Menengok Kinerja Ekonomi SBY

Oleh : Abdul Hakim MS

Orde baru lebih baik dibandingkan Orde Reformasi. Demikian salah satu temuan Indo Barometer kala melakukan survei nasional pada Mei 2011 dalam rangka evaluasi 13 tahun Orde Reformasi. Kita semua dibuat kaget olehnya. Mayoritas publik ternyata memiliki persepsi miring terhadap kondisi Orde yang dimulai sejak 1998 yang lalu itu.

Temuan yang tak kalah mengagetkan adalah “kegagalan Reformasi”, terkesan dibebankan sepenuhnya kepada pemerintahan SBY. Padahal, presiden dalam era Orde Reformasi telah berganti sebanyak empat kali (Bj habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY). Pembebanan “kegagalan” Orde Reformasi hanya kepada SBY, terekam dalam temuan dua variabel yang linier, yakni antara responden yang menganggap reformasi belum berhasil, memiliki kecenderungan tidak puas terhadap kinerja SBY. Sebalinya, responden yang menganggap Orde Reformasi telah sukses, memiliki kecenderungan puas terhadap kinerja SBY. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian?

Kinerja Ekonomi

Kondisi pembebanan “kegagalan reformasi” hanya kepada SBY, hemat saya, dikarenakan publik menilai kinerja ekonomi pemerintahan SBY yang dianggap masih belum melaju dengan maksimal. Merujuk data Indo Barometer, rapor paling merah yang diberikan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY adalah persoalan ekonomi.

Sejak 2007, memang kinerja ekonomi pemerintahan SBY kurang memuaskan publik. Bahkan ketika tingkat kepuasan terhadap kinerja menantu Sarwo Edhi Wibowo berada dilevel tertinggi pada Agustus 2009, yakni 90.4%, angka kepuasan dibidang ekonomi dipandang yang terendah, meski tak jelek-jelek amat, yaitu 76%. Bandingkan dengan tingkat kepuasan dibidang politik yang mencapai 88.9%, sosial 85.4%, keamanan 81.9%, penegakan hukum 88.0% dan bidang hubungan luar negeri 78.8%. Setahun kemudian, Agustus 2010, ketika tingkat kepuasan publik menurun drastis terhadap pemerintahan SBY, yakni 50.9%, angka kepuasan terendah diberbagai bidang juga disandang oleh persoalan ekonomi, yakni 37.8%. Sementara kepuasan dibidang politik masih 51.9%, sosial 53.4%, keamanan 65.8%, penegakan hukum 49.6%, dan hubungan luar negeri 55.5%. Pun demikian ketika tingkat kepuasan publik kembali turun terhadap kinerja pemerintahan SBY pada Mei 2011 ini, yakni 48.9%. Lagi-lagi, bidang ekonomi tertulis dengan tinta merah dengan angka kepuasan sebesar 41.2%. Sementara bidang politik masih 56.7%, penegakan hukum 46.7%, keamanan 58.7%, dan hubungan luar negeri 57.9%. pertanyaanya, kenapa bisa demikian?

Jika kita tengok sebentar kinerja ekonomi pemerintah, sebenarnya SBY telah banyak melakukan terobosan penting dalam persoalan ekonomi. Data BPS menunjukkan, saat ini pemerintah telah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6.1%. Tak mengherankan bila kemudian pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi dalam 5–10 tahun mendatang bisa menembus angka tujuh sampai delapan persen. Selain itu, target Produk Domestik Bruto juga di perkirakan mampu mencapai 1 triliun dolar AS.

Dalam mengatasi pengangguran, dalam rentang waktu 6 tahun, pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 11.9 juta orang pada 2005 menjadi 8.3 juta orang pada 2010. Pun demikian halnya dengan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 32.53 juta (14.15%) pada 2009 menjadi 31.02 juta (13.33%) pada 2010. Artinya, dalam satu tahun pemerintah berhasil mengentaskan penduduk miskin sebanyak 1.51 juta penduduk. Belum lagi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM Mandiri, BLT, dan beberapa program lainnya. Pertanyaannya, kenapa publik masih merasa tidak puas?

Ketidakpuasan dibidang ekonomi ini, disebabkan “kesederhanaan” publik dalam menilai keberhasilan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6.1% misalnya, tak dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang dirasakan mayoritas Publik saat ini, mencari lapangan pekerjaan masih sulit, kemiskinan masih tak kunjung diatasi, dan harga sembako yang terus melambung mengikuti harga pasar. Maka tak heran jika tingkat kepuasan rakyat terhadap ketiga persoalan tersebut masih minim. Kinerja dalam pembukaan lapangan kerja berada diangka 23.2%, kepuasan terhadap pengentasan kemiskinan berada diangka 25.8%, dan kepuasan terhadap penanganan masalah harga sembako diangka 28.6%. dari hal yang sederhana inilah masyarakat menilai kinerja sebuah pemerintahan.

Mengelola Harapan

Analisis yang bisa dimunculkan terkait kenapa terjadi paradoks antara persepsi publik dan data pemerintah terkait keberhasilan kineja ekonomi bisa ditelaah dari dua arah. Pertama, persoalan pemerataan kesejahteraan. Saat ini, gap status ekonomi masyarakat kian senjang. Kemakmuran yang terjadi tidak menetes ke bawah. Yang kaya terlihat semakin pongah. Pada saat yang bersamaan, masyarakat awam merasa terhimpit secara ekonomi. Harga sembako mahal, mencari pekerjaan susah, dan lindasan kemiskinan makin menyesakkan dada mereka. Kondisi ini memposisikan publik pada situasi hopeless. Pada sisi inilah sepertinya salah satu kelemahan pemerintah saat ini.

Kedua, analisis masyarakat tidak berada pada tingkat penilaian mercusuar. Artinya, mereka menilai tingkat keberhasilan pemerintahan dari hal yang paling sederhana. Keberhasilan dibidang ekonomi misalnya, bukan dinilai melalui data BPS. Meski secara statistik angka kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka bisa direduksi, atau harga sembako naik karena inflasi. Publik tidak menilai dari situ. Yang dilihat publik adalah realitas yang mereka hadapi sehari-hari, seperti bagaimana harga sembako, bagaimana mencari pekerjaan, dan bagaimana tingkat pendapatannya. Dari sinilah bisa diketahui kenapa terjadi paradoks antara data pemerintah dan pendapat publik.

Merujuk data Indo Barometer sejak 2007, SBY adalah seorang Master of rebound. Di saat tingkat kepuasan publik menurun terhadap SBY, dengan cepat ia bisa melakukan recovery. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika SBY dalam tiga tahun sisa pemerintahannya, melakukan “pembenahan reputasi” dengan menggelindingkan program baru yang bisa menyejukkan dan membangkitkan asa publik secara positif. Karena sebenarnya, tugas pemerintah ada dua. Pertama, melakukan pekerjaan riil untuk rakyat. Kedua, mengelola harapan publik agar tidak berada pada situasi hopeless. Dua tugas inilah yang menjadi PR SBY saat ini.

Baca Selengkapnya...

Jalan Terjal Partai Demokrat

Oleh : Abdul Hakim MS

Detik.com, Minggu 29/05/2011 14:19 WIB

Beberapa hari terakhir, media nasional dijejali polemik tentang kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games XXVI di Palembang yang melibatkan nama Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), M. Nazaruddin. Namun ternyata persoalan tersebut tak berhenti hanya disitu. Kasus ini memanjang hingga melibatkan nama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, Kemenpora Andi Mallarangeng, hingga nama adik kandung Kemenpora, Choel Mallarangeng. Belum merasa cukup, nazaruddin kemudian juga menyeret nama Jeffry (Bendahara DPD PD Sulawesi Selatan). Semua menjadi drama seru yang dilaporkan secara berseri, baik oleh nama-nama yang tersangkut, maupun oleh media massa sendiri. Kenapa kasus ini bisa begitu menarik?

Kasus ini menjadi menarik, karena yang terlibat langsung adalah sosok penting ditubuh partai yang sekarang berpredikat the rulling party. Uniknya, sosok penting itu, M. Nazaruddin, sebelumnya bukanlah siapa-siapa dalam jagat perpolitikan nasional. Ia baru menjadi terkenal karena terpaan kasus-kasus miring yang menderanya, bukan karena prestasinya sebagai fungsionaris Partai besutan presiden SBY itu.

Seperti sudah banyak dibahas, M. Nazaruddin ditengarai “memanfaatkan” posisinya guna mendapatkan proyek pengadaan batubara ke PLN pada Januari 2011 lalu. Namun sayang, karena batubara yang dikirimkan ke PLN berada dibawah standar, proyek ini harus berujung di kantor polisi. Ia kemudian melaporkan mantan kolega binisnya, Daniel Sinambela, ke polisi dengan tuduhan penipuan. Sebelumnya, ia juga sempat tertimpa isu tidak sedap terkait dugaan pelecehan seksual ketika kongres PD II di Bandung pada Mei 2010 lalu. Dan yang terbaru, adalah kasus suap yang kini sedang santer menjadi sorotan publik. Pertanyaannya, sejatinya apa yang terjadi di Partai Demokrat?

Konsolidasi

Perkara yang muncul dalam internal PD ini, hemat saya, sebagai implikasi belum selesainya konsolidasi internal PD pasca kongres II PD di Bandung lalu. Seperti kita tahu, menjelang kongres PD, ada tiga kandidat yang bertarung sengit, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie. Pada pemilihan ketua umum, Andi Mallarangeng yang menggaungkan diri sebagai satu-satunya kandidat yang “direstui” SBY, harus kalah diputaran pertama dengan hanya memperoleh 28 suara. Sementara pada putaran kedua, Anas Urbaningrum berhasil “menyingkirkan” Marzuki Alie, meskipun ia telah didukung oleh Andi mallarengeng.

Walaupun Anas Urbaningrum menjanjikan akan mengakomodasi semua unsur kekuatan kandidat untuk masuk dalam struktur kepengurusan PD yang baru, namun masuknya nama seperti M. Nazaruddin sebagai Bendahara Umum PD, sepertinya menjadikan sesuatu yang kurang memuaskan bagi pihak lain. Bagaimana bisa, Nazaruddin yang masih berusia 33 tahun, belum memiliki track record kinerja apapun terhadap PD, dan merupakan sosok yang pernah menjadi caleg DPR-RI dari partai lain, tiba-tiba menyeruak-masuk diposisi strategis? Satu-satunya alasan yang bisa digunakan untuk menjelaskan cepatnya lesatan karir Nazaruddin di PD adalah ia diduga sebagai penyandang dana utama dalam pencalonan Anas Urbaningrum. Tak heran jika kemudian Anas “mengganjarnya” dengan posisi Bendahara Umum PD.

Kondisi ini sepertinya menimbulkan api dalam sekam dan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan betul, ketika M. Nazaruddin melakukan kesalahan, bom itu pun menggelegar. Tak terima, M. Nazaruddin kemudian melakukan serangan balik. Naasnya, yang diserang bukannya tokoh-tokoh dari parpol lain, melainkan eli-elit partai bintang mercy ini sendiri.

Ujian Berat

Kondisi internal yang dihadapi PD saat ini, menjadikan ujian yang dijalani menjadi semakin berat untuk menghadapi pemilu 2014. Ujian sebelumnya yang sudah mendera adalah banyaknya arus kritik yang diarahkan kepada simbol partai ini, SBY. Berdasarkan data survei Indo Barometer sejak 2007, suara PD sangat ditentukan tingkat popularitas suami Kristiani Herawati ini. Disaat popularitasnya naik, seiring itu pula suara PD menggelembung. Namun kala popularitas menurun, bersamaan dengan itu suara PD pun turut mengempes.

Arus kritik yang mendera SBY, seperti kasus Bank Century, Kasus Mafia Pajak, deklarasi 18 kebohongan rezim Presiden SBY oleh tokoh lintas agama, serangan terhadap Satgas Mafia pajak, dan sebagainya, ternyata cukup berhasil mereduksi tingkat elektabilitas SBY. Merujuk hasil survei Indo Barometer pada Mei 2011, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY sudah dibawah angka 50%. Tentu kondisi ini menjadi alarm serius bagi PD, mengingat SBY adalah the special one yang menjadi urat nadi PD.

Jebloknya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY, ditambah kuatnya konflik internal yang mendera, menjadikan PD saat ini ibarat telur diujung tanduk. Salah mengantisipasi keadaan yang ada, bisa menjadi “neraka” pada pemilu 2014. Naasnya, elit PD sendiri tak tegas dalam menangani kasus internalnya. Jargon berpolitik dengan etika, cerdas, dan santun tak tercermin dalam penanganan kasus M. Nazaruddin. Ia hanya dipecat dari posisi Bendahara Umum PD, melainkan posisinya sebagai anggota DPR dan anggota PD tetap dipertahankan.

Langkah DPP PD ini tentu menjadikan pertanyaan besar dibenak publik. Dimana letak konsistensi jargon politik etika, cerdas dan santun ini? Bukankah seharusnya jika M. Nazaruddin dianggap oleh Dewan Kehormatan PD telah melanggar pedoman itu, juga diberhentikan keanggotaannya di PD dan dicopot pula sebagai anggota DPR RI?

Setidaknya dua arah yang bisa dilakukan PD saat ini guna mengembalikan citra dan reputasinya sebagai parpol pemenang pemilu. Pertama, keberhasilan PD memenangkan kontestasi dua pemilu, pemilu 2004 dan 2009 adalah citra baik pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, mau tidak mau, PD harus melakukan tindakan konkrit terkait kasus internal yang menderanya saat ini. Kedua, dengan tingkat popularitas SBY sebagai the spesial one PD yang jatuh dibawah 50% dan tak bisa lagi maju menjadi capres, jaminan utama agar PD tetap bisa mempertahankan suara sebagai pemenang pemilu pada tahun 2014 adalah memperbaiki manajemen partai. Selain itu, tugas “bersih-bersih” terhadap orang-orang yang dianggap bermasalah yang selama ini “diberi suaka hukum” oleh PD, harus cepat dilakukan.

Momentum itu kini datang. Tugas “bersih-bersih” bisa dimulai dari kasus M. Nazaruddin. Penanganan baik terhadap kasus ini akan memberi dampak dua hal sekaligus, memperbaiki citra PD sebagai Parpol yang komit terhadap pemberantasan korupsi serta mengembalikan citra PD sebagai parpol yang mengusung pedoman berpolitik dengan etika, santun dan cerdas. Jika momentum ini dibiarkan dan tak ditindaklanjuti secara baik, besar kemungkinan suara PD akan mengempis dan prediksi bubble politic akan mewujud jadi nyata.

Baca Selengkapnya...

Menerawang Potensi Golkar dan Ical

Oleh : Abdul Hakim MS

Konstelasi dalam kontestasi menuju pemilu 2014 telah dimulai. Meski masih tiga tahun lagi, semua stakeholder yang memiliki kepentingan telah memasang kuda-kuda. Ada yang sibuk melakukan sosialisasi melalui media massa, mencoba ”tes pasar” dengan medeklarasikan pemikiran-pemikirannya, mendeklarasikan calon presidennya secara dini, hingga ”percobaan peruntungan” dengan mendirikan partai politik baru.

Upaya “tes pasar” misalnya telah dilakukan oleh Sri Mulyani. Tokoh ekonomi yang harus ”tersingkir” dari urusan dalam negeri akibat kasus skandal Bank Century ini, telah meluncurkan situs pemikirannya di www.srimulyani.net. Banyak kalangan menduga, peluncuran ini adalah langkah awal penjajakan menuju pemilu 2014. Dugaan ini didasarkan pada argumentasi saat peluncuran situs yang mirip-mirip deklarasi calon presiden. Ada pula “tes pasar” yang dikeluarkan oleh politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Dengan semangat, politisi sekaligus pemain sinetron ini mengatakan, Ibu Ani Yudhoyono adalah figur yang pas melanjutkan tampuk kepemimpinan SBY. Sementara “percobaan peruntungan” dengan mendirikan partai politik baru dilakukan oleh Surya Paloh dan Tommy Soeharto yang mendirikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Nasional Republik (Nasrep).

Namur akhir-akhir ini yang cukup serius mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2014 adalah Partai Golkar dan Aburizal Bakrie. Dengan massif, Partai Golkar “memberondong” masyarakat dengan iklan politik yang cukup massif. Televisi, radio, media online, dan cetak, secara serempak memajang iklan politik yang memuat tagline “Bersama bangkitkan Usaha Kecil dari Aceh Hingga Papua”. Dalam iklan politik tersebut, foto Ical – saapaan akrab Aburizal Bakrie – terpampang dengan besar. Jika kita baca kondisi ini, bagiamanakan peluang Ical dan Partai Golkar pada pemilu 2014?

Pengenalan Publik

Secara pribadi, Ical memang belum resmi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Ia berkilah masih menunggu hasil survei untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait dirinya. Padahal kita tahu, DPD Partai Golkar diseluruh Indonesia telah sepakat mengangkatnya untuk diplot sebagai satu-satunya kandidat presiden pada pemilu 2014.

Apa yang dilakukan Ical dengan tidak secara dini mendeklarasikan diri sebagai capres, meskipun Partai Golkar telah menghendakinya, mungkin dilandasi oleh faktor masih kurang baiknya tingkat pengenalan dan kesukaan publik kepadanya. Pun demikian halnya dengan tingkat elektabilitasnya yang masih kurang memadai. Merujuk hasil survei Indo barometer pada Agustus 2010, ia masih kalah dengan Megawati, Prabowo, dan Wiranto.

Seperti telah dirilis oleh Indo Barometer pada Agustus 2010, tingkat pengenalan Ical baru pada angka 71.8%. Dari masyarakat yang mengenal Ical, ternyata hanya sekitar 50.3% saja yang menyukainya. Hal ini berbeda dengan tingkat pengenalan dan kesukaan megawati, Prabowo, dan Wiranto. Megawati berada pada tingkat pengenalan 99.0% dengan tingkat kesukaan 70.6%. Prabowo angka pengenalannya 85.3% dengan tingkat kesukaan 74.4%. Sementara Wiranto dengan tingkat pengenalan 88.0% dengan tingkat kesukaan 70.4%. Dalam logika pemilihan langsung, tingkat pengenalan dan kesukaan sangat mempengaruhi tingkat elektabilitas seorang kandidat. Logikanya adalah tak kenal maka tak mungkin disuka. Dikenal juga belum tentu disuka. Kalau sudah dikenal dan disuka, tentu pilihan akan jatuh kepadanya.

Logika tersebut terbukti pada pertanyaan tingkat elektabilitas Ical. Ia masih berada dibawah SBY, 40.3%, Megawati 15.6%, Prabowo Subianto 8.0%, Wiranto 3.8%. Tingkat elektabilitas Ical sendiri baru pada angka 3.3%. Pun demikian halnya ketika nama SBY dihilangkan dan menggantinya dengan nama Anas Urbaningrum tau Ani Yudhoyoni. Lagi-lagi, Ical masih kalah dan berada dibawah Megawati, Prabowo Subianto, dan Wiranto. Kelemahan inilah yang cukup dipahami oleh Ical. Tak mengherankan apabila kemudian ia dan Partai Golkar begitu gencar melakukan sosialisasi dengan eskalasi tinggi untuk mengejar tingkat elektabilitas yang masih minim.

Pembelahan Partai

Problem lain yang dihadapi Ical adalah terkait Partai Golkar sendiri. Seperti kita tahu, Partai Golkar terus “membelah diri” menjadi parpol-parpol kecil lainnya sehingga suaranya terus menyusut. Pada pemilu 2009, sempalan Partai Golkar seperti Hanura, PKPB, dan gerindra telah mereduksi suara cukup signifikan. Dari pemenang pemilu legislatif dengan perolehan suara sebesar 21.58% pada pemilu 2004, menjadi hanya posisi runner up dengan perolehan suara 14.45% pada pemilu 2009. Naasnya, pada pemilu 2014 hal serupa kembali terjadi. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang digawangi tokoh gaek Partai Golkar, Surya paloh dan Sri Sultan HB X, diprediksi akan kembali mereduksi suara Partai Beringin. Pun demikian dengan Partai Nasional republik (Nasrep) besutan Tommy Soeharto. Karena petinggi-petinggi kedua partai baru tersebut banyak dari kader matang Partai penyangga utama Orde Baru ini.

Belum lagi bicara soal reputasi grup usaha keluarga bakrie yang banyak mendapat sorotan. Semburan lumpur lapindo di Sidoarjo selalu dilekatkan dengan “kesalahan” keluarga bakrie. Hingga kini, mekanisme penyerahan ganti rugi lahan masih terkatung-katung. Pun demikian halnya dengan kasus gagal bayarnya salah satu perusahaan asuransi keluarga Bakrie, Bakrie Life, terhadap para nasabahnya. Torehan citra kurang sedap yang menimpa grup usaha Bakrie ini tentunya akan menjadi amunisi baik buat lawan-lawan politik pada pemilu 2014 mendatang.

Melihat geliat Partai Golkar yang “menggelontor” masyarakat dengan iklan politik dengan intensitas yang cukup tinggi, sepertinya Partai Golkar dan Ical menyadari hal tersebut. Masih kecilnya tingkat elektabilitas Ical, banyaknya reputasi miring, plus ditambah dengan ancaman pembelahan partai adalah kelemahan-kelemahan yang akan dihadapi menuju pomilu 2014. Meski demikian, kekuatan utama Partai Golkar adalah kemampuan para politisinya yang tak lekang dimakan zaman. Tak mengherankan apabila kemudian ancang-ancang menghadapi pemilu 2014 telah dicanangkan ketika partai lain masih adem-ayem. Partai Golkar dan Ical sepertinya ingin memperbaharui citra yang diharapkan berujung pada terkerekanya elektabilitas partai secara umum, dan Ical secara khusus. Keberhasilan pada pemilu 1999 sepertinya ingin diulangi, yakni ketika buruknya persepsi Partai Golkar sebagai parpol Orde Baru, namun masih dapat bertahan diposisi ke-2 setelah PDI-Perjuangan.

Melihat kondisi pemilu 2014 yang tidak akan melibatkan kembali sosok SBY dipanggung pemilihan presiden, peluang tokoh baru muncul kepermukaan memang cukup terbuka. Namun untuk saat ini, nama-nama yang telah tersebut di atas lah yang paling punya potensi untuk menjadi pemenang. Khusus untuk Ical dan Partai Golkar, dengan pertimbangan faktor-faktor di atas, sepertinya peluangnya cukup berat. Sosok seperti megawati yang memiliki basis pemilih loyal, Prabowo Subianto yang telah memiliki citra baik, dan Wiranto yang elektabilitasnya masih di atas Ical, menjadi pengganjal serius. Langkah yang telah dilakukan sejak dini ini, akan sia-sia jika tak ada terobosan kongkrit yang diberikan kepada masyarakat, misalnya menyelesaikan dengan segera problem lumpur Lapindo atau memperbaiki citra usaha Grup bakrie.

Baca Selengkapnya...

Ingin Kembali ke Orba?

Oleh: Abdul Hakim MS

Suara Pembaruan - Rabu 18 Mei 2011

Temuan menarik diperoleh Indo Barometer kala melakukan survei nasional pada Mei 2011 dalam rangka evaluasi 13 tahun Reformasi. Temuan menarik itu adalah adanya persepsi miring terhadap situasi dan kondisi Orde Reformasi. Bahkan kala dibandingkan dengan kondisi sebelum tiga belas tahun yang lalu, publik menganggap bahwa masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto, secara umum dipandang lebih baik.

Seperti telah dirilis sebelumnya oleh Indo Barometer, survei yang dilakukan terhadap 1.200 orang responden diseluruh Indonesia dengan tingkat keprcayaan 95% dan margin of error 3% tersebut, ternyata kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Orde Reformasi secara umum ada diangka 29.7%. itu artinya, hanya 1 diantara 3 orang responden yang mengatakan puas terhadap Orde Reformasi. Mayortitas, 55.5% menyatakan tidak puas terhadap perubahan yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu itu.

Ada yang berpendapat, secara aple to aple, membandingkan Orde Reformasi, Orde Baru, dan Orde Lama sebetulnya kurang memadai. Hal ini didasarkan pada argumentasi pertama, rentang waktu. Orde Lama telah berjalan selama 20 tahun, yakni 1945 – 1965. Kemudian era Orde Baru malah lebih lama lagi, yakni 32 tahun sejak 1966 – 1998. Sementara Orde Reformasi baru berjalan 13 tahun. Artinya, Orde Reformasi baru berjalan selama 40%-nya Orde baru dan 65%-nya Orde Lama.

Kedua, ketiga Orde yang diperbandingkan berada dalam sitauasi ruang dan waktu yang cukup berbeda. Orde Lama terjadi pada masa Soekarno dalam rentang waktu 65 hingga 45 tahun silam. Kemungkinan besar, responden yang terpilih menjadi sampel tidak pernah merasakan periode itu. Mereka tahu Orde Lama dari bentangan sejarah yang menurut banyak kalangan telah “dimanipulasi” oleh Orde berikutnya, Orde Baru. Sementara ruang dan waktu Orde Baru juga sangat berbeda dengan kondisi Orde Reformasi dan Orde Lama. Banyak dari kita yang mengetahui bahwa pada fase itu, kebebasan infromasi adalah sebuah barang mahal. Tidak ada kebebasan pers yang dapat menginformasikan betapa buruknya sistem pemerintahan yang terkerangkeng KKN. Apabila ada media massa yang kritis, pembredelan adalah akibatnya. Demikian pula dengan Orde Reformasi. Fase ini dipenuhi dengan euforia kebebasan. Yang paling nyata adalah kebebasan pers. “Buruk rupa” pemerintahan dalam arti luas (Legislatif, eksekutif dan yudikatif) bisa diekspose sedemikian rupa secara “telanjang” tanpa sensor, kecuali sensor pribadi media bersangkutan. Jadi, membandingkan ketiganya secara aple to aple sebetulnya kurang tepat.

Namun demikian, argumentasi di atas tidak kemudian menghalangi riset yang dilakukan. Pertimbangan itu dikesampingkan dikarenakan saat ini kehidupan bernegara kita sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat. Semua unsur pemimpin politik yang ada di Indonesia, baik presiden, gubernur, bupati hingga kepala desa bisa terpilih, sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Hal ini sebagai implikasi dari pilihan kita menggunakan metode demokrasi yang mengadopsi sistem pemilihan pemimpin politik secara langsung. Mengingat pentingnya persepsi dalam konteks saat ini, melihat opini masyarakat Indonesia secara umum terhadap ketiga Orde yang ada dibutuhkan sebagai cerminan kondisi masyarakat saat ini.

Ironi

Setelah usia reformasi menapak angka 13 tahun, cukup mencengangkan memang ketika penilaian publik tidak begitu baik terhadap jalannya perubahan. Padahal, lahirnya Orde Reformasi dimaksudkan untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan pada Orde sebelumnya, khsusnya Orde Baru, yang dipenuhi oleh KKN. Tentu hal ini menjadi sebuah ironi, satu sisi Orde Reformasi muncul untuk mengkoreksi Orde sebelumnya, sementara hingga saat ini, Orde Reformasi sendiri malah dinilai lebih buruk dari Orde Baru yang ingin dikritisinya.

Hasil temuan ini tentu menjadi alarm sekaligus tamparan serius bagi para penggiat gerakan Reformasi. Apa yang diperjuangkan dengan tetes darah dan air mata tiga belas tahun yang lalu, ternyata belum juga menuai hasil positif sebagaimana diekspektasikan kala itu. Tujuh tuntutan reformasi masih belum tercapai. Tuntutan turunan Reformasi lainnya pun masih jauh dari harapan. Naasnya, publik pun masih dibuat pesimis melihat kondisi reformasi kedepan jika bercermin dari hasil temuan ini. Kenapa bisa demikian?

Tentu kondisi ini menjadi tantangan bagi semua stakeholder untuk kembali mencari solusi. Para penggiat reformasi yang dahulu menjadi garda depan, diingatkan kembali bahwa agenda yang ditorehkan melalui “tinta darah” itu belum selesai. Masih banyak persoalan yang menggunduk dan tak kunjung bisa diratakan. Masih banyak kerikil-kerikil tajam yang menyebar disegala sendi kehidupan bernegara, baik dibidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Hasil ini, menurut hemat saya, publik bukannya ingin kembali ke masa Orde Baru yang dijejali oleh keburukan dan kemunafikan. Itu terbukti, dari perolehan suara partai politik yang punya hubungan langsung dengan Soeharto, PKPB, yang tidak begitu direspon secara baik oleh masyarakat. Dalam dua pemilu, 2004 dan 2009, PKBP gagal menyedot perhatian publik, meskipun nama putri kesayangan Soeharto, Mbak Tutut, didaulat menjadi capresnya. Akan tetapi publik ingin menegaskan menegaskan bahwa Reformasi sampai detik ini gagal memberi perubahan ke arah yang lebih baik. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi semakin sulit. Harga sembako mahal. Tingkat kemiskinan tak kunjung teratasi. Pengangguran terus merajalela. Hingga persoalan pemberantasan korupsi pun masih menjadi tanda tanya.

Menyalahkan sepenuhnya kegagalan Reformasi saat ini hanya kepada pemerintah dalam arti sempit (eksekutif) saja bukanlah sikap bijaksana. Kegagalan Reformasi ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam arti luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Namun lagi-lagi, persepsi publik berkata lain. Asumsi kegagalan Reformasi cenderung dibebankan kepada eksekutif saja. Hal ini terekam dalam survei yang menunjukkan bahwa mereka yang menganggap reformasi gagal, juga memiliki tingkat kepuasan yang minim terhadap eksekutif, dalam hal ini SBY sebagai representasinya. Sementara yang beranggapan Reformasi telah berhasil, cenderung memiliki tingkat kepuasan yang memadai terhadap SBY.

Tentu, persepsi masyarakat ini tak bisa disalahkan. Yang mereka tahu saat ini adalah kebutuhan dasar masih sulit. Jauh berbeda dengan masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pada waktu itu, Bulog menjadi lokomotif kebutuhan dasar makanan masyarakat hingga bisa swasembada pangan. Kondisi keamanan terjaga. Pengelolaan terhadap asa publik pun tetap disemai dengan baik melalui program pembangunan Repelita. Tak mengherankan apabila kemudian saat ini Soeharto dipersepsikan oleh publik sebagai presiden yang paling disuaki dan paling berhasil diantara presiden lain yang pernah memimpin Indonesia, diluar kekurangannya yang memang masih minim diketahui masyarakat luas.

Persepsi masyarakat ini adalah peringatan (alarm) bagi pemerintah dalam arti luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Namun, kecenderungan persepsi publik yang hanya membebankan kegagalan reformasi kepada eksekutif saja, haruslah ditanggapi secara elegan. Saatnya eksekutif (baca SBY) harus menjadi lokomotif baru untuk kembali mengawal agenda reformasi yang belum tuntas. Karena jika tidak, bisa jadi SBY akan ditulis oleh sejarah, bukan dengan tinta emas, melainkan dengan tinta lumpur lapindo, dengan tinta skandal bank century, dengan tinta skandal pajak, atau dengan tinta korupsi yang melibatkan petinggi partai yang ia bidani sendiri.

Baca Selengkapnya...

Korupsi Parpol dan Komitmen SBY

Oleh : Abdul Hakim MS

Jurnal Nasional | Rabu, 18 May 2011

LANCE Castles pernah mengatakan, dunia modern, selain disebut sebagai The Age of Nation-State (Zaman Negara-Bangsa), bisa juga dijuluki sebagai The Age of Parties (Zaman Partai Politik) [Castles:1999]. Hal ini mengacu pada geliat sistem politik yang diberlakukan oleh semua negara di dunia yang tak bisa lepas dari partai politik sebagai salah satu unsur utama penyanggah jalannya pemerintahan. Ada yang menggunakan sistem dua partai, multipartai, partai tunggal, atau partai dominan.

Dalam konteks Indonesia, pernyataan Castles mendapatkan penegasan. Peran parpol di Indonesia pascareformasi mencengkeram amat kuat. Segala bentuk kegiatan politik, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan pejabat publik, hingga pembuatan kebijakan-kebijakan strategis lainnya, tak bisa lepas dari keterlibatan parpol. Bahkan dalam urusan bisnis pun, parpol memiliki pengaruh dominan dalam menguasai sumber ekonomi.

Melihat dominasi peranan parpol di segala sendi, tak mengherankan apabila kemudian banyak penyelewengan (korupsi) yang diperbuat oknum parpol. Ada adagium populer: power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutley. Dan isu akhir-akhir ini, yang menyeret nama Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, dalam kasus suap pembangunan sarana SEA Games di Palembang, adalah gambaran permukaan tentang kebenaran adagium tersebut. Seperti kita tahu, Partai Demokrat adalah rulling party yang memiliki kekuasaan cukup mapan.

Lembaga Terkorup

Di Indonesia, korelasi antara parpol dan korupsi bisa diibaratkan dua sisi koin. Keduanya memiliki hubungan cukup erat. Setidaknya, hal itu tercermin dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia. Selama empat tahun (2003, 2004, 2007, dan 2008), survei tersebut menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.

Data Transparency International menunjukkan, pada survei tahun 2003, partai politik tercatat sebagai lembaga terkorup setelah lembaga peradilan. Setahun berikutnya, 2004, partai politik dan parlemen menempati posisi pertama. Bahkan, pada tahun yang sama, Transparency International mengumumkan, 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup.

Dalam konteks Indonesia, hasil survei tersebut teramini kala KPK aktif melakukan upaya pemberantasan korupsi. Banyak petinggi parpol harus berurusan dengan lembaga ini karena terindikasi korup. Kita tentu masih ingat kasus Al Amin Nasution, Bachtiar Chamzah, kasus Miranda Gultom yang kemudian menyeret 19 politisi dari berbagai parpol. Dan tentu, yang terbaru adalah kasus yang melibatkan nama Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, terkait kasus suap pembangunan sarana SEA Games di Palembang. Kenapa ini bisa terjadi?

Salah satu analisis yang bisa dimunculkan terkait korupnya lembaga parpol bisa ditelusuri dari sumber pendanaannya. Saat ini, parpol masih sangat tergantung pada sumbangan perusahaan atau perorangan dalam menjalankan kegiatannya. Bisa dipahami, makin besar sumbangan seseorang atau perusahaan terhadap parpol tertentu, sejalan dengan itu kekuasaan dan pengaruh penyumbang menjadi cukup besar di parpol bersangkutan. Artinya, ia bisa dengan mudah menggunakan parpol sebagai alat untuk kepentingan sang penyumbang.

Naasnya, UU Parpol yang baru malah memberi ruang cukup lebar terhadap para penyumbang untuk makin menegaskan posisinya. Batas dana sumbangan dari perusahaan yang awalnya hanya dibatasi maksimal Rp4 miliar pada Pemilu 2004, kini jumlahnya dinaikkan menjadi Rp7,5 miliar pada Pemilu 2014. Untuk sumbangan perseorangan, kini boleh menyetor ke rekening partai hingga Rp1 miliar. Dengan ketentuan ini, parpol akan didominasi oleh mereka yang memiliki kapital besar. Sejalan dengan itu, tentu pengaruh mereka juga makin kuat terhadap parpol untuk memuluskan segala keinginan. Salah satunya: menguasai sumber ekonomi.

Ekeses negatif lain dari besarnya sumbangan yang diperbolehkan oleh UU Parpol bisa menjadi tempat cukup aman bagi para "pencari suaka keadilan" dengan catatan mau memberi sumbangan. Mereka yang bermasalah dengan hukum bersembunyi di balik tameng parpol agar aman dari kejaran pengadilan. Tentu, kondisi ini makin memperburuk lagi citra parpol. Bagaimana langkah preventifnya?

Momentum

Cara terbaik untuk menanggulangi makin maraknya penyelewengan (baca korupsi) dalam lembaga parpol adalah dengan menjalankan mekanisme hukum secara tegas, tidak tebang pilih dan memberikan hukuman yang dapat memberi efek jera. Hanya dengan langkah ini, benang kusut korupsi di tubuh lembaga parpol dapat direduksi, jika tidak mungkin dieliminasi.

Momentum penegakan hukum secara tegas itu kini ada di depan mata. Kasus penyuapan yang menyeret nama Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin adalah tonggaknya. Meski berasal dari the rulling party, KPK tak boleh sungkan dan enggan mengusut tuntas kasus ini.

Apalagi SBY sebagai Dewan Pembina partai ini telah mengeluarkan statement yang menyejukkan. Ia tidak akan melindungi orang-orang yang bermasalah dengan hukum, meski ia menduduki jabatan strategis dalam struktur partai yang ia bidani itu. Jaminan ini harus digunakan KPK dengan baik sebagai pintu masuk utama untuk mengusut korupsi di tubuh lembaga partai politik.

Komitmen SBY ini bisa dimaknai dua arah. Pertama, komitmen ini menjadi bahan cukup menyegarkan bagi KPK sebagai bentuk dukungan untuk terus melakukan pemberantasan di bidang korupsi. Jika momen ini tidak diambil alih segera oleh KPK, maka dikhawatirkan proses pengusutan korupsi di lembaga parpol akan kembali lagi ke titik nol.

Kedua, komitmen SBY ini menjadi bukti bahwa ia adalah presiden yang memang tegas melawan kasus korupsi. Tentu masih hangat dalam ingatan bagaimana SBY tak melakukan intervensi terhadap kasus besannya, Aulia Pohan. Kasarnya, Aulia Pohan saja tidak mendapat campur tangan SBY, apalagi hanya sosok seperti M Nazaruddin --jika memang betul ia terlibat korupsi.

Karena itu, ini momen penting dalam pemberantasan korupsi di tubuh lembaga parpol. Agar pesismisme masyarakat terhadap lembaga ini, seperti terekam dari survei Transparansi Indonesia, bisa diperbaiki. Karena, sekali lagi, jika momentum ini lewat, pemulihan citra lembaga parpol akan menunggu lagi hingga waktu yang belum diketahui: kapan akan datang lagi momen yang sama.

Baca Selengkapnya...

Instropeksi Perbaiki Kinerja

Surabaya Post

Rabu, 18/05/2011 | 11:53 WIB

Hasil survei lebih baik dinilai sebagai bahan untuk perbaiki kondisi yang ada

JAKARTA-Hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi tidaklah penting. Lebih baik bila mencermati hasilnya untuk bekerja bersama memperbaikinya.

Peneliti Indo Barometer Abdul Hakim menegaskan, hasil survei tersebut tidak bisa diartikan adanya keinginan rakyat untuk kembali ke masa lalu. Ia mengatakan, kalau diibaratkan pasangan suami-istri yang sedang berselisih seperti mengucapkan kata cerai atau berpisah namun sesungguhnya masih cinta. “Jadi bukan berarti mau balik lagi ke Orde Baru,” ujar Abdul Hakim, Rabu (18/5).

Menurutnya, apa yang dilakukan Indo Barometer hanya ingin mengangkat persepsi masyarakat terkait dengan pemerintahan. “Karena saat ini kehidupan negara ditentukan berdasarkan persepsi. Dimana SBY menang dari JK, Wiranto, Mega juga berdasarkan persepsi masyarakat,” ujarnya.

Indo Barometer hanya mengambarkan selama 13 tahun reformasi tapi pengganguran, kemiskinan, korupsi masih tinggi. “Saat ini keburukan yudikatif, legislatif dan eksekutif kita lihat dengan mata telanjang,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dari hasil survei ditemukan mayoritas publik menyatakan kondisi saat Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto lebih baik dibandingkan dengan era Reformasi. Padahal responden itu antara lain berusia 17 tahun yang tidak mengalami hidup di era Orde Baru ketika Soeharto berjaya atau memulai kekuasaannya.

Abdul Hakim juga membantah kalau, survey yang dilakukannya merupakan pesanan pihak tertentu, terutama dari keluarga Cendana.

Pengamat sosial dan politik Ava Larasati mengatakan, sebaiknya hasil survei tersebut

bukan bahan untuk menunjuk hidung siapa yang salah. “Hasil suvei itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan,” ujar Ava seperti dikutip dari situs inilah.com.

“Keseharian kita dengan gampang menangkap suara-suara yang condong kepada kerinduan akan kondisi di masa Orba. Jangan segera gusar, karena biasanya dengan gampang melihat urusan yang dirindukan itu semata kondisi perekonomian,” ujarnya.

Menurut Ava, rakyat di kalangan bawah, biasanya menisbahkannya pada kondisi dimana sembilan bahan kebutuhan pokok relatif gampang ditemui dengan harga lebih terjangkau.

Kalau mencermati hasil survei Indo, menurut Ava, persepsi ketidakpuasan masyarakat yang paling besar adalah terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. “Aspek yang paling mencolok terutama soal pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.

Karena itu, kata Ava, pemerintah sebaiknya menjadikan hasil survei itu sebagai acuan, bahkan tantangan. Satu hal yang pasti, pemerintah saat ini sudah mampu mencapai target pertumbuhan yang mengesankan.

Wajar bila pemerintah bahkan sempat membahas soal pertumbuhan ekonomi tujuh sampai delapan persen, serta target Produk Domestik Bruto mencapai 1 triliun dolar AS dalam 5-10 tahun mendatang.

Persoalannya masih pada sisi pemerataan. Pada soal kemakmuran yang kurang menetes ke bawah. Menetes, karena rakyat pun sadar dan tak memimpikan gelontoran kemakmuran. Pada sisi itulah kelemahan pemerintah saat ini, dan sebenarnya juga kelemahan pemerintahan Orde Baru hingga membulkan rasa ketidakadilan yang berujung pada penggulingan Orba di 1998.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPD RI, AM Fatwa.

Fatwa yang pernah disiksa dan dipenjarakan selama 18 tahun selama rezim Orde Baru itu menilai, dalam hal pembangunan fisik dan ekonomi, Soeharto mungkin memiliki catatan baik. Namun dalam kehidupan berdemokrasi dan perlakuan terhadap hak asasi manusia, rezim Orde Baru memiliki cacat.

“Rezim Orde Baru justru menindas prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Mereka turut menindas demokrasi dan HAM,” kata Fatwa. ini, tmp

Baca Selengkapnya...

Indo Barometer: Ibarat Mau Cerai Tapi Masih Cinta

Selasa, 17 Mei 2011 | 21:08 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Indo Barometer menegaskan hasil surveinya yang menunjukkan Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi bukan berarti ingin kembali memutar jarum jam.

"Hasil survei Indo Barometer bukan berarti kembali ke masa lalu," kata peneliti Indo Barometer Abdul Hakim saat berbincang dengan INILAH.COM, Jakarta, Selasa (17/5/2011).

Ibarat sebuah keluarga yang sedang berselisih mengucapkan kata cerai atau berpisah namun sesungguhnya masih cinta. "Jadi bukan berarti mau balik lagi ke Orde Baru," ujarnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Indo Barometer hanya ingin mengangkat persepsi masyarakat terkait dengan pemerintahan. Jadi bukan untuk kembali ke Orde Baru. "Karena saat ini kehidupan negara ditentukan berdasarkan persepsi. Dimana SBY menang dari JK, Wiranto, Mega juga berdasarkan persepsi masyarakat," ujarnya.

Indo Barometer hanya mengambarkan selama 13 tahun reformasi tapi pengganguran, kemiskinan, korupsi masih tinggi. "Saat ini keburukan yudikatif, legislatif dan eksekutif kita lihat dengan mata telanjang," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indo Barometer, ditemukan mayoritas publik menyatakan bahwa kondisi saat Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto lebih baik dibandingkan dengan era Reformasi.

Padahal responden itu antara lain berusia 17 tahun yang tidak mengalami hidup di era Orde Baru ketika Soeharto berjaya atau memulai kekuasaannya. [mah]

Baca Selengkapnya...

Siapakah Pemberi Order Survei Indo Barometer?

Selasa, 17 Mei 2011 | 15:38 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan, 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru (Orba) lebih baik daripada era Reformasi menimbulkan kecurigaan.

Muncul dugaan, survei pesanan keluarga Cendana atau pihak yang ingin membangkitkan kejayaan Orba sepertia Partai Nasional Republik (Nasrep) besutan Tommy Soeharto.

Namun hal tersebut langsung dibantah oleh peneliti Indo Barometer Abdul Hakim saat berbincang dengan INILAH.COM, Jakarta, Selasa (17/5/2011). "Ada juga yang mengaitkan hasil survei ini berkaitan dengan partai Tommy Soeharto, kami tegaskan sama sekali tidak. Kami juga tidak kenal," ujar Abdul Hakim.

Menurutnya, Indo Barometer setiap melakukan survei nasional selalu independen. Dan tema yang selalu diangkat bukanlah pesanan. "Ini clear ide Indo Barometer," ujarnya.

Abdul Hakim mengaku walaupun banyak kritikan terkait survei nasional yang dikeluarkan Indo Barometer, namun Indo Barometer menerimanya dengan tangan terbuka. "Kritikan kami anggap masukan. Prokontra terkait survei biasa terjadi," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa hasil survei tidak selalu menyenangkan semua pihak dan juga akan menyenangkan sebagian pihak lainnya. "Itu semua wajar," terangnya. [mah]

Baca Selengkapnya...