Menggugat Survei Politik

Oleh : Abdul Hakim MS

Koran jakarta, Selasa, 17 Juli 2012 | 01:25:45 WIB

Quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dan media massa terhadap hasil Pilkada DKI Jakarta 11 Juli 2012 lalu menyembulkan kontrovesi. Meski masih harus menunggu pengumuman resmi dari KPU, hasil quick count menyiratkan bahwa pasangan Jokowi-Ahok unggul dalam kontestasi menuju DKI-1.

Hal itu terlihat dari hasil quick count Litbang Kompas, misalnya, yang menempatkan pasangan Jokowi-Ahok pada posisi pertama dengan menggamit suara sebesar 42.59%, disusul pasangan Foke-Nara di urutan kedua dengan perolehan suara sebesar 34.32%. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei lain juga menunjukkan perolehan suara yang tak jauh berbeda dengan Litbang Kompas.

Syahdan, hasil ini menuai polemik. Bukan pada hasil hitung cepatnya, melainkan kenyataan bahwa pasangan incumbent Foke-Nara dikalahkan oleh pasangan Jokowi-Ahok. Padahal, seminggu sebelum hari pemungutan suara, berbagai lembaga survei mengeluarkan prediksi bahwa pasangan Foke-Nara akan memenangi kontestasi. Bahkan, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang juga menjadi konsultan pasangan Foke-Nara, dengan sangat yakin memproyeksi bahwa pasangan yang ia nasehati itu bisa saja memenangi pilkada dengan satu putaran saja.

Kenyataan di atas menyebabkan banyak kalangan menggugat lembaga penyelenggara survei opini publik. Tak akuratnya prediksi yang dilakukan, menyembulkan pertanyaan tentang metodologi yang digunakan. Pun demikian halnya dengan etika pollster yang mempublikasikan hasil risetnya, padahal ia merupakan konsultan politik kandidat yang ikut berkompetisi.

Namun di luar itu, ada pertanyaan yang cukup menggelitik, yakni apa yang terjadi sehingga pasangan Foke-Nara yang dijagokan banyak lembaga survei bisa kalah dalam Pilkada DKI Jakarta? 

Underdog Effect

Melihat fenomena yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta ini, saya jadi teringat dengan fenomena yang sama saat pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1936. Pada pemilu itu, petahana Franklin Delano Roosevelt berusaha mempertahankan kekuasaanya dalam pemilihan presiden melawan Gubernur Kansas, Alfred M. Landon. Yang paling terkenal dan menjadi perdebatan sengit dalam kampanye keduanya kala itu adalah kebijakan New Deal Roosevelt. 

Sebelum pemilihan, The Literary Digest, sebuah majalah yang cukup terkenal dan selalu berhasil memprediksi kemenangan pemilihan presiden AS sejak 1916, mengeluarkan hasil survei. Majalah mingguan yang didirikan oleh Isaac Kauffman ini memprediksi bahwa Landon sepertinya akan memangi kontestasi dengan selisih 57 : 43 persen. Akan tetapi, saat pemilu berlangsung, prediksi Digest meleset jauh. Roosevelt ternyata memenangi pemilu dengan raihan 62 persen suara. 

Dalam analisis Pierce (1940), kemenangan Roosevelt tak lain disebabkan oleh munculnya underdog effect survei politik. Meski diprediksi kalah, Roosevelt tetap berusaha untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang kandidat yang tangguh, tak dapat ditaklukkan, dan bermental pemenang. Sikap inilah yang kemudian menimbulkan simpati, sentimen positif, dan dukungan yang besar dari masyarakat. Itulah yang disebut Pierce sebagai Underdog Effect dari survei politik.

Apa yang terjadi pada Pilkada DKI beberapa lalu, meski dalam konteks yang berbeda, memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada pemilu Amerika serikat tersebut. Sebelum pemilihan berlangsung, semua lembaga survei menempatkan pasangan Foke-Nara sebagai pasangan yang sepertinya akan bisa dengan mudah memenangi kontestasi. Berbekal hasil riset, yang salah satunya dilakukan oleh konsultannya sendiri, pasangan Foke-Nara kemudian dengan “pongah” mengkampanyekan pilkada cukup dengan satu putaran saja. Padahal, untuk bisa menang dalam satu putaran, pasangan ini mesti harus menggamit suara 50 persen + 1. Dengan jumlah pasangan calon yang berjumlah enam pasang, untuk mendapatkan suara 50 persen tentu bukanlah perkara mudah.

“Kepongahan” incumbent ini, hemat penulis, membuat pemilih Jakarta jengah. Hal itu dikarenakan incumbent dalam lima tahun ini dipandang nyaris tak berbuat apapun untuk mengurai masalah keseharian yang dihadapi warga Jakarta. Macet masih menjadi pemandangan umum setiap hari, pun demikian dengan banjir di beberapa wilayah yang tak juga teratasi. Tak mengherankan apabila kemudian tingkat kepuasan warga jakarta terhadap kepemimpinan Foke dalam lima tahun ini masih di bawah 50 persen.

Dalam situasi seperti ini, pemilih jakarta kemudian mendapati sosok alternatif pemimpin yang “terbukti” mampu memimpin daerah asalnya. Jokowi yang merupakan Wali Kota Solo, merupakan kepala daerah yang dipandang cukup berhasil oleh masyarakatnya. Setidaknya keberhasilan Jokowi tercermin dari survei terhadap warga Solo yang menempatkan tingkat kepuasan masyarakat di atas 90 persen.

Ditambah publikasi reputasi yang cukup baik, seperti gebrakan mobil Esemka dan gaya kepemimpinan yang luwes, membaur, dan dekat dengan masyarakat, sosok Jokowi seolah bisa memberikan harapan baru bagi perubahan di Jakarta. Hal ini sangat kontras dengan gaya kepemimpinan Foke yang terkesan elitis dan eksklusif. Bagi pemilih Jakarta, apa yang tidak ditemui dalam diri Foke ada di dalam sosok Jokowi.

Dari titik inilah kemudian muncul rasa simpati, sentimen positif, dan dukungan yang besar dari masyarakat Jakarta. Kesan tidak “pongah” di tengah “kepongahan” incumbent, membuat posisi Jokowi bisa menuai underdog effect survei politik seperti yang di tuai oleh Roosevelt pada pemilu Amerika Serikat tahun 1936. Dari sosok yang tidak diunggulkan menjadi sosok yang sangat disanjung dan disayang.

Gagalnya Bandwagon Effect 

Dalam konteks yang lain, munculnya underdog effect menjadikan harapan terjadinya bandwagon effect terhadap publikasi hasil survei pilkada DKI Jakarta tak terpenuhi. Bandwagon effect adalah dampak yang diinginkan agar pemilih yang belum punya pilihan bisa mengikuti suara mayoritas. Seperti kita tahu, survei LSI (lingkaran) seminggu sebelum pemilihan masih menempatkan pasangan Foke-Nara pada tingkat elektabilitas 49,1 persen. Sementara pasangan Jokowi-Ahok berada di angka 14,4 persen.

Melihat elektabilitas Foke-Nara yang sudah di atas angin tersebut, maka hasil survei ini pun di publikasi dengan massif. Dengan hanya kekurangan 1 persen suara saja untuk bisa memenangi pilkada satu putaran, pasangan incumbent kemudian dengan yakin memasang jargon pilkada satu putaran ke seluruh pelosok Jakarta. Namun naas, harapan terjadinya badnwagon effect malah berbalik menjadi underdog effect untuk pasangan Jokowi-Ahok.

