Harga BBM dan Ambivalensi Oposisi

Oleh : Abdul Hakim MS

Jurnal Nasional, 31 Maret 2012

POLEMIK terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi April besok terus saja menggelinding. Sejauh ini, riak-riak kecil dari kelompok yang menetang rencana tersebut bersemburan. Ada yang mewujudkannya dengan aksi demonstrasi, beropini di media massa, hingga pemasangan spanduk masif di beberapa jalanan Ibu Kota.

Sejatinya, kenaikan harga BBM memang tak terelakkan. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz telah menjadi pemicu utama meroketnya harga minyak dunia. Akibat pertikaian kedua negara tersebut, harga minyak global sampai menembus US$120 per barel. Bahkan, salah satu pejabat senior perminyakan Kuwait, Ali al-Hajeri, menyatakan, jika ketegangan Iran-AS tak berhenti dalam waktu dekat, harga minyak diprediksi bakal meroket hingga US$160 per barel.

Seiring dengan lompatan harga minyak dunia tersebut, pemerintah kelimpungan mengencangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012. Itu dikarenakan, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN tahun 2012 hanya sebesar US$90 per barel. Untuk mempersempit gap yang ada, pilihan rasional satu-satunya adalah dengan menaikkan harga BBM.

Adanya gap yang curam antara ICP dan harga minyak dunia sebenarnya sudah terjadi setahun lalu. Akibatnya, pemerintah harus menyediakan dana subsidi BBM sebesar Rp165,2 triliun pada APBN tahun 2011. Padahal, alokasi dana untuk subsidi BBM pada tahun tersebut hanya sebesar Rp129,7 triliun. Sementara pada APBN tahun 2012, pemerintah berencana hanya akan memberikan anggaran dana untuk subsidi BBM sebesar Rp123,6 triliun. Namun, lagi-lagi, karena harga minyak dunia tak kunjung mengempis, pemerintah diperkirakan akan mengeluarkan dana hingga Rp178,7 triliun.

Celakanya, subsidi yang sangat besar itu ternyata tak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat miskin. Merujuk data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ternyata hampir 50 persen orang kaya di indonesia yang sebenarnya menikmati 90 persen subsidi BBM. Sedangkan orang miskin yang mengenyamnya hanya sekitar empat persen.

Ambivalensi Oposisi

Merujuk kondisi di atas, tidak mengherankan apabila kemudian Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang menggariskan diri sebagai partai oposisi, mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Saran ini ia kemukakan Januari 2012 yang lalu kala harga minyak dunia belum menyentuh level US$120 per barel. Menurut putri Bung Karno ini, konflik AS-Iran yang tak kunjung mereda di Selat Hormuz akan terus menjadikan ketidakpastian harga minyak global. (tempo.co, Selasa, 12 Januari 2012)

Pengalaman sebagai presiden yang juga pernah dengan terpaksa menaikkan harga BBM karena lilitan masalah APBN, menyebabkan Megawati memahami betul apa yang sedang dihadapi oleh Presiden SBY. Dorongan agar pemerintah menaikkan harga BBM adalah solusi realistis untuk keluar dari jeratan devisit anggaran.

Aneh, apa yang diinginkan Megawati tiga bulan lalu itu berubah ketika pemerintah betul-betul akan menaikkan harga BBM. PDI Perjuangan malah menolak keras dengan berbagai cara, mulai dari pernyataan keras di media massa hingga pemajangan spanduk di jalanan. PDI Perjuangan seolah ingin menegaskan bahwa partainya adalah pendukung wong cilik.

Yang lebih menarik lagi, upaya penolakan tersebut tidak cukup hanya dengan jalur resmi, yakni melalui DPR yang memiliki akses langsung untuk membahas rencana kenaikan ini dengan pemerintah. Partai "banteng moncong putih" ini juga berupaya menggunakan "parlemen jalanan" dengan cara memprovokasi masyarakat melalui pemasangan spanduk bertuliskan penentangan terhadap kenaikan harga BBM.

Memang, kenaikan harga BBM ini merupakan isu seksi yang bisa menuai simpati publik. Akan tetapi, hal itu seyogianya tak kemudian membuat sikap berubah-ubah. Kala PDI Perjuangan telah menentukan sikap mendukung kenaikan, jangan kemudian berubah hanya karena ingin menuai simpati rakyat.

