinding. List nama-nama yang dielukan telah dirilis. PDI-P sedang menggodok calon wapres Mega. Partai Demokrat pun telah mengantongi sembilan nama wapres menyandingi SBY. PKS mengelus kandidat-kandidat muda. PMB menyembulkan 13 nama jagoannya. Partai-partai yang lolos pemilu 2009, juga dalam situasi serupa. Ditengah euforia itu, ada wacana penting yang perlu disoroti; yakni pemimpin muda vs pemimpin tua.

Wacana ini sebetulnya bukan hal baru. Namun dalam beberapa minggu terakhir, isu pemimpin Balita (dibawah lima puluh tahun) vs pemimpin tua, kembali menyeruak kepermukaan. Pemicunya, komentar penuh emosi Megawati yang menantang kaum muda tidak hanya berwacana untuk maju menjadi capres. ”Jangan hanya berwacana. Kalau yang muda mau maju, ya maju!”

Blunder kedua

Melihat geliat Megawati saat ini, kita jadi teringat momen-momen sebelum pemilu 2004 lalu. Pada Maret 2004, sebuah media nasional merilis headline dengan judul, ”SBY dikucilkan Mega”. Tak dinyana, artikel itu ditanggapi secara reaktif oleh suami Megawati, Taufik Kiemas (TK). ”Jenderal kok kayak anak-anak” seloroh TK kala itu.

Sepontan, komentar ini menjadi polemik media tanpa henti. Dukungan dan simpati terhadap SBY datang silih berganti. Snowball buruk buat pemerintahan Megawati pun tercipta dan kesan SBY ”dianiaya” menjadi tak terbendung. Dampaknya, popularitas SBY membumbung dan ”sang majikan” harus rela menyerahkan tahtanya kepada ”pembantunya” dalam perhelatan pilpres 2004 lalu itu.

Seolah tak belajar dari pengalaman, Mega kembali mengulangi hal serupa, meski dalam konteks yang berbeda. Hemat saya, reaksi Mega ini akan menyembulkan setidaknya tiga implikasi politik yang cukup signifikan buat Mega sendiri. Pertama, Mega kembali mengulang blunder suaminya saat menghadapi pemilu 2004 lalu. Komentar Mega ini, sekali lagi, menjadi cermin buruk. Secara personal, Mega tak menunjukkan sosok ketokohan yang siap memimpin. Ia reaktif, emosional dan tak pernah berfikir panjang dalam mengambil keputusan. Komentarnya menantang kaum muda untuk maju, sebetulnya tak perlu dilakukan. Toh, pernyataan itu sebenarnya tak ditujukan kepada dirinya.

Kedua, pernyataan Mega ini ibarat ”membangunkan macan tidur”. Tantangan Mega ini pasti membuat para cendekiawan muda tergugah dan merasa ”direndahkan”. Karenanya, para kaum muda akan lebih “berhasrat” untuk mengalahkan para pemimpin tua sebagai bukti bahwa mereka juga bisa berbuat.

Indikasi geliat kaum muda ini telah terlihat. Banyak tokoh-tokoh balita yang mulai memperkenalkan diri kepublik. Sebut saja Rizal Malarangeng misalnya. Dengan modal milayaran rupiah, ia telah memasang iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik dengan bungkus “save our nation”. Ketua umum PAN pun melakukan hal serupa. Dengan iklan-iklan soft selling-nya ”hidup adalah perbuatan” telah menggelontor memori publik secara kontinyu. Prabowo Subiyanto juga melakukannya dengan perahu HKTI. Dan banyak lagi tokoh-tokoh muda lainnya seperti Adiyaksa Daud, Fajrul Rahman, Ratna Sarumpaet, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum serta seabreg pemikir muda yang siap muncul kekalangan publik. Dan dengan adanya tantangan dari Mega, bukan hal mustahil mereka akan terus merangsek mengisi bursa kandidat pada 2009 mendatang.

Ketiga, dengan komentar Mega ini, sangat terlihat betapa rapuhnya tim sukses Mega dalam memanajemen isu-isu yang akan dikeluarkan ke publik. Tidak ada koordinasi, hanya bersifat spontanitas, reaktif dan tak mencerminkan eleganitas pernyataan calon seorang presiden. Dan jika sudah begini, sepertinya kans Mega untuk meraih ”tahta yang hilang” akan lebih sulit, atau bahkan menjadi ”mission imposible”.

Kendala Kaum Muda

Pernyataan Mega di atas, seolah menjadi air yang menyirami recup (tunas) pemimpin muda. Sengatan berupa tantangan untuk membuktikan diri bisa melakukan sesuatu, pasti menjadi pendorong guna terus melaju. Seiring dengan itu, semangat ini juga mendapatkan legitimasi kala kita sedikit melongok hasil survei tentang pemimpin muda.

Indo Barometer merilis data, bahwa mayoritas publik Indonesia sebetulnya mendambakan sosok pemimpin muda. Hasil survei yang dilkukan pada Juni 2008 menunjukkan, 62,8 persen publik Indonesia setuju dipimpin oleh kaum muda. Hanya 22,4 persen yang tak setuju kaum muda menjadi yang terdepan.

Alasan publik untuk memilih pemimpin muda juga cukup menjanjikan. Masyarakat memandang bahwa pemimpin muda, mempunyai semangat lebih besar (36,8%). Kemudian, dalam hal kemampuan, pemimpin muda juga tak kalah dengan pemimpin tua (29,4%). Alasan berikutnya adalah pemimpin muda punya gagasan lebih banyak (24,1%), lebih mungkin terbebas dari korupsi (8,1%) serta alasan lainnya (1,2%). Sedangkan Keunggulan pemimpin tua menurut publik hanya ada pada lebih berpengalaman dalam memimpin (82,0%) dan punya kepribadian yang lebih matang (12,5%).

Meski semangat sedang berkibar dan publik menghendaki, namun kendala besar telah menghadang kaum muda untuk dapat membuktikan diri bisa ”mengalahkan” tokoh-tokoh tua. Lemahnya popularitas dan tingkat kesukaan publik, menjadi momok besar yang harus segera mereka pecahkan.

Lihatlah tingkat popularutas dan kesukaan publik terhadap tokoh-tokoh muda partai politik, misalnya. Tokoh muda PAN macam Zulkifli Hasan dan Drajad Wibowo, tingkat pengenalan mereka hanya 6,6 persen dan 7,6 persen. Tokoh muda Demokrat Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng angkanya masih di 13,0 persen dan 65 persen. Tokoh muda PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani masih di angka 26,1 persen dan 19,1 persen. Tokoh muda Golkar Priyo Budi Santoso dan Yuddy Chrisnandi masih di angka 8,3 persen dan 4,0 persen. Tokoh muda PKB Muhaimin Iskandar dan Yenny Zannubah Wahid masih di angka 37,3 persen dan 34,9 persen. Tokoh muda PPP Irgan Chairul Mahfiz dan Lukman H. Saifuddin masih di angka 3,4 persen dan 8,2 persen. Tokoh muda PKS Tifatul Sembiring dan Anis Matta masih diangka 9,5 persen dan 4,8 persen.

Dari kalangan aktivis LSM, pengamat, akademisi dan pengusaha pun menghadapi hal serupa. Teten Masduki dan Usman Hamid misalnya, tingkat pengenalan publik hanya berkisar 14,9 persen dan 6,2 persen. Pengamat dan akademisi macam Faisal Basri dan Sukardi Rinakit juga masih dikisaran angka 21,9 persen dan 3,9 persen. Sedangkan kalangan pengusaha seperti Erick Tohir dan Sandiaga S. Uno juga masih diangka 3,8 persen dan 3,2 persen.

Angka-angka di atas, barulah tingkat pengenalan saja. Uniknya, tingkat kesukaan publik terhadap tokoh-tokoh ini juga masih cukup rendah.

Melihat kondisi ini, sepertinya masih cukup sulit bagi kaum muda bisa bersaing dengan tokoh tua. Proses sosialisasi agar mereka lebih dikenal publik, pasti membutuhkan dana yang tak sedikit. Memang persoalan dana, bagi ketua umum PAN Soetrisni Bachir dan Rizal Malarangeng yang disupport oleh Bakrie, mungkin tak menjadi persoalan. Tapi, bagaimana dengan tokoh muda lainnya?

Nampaknya (mungkin) Megawati memahami hal ini. Jadi dengan berani ia mempersilahkan kaum muda untuk bertarung dengan dirinya. Cuma yang menjadi catatan, bisa jadi tantangan Mega ini akan kontarproduktif yang nantinya bisa ”memalukan” dirinya. Alih-alih memenangkan pilpres, bisa jadi nanti Mega malah menunduk dihadapan kaum muda yang berkibar menuju istana. Sekali lagi, Mega telah menggelar karpet merah istana bukan untuk dirinya.

Jurang Terjal Presiden 2009

2008-07-23T11:43:00.001+07:00

Oleh: Abdul Hakim MS.

Harian Umum Pelita, 23 Juli 2008

Pada 7 Juli 2008, babak baru sejarah perpolitikan Indonesia kembali tergores. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundangkan 34 partai politik nasional (dan 6 partai lokal di Aceh) sebagai peserta pemilu legislatif 9 April 2009. Jumlah ini tentu (tak) mengejutkan. Ekpektasi besar yang digadang untuk membentuk sistem kepartaian yang efektif (multi-partai sederhana) guna mendukung sistem presidensil, pupus. Kita kembali lagi kesiklus sistem kepartaian multi-partai ekstrim, meski jumlahnya tak sebanyak seperti pada pemilu 1955.

Euforia demokrasi kita memang belum berhenti. Pada 1955, jumlah parpol yang ikut pemilu sempat mencapai jumlah 172 partai. Pada 1971, menciut menjadi 10 partai. Pada 1977-1997, dengan paksaan melakukan fusi oleh pemerintah Orde Baru, partai politik peserta pemilu mewujud menjadi hanya 3 saja.

Namun setelah era reformasi menjelang, kembali semarak mendirikan partai yang sempat terbendung, membuncah. Pemilu 1999 diikuti 48 partai. Lima tahun berikutnya, menyempit menjadi 24 partai. Dan pada pemilu 2009 mendatang, sekali lagi, surat suara akan disesaki oleh gambar 34 partai yang berbeda. Apa implikasinya?

Potensi Golput Tinggi

Banyaknya jumlah parpol yang ada, secara eufinis mungkin bisa diinterpretasikan sebagai bentuk keragaman negeri ini. Namun ada pandangan skeptis bahwa lahirnya banyak parpol akhir-akhir ini, hanya dilandasi oleh kehausan elit memperoleh kekuasaan. Skeptisisme ini muncul, lantaran petinggi-petinggi parpol baru, masih didominasi oleh sempalan kader-kader partai lama. Sebut saja Wiranto dengan Hanura-nya, Prabowo dengan Gerindra-nya dan seterusnya.

Jika merujuk pada hasil survei, sikap skeptisisme ini seoalah mendapatkan legitimasi. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis data, bahwa Jauh lebih sedikit dari publik yang yakin bahwa partai politik mewakili keinginan pemilih. Angkanya juga cukup tinggi, 72,9%. Publik begitu yakin bahwa parpol hanya memperjuangkan segelintir kelompok kecil.

Disamping itu, publik juga tak mampu membedakan parpol dalam tataran visi-misi dan program kerja yang jelas karena jumlahnya cukup banyak. Survei Indo Barometer (IB) pada Juni 2008 menyebut, 88,2% publik menyatakan jumlah partai politik saat ini terlalu banyak. Publik menjadi bingung. Dan kalau sudah begitu, banyak diantara mereka yang menginginkan untuk tidak memilih pada pemilu 2009 mendatang (golput).

Indikasi naiknya golput pada pemilu 2009, sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak dini. Selain faktor di atas, kala kita mengacu sejarah kepemiluan Indonesia, dari Pemilu 1971 hingga ke Pemilu 2004, tren persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya kian menyusut. Ironisnya, titik penurunan itu terjadi saat demokrasi dan kebebasan sangat terbuka, Pemilu 1999 dan 2004. Pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya naik menjadi 7,2 persen dibandingkan Pemilu 1997 yang hanya 6,4 persen saja.

Lebih parah, penurunan partisipasi itu terjadi pada Pemilu 2004 lalu. Dalam tiga rangakaian pemilu yang diselenggarakan secara berurutan kala itu, sebanyak 16 persen dari pemilih terdaftar tidak menyumbangkan suaranya untuk pemilu legislatif. Kemudian, angka ini mengalami kenaikan menjadi 21,77 persen pada pilpres putaran pertama. Angka ini kembali naik pada pilpres putaran kedua menjadi 23,37 persen. Padahal, dalam Pemilu 2004, sistem pemilu sudah berubah menjadi pemilihan secara langsung dan euforia demokrasi sedang marak-maraknya.

Untuk pemilu 2009, sepertinya kita tak banyak bisa berharap. Selain kejengahan masyarakat terhadap sepak-terjang partai politik, publik juga telah pandai menganalisa mana partai yang benar memberikan manfaat pada mereka dan mana partai yang hanya menjadi ”pecundang”.

Tentu Indikasi ini tak begitu baik bagi perkembangan demokrasi kita. Institusi publik yang dipilih melalui lembaga pemilu, menjadi tereduksi legitimasinya, baik legislatif maupun eksekutif.

Borgol Presiden

Implikasi lain yang hadir tatkala jumlah partai politik mewabah, adalah kesulitan eksekutif melakukan konsolidasi pemerintahan. Seperti kita tahu, sistem pemerintahan kita saat ini adalah presidensialisme. Sistem presidensial, bisa berjalan efektif apabila didukung oleh sistem kepartaian multipartai sederhana. Saat ini, sistem kepartaian kita multi partai ekstrim dengan jumlah peserta pemilu mencapai 34 partai politik.

Coba kita berandai-andai hasil pemilu 2009 berdasarkan hasil survei Indo Barometer (IB) pada Juni 2008. Kira-kira bagaimana susunan kabinetnya dan apa persoalan utama yang dihadapi oleh presiden.

Berdasarkan data Indo Barometer Juni 2008, PDIP memenangkan pemilu legislatif dengan 23%. Sedangkan pemenang pemilihan presiden juga digamit oleh Megawati dengan 30,9%. Jika kondisi ini yang terjadi, PDIP dan Megawati bisa menghasilkan unified government (pemerintahan yang satu) karena pemenang pemilu legislatif dan presiden berasal dari partai yang sama. Namun, kondisi ini tak menjamin pemerintahan Mega bisa berjalan efektif. Karena di DPR, 77% kekuatan diisi oleh partai lain. Mau tak mau, Mega tetap harus mengakomodasi kekuatan besar ini, sehingga kabinetnya akan menjadi pelangi. Kondisi ini tentu menjadi ”borgol” tersendiri bagi Ketua Umum PDIP ini. Berdasarkan pengalaman, menteri yang notabene berasal dari perwakilan partai politik DPR, kerap berbuat dualisme. Satu sisi membela kebijakan pemerintah, namun di DPR, partainya mengkritik habis kebijakan yang telah disepakati.

Skenario kedua, pemilu legislatif dimenangkan oleh PDIP dengan 23% dan pemilihan presiden dimenangkan SBY. Skenario ini terjadi bila PDIP survive sebagai parpol pemenang pemilu 2009 dan SBY berhasil memulihkan popularitas dirinya yang sekarang anjlok. Meskipun sekarang mungkin lebih berat, data survei tahun 2005-2006 menunjukkan SBY pernah melakukan ”recovery” popularitas dirinya. Pasca kenaikan BBM tahun 2005, kepuasan terhadap pemerintahan SBY turun. Namun bisa merangkak naik kembali pada tahun 2006.

Jika hal ini yang terjadi, SBY tetap seperti posisinya sekarang. Kesulitan mengendalikan kabinetnya karena ia harus membentuknya dari komposisi berbagai macam parpol. Dan jika kabinetnya bentuknya seperti ini, situasi pemerintahan 2004-2009 kembali akan terulang. SBY akan dikepung dualisme kepentingan pembantunya, sebagai bawahan dan juga sebagai politisi partai.

Kondisi yang sama juga akan terjadi apabila pemenang pemilihan presiden digenggam oleh kandidat lain, misalnya Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, Sultan HB X atau siapa saja, sedangkan pemenang pemilu di rengkuh PDIP atau Golkar. Mereka akan tetap dihadapkan pada biasnya kekuatan parpol di DPR, yang secara tidak langsung akan membuat sulit presiden untuk mengeluarkan kebijakan secara sempurna. Jika kondisinya seperti ini, siapapun presiden yang terpilih pada pemilu 2009, jurang terjal telah menghadang didepan mata.

Masihkan kita optimis dengan hasil pemilu 2009 untuk menyembulkan pemimpin yang bisa membawa kita keluar dari multikrisis yang masih mendera bangsa ini hingga kini? Biarlah waktu yang menjawab.

Soliloquy Penutupan Kasus HAM TimTim

2008-07-22T18:57:00.002+07:00

Oleh : Abdul Hakim MS.

Suara Karya, 22 Juli 2008

“Kami menyampaikan penyesalan yang amat dalam atas apa yang terjadi dimasa lalu yang menimbulkan banyak korban jiwa. ...hasil rekomendasi KKP menjadi proses penyembuhan luka lama dan menjamin agar kejadian serupa tak terulang lagi...”

Kasus panjang pelanggaran HAM sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor-Timur (Timtim), usai sudah. Kesepakatan dua negara, antara Indonesia dan Timor Leste pada 15/7 di Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, menjadi penutup episode. Hasil rekomendasi KKP (berisi 12 butir), yang salah satunya mengakui adanya pelanggaran HAM disana, hanya dijadikan sebagai prasasti, tanpa diikuti proses meja hijau.

Kedua negara berbesar hati. Presiden SBY, Presiden Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao telah legowo. Kutipan di atas adalah sepenggal isi sambutan SBY. Namun kalangan LSM menjerit. Ketua Setara Institut Hendardi, misalnya, menilai kesepakatan RI-Timor Leste yang hanya menyesal dan sepakat tidak meneruskan pelanggaran berat HAM menjelang dan sesudah jajak pendapat ke ranah hukum, adalah prestasi terburuk SBY dalam bidang penegakan HAM.

Cukup kontroversial memang. Namun yang menggelitik untuk dicermati, jika dikaitkan dengan dekatnya konstelasi pemilu 2009, kenapa SBY malah menutup kasus ini? Bukankah yang gencar “dihantam” dalam kasus ini adalah Wiranto (saat itu menjadi Panglima TNI) dan Prabowo (disinyalir menggerakkan milisi prointegrasi pada 1998)? Padahal dua-duanya akan menjadi kompetitor kuat SBY pada pemilu 2009?

Citra Internasional

Seperti kita faham, Wiranto keluar dari Golkar dan mencoba peruntungan maju menjadi capres 2009 dengan menunggang perahu baru bernama Partai Hanura. Prabowo pun serupa. Ia bergeming dari Golkar dan mendayung Partai Gerindra. Hanura, dalam prediksi beberapa lembaga survei juga telah bergigi. Indo Barometer dalam survei Juni 2008, misalnya, memberi indikasi angka dukungan sekitar 2,5%. Dengan masa kampanye mencapai 9 bulan, sangat mungkin Hanura akan meraup suara pemilih lebih besar. Pun dengan Gerindra. Indikasi bahwa partai ini bisa melampaui angka parliamentary trheshold juga cukup menjanjikan. Artinya, kesempatan buat Wiranto dan Prabowo menjadi pesaing SBY di 2009 sangat terbuka.

Naif. Sebagai politisi, sharusnya SBY bisa menjadikan kasus pelanggaran berat TimTim ini sebagai kartu truf. Besarnya kans Wiranto dan Prabowo menjadi pesaingdi pemilu 2009, bisa dipotong jika kasus ini terus berjalan. Dan cara yang paling mungkin, mendorong kasus ini agar menginternasionalisasi. Tapi kenapa tak dilakukan? Bahkan SBY malah terkesan ”membela” Wiranto dan prabowo?

Diluar pro-kontra yang mengiringi, setidaknya ada dua tafsir politik yang bisa dimunculkan terkait mengapa SBY memilih langkah ini. Pertama, SBY (mungkin) ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersikap mandiri dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri. Dalam kasus pelanggaran HAM di TimTim, cukup diakhiri dengan kesepakatan dua negara, tanpa melibatkan kepentingan asing untuk bermain didalamnya. Karena jika asing sudah turun tangan, kita seolah ”tanpa daya” menghadapinya.

Kedua, SBY (mungkin) mengambil resiko, lebih baik menghadapi Wiranto dan Prabowo dalam pemilu 2009, daripada harus berhadapan dengan dunia internasional berlabel citra buruk menjadi negara pelanggar HAM berat. Selama ini, SBY dikenal sebagai pemimpin paling dipercaya dapat menyelesaikan persoalan dunia. World Public Opinion (WPO), misalnya, menempatkan SBY dalam urutan paling atas pemimpin Asia Pasifik yang paling bisa menyelesaikan persoalan dunia. Dalam data yang dilansir pada 16 Juni 2008, melibatkan 19.751 responden dari 20 negara yang total penduduknya meliputi 60 persen populasi dunia, dengan margins of error antara 2-4 persen itu, SBY (51%) mengungguli PM Jepang Yasuo Fukuda (32 persen), PM Australia Kevin Rudd (31 persen), Presiden Korut Kim Jong-il (28 persen), PM India Manmohan Singh (21 persen) dan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo (19 persen). Tentu menjadi pertaruhan besar bagi SBY apabila ia harus berhadapan dengan dunia internasional dalam kasus pelanggaran HAM TimTim. Citra baik yang disandang selama ini, bisa tergores.

Pertaruhan 2009

Dengan penutupan kasus HAM TimTim, tentu tak ada hadangan berarti lagi buat Wiranto dan Prabowo meretas jalan menuju kursi RI-1. Satu-satunya ganjalan bagi keduanya hanyalah perahu politik. Namun dengan kekuatan ”materi” yang ada, rasanya tak cukup susah buat mereka untuk menggamit kendaraan politik dengan jalan koalisi.

Namun, bukan menjadi persoalan besar (mungkin) bagi SBY untuk meredam keduanya. Hingga kini, berdasar pada hasil beberapa lembaga survei, suara Wiranto dan Prabowo masih (relatif) kecil. Survei terbaru Indo Barometer (IB) pada Juni 2008 lalu, misalnya, masih menempatkan Wiranto dikisaran angka 7,8%. Sedangkan Prabowo lebih kecil lagi 1,5%. Memang, popularitas SBY (19%) kini sedang disalip Mega (26,1%). Meskipun mungkin lebih berat, data survei tahun 2005-2006 menunjukkan SBY pernah melakukan ”recovery” popularitas dirinya. Pasca kenaikan BBM tahun 2005, kepuasan terhadap pemerintahan SBY turun, namun bisa merangkak naik kembali pada tahun 2006.

Yang mungkin mengusik SBY, justeru counter attack terkait kasus penutupan pelanggaran HAM TimTim. Kedepan, bisa saja SBY ”dihajar” dengan citra sebagai sosok pemimpin yang gagal dalam penegakan HAM. Arah panah yang tadinya tertunjuk ke Wiranto dan Prabowo, bisa menjadi boomerang dan menghantam balik. Jika sudah begitu, rasanya medan SBY semakin terjal dan pertaruhan SBY pada pemilu 2009 terlalu berisiko. Alih-alih memenangkan pilpres, SBY malah bisa jadi rontok oleh Wiranto atau bahkan Prabowo.

Meski pertaruhannya cukup besar, namun langkah SBY patut diapreseasi positif. Bisa jadi, dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM TimTim ini, SBY terinspirasi langkah Nelson Mandela. Hubungan Indonesia-Timor Leste tak akan pernah bisa berkembang baik jika terus dihantui kasus pelanggaran HAM. Sama halnya dengan Mandela, ia tak akan bisa bergerak luas dalam masa transisi demokrasi di Afrika Selatan, apabila ia terus digelayuti kasus pelanggaran HAM mantan petinggi-petinggi rezim apartheid. Langkah pemberian imunitas terhadap petinggi-petinggi rezim apartheid seperti Mantan Presiden VW De Clerk, Wapres PW Botha, Kepala Angkatan Bersenjata Magnus Malan serta bekas petinggi rezim apartheid lainnya, terbukti manjur mengantarkan rekonsiliasi Afsel menuju tatanan demokrasi yang lebih baik.

Akhirnya saya bersoliloqui. Apakah dengan penghapusan kasus pelanggaran HAM TimTim akan mengantarkan hubungan Indonesia-Timor Leste menjadi lebih baik seperti di Afsel? Dan apakah nantinya nama SBY, Ramos Horta dan Xanana Gusmao akan tercatat harum sebagai tokoh rekonsiliator kedua negara laksana Mandela di Asel? Biar sejarah yang akan mencatatnya.

Cerita Kawan Lama

2008-07-01T16:20:00.006+07:00

Lama nomor itu tak muncul dilayar handphoneku. Lama juga suara itu tak hinggap ditelingaku.

“Politik lagi panas” suara seorang wanita diseberang sana.

”Panas?”

”Ya panas. Hasil survei terakhir membuat kelojotan banyak orang. Hahahaha....”

MEMANG, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari minggu, 29 Juni 2008, sebuah lembaga survei nasional, INDO BAROMETER, mengeluarkan hasil riset terbarunya. Indo Barometer adalah sebuah lembaga survei yang diketuai oleh M. Qodari. Ia dulu pernah di LSI, baik Lembaga maupun Lingkaran Survei Indonesia. Ia dulu juga pernah menjadi peneliti CSIS dan ISAI.

Diluar dugaan, orang yang selama ini mendominasi perolehan angka survei, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dibuat lemas. Ia harus kalah dari pesaing utamanya, Megawati. Duh...

Data itu melansir, Elektabilitas SBY menurun dibanding survei-survei yang ada sebelumnya. Anjloknya tajam. Dari 38,1% pada Desember 2007, menjadi 20,7% pada Juni 2008. Cukup telak. Reduksinya hingga 18%. Oooowwwww.....

Sementara Megawati, sedikit membusungkan dada. Ia yang kalah dalam ronde-ronde sebelumnya, bisa menekuk tangannya di atas pinggang. Angkanya menyalip SBY. Elektabilitasnya menanjak dari 27,4% pada Desember 2007, menjadi 30,4% pada Juni 2008. Plak..plak..plak.. bagi para pendukung Mega.

“Faktor utama kenapa tingkat elektabilitas SBY menurun, karena kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Ada juga faktor lain. Cuma tak signifikan” isi analisis laporan itu.

“Masyarakat pasti akan segera mencapai titik jenuh dan menyadari semua ini Cuma politicking (permainan politik)” bela Wakil Ketua Partai Demokrat keesokan harinya di Koran Indo Pos.

“Dalam enam bulan kedepan, popularitas SBY akan tumbuh kembali. Karena ekonomi juga akan tumbuh. Masyarakat bisa menilai mana yang lebih baik” bela pendukung SBY yang lain, Syarif Hasan di Koran Tempo pada hari yang sama.

Bagaimana dengan pendukung Mega?

”kita yakin pada September popularitas Bu Mega bakal naik lagi dengan melalkukan kampanye dan sosialisasi di Pilkada yang diikuti oleh calon-calon dari PDIP” Ungkap Direktur Pro Mega Centre, Muchtar Muhammad di koran Rakyat Merdeka.

”hasil survei ini memberi sinyal pada PDIP agar semakin berhati-hati dan makin konsisten dalam berjuang. Itu spirit untuk lebih keras bekerja. Jangan sampai terlena dengan angka” sambung Sekretaris Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo di koran yang sama.

Bagiaman dengan yang lain?

”Mega belum tentu terpilih menjadi presiden 2009 meski tingkat elektibilitasnya di atas SBY. Jika terjadi putaran kedua di Pilpres 2009, maka calon-calon yang kalah kemungkinan akan mendukung SBY untuk melawan Mega. Jadi, kita masih harus menunggu ronde kedua” tutut pengamat ekonomi, Faisal Basri.

”Biarkan saja. Fakta kadang-kadang bisa bikin geger” kataku kepada wanita diseberang telepon sana.

Hehehehe....