Pesan yang bisa ditarik dari situasi ini adalah, secara etis, idealnya lembaga pembaca aspirasi publik ketika merilis hasil surveinya tidak memiliki kepentingan langsung dengan kandidat yang sedang berkompetisi. Karena jika hal itu dilakukan, kecurigaan bahwa hasil riset yang dipublikasikan hanya digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini masyarakat ke arah yang diharapkan (bandwagon effect) tidak bisa dihindari. Akibatnya, akan banyak gugatan terhadap survei politik seperti saat ini.

Baca Selengkapnya...

SBY dan Ceruk Resistensi Ical

Oleh : Abdul Hakim MS

Jurnal Nasional, Kamis, 12 Juli 2012

Meski pilpres 2014 masih dua tahun lagi, namun Partai Golkar sudah sejak dini mendeklarasikan calon presidennya. Adalah Aburizal Bakrie yang didaulat oleh Partai Beringin untuk meretas jalan ke istana. Pendaulatan itu sendiri secara resmi dilakukan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Golkar pada tanggal 29-30 Juni lalu di Bogor.

Dalam konteks penguatan demokrasi, pencapresan dini Ical –sapaan akrab Aburizal bakrie- sebenarnya merupakan hal positif. Hal ini menjadi tradisi baru dalam konteks politik Indonesia. Bagi pemilih, pendeklarasian lebih awal ini bisa memberikan ruang yang cukup untuk menilai calon pemimpin yang diusung oleh partai politik secara lebih cermat. Sehingga kehawatiran istilah “membeli kucing dalam karung” bisa dihindarkan. Karena ketika pemilih memutuskan memberi suaranya ke Partai Golkar, rujukan pemimpin yang akan diusung sudah sangat jelas, yakni Ical.

Namun dalam konteks kontestasi politik, pencapresan dini Ical ini akan menghadirkan dua hal penting yang bisa menjadi pengganjal langkahnya menuju istana. Pertama, Ical akan menerima banyak “intrik” dari internal Partai Golkar sendiri. Kedua, Ical akan menerima banyak resistensi dari kalangan pemilih terkait record buram yang melekat pada dirinya. Merujuk pada dua hal ini, pertanyaan menariknya adalah bagaimana kira-kira prospek Ical di Pemilu 2014?

Menguruk Ceruk

Seperti kita tahu, diinternal Partai Golkar, Ical harus dihadapkan pada penolakan pencapresan dirinya dari salah satu tokoh senior berpengaruh, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar dalam berbagai kesempatan sudah dengan lantang menolak pencapresan dini Ical ini. Meski sempat kompak menyingkirkan Surya Paloh di arena Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2009 lalu di Riau, Akbar sepertinya lebih sreg mencalonkan Jusuf Kalla (JK) di Pemilu 2014. Penyebabnya, Kalla dipandang memiliki tingkat elektabilitas yang lebih baik dibanding Ical. Rekam jejak wakil presiden SBY periode 2004 – 2009 ini juga dinilai jauh mengungguli Ical.

Dengan peresmian pencapresan Ical pada akhir Juni lalu oleh Partai Golkar, bukan berarti Akbar dan JK akan memendam “hasrat” begitu saja untuk menuai mandat dari partai kuning. Gerbong keduanya pasti akan terus “bergerilya” mencari cara “mengkudeta” Ical jadi calon presiden. Jika tingkat elektabilitas Ical tak kunjung kompetitif dengan calon lain, sepertinya kans Akbar dan JK akan terus terbuka.

Selain tantangan resistensi dari internal Partai Golkar sendiri, Ical juga dihadapkan pada catatan buram yang melekat pada dirinya. Setidaknya, saat ini ada dua catatan suram yang siap mereduksi tingkat elektabilitasnya di kalangan pemilih. Pertama adalah terkait bencana luapan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Bencana tersebut ditengarai akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas yang merupakan anak perusahaan kelompok usaha Bakrie. Bencana ini telah menyebabkan lebih dari ratusan hektare wilayah pemukiman tenggelam dan puluhan ribu orang mengungsi. Namun, meski sudah hampir enam tahun berlalu, mekanisme penyerahan ganti rugi lahan masih terkatung-katung. 

Naasnya, kejadian ini berada di Pulau Jawa yang jumlah pemilihnya pada pemilu 2009 lalu mencapai 59 persen. Sementara khusus untuk daerah Jawa Timur yang merupakan tempat kejadian bencana luapan lumpur Lapindo, adalah wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. 

Catatan buram kedua Ical adalah terkait kasus skandal tunggakan pajak kelompok usaha Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Di berbagai kesempatan persidangan, terdakwa kasus pajak Gayus H. Tambunan berulang kali mengungkapkan bahwa kelompok usaha Bakrie memberikan uang senilai Rp100 miliar kepada dirinya guna memperlancar urusan tunggakan pajak. Namun hingga detik ini, kasus ini tak ada kabar beritanya, meski Gayus sendiri sudah mendekam di balik jeruji penjara.

Dengan dua catatan buram ini, Ical sepertinya harus bekerja ekstra keras untuk menutup ceruk curam resistensi dirinya. Untuk bisa mengendarai Partai Golkar, Ical sudah selangkah lebih maju, yakni mencapreskan diri secara dini. Meskipun kemungkinan manuver internal Partai Golkar tetap akan bisa mengancam kapan saja. Namun untuk bisa mereduksi resistensi pemilih, khususnya di wilayah Jawa, apa upaya yang bisa dilakukan Ical?

Mengipas SBY

Resistensi dari pemilih Jawa memang sepertinya sudah disadari betul oleh Ical. Itu sebabnya, Ical tak segan beriklan dengan membawa simbol-simbol kebudayaan suku Jawa. Misalnya, dalam salah satu iklan di media massa Jawa Timur, Ical berkata "Matur Nuwun" dengan menampilkan Ki Anom Suroto, dalang wayang kulit tersohor dari Solo sebagai bintang tamu. Ical juga memberikan penghargaan terhadap tokoh seniman Jawa. Bahkan, Ical sampai harus rela mencium keris, salah satu simbol perilaku kejawen yang sangat kental, untuk bisa dekat dengan pemilih Jawa.

Trik lain yang digunakan Ical untuk menutup ceruk resistensi dirinya dari pemilih Jawa adalah dengan mencoba menarik perhatian dan dukungan SBY. Caranya, dengan “mengiming-imingi” Ipar dan anak SBY, Pramono Edhie Wibowo dan Edhi Baskoro Yudhoyono, untuk digandeng sebagai wakil presiden mendampingi dirinya di pemilu 2014. Berkali-kali, Ical mengeluarkan statemen bahwa Pramono dan Ibas adalah sosok yang pas untuk mendampingi dirinya sebagai calon wakil presiden.

Apa yang dilakukan Ical ini bukan tanpa alasan. Presiden SBY merupakan tokoh yang masih diagung-agungkan oleh pemilih Jawa. Dengan citra santun, bersih, dan bersahaja, SBY tetap akan menjadi magnet baik dalam pemilu 2014 nanti. Selain itu, Partai Demokrat yang saat ini sedang mengalami krisis calon pemimpin, membuat Ical berfikir masih punya peluang untuk menjadi tokoh alternatif. SBY yang tak bisa lagi mencalonkan diri pada pemilu 2014, tentu membutuhkan tokoh alternatif untuk bisa terus menjaga trah Yudhoyono di lingkaran kekuasaan. Dengan mengipas Pramono dan Ibas, Ical berharap popularitas dan elektabilitasnya bisa naik, meskipun catatan buram tetap melekat didirinya.

Meski demikian, apa yang dilakukan Ical dengan memasang iklan massif dan mencoba merangkul tokoh-tokoh Jawa, hemat saya, tak akan terlalu banyak membantu tingkat elektabilitasnya. Dalam skala kecil, upaya Ical dengan iklan politik yang telah menelan banyak biaya ini, mungkin akan memiliki dampak. Akan tetapi dalam skala massif, harapan untuk merangkul pemilih jawa dengan berbagai macam upaya seperti itu tak akan menjadi faktor dominan.

Sejatinya, yang paling penting menurut saya untuk dilakukan Ical saat ini adalah dengan cepat menyelesaikan persoalan yang secara nyata dihadapi masyarakat, khususnya terkait catatan buram dirinya. Pertama, selesaikan dengan segera persoalan ganti rugi lahan korban Lumpur Lapindo yang terus dirundung derita. Dari pada menghabiskan bermilyar-milyar uang untuk iklan politik, akan lebih bermanfaat dengan beriklan menyelesaikan ganti rugi lahan korban lumpur lapindo. Kedua, segera selesaikan tuduhan Gayus terkait pengemplangan pajak oleh tiga perusahaan yang disebut menyogok Gayus. Karena jika hal itu tidak dilakukan, rasanya cukup sulit buat Ical untuk menandingi calon-calon lain seperti Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang memiliki rekam jejak lebih baik.

Baca Selengkapnya...

Indonesia Dipusaran G20

Oleh : Abdul Hakim MS 

Investor Daily, Rabu, 27 Juni 2012 

Di tengah situasi perekonomian global yang sedang menghadapi tantangan berat, penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Los Cabos, Mexico, Juni ini menjadi menarik untuk disimak. Selain akan membahas krisis di Eropa yang tak kunjung mereda, KTT G20 juga harus menjawab dinamika perekonomian yang sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang. 

Seperti kita tahu, perekonomian dunia saat ini sedang dihantui ancaman krisis sebagai efek dari krisis yang melanda Eropa. Walaupun telah terjadi banyak perbaikan dibeberapa negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, kondisi ekonomi di negara benua biru ternyata masih belum mampu keluar dari kemelut. 

Tak heran jika kemudian International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di Eropa pada tahun 2012 akan negatif. Sementara pertumbuhan ekonomi global ditaksir (hanya) berada pada kisaran 3,3%. Untuk kawasan Asia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di level 7,3%, turun dari angka pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh landainya pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama Asia, seperti China dan India. 

Ditengah situasi seperti ini, keberadaan G20 tentu strategis. Lembaga yang didirikan 13 tahun lalu sebagai langkah antisipasi terjadinya krisis 1998, diharapkan mampu memberi solusi konkrit. Saat ini, G20 merupakan representasi dari 90 persen Gross National Product (GNP) dunia, 85 persen perdagangan dunia, dan memiliki jumlah penduduk dua pertiga dari penduduk dunia. G20 sendiri merupakan forum resmi kerja sama ekonomi global pengganti forum Kelompok 8 (G8). Forum ini dibentuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dunia dengan memperkokoh fondasi keuangan internasional. Peresmian G20 sebagai pengganti G8 sendiri dideklarasikan di Pittsburg, Pennsylvania, Amerika Serikat (AS), September 2009. Keputusan itu didasarkan pada realitas bahwa krisis ekonomi global telah mempercepat perubahan tatanan ekonomi dunia. 

Ketimpangan Ekonomi 

Digantikannya G8 dengan G20 tak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi-politik kontemporer. Selama puluhan tahun, arah ekonomi dunia sangat ditentukan oleh kelompok 8 (G8). Himpunan negara ekonomi maju yang meliputi AS, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Rusia, Kanada, dan Jepang ini menjadi lokomotif kebijakan ekonomi dunia. Itu sebabnya, banyak harapan dibebankan kepada kelompok elit ini untuk bisa memperbaiki kondisi negara-bangsa dunia. 

Naasnya, harapan itu tak sepenuhnya terwujud. Alih-alih bisa menjadi lokomotif peningkatan ekonomi negara-bangsa dunia, negara-negara anggota G8 sendiri malah kerapkali dihadapkan pada kesulitan untuk menyelesaikan persoalan besar di internal mereka sendiri. 

Begitu pula dengan regulasi global yang dilahirkan oleh kelompok elit ini. G8 cenderung menampilkan diri sebagai kelompok yang eksklusif dan proteksionis. Sejak masih bernama G6 dan G7, memang belum terlihat itikad baik yang ditunjukkan oleh negara-negara maju ini untuk memperjuangkan ekonomi dunia menuju tatanan yang lebih baik dan adil. 

Bisa dibilang, perhatian G8 terhadap negara-negara berkembang hanya sebuah kamuflase belaka untuk dapat mengeruk keuntungan semata. Hal itu bisa dilihat dari regulasi yang dikeluarkan yang lebih banyak memihak kepentingan para anggotanya. Tak heran jika kemudian jumlah negara miskin makin bertambah karena hak-haknya kerap kali diabaikan dan dikebiri. 

Dalam aspek political will, keberadaan G8 untuk menjadikan tatanan ekonomi dunia yang lebih baik dan adil juga diragukan. Harapan agar G-8 mampu merumuskan format perekonomian global yang berorientasi pada proses pencerahan dan kebangkitan ekonomi dunia, termasuk di dalamnya bagaimana memberikan kontribusi yang optimal bagi negara-negara miskin, hanya menggantung di awang-awang. 

Itu sebabnya, banyak kalangan yang kemudian kecewa terhadap kelompok elit ini. Hal itu tercermin dari maraknya demonstrasi kala pertemuan tahunan mereka gelar. Keberadaan G8 dianggap tidak mampu membuat pemerataan kesejahteraan ekonomi negara-bangsa dunia, akan tetapi malah dituding berkontribusi besar terhadap makin curamnya ketimpangan ekonomi yang ada. 

Padahal, jika kita amati, realitas ekonomi dunia dewasa ini sudah berubah. Dunia tak lagi hanya dikuasai oleh delapan negara industri kaya yang dimotori oleh AS dan negara-negara Eropa. Arus barang dan jasa juga banyak mengalir dari negara-negara berkembang yang dahulu dipandang sebelah mata oleh negara-negara industri. Itulah sebabnya, kelahiran G8 patut di apresiasi. 

Peranan Indonesia 

Dari situasi di atas memuncul sebuah pertanyaan yang yang krusial untuk dijawab, bagaimana peranan Indonesia dalam G20 khususnya, dan tatanan baru ekonomi dunia pada umumnya? 

Jika kita telisik, keberadaan Indonesia dalam G20 sebetulnya berada dalam posisi strategis untuk turut dalam menentukan arah dan kebijakan perekonomian global. Saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang tergabung dalam G20. Tak hanya itu, Indonesia juga dinilai sangat layak masuk dalam kelompok negara berkembang dan berpengaruh di percaturan perekonomian global (Brazil, Rusia, India, China/BRIC). 

Layaknya Indonesia masuk dalam BRIC seperti diungkapkan oleh Goldman Sachs sekitar empat tahun lalu. Goldman Sachs membuat daftar sejumlah negara, seperti Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Turki, dan Vietnam dalam rangka mencari BRIC baru. Kriteria yang ia gunakan adalah negara dengan stabilitas ekonomi makro, kematangan politik, keterbukaan perdagangan dan kebijakan investasi, dan kualitas pendidikan. 

Terkait pertumbuhan ekonomi, Indonesia saat ini juga cukup diperhitungkan oleh dunia internasional. Ekonomi Indonesia berpotensi melakukan akselerasi disaat sebagian besar negara dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung negatif. Bersama China dan India, Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan positif di tengah krisis melanda ekonomi global selama rentang waktu tahun 2008-2009. 

Selain itu, dengan status sebagai negara dengan ekonomi nomor 16 dunia, membuat keberadaan Indonesia di G20 lebih diperhitungkan. Pendapat dan pemikiran Indonesia akan lebih banyak diakomodasi. Posisi tawar Indonesia juga akan menjadi lebih kuat ketimbang dulu ketika hanya menjadi 'penggembira' di forum G8. 

Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk secara lebih aktif mengutarakan pandangan-pandangan alternatif di luar dominasi negara-negara besar. Isu-isu yang dapat disuarakan Indonesia dalam forum G20 antara lain tentang reformasi struktural dan stabilisasi ekonomi dunia, utang, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, dan perdagangan. 

Di samping itu, partisipasi aktif Indonesia pada setiap pertemuan G20 memiliki potensi besar bagi peningkatan kapasitas ekonomi domestik, terutama jika ditinjau dari perspektif perdagangan dan investasi. Singkat kata, G20 ibarat sebuah amunisi bagi Indonesia untuk mengarahkan sumber daya global bagai kepentingan ekonomi dalam negeri secara lebih optimal.

Baca Selengkapnya...

G-20 dan Posisi Indonesia

Oleh : Abdul Hakim MS

Harian Detik, 20 Juni 2012

“Time has come where Indonesia can give something to the world, because we are now regional power with global outreach”. Demikian kalimat yang terlontar dari Presiden SBY kala memberikan briefing di pesawat saat akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20) di Los Cabos, Meksiko pada 17 – 19 Juni 2012. Presiden SBY begitu yakin bahwa Indonesia akan bisa berbuat “sesuatu” dalam pertemuan tahunan yang diikuti oleh kepala negara dan delegasi dari 20 negara maju maupun berkembang itu. 

Optimisme Presiden SBY didasari oleh fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu diantara tiga negara (setelah China dan India) yang tetap mampu menjaga pertumbuhan positif di tengah situasi krisis global yang menghantam pada rentang 2008-2009. Dengan pembangunan ekonomi yang tidak pernah lay-off seperti yang terjadi di beberapa negara dunia, Indonesia dipandang sangat remarkable. 

Bahkan kepala Indonesia bisa kian tegak mengingat kita merupakan satu-satunya negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang tergabung dalam G20. Selain itu, penilaian positif Goldman Sachs bahwa Indonesia saat ini layak masuk sebagai negara dalam kelompok negara berkembang dan berpengaruh di percaturan ekonomi global (Brazil, Rusia, India, China/BRIC baru), semakin membuat Presiden SBY pede. 

Ditambah dengan status sebagai negara dengan volume ekonomi nomor 16 dunia, keberadaan Indonesia di G20 tentu akan lebih diperhitungkan. Pemikiran dan posisi tawar Indonesia menjadi lebih kuat ketimbang dulu ketika hanya menjadi 'penggembira' di forum G8. Pertanyaannya, mampukah Indonesia memanfaatkan posisi strategis ini di forum G20? 

Daya Saing 

Meski banyak catatan positif telah ditorehkan selama ini, Indonesia tetap harus waspada dan tak boleh terlalu terlena dengan buaian data-data di atas. Itu dikarenakan masih banyaknya kerikil-kerikil tajam yang siap menghadang laju positif pembangunan ekonomi kita. Yang paling kentara tentulah persoalan rendahnya daya saing yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berkembang satu kawasan. 

Hal itu terlihat dari laporan International Finance Corporation (IFC). Menurut lembaga yang bermarkas di Amerika Serikat ini, untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik, daya saing Indonesia masih kalah dengan Thailan dan Malaysia. Indonesia hanya menempati posisi 129, jauh di bawah Thailand dan Malaysia yang menduduki peringkat 17 dan 18. Dari data ini bisa dibaca bahwa Nusantara ternyata belum begitu ramah bagi para pengusaha yang menanamkan modalnya disini. 

Seperti kita tahu, persoalan daya saing ini sangat terkait erat dengan keberadaan birokrasi dalam mengelola negara. Hingga detik ini, citra birokrasi Indonesia di mata dunia masih kurang baik. Maraknya pungutan liar (pungli) menyebabkan biaya tak resmi menjadi mahal. Bahkan untuk mendirikan usaha di Indonesia, para pengusaha harus mengeluarkan biaya empat kali lipat dibandingkan dengan mendirikan usaha di Thailand. 

Selain birokrasi, persoalan lain yang menjadikan daya saing Indonesia masih kalah dengan negara tetangga adalah masih lemahnya sektor infrastruktur yang ada. Tak jarang para pengusaha harus memutar otak akibat mahalnya biaya transportasi. Hal ini yang menyebabkan ketimpangan harga antara satu daerah dengan daerah lainnya. Harga barang di Papua misalnya, bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang yang ada di pulau Jawa. 

Untuk itu, ke depan pemerintah harus serius menangani kendala ini. Memang, gaung reformasi birokrasi sudah sangat lantang disuarakan. Namun hingga detik ini belum sepenuhnya membuahkan hasil. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur. Meski pemerintah sudah getol melakukan pembenahan, perbaikan disektor ini juga belum maksimal. 

Kita faham bahwa membangun infrastruktur bukan perkara mudah. Dalam lima tahun ke depan saja, misalnya, pemerintah menaksir butuh baiaya sedikitnya Rp 1.500 triliun untuk peningkatan infrastruktur di seluruh Indonesia. Jumlah itu memang tak sedikit karena itu lebih besar dari jumlah APBN Indonesia tiap tahunnya. 

Momentum G20 

Dengan berbagai catatan positif yang ada, tentu kita berharap pemerintah bisa memanfaatkan dengan maksimal forum G20. Masih terbengkalainya pembenahan sektor infrastruktur akibat besarnya biaya yang diperlukan, bisa ditutup dengan meyakinkan para investor untuk mau mendanai proyek-proyek yang ada. Forum G20 bisa dimanfaatkan untuk menggalang dukungan bagi pembangunan Indonesia, terutama untuk perbaikan sarana infrastruktur. Forum G20 merupakan momentum untuk menarik modal besar ke negeri ini.  

Bersamaan dengan itu, pemerintah harus juga serius meyakinkan pengusaha negara lain bahwa Indonesia saat ini sudah lebih ramah dengan dunia usaha. Reformasi birokrasi terus dilakukan sebagai upaya perbaikan. Dan saat ini, meski belum sepenuhnya menggembirakan, reformasi birokrasi sudah memperlihatkan gejala perubahan yang lebih baik. 

Saat ini, Indonesia menentukan empat sasaran dalam forum G-20. Pertama, Indonesia harus mampu meminimalkan dampak buruk gejolak ekonomi dunia. Kedua, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketiga, Indonesia bertekad untuk mengubah krisis menjadi peluang sukses di bidang ekonomi. Dan Keempat, Indonesia harus mampu mengambil manfaat, yakni menjalin kemitraan dengan sesama anggota G-20. 

Tujuan keempat adalah yang terpenting. Saat ini, sulit bagi suatu negara untuk berjalan sendirian. Tak bisa dipungkiri, dunia yang makin menyisakan batas yang minim memaksa setiap negara untuk mau terbuka, memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan selalu inovatif dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. 

Dengan potensi yang dimiliki Indonesia saat ini yang meliputi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, plus trend positif pembangunan ekonomi, Indonesia memiliki peluang besar untuk secara lebih aktif mengutarakan pandangan-pandangan alternatif di luar dominasi negara-negara besar. Indoenesia bisa menelusrkan Isu-isu yang baru di luar kemajuan negara-negar maju. 

Oleh karena itu, partisipasi aktif Indonesia pada setiap pertemuan G20 harus bisa melahirkan peluang yang besar bagi peningkatan kapasitas ekonomi domestik. Forum G20 harus bisa dijadikan amunisi untuk mengarahkan sumber daya global bagai kepentingan ekonomi dalam negeri secara lebih optimal.

Baca Selengkapnya...

Pencapresan Ical Lemahkan Golkar

Oleh : Abdul Hakim MS 

Jurnal Nasional, Rabu, 13 Jun 2012 

Internal Partai Golkar kembali gemuruh. Isu merapatnya dua politisi senior partai beringin, Jusuf Kalla (JK) dan Akbar Tandjung, ke Partai Nasdem adalah pemicunya. Hal ini merujuk pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, bahwa JK memang sedang digadang-gadang sebagai capres di pemilu 2014. Dan pada beberapa acara Partai Nasdem, mantan wakil presiden era pemerintahan SBY periode 2004-2009 ini memang kerap muncul diantara petinggi-petinggi Partai besutan Surya Paloh tersebut. 

Seolah ingin mempertegas kebenaran merapatnya JK ke Partai Nasdem, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tandjung, menuturkan bahwa ada peluang JK dicapreskan Nasdem. Akbar menilai, Partai Nasdem memiliki potensi cukup kuat di pemilu dua tahun mendatang. Sementara JK mempunyai kompetensi baik di mata publik. 

Seandainya kondisi ini betul terjadi, Partai Golkar patut was-was. Dua politisi senior tersebut memiliki gerbong panjang di partai beringin. Dengan merapatnya kedua tokoh Partai Golkar ini tentu akan semakin mengancam keberadaan partai yang pernah menjadi penyangga utama rezim Orde baru ini. Kenapa demikian? 

Makin Tenggelam 

Jika menilik kondisi Partai Golkar di dua pemilu legislatif terakhir (2004 dan 2009), posisi Partai Golkar sebetulnya sudah cukup riskan. Perolehan suaranya terus melorot akibat banyak kader yang menyempal atau mendirikan partai sendiri. Akibat penyempalan ini, Partai Golkar harus rela kehilangan 9 juta suara pemilih pada pemilu 2009. Tentu dampak ini bisa dikategorikan sebagai efek yang cukup ekstrim. 

Seperti kita tahu, pada pemilu 2004 Partai Golkar menjadi pemenang pemilu dengan jumlah suara sebesar 24 juta pemilih. Akan tetapi, jumlah suara ini kemudian turun drastis pada pemilu 2009 menjadi hanya 15 juta pemilih. Pertanyaannya, kemana pindahnya 9 juta suara pemilih Golkar pada pemilu 2009? 

Jika ditelusuri, pada pemilu 2009, setidaknya ada tiga partai peserta pemilu yang lahir dari rahim Partai Golkar. Ketiganya adalah Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Ketiganya berhasil meraup suara cukup signifikan. Partai Gerindra menggenggam 4,6 juta suara pemilih, Partai Hanura menggamit 3,9 juta suara pemilih, dan PKPB merengkuh 1,4 juta suara pemilih. Jika digabungkan, jumlah suara ketiga partai yang berembrio dari Partai Golkar ini mencapai 9 juta suara pemilih. Jumlah ini sesuai dengan jumlah hilangnya suara Partai Golkar pada pemilu 2009 lalu. Melalui kalkulasi sederhana ini bisa ditafsirkan, bahwa ancaman terbesar partai Golkar bukan berasal dari partai lain yang tak memiliki hubungan histroris, melainkan muncul dari partai-partai yang memiliki tautan sejarah dengan Partai Golkar sendiri. 

Celakanya, pada pemilu 2014, Partai Golkar yang suaranya sudah tereduksi oleh tiga partai di awal, harus kembali terbelah. Kekalahan Surya Paloh dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar oleh Ical, menyebabkan lahirnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 

Dengan masuknya dua politisi senior sekaliber JK dan Akbar Tandjung ke Partai Nasdem, tentu kondisi ini akan makin menyulitkan upaya Golkar untuk tetap menjaga pemilihnya. Sebelum masuknya dua politisi senior itu saja, merujuk kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI), Partai Nasdem sudah meraup dukungan publik sekitar 5 persen. Apalagi ditambah dengan limpahan suara dari gerbong pendukung JK dan Akbar. Tentu posisi partai baru ini bisa semakin kokoh. 

Kelemahan Ical 

Bergolaknya internal partai Golkar saat ini, lebih disebabkan oleh kengototan Aburizal Bakrie (Ical) untuk dideklarasikan secara dini sebagai Capres pada pemilu 2014. Rencananya, pada Rapimnasus yang akan dihelat pada Juli 2012 mendatang, Ical akan ditetapkan sebagai satu-satunya bakal capres dari partai beringin pada pemilu 2014. 

Alih-alih mendukung pencapresan Ical, Akbar malah dengan lantang menyuarakan ketaksetujuannya terhadap pencapresan dini Ical. Sebagai ketua dewan pertimbangan partai golkar, ia malah memberikan nasehat, dari pada menetapkan ical sebagai capres secara dini, Rapimnasus sebaiknya diarahkan untuk melakukan evaluasi internal partai guna menghadapi pemilu 2014. Isunya, Akbar lebih sreg kalau JK yang akan diusung oleh Golkar daripada Ical. 

Sikap Akbar sebetulnya cukup rasional. Disaat ancaman yang akan dihadapi oleh Partai Golkar kian besar pada pemilu 2014, cukup wajar apabila Akbar cukup risau. Itu sebabnya, ia tak kemudian legowo mendukung Ical untuk menjadi capres, mengingat Ical memiliki catatan minus yang mungkin bisa saja makin menenggelamkan suara Partai Golkar. 

Seperti kita tahu, ada dua catatan hitam yang siap menjadi faktor resisten Ical dalam pilpres 2014. Pertama, bencana luapan Lumpur Lapindo. Bencana luapan lumpur yang menimpa Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, itu terjadi akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Bencana ini telah menyebabkan lebih dari ratusan hektare wilayah pemukiman warga tenggelam. 

Tak hanya itu, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi. Sudah tak terhitung lagi nilai kerugian material maupun nonmaterial yang timbul akibat bencana tersebut. Namun, meski sudah lima tahun berlalu, mekanisme penyerahan ganti rugi lahan masih terkatung-katung. Naasnya, kejadian ini berada di Pulau Jawa yang jumlah pemilihnya mencapai 60 persen. Saham PT Lapindo Brantas dimiliki secara penuh oleh PT Energi Mega Persada, yang merupakan anak perusahaan kelompok usaha Bakrie. 

Kedua, kasus skandal tunggakan pajak. Selain bencana luapan lumpur Lapindo, Ical juga berpotensi tersandung skandal tunggakan pajak yang dilakukan kelompok usaha Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Di berbagai kesempatan persidangan, terdakwa Gayus H. Tambunan berulang kali mengungkapkan bahwa kelompok usaha Bakrie memberikan uang senilai Rp100 miliar kepada dirinya guna memperlancar urusan tunggakan pajak. 

Merujuk kondisi di atas, tentu yang harus dilakukan Partai Golkar saat ini adalah melakukan konsolidasi total demi menjaga asa menjadi pemenang pada pemilu 2014. Rencana pencapresan dini Ical pada Rapimnasus bulan Juli mendatang sebaiknya ditinjau ulang. Akan lebih bijak apabila Ical memenuhi janjinya bahwa Partai Golkar akan mencapreskan sosok yang menurut survei paling diterima publik. Saat ini, Ical masih kalah moncer dengan tokoh-tokoh lain di Golkar, seperti Jusuf Kalla. 

Pintu pencapresan Partai Golkar akan lebih baik jika ditempuh dengan cara konvensi, seperti yang dilakukan Akbar pada pemilu 1999. Cara itu terbukti cukup mujarab dalam mengerek suara beringin menjadi pemenang. Seandainya Ical nanti tetap ditunjuk menjadi capres tunggal secara dini, sepertinya Partai Golkar harus rela menelan pil pahit pada pemilu 2014 nanti.

Baca Selengkapnya...

Relevansi Primordialisme dalam Pilpres 2014

Oleh : Abdul Hakim MS

Harian Detik, Kamis 24 Mei 2012

Di era demokrasi langsung seperti yang dianut Indonesia saat ini, topik primordialisme akan selalu hangat diperbincangkan menjelang pemilihan presiden. Maklum, mitos bahwa pemimpin Indonesia harus berasal dari etnis jawa masih cukup kuat disebagian besar kalangan masyarakat kita. 

Kita tentu masih ingat dengan ramalan joyoboyo yang mengatakan bahwa pemimpin Indonesia nantinya adalah mereka yang memiliki inisial ‘notonegoro’. Inisial ini memang identik dengan nama-nama dari suku Jawa. Untuk inisial ‘no’ dan ‘to’ telah menjadi kenyataan, yakni munculnya presiden pertama dan kedua, Soekar’no’ dan Soehar’to’. Akan tetapi, untuk presiden ketiga dan seterusnya, ramalan Joyoboyo ini meleset. 

Presiden ketiga Indonesia adalah BJ Habibie. Ia tak memiliki inisial yang tersangkut-paut dengan ramalan di atas. Kemudian menyusul presiden berikutnya adalah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiganya juga tak memiliki tautan dengan inisial ramalan tersebut. Merujuk hal ini, muncul pertanyaan yang cukup menarik, yakni masih relevankah menggunakan variabel primordialisme sebagai indikator utama untuk mengkalkulasi peluang keterpilihan seorang presiden saat ini?

Memudar 

Ketika masa awal-awal republik ini berdiri, hubungan antara primordialisme dengan keterpilihan seseorang dalam jabatan politik memang cukup kental. Setidaknya, itu yang ditemukan oleh seorang antropolog asal Amerika yang fokus mengkaji Indonesia, Clifford Geertz (1973). Menurut hasil penelitian tokoh yang mempopulerkan istilah priyayi, abangan, dan santri ini, pada awal-awal kemerdekaan, masalah etnik menjadi problematik serius. Tak jarang, adanya persaingan politik antar elit yang memliki perbedaan asal suku kerap berujung pada konflik. Kala itu, Geertz menuding bahwa kompetisi politik antar elit yang berbeda suku inilah yang menjadi faktor utama munculnya konflik antar etnik. 

Dalam konteks pemilihan presiden, hasil studi Geertz empat puluh tahun yang lalu ini, hingga sekarang masih menjadi rujukan tunggal terkait hubungan primordialisme dengan keterpilihan tokoh politik. Minimnya literatur yang tak memperbarui temuan Geertz, membuat banyak elit kita yang masih meyakini bahwa primordialisme tetap menjadi variabel dominan dalam menentukan keterpilihan seorang presiden. 

Padahal, pasca reformasi bergulir, isu primordial sebetulnya sudah tak lagi menjadi variabel utama dalam menentukan keterpilihan seorang presiden. Keterpilihan SBY pada pemilu 2004 dan 2009, misalnya, lebih dipengaruhi oleh kecemerlangan prestasi lulusan terbaik Akabri angkatan 1973 ini. Selain itu, faktor dinamika politik yang menempatkan SBY sebagai “pihak teraniaya” oleh penguasa, juga menjadi unsur dominan keterpilihannya. 

Menjelang pemilu 2014, faktor primordial malah sepertinya akan menjadi variabel terakhir dalam menentukan keterpilihan tokoh politik. Merujuk temuan hasil survei nasional Skala Survei Indonesia (SSI) pada Oktober 2011, mayoritas publik Indonesia ternyata sudah tak mempersoalkan asal suku kala menentukan pilihan presidennya. Saat ditanya dalam menentukan kriteria calon presiden/wakil presiden apakah harus dari keturunan jawa atau keturunan luar jawa, hanya 22.8% yang masih menganut sentimen kesukuan (primordial). Sementara 73.3% menjawab tak penting pemimpin berasal dari suku mana. Bagi masyarakat, yang paling penting adalah pemimpin yang konkrit berbuat untuk rakyat. 

Meski masih membutuhkan penelitian lebih dalam, setidaknya temuan SSI dalam survei nasional tersebut bisa ditafsirkan sebagai telah pudarnya sikap primordialisme masyarakat dalam menentukan calon pemimpinnya. Membincangkan asal suku dalam menentukan kriteria pemimpin bangsa sudah tak begitu relevan. Sehingga ke depan, calon pemimpin tak harus terbebani oleh asal suku yang memang sudah given dari Tuhan. Yang paling penting adalah membuat program konkrit bagi kesejahteraan rakyat. 

Peluang non-Jawa 

Lunturnya sikap primordialisme ini tentu menjadi kabar baik bagi calon presiden yang memiliki asal suku selain Jawa. Seperti banyak diprediksi oleh lembaga survei nasional, selain nama Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, nama yang memiliki elektabilitas baik di mata publik adalah Jusuf Kalla (JK), Aburizal Bakrie (Ical), dan Hatta Rajasa. Ketiganya merupakan tokoh bersuku non-jawa. JK berdarah Bugis, Makassar, Aburizal Bakrie bersuku Lampung, dan Hatta Rajasa berasal dari Sumatera Selatan. Pertanyaannya, bagaimana kans nama-nama dari luar jawa ini untuk bisa memenangi pemilu 2014? 

Jika merujuk hasil survei, tiga nama yang telah disebutkan di atas memiliki kans memenangi pemilu yang sama besar. Merujuk hasil survei nasional Skala Survei Indonesia (SSI) pada Oktober 2011, perbedaan tingkat elektabilitas ketiganya masih berada pada area margin of error. Elektabilitas JK ada di angka sembilan persen-an, Ical di angka enam persen-an, dan Hatta Rajasa di angka mendekati enam persen-an. Dengan selisih angka elektabilitas seperti itu, sementara pemilu masih dua tahun lagi, ketiganya masih bisa saling mengalahkan karena waktu sosialisasi masih cukup lama. 

Untuk menjadi kandidat capres, ketiganya juga sepertinya tak memiliki kendala serius. JK yang memiliki tingkat elektabilitas baik sepertinya tak akan memiliki kesulitan mencari kendaraan politik untuk pencapresannya. Sedangkan Ical tinggal menunggu waktu untuk dicalonkan Partai Golkar. Sementara Hatta Rajasa telah digadang-gadang Partai Amanat Nasional (PAN) untuk melaju pada pilpres 2014. 

Meski demikian, ada beberapa kendala yang bisa mengurangi tingkat kempetitif ketiganya melawan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. JK memiliki kelemahan tak memiliki partai politik serta usianya yang sudah uzur (72 tahun pada pemilu 2014). Sedangkan Ical memiliki catatan buram terkait masih terkatung-katungnya masalah lumpur lapindo dan skandal tunggakan pajak yang dilakukan kelompok usaha Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Sementara Hatta Rajasa diusung oleh PAN yang suaranya terus stagnan di angka 6 – 7 persen saja, selain riak-riak kecil kasus hibah KRL Jepang. 

Diluar kekurangannya, capres non-jawa masih memiliki peluang tinggi untuk bisa memimpin Indonesia di masa datang. Lunturnya sikap primordialisme di sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia, menjadikan pintu keterpilihan semakin terbuka. Dan mungkin saja, hal itu akan bisa terjadi pada pemilu 2014 yang dua tahun lagi akan dihelat di negeri ini. 

Yang diperlukan oleh calon pemimpin non-jawa saat ini adalah membuat program yang betul-betul bisa menyasar ke hati pemilih. Dengan begitu, kompetisi pada pemilu 2014 nanti akan semakin sengit, sehat, dan beragam seberagam etnik dan kultur yang dipunyai Indonesia.

Baca Selengkapnya...

Partai Golkar di Tengah Geliat Akbar

Oleh : Abdul Hakim MS

Harian Detik, Kamis, 10 Mei 2012

Lama tak terdengar, nama Akbar Tandjung tiba-tiba menyeruak kembali ke pentas politik nasional. Musababnya sederhana, ia tak setuju dengan agenda tunggal Rapimnasus Partai Golkar yang dipercepat pada bulan Juli 2012 mendatang, yakni penetapan Aburizal Bakrie sebagai satu-satunya bakal capres dari partai beringin pada pemilu 2014. 

Alih-alih mendukung pencapresan Ical dalam Rapimnasus, Akbar malah memberikan nasehat melalui surat bernomor K-03/DP/Golkar/IV/2012 tertanggal 25 April 2012. Menurut politisi gaek yang saat ini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini, dari pada menetapkan capres secara dini, Rapimnasus sebaiknya diarahkan untuk melakukan evaluasi internal partai guna menghadapi pemilu 2014. Itu dikarenakan pemilu 2014 akan makin sulit dilalui, mengingat banyaknya kader yang menyempal dan mendirikan partai sendiri. 

Setidaknya ada lima poin penting dalam surat Akbar. Pertama, ia menyoroti konsolidasi partai yang belum berjalan efektif. Kedua, ia mengungkit kaderisasi yang belum maksimal. Ketiga, mengenai keanggotaan partai yang masih mandek. Keempat, mengingatkan bahwa Golkar menargetkan suara 33 persen pada pemilu 2014. Kelima, yang merupakan inti surat Akbar, adalah menyangkut penetatapan capres. Akbar menyarankan, Rapimnasus lebih ideal jika diarahkan untuk membahas mengenai tata cara penetapan capres dari Partai Golkar, bukan menetapkan Ical sebagi capres tunggal. 

Efek Pembelahan 

Jika menilik kondisi Partai Golkar di dua pemilu legislatif terakhir, galau Akbar dalam menyikapi pencapresan dini Ical sebetulnya cukup rasional. Tantangan yang akan dihadapi partai kuning pada pemilu 2014 akan semakin terjal. Suara partai bekas penyangga Orde Baru ini terancam kembali melorot akibat banyaknya kader yang menyempal atau mendirikan partai sendiri. 

Jika disimulasikan secara sederhana, penyempalan kader Partai Golkar yang kemudian mendirikan partai sendiri sudah berefek cukup ekstrim pada pemilu 2009 lalu. Seperti kita tahu, pada pemilu 2004 Partai Golkar menjadi pemenang pemilu dengan jumlah suara sebesar 24 juta pemilih. Akan tetapi, jumlah suara ini kemudian turun drastis pada pemilu 2009 menjadi hanya 15 juta pemilih. Pertanyaannya, kemana pindahnya 9 juta suara pemilih Golkar pada pemilu 2009? 

Jika ditelusuri, pada pemilu 2009, setidaknya ada tiga partai peserta pemilu yang lahir dari rahim Partai Golkar. Ketiganya adalah Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Ketiganya berhasil meraup suara cukup signifikan. Partai Gerindra menggenggam 4,6 juta suara pemilih, Partai Hanura menggamit 3,9 juta suara pemilih, dan PKPB merengkuh 1,4 juta suara pemilih. Jika digabungkan, jumlah suara ketiga partai yang berembrio dari Partai Golkar ini mencapai 9 juta suara pemilih. Jumlah ini sesuai dengan jumlah hilangnya suara Partai Golkar pada pemilu 2009 lalu. Dari hitungan sederhana ini bisa ditafsirkan, bahwa ancaman terbesar partai Golkar bukan berasal dari partai lain yang tak memiliki hubungan histroris, melainkan muncul dari partai-partai yang memiliki tautan sejarah dengan Partai Golkar sendiri. 

Celakanya, pada pemilu 2014, Partai Golkar yang suaranya sudah tereduksi oleh tiga partai di awal, harus kembali terbelah. Kekalahan Surya Paloh dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar oleh Ical, menyebabkan lahirnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Saat ini, menurut kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI), Partai Nasdem sudah meraup dukungan publik sekitar 5 persen. Tentu kondisi ini akan semakin menyudutkan posisi Partai Golkar. Karena hemat saya, sebagian besar suara Partai Nasdem sepertinya akan berasal dari pemilih Golkar. Sebabnya, Surya Paloh ketika mendirikan Partai Nasdem membawa serta gerbongnya di Partai Golkar. 

Nilai Minus Ical 

Disaat ancaman yang akan dihadapi oleh Partai Golkar kian besar pada pemilu 2014, cukup wajar apabila Akbar Tandjung kemudian menjadi galau. Dalam situasi seperti ini, seharunya internal partai lebih fokus mencari strategi untuk bisa memenangi pemilu legislatif terlebih dahulu daripada ribut memperbincangkan pencapresan Ical secara dini. 

Akbar sepertinya faham betul dengan situasi ini. Itu sebabnya, ia tak kemudian legowo mendukung Ical untuk menjadi capres, mengingat Ical memiliki catatan minus yang mungkin bisa saja makin menenggelamkan suara Partai Golkar. Seperti kita tahu, ada dua catatan hitam yang siap menjadi faktor resisten Ical dalam pilpres 2014 mendatang. 

Pertama, bencana luapan Lumpur Lapindo. Bencana luapan lumpur yang menimpa Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, itu terjadi akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Bencana ini telah menyebabkan lebih dari ratusan hektare wilayah pemukiman warga tenggelam. Tak hanya itu, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi. Sudah tak terhitung lagi nilai kerugian material maupun nonmaterial yang timbul akibat bencana tersebut. Namun, meski sudah lima tahun berlalu, mekanisme penyerahan ganti rugi lahan masih terkatung-katung. Naasnya, kejadian ini berada di Pulau Jawa yang jumlah pemilihnya mencapai 60 persen. 

PT Lapindo Brantas sendiri merupakan salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk oleh BP Migas untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saham PT Lapindo Brantas dimiliki secara penuh atau 100 persen oleh PT Energi Mega Persada. PT Energi Mega Persada sendiri sebagai pemilik saham mayoritas PT Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan kelompok usaha Bakrie. 

Kedua, kasus skandal tunggakan pajak. Selain bencana luapan lumpur Lapindo, Ical juga berpotensi tersandung skandal tunggakan pajak yang dilakukan kelompok usaha Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Di berbagai kesempatan persidangan, terdakwa Gayus H. Tambunan berulang kali mengungkapkan bahwa kelompok usaha Bakrie memberikan uang senilai Rp100 miliar kepada dirinya guna memperlancar urusan tunggakan pajak. 

Merujuk kondisi di atas, tentu yang harus dilakukan Partai Golkar saat ini adalah melakukan konsolidasi total demi menjaga asa menjadi pemenang pada pemilu 2014. Pencapresan dini Ical pada Rapimnasus bulan Juli mendatang, hemat saya, adalah langkah yang kurang arif jika merujuk catatan-catatan minusnya. Akan lebih bijak apabila Ical memenuhi janjinya bahwa Partai Golkar akan mencapreskan sosok yang menurut survei paling diterima publik. Saat ini, Ical masih kalah moncer dengan tokoh-tokoh lain di Golkar, seperti Jusuf Kalla. 

Sepertinya, untuk bisa memperbaiki posisi, pintu pencapresan Partai Golkar akan lebih baik jika ditempuh dengan cara konvensi, seperti yang dilakukan Akbar pada pemilu 1999. Cara itu terbukti cukup mujarab dalam mengerek suara beringin menjadi pemenang. Seandainya Ical nanti tetap ditunjuk menjadi capres tunggal secara dini, sepertinya Partai Golkar harus rela menelan pil pahit pada pemilu 2014 nanti.

Baca Selengkapnya...

May Day dan Komitmen SBY

Oleh : Abdul Hakim MS 

Jurnal Nasional, 10 Mei 2012 

Kabar baik kembali menyambangi kaum buruh. Tuntutan agar tanggal 1 Mei dijadikan hari libur nasional, sepertinya akan menjadi nyata. Menteri Tenaga Kerja (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, mengatakan, pemerintah saat ini sedang serius menggodok May Day sebagai hari libur nasional. Komisi IX DPR RI yang salah satunya membidangi masalah tenaga kerja pun mendukung penuh. 

Bermula dari perjuangan panjang kelas pekerja di Eropa Barat dan Amerika Serikat pada abad 19 untuk mempertahankan hak-haknya, May Day mewujud sebagai simbol perlawanan kaum buruh untuk bisa memperbaiki taraf hidup mereka. Maklum, pesatnya perkembangan kapitalisme industri pada abad itu, membuat posisi pekerja sangat terjepit. Pemberlakuan jam kerja diluar waktu semestinya, minimnya upah, serta buruknya fasilitas pabrik adalah kenyataan pahit yang harus diterima kala itu. 

Dua ratus tahun berselang, kondisi yang dihadapi kaum pekerja belum juga berubah. Masih cukup kerap dijumpai masalah kesewenang-wenangan kaum pemilik modal terkait pemberian upah, pemberlakuan jam kerja, kepastian jaminan kerja, serta perlakuan fisik yang semena-mena. Dengan kondisi seperti itu, tak heran jika kemudian solidaritas kaum buruh menguat. Dan momen may day 1 Mei selalu menjadi hari penting untuk mengingatkan kaum borju dan pemerintah akan keadaan mereka. 

Derita TKI 

Untuk konteks Indonesia, keberadaan kaum pekerja sebetulnya belum sepenuhnya mendapat prioritas utama. Beberapa kali masih terdengar perlakuan tak baik, terutama yang mendera TKI di luar negeri. Padahal, merekalah pahlawan devisa sesungguhnya. 

Tentu kita masih ingat nasib malang yang menimpa Sumiati, TKW asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang dengan sadis digunting bibirnya oleh tuannya. Kita juga masih mengenang nama Kikim Komalasari yang dianiaya hingga tewas oleh majikannnya. Yang terbaru, tentu kematian tiga TKI asal Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Herman, Abdul Kadir Jaelani, Mad Noon tewas akibat ditembak Polisi Diraja Malaysia. Kasus ini sempat mencuatkan dugaan adanya perdagangan organ manusia. 

Tiga kasus di atas, mungkin hanya sebagian kecil kasus yang terungkap terkait kejadian miris yang menimpa TKI kita. Sepertinya masih banyak lagi yang tersembunyi jika merujuk Data BNP2TKI. Saat ini, ada sekitar 5.5 juta TKI yang menyambung hidup diluar negeri. 4.2 juta diantaranya bekerja dengan cara legal, sementara sisanya, 1.3 juta dengan cara ilegal. Dengan jumlah TKI sebanyak itu, mustahil kejadian seperti yang dialami oleh Sumiati, Kikim Komlasari, Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon berjalan sendirian. 

Jika mengacu data Migrant Care, setiap tahunnya, jumlah TKI yang terjerat masalah di luar negeri sebetulnya cukup menghawatirkan. Pada tahun 2008 ada sebanyak 45.626 TKI yang terbelit persoalan. Tahun 2009 sekitar 44.569 TKI. Dan selama rentang Januari-Oktober 2010 mencapai 25.064 orang. Korban terbanyak bekerja di Arab Saudi, yakni berkisar 48,29 persen sampai 54,10 persen. Mereka menderita beragam masalah, seperti gaji tidak dibayar, kekerasan seksual, dianiaya sampai tewas, serta dianiaya hingga mengalami cacat fisik. Catatannya, itu data persoalan yang terinventarisasi secara baik. Bagaimana dengan mereka yang tak melaporkan masalahnya karena menjadi buruh ilegal? 

Kondisi ini tentu menjadi paradoks jika melihat sumbangsih pemerintah TKI kepada negara. Pada tahun 2009, misalnya, sumbangan devisa TKI menduduki urutan nomor 2 setelah sektor migas. Ia menyumbang angka 82 trilliun. Itu pun hanya dihitung dari pengiriman remitansi ke Tanah Air. Jika jumlah itu ditambahkan dengan gaji pekerja yang dibawa secara langsung saat pulang maupun yang dititipkan kepada kerabat dekatnya ke tanah air, mungkin angkanya bisa menjadi di atas 100 triliun. Angka ini mengalahkan pemasukan negara dari sektor migas. 

Komitmen SBY 

enyadari kondisi pelik yang dihadapi kaum pekerja, kita cukup bersukur karena presiden SBY masih mau menunjukkan itikad baik untuk meringankan beban mereka. Menghadapi peringatan May Day 1 Mei yang lalu, serentetan program diluncurkan pemerintah, mulai dari program tak akan memungut pajak bagi pekerja berpenghasikan rendah hingga pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) murah untuk para pekerja (Jurnas, 1/5/2012). 

Seperti kita tahu, Presiden SBY memberikan empat hadiah menjelang peringatan May Day 2012. Pertama, pemerintah akan menaikkan ambang batas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) dari sebelumnya 1.3 juta menjadi 2 juta. Langkah pemerintah ini hemat saya cukup berani, karena dengan kebijakan ini, resiko penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang. Seperti telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo, rencana pemerintah untuk meningkatkan batas PTKP dari 1.3 juta menjadi 2 juta dapat mengurangi penerimaan pajak hingga Rp12 triliun per tahun. 

Selain menaikkan batas PTKP, tiga hadiah lain yang diberikan SBY menjelang peringatan May Day 2012 adalah akan dibangunnya rumah sakit khusus buruh. Rencananya, rumah sakit ini akan didirikan di tiga titik, yakni Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo. Hadian lainnya adalah upaya penyediaan transportasi murah untuk buruh di kawasan industri. Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, pada tahap awal, pemerintah akan menyediakan sebanyak 200 bus untuk buruh di Tangerang, Bekasi, Jawa Timur dan Batam. Dengan adanya transportasi murah untuk buruh ini, pengeluaran buruh disektor ini bisa ditekan sehingga dapat menaikkan tingakt taraf hidup mereka. 

Selain itu, permasalahan pelik buruh lainnya adalah adanya kebutuhan akan rumah tinggal. Menanggapi hal ini, pemerintah berencana membangun rumah susun sewa (rusunawa) murah untuk buruh. Dengan penyediaan rusunawa, yang salah satunya sudah diresmikan oleh Presiden SBY di Batam beberapa waktu lalu, lagi-lagi diharapkan dapat membantu perbaikan kesejahteraan pekerja. 

Empat hadiah Presiden SBY ini hemat saya cukup baik dalam membantu kondisi buruh. Meski nanti tak sepenuhnya semua buruh bisa terbantu, namun setidak-tidaknya program yang diluncurkan ini dapat meringankan beban ekonomi buruh yang selama ini selalu menjadi kelompok marginal. Ditambah dengan akan diberlakukannya 1 Mei sebagai hari libur nasional, langkah ini merupakan komitmen baik presiden dalam membela kepentingan kaum buruh. 

Akan tetapi yang menjadi catatan penting, empat hadiah Presiden SBY ini tak boleh mandek ditingkat retorika. Para pembantu presiden harus cepat merespon untuk segera mengimplemantasikannya. Jangan sampai karena persoalan birokrasi, niat baik presiden menjadi terkendala dan akan menjadi “angin surga” belaka. Sudah sepatutnya para menteri mengawal hadiah ini agar betul-betul dapat menyasar pada tujuannya, yakni membantu kesejahteraan buruh. Karena kerap kali kita lihat, instruksi-instruksi tak berjalan baik karena lambannya birokrasi dalam menerjemahkan keinginan-keinginan presiden.

Baca Selengkapnya...