Politisasi BBM

Ambivalensi PDI Perjuangan dalam menyikapi kenaikan harga BBM ini tentu menimbulkan tanda tanya besar: apakah PDI Perjuangan hanya menjadikannya sebagai ajang untuk politik pencitraan? Apakah PDI Perjuangan yang menggariskan diri sebagai opisisi menggunakan isu kenaikan harga BBM agar bisa berbeda dengan pemerintah? Ataukah sikap mendua ini untuk kepentingan penegasan kembali bahwa mereka adalah partainya wong cilik?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu benar, maka sikap penolakan yang dilakukan PDI Perjuangan tak lebih hanya sebagai wujud politisasi. Sikap ambivalensi bisa ditafsirkan bahwa elite PDI Perjuangan hanya menjadikan isu-isu kesulitan hidup rakyat sehari-hari untuk memenuhi hasrat politik jangka pendek mereka.

Dalam situasi seperti ini, tentu publik dituntut lebih cermat dalam memilah-milah mana elite politik yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan mana elite politik yang berjuang untuk kepentingan politik mereka sendiri. Sudah saatnya publik mengetahui bahwa sikap resisten terhadap pemerintah bukanlah ukuran valid guna menilai bahwa elite politik bersangkutan berjuang bagi kepentingan masyarakat luas. Apalagi sikap resisten tersebut tak disertai perilaku konsisten, seperti terjadi di PDI Perjuangan.

Idealnya, dalam menyikapi kenaikan harga BBM, hendaklah partai politik bersikap ajek. Jika telah memandang kenaikan harga BBM sebagai sebuah keniscayaan, janganlah kemudian menelan ludah sendiri. Sudah tak zaman lagi politik kita disertai sikap "pagi tempe sore kedelai", karena hanya menguatkan dugaan adanya politisasi semata.

Karena itu, ada baiknya para politisi mulai belajar bersikap elegan. Sudah waktunya partai politik memunculkan diri sebagai wadah yang memiliki karakter. Sikap ambivalens hanya akan menghambat perkembangan demokrasi kita yang sudah mulai mapan.

Baca Selengkapnya...

BBM dan Ambivalensi Partai Politik

Oleh : Abdul Hakim MS

Harian Detik, 22 Maret 2012

Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minya (BBM) bersubsidi pada April 2012 mendatang tak henti-hentinya menuai kontroversi. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang tak terelakkan. Namun tak sedikit pula yang menyebut bahwa kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang masih bisa ditunda.

Argumentasi pemerintah dan kalangan yang mendukung kenaikan harga BBM adalah adanya fakta fluktuatifnya harga minyak dunia yang tak terkendali. Saat ini, harga minyak dunia sudah menembus US$ 120 per barel. Lonjakan tersebut membuat pemerintah kelimpungan mengencangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Sebagai acuan, pada APBN tahun 2011 misalnya, pemerintah harus menyediakan dana subsidi BBM sebesar Rp. 165.2 triliun. Padahal, dalam rencana APBN 2011, alokasi dana untuk subsidi BBM hanya sebesar Rp. 129.7 triliun. Sementara pada APBN 2012, pemerintah telah mempersiapkan dana sebesar Rp 123,6 triliun. Namun akibat kenaikan harga minyak dunia, pemerintah diperkirakan harus mengeluarkan dana sebesar Rp 178,7 triliun.

Alasan lain, subsidi yang sebenarnya ditujukan untuk rakyat miskin, ternyata tidak sepenuhnya tepat sasaran. Merujuk data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hampir 50 persen orang kaya di indonesia yang sebenarnya menikmati 90 persen subsidi BBM. Sedangkan orang miskin yang menikmatinya hanya sekita 4 persen saja.

Disudut yang lain, beberapa kelompok yang menolak kenaikan harga BBM berargumentasi bahwa sebetulnya RAPBN 2012 masih aman meskipun anggaran subsidi BBM membengkak. Dalam hitungan kalangan ini, pendapatan negara dari sektor lain pada 2012 mengalami peningkatan, misalnya dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan dari kedua sektor itu sebetulnya cukup untuk menutup lubang pembengkakan APBN 2012 akibat kenaikan harga BBM.

Ambivalen

Selain perdebatan di atas, hal menarik lainnya yang perlu dicermati terkait rencana kenaikan harga BBM adalah adanya sikap ambivalen dari kalangan partai politik, baik parpol yang tergabung dalam gerbong koalisi pendukung pemerintah maupun parpol yang “menggariskan” diri sebagai oposisi.

Dalam gerbong parpol pendukung pemerintah (Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar, PAN, PKB, dan PPP), sikap terhadap kenaikan harga BBM terbelah dua. PKS menentang keras kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM. Sementara Partai Golkar dan PPP masih bersikap abu-abu. Hanya tiga partai koalisi (Partai Demokrat, PAN, dan PKB) yang bersikap bulat mendukung kenaikan harga BBM.

Yang menjadi persoalan, sikap PKS yang dengan keras menentang kebijakan pemerintah, hanya ditunjukkan oleh perilaku verbal di media massa. Sikap itu tak dibarengi dengan langkah konkrit, misalnya jika pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM, maka PKS akan menarik semua menterinya di pemerintahan. Namun hal itu tak dilakukan. Sehingga langkah PKS ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk ambivalensi. Disatu sisi PKS ingin merebut hati masyarakat dengan menyatakan menolak kenaikan harga BBM, disisi lain PKS tetap mau bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah agar bisa terus mengumpulkan amunisi untuk menghadapi pemilu berikutnya.

Sementara sikap Partai Golkar dan PPP yang masih abu-abu juga merupakan bentuk ambivalensi. Disatu sisi keduanya tak mau menuai citra buruk akibat kenaikan harga BBM, namun disisi lainnya, meski tak mendukung kenaikan harga BBM, keduanya masih aman dalam gerbong pemerintahan.

Yang lebih unik lagi adalah sikap ambivalen dari partai yang menggariskan diri sebagai oposisi, PDI Perjuangan. Pada Januari 2012, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendorong pemerintah agar menaikkan harga BBM. Usul ini ia kemukakan berkaitan dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Namun ketika pemerintah betul-betul akan menaikkan harga BBM, dengan lantang para politisi PDI Perjuangan menolak rencana ini. Alasan penentangan itu merujuk data bahwa pendapatan negara pada 2012 dari sektor lain terus meningkat, seperti sudah dibahas di awal tulisan ini.

Politisasi BBM

Sikap ambivalen yang ditunjukkan oleh partai politik ini tentu bisa dimaknai sebagai wujud politisasi kenaikan harga BBM. Khusus untuk partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, publik tentu patut tercengang melihat manuver mereka. Bukan membantu menyosialisasikan kenapa harga BBM harus naik, sejumlah partai koalisi justru melakukan serangan politik terhadap pemerintah.

Secara etika, apa yang dilakukan oleh parpol koalisi dengan menyerang pemerintah adalah perilaku yang tidak patut. Semestinya, ketika partai politik masih mau bergabung dengan gerbong koalisi pemerintah, mereka harus bersikap bulat mendukung kebijakan pemerintah. Akan tetapi ketika sudah tak sependapat lagi, seharusnya mereka rela hengkang dari koalisi sebagai bentuk ketagasan sikap.

Presiden SBY, yang menjadi kepala gerbong koalisi partai politik pendukung pemerintah, sebetulnya sudah kerap kali mengeluhkan dan menyentil kenakalan perilaku anggota koalisi. Saat memberi pembekalan dan arahan kepada para kader PD di kediamannya di Puri Cikeas beberapa waktu yang lalu, SBY pun kembali mengeluhkan sikap anggota koalisi yang tak pantas itu.

Sikap ambivalen dari anggota koalisi ini, tentunya hanya akan menimbulkan rusuh koalisi yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, hal ini tentu akan sangat merugikan kehidupan demokrasi. Lebih jauh, masa depan sistem presidensial yang mendambakan adanya efektifitas pemerintahan akan lebih lama mewujud. Karena sikap ambivalen hanya akan melahirkan rusuh politik yang tak henti-henti.

Oleh karena itu, ada baiknya para politisi mulai belajar bersikap elegan. Sudah waktunya partai politik memunculkan diri sebagai wadah yang memiliki karakter. Sudah tidak zaman dua sikap yang bertentangan dipelihara, “esok dele sore tempe”.

Baca Selengkapnya...

Ekonomi dalam Jerat “Bising Politik”

Oleh : Abdul Hakim MS

Republika, 19 Maret 2012

Presiden SBY pernah mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang sudah menyentuh angka 6,5 persen saat ini, belumlah cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri di tahun 2025. Untuk menuju ke sana, Indonesia mesti mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen. Itu sebabnya, semua komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi harus dibangun, dikembangkan, dan ditingkatkan.

Mimpi Presiden SBY tersebut sebetulnya tak berlebihan jika merujuk tren positif ekonomi makro Indonesia saat ini. Pada 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6.1 persen. Kemudian naik menjadi 6.5 persen pada 2011. Tak mengherankan bila kemudian pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi dalam 5–10 tahun mendatang bisa menembus angka tujuh sampai delapan persen. Sehingga target menjadi developed country pada 2025 bisa direalisasikan. Pertanyaannya, mampukah itu diwujudkan?

Jika hanya berkaca pada angka statistik seperti disebutkan di atas, target pemerintah sepertinya mudah dilakukan. Akan tetapi, saat ini banyak tantangan berat yang menghadang. Salah satunya muncul dari adanya kecenderungan tidak kondusifnya situasi politik nasional.

Padahal, untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi, pembangunan dibidang politik mutlak dilakukan. Sekjen PBB untuk program tujuan pembangunan Milenium, Jeffrey D sachs, mengatakan, maju tidaknya ekonomi sebuah negara tergantung iklim politik. Jika iklim politiknya stabil, maka pembangunan ekonomi akan berjalan baik. Dalam teori politik, pendahuluan pembangunan politik dari pada ekonomi diistilahkan “Politik Sebagai Panglima”.

Naasnya, makin dekatnya pemilu 2014, kondisi politik nasional saat ini kurang kondusif. “Pertikaian” strategi pemenangan antar elit partai politik guna meraih kekuasaan kerap terjadi. Tentu jika hal itu terus berlanjut tanpa kontrol, akan berimplikasi pada terjadinya “bising politik” yang berujung pada terganggunya proses pembangunan ekonomi.

Rentetan “bising politik” di tanah air telah muncul sejak akhir 2009 lalu. Kasus skandal Bank Century menjadi konsumsi politik yang cukup sengit di DPR. Ending polemik saat itu adalah opsi menyalahkan kebijakan pemerintah. Meski melalui perdebatan dramatis yang cukup panjang bak sinetron, namun kasus Bank Century akhirnya melempen di tengah jalan. Kasus ini hanya berhasil ”mengusir” mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari tanah air.

Tak berselang lama, muncul kebisingan politik lain, yakni deklarasi tokoh lintas agama terkait ”kebohongan rezim Presiden SBY”. Gaduh ini kemudian disambung kasus Gayus H. Tambunan. ”Nyanyian” Gayus bahwa yang merekayasa kasusnya adalah tiga anggota Satgas Mafia Hukum, mendapat sambutan langkah politik kalangan DPR dengan pengajuan hak angket, meski kemudian tak sempat memanas.

Puncak kebisingan kemudian muncul dari kasus mantan bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin. Hingga kini, kasus ini masih menjadi “menu hangat” politisi untuk saling serang dan menjadi polemik hebat di media massa. Bahkan menjadi laporan berseri.

Celakanya, deretan daftar “bising politik” yang telah disebut di atas tak akan berhenti dalam waktu dekat. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi serta program kompensasi kenaikan BBM dalam bentuk Bantauan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), saat ini telah menjadi “arena baru pertempuran” para pemburu kuasa. Para politisi silih-berganti tampil untuk memoles citra. Tujuannya jelas, menggamit suara pemilih pada pemilu 2014.

Kita memang tak bisa menyalahkan adanya “perang strategi” yang dilakukan para politisi. Hal ini muncul sebagai implikasi pilihan kita menggunakan model pemerintahan demokrasi langsung. Mau tak mau, jika ingin mendapatkan suara, partai politik harus berdagang. Namun setidaknya kita bisa berharap dan menghimbau, konsep dagang yang diusung bukan strategi penggerogotan lawan yang bisa menuai “bising politik” yang lebih besar. Karena jika merujuk pada pandangan jeffrey, politik adalah panglima dalam pembangunan sebuah negara.

Jika kebisingan politik ini terus berlanjut, harga yang harus kita bayar cukup jelas. Investor menjadi tak nyaman berusaha di negeri ini. Laju perekonomian menjadi terhambat. Hal ini tentu dapat mengerem tren positif ekonomi yang sudah berjalan dengan baik, sehingga mimpim menjadi negara maju pada 2025 hanya angan-angan belaka.

Baca Selengkapnya...

BLT dan Opsi Berbagi Beban

Oleh : Abdul Hakim MS

Investor Daily, Selasa, 6 Maret 2012

Harga minyak dunia yang terus melambung hingga mencapai US$ 120 per barel telah mendorong pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebuah pilihan sulit, tapi tetap harus diambil demi APBN.

Dua opsi sudah diajukan pemerintah kepada DPR untuk segera dibahas bersama dalam APBNP 2012. Opsi pertama, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter mulai 1 April mendatang.

Opsi kedua, pemerintah akan memberikan subsidi konstan (tetap) BBM bersubsidi premium dan solar sebesar Rp 2.000. Artinya, berapa pun harga keekonomian BBM bersubsidi yang ada di pasaran, pemerintah tetap hanya akan memberikan subsidi sebesar Rp 2.000 saja. Misalnya harga keekonomian BBM bersubsidi di pasaran sebesar Rp 8.000, maka di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) harganya menjadi sebesar Rp 6.000.

Opsi Berbagi Beban

Dua opsi yang diajukan pemerintah ke DPR tersebut memiliki untung- ruginya masing-masing. Jika opsi subsidi konstan yang diambil maka pemerintah tak akan lagi terbebani dengan naik-turunnya harga minyak di pasaran, karena besaran subsidi BBM sudah ditetapkan secara ajek. APBN yang sudah direncanakan pun tak akan mengalami penggelembungan atau penurunan yang ektrem tiap tahunnya akibat fluktuasi harga minyak dunia.

Akan tetapi, opsi ini berdampak pada berubah-ubahnya harga BBM di SPBU. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan harga BBM secara tetap, pasti akan gagap dan kebingungan dengan perubahan seperti itu. Ini tentu berbeda dengan negara- negara yang sudah tidak memakai skenario subsidi BBM, di mana fluktuasi harga adalah hal biasa.

Dampak lain dari opsi ini adalah sulitnya pengusaha menyeragamkan tariff transportasi jika harga BBM berfluktuasi. Hal ini tentu akan berimbas pada perubahan tarif angkutan umum dan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Perubahan tarif dan harga ini bisa saja terjadi setiap hari, minggu, atau bulan, seiring dengan berubah-ubahnya harga BBM di SPBU.

Sementara jika opsi menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter yang diambil, pemerintah akan kembali dihadapkan pada ketidakpastian besaran subsidi yang diberikan kepada masyarakat. Selama ini, pemerintah melalui APBN tahunan menyediakan subsidi BBM yang dipergunakan dalam tahun tersebut. Ketika harga minyak di pasaran melangit, pemerintah pun harus menutup kekurangan harga yang mungkin besarannya tak sesuai dengan angka subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Hal ini mengakibatkan anggaran dalam APBN yang pada awalnya dipergunakan untuk pos-pos lain terpaksa dialihkan untuk menutupi kekurangan subsidi BBM. Pada 2011, misalnya, pemerintah menyediakan dana subsidi BBM sebesar Rp 129,7 triliun. Namun, pada kenyataan pemerintah harus merogoh uang subsidi BBM sebesar Rp 165,2 triliun untuk menutup kekurangan akibat tingginya harga minyak dunia.

Selain itu, ketidakpastian angka besaran subsidi akan menimbulkan polemik panjang ketika harga minyak dunia melambung tinggi. Wacana menaikkan harga BBM akan

kembali muncul dan akan meresahkan masyarakat. Dalam konteks politik, ketidakpastian besaran angka subsidi BBM akan rentan dipolitisasi untuk kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Ini tentu sangat berisiko, karena dalam teori pembangunan ekonomi, stabilitas politik adalah prasyarat mutlak untuk menggenjot pertumbuhan.

Karena itu, dengan berbagai plus-minusnya, opsi subsidi konstan untuk premium dan solar sebesar Rp. 2.000 adalah pilihan yang paling rasional. Dengan opsi ini, pemerintah dan masyarakat bisa berbagi beban ketika terjadi lonjakan harga minyak dunia.

Bukan “Suap Politik”

Tujuan pemberian subsidi memang mulia, yakni membantu rakyat miskin yang rentan terhadap guncangan perubahan harga akibat melonjaknya harga minyak dunia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), misalnya, memperkirakan inflasi tahun ini akan melonjak di atas 6% sebagai akibat harga minyak.

Sementara itu, analisis BNP Paribas menyebutkan, kenaikan harga BBM akan menyebabkan peningkatan asumsi inflasi dari 5% menjadi 6,5%. Dengan asumsi inflasi sebesar itu, masyarakat miskin memerlukan bantuan sementara selama proses adaptasi dengan kenaikan hargaharga bahan pokok yang baru pascakenaikan harga BBM.

Karena itu, kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah menyiapkan dana sekitar Rp 30-40 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk rakyat miskin. Dana tersebut akan diberikan langsung dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Bantuan semacam ini, tentu saja sangat berarti bagi kaum papa agar mereka tetap memiliki daya beli yang memadai.

Masalahnya, berkaca pada pengalaman lalu, pemberian subsidi untuk rakyat miskin memang sering tidak mencapai sasaran. Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan, hampir 50% orang kaya di Indonesia yang menikmati 90% BBM bersubsidi. Hanya sekitar 4% orang miskin yang menikmati subsidi. Karena itulah dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan sikap jujur pemerintah saat meluncurkan program BLSM. Pemerintah harus meyakinkan berbagai kalangan masyarakat bahwa BLSM benar-benar untuk membantu rakyat miskin, bukan sebuah “suap politik”.

Mungkin menaikkan harga BBM juga dituding sebagai sebuah kebijakan yang tidak populis. Tapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan seluruh jajaran pemerintahan harus tetap memastikan bahwa itulah langkah tepat demi sehatnya APBN, ekonomi nasional, dan kepentingan rakyat miskin juga.

Hal paling penting yang harus diperhatikan justru bagaimana BLSM harus tepat guna dan tepat sasaran. BLSM tidak boleh bocor lagi sebagaimana pengalaman buruk ketika program bantuan langsung tunai (BLT) diluncurkan pada 2005 dan 2008. Hasil studi dan analisis LP3ES, menyebutkan, program BLT sebelumnya bocor sampai sekitar 2,5%.

Karena itu, pemerintah harus memakai data statistik yang konkret dan akurat seperti yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), ditambah survey lapangan tentang kondisi terkini para calon penerima. Dengan demikian subsidi untuk rakyat miskin benar- benar diterima oleh mereka yang berhak menerimanya, sesuai sasaran BLSM dan jangka waktu yang terbatas, yaitu sembilan bulan.

Baca Selengkapnya...

BLSM, Bukan Pencitraan SBY

Oleh : Abdul Hakim MS

Jurnal Nasional, Senin, 5 Mar 2012

Kenaikkan harga BBM bersubsidi sepertinya tak bisa ditunda lagi oleh pemerintah. Disamping faktor harga minyak dunia yang terus melambung (rata-rata saat ini sudah mencapai US$ 115 per barel), subsidi BBM juga dianggap sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Seperti pada APBN tahun 2011 misalnya, pemerintah menyediakan dana subsidi BBM sebesar 129.7 triliun. Namun pada realisasinya, pemerintah harus merogoh uang subsidi BBM sebesar Rp. 165.2 triliun untuk menutup kekurangan harga akibat tingginya harga minyak global.

Alasan lain, subsidi yang sebenarnya ditujukan untuk rakyat miskin, ternyata tidak sepenuhnya tepat sasaran. Merujuk data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hampir 50 persen orang kaya di indonesia yang sebenarnya menikmati 90 persen subsidi BBM. Sedangkan orang miskin yang menikmatinya hanya sekita 4 persen saja.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2012 yang diajukan pemerintah ke DPR, dua skenario akan diambil terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bulan April mendatang. Skenario Pertama, pemerintah akan menaikkan harga premium dan solar sebesar Rp. 1.500 per liter. Kedua, pemerintah akan memberikan subsidi konstan (tetap) terhadap premium dan solar sebesar Rp. 2.000. Artinya, berapapun harga keekonomian BBM bersubsidi yang ada di pasaran, pemerintah tetap hanya akan memberikan subsidi sebesar Rp. 2.000 saja. Misalnya harga keekonomian BBM bersubsidi di pasaran sebesar Rp. 8000, maka di SPBU harganya menjadi sebesar Rp. 6000. Entah skenario mana yang akan disetujui oleh legislator di DPR.

Bantuan Sementara

Karena harga BBM bersubsidi pasti naik, pemerintah telah mempersiapkan langkah antisipasi terkait akan terkereknya inflasi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan, kenaikan harga BBM akan memicu inflasi tahun ini di atas 6 persen. Sementara analisis BNP Paribas menyebutkan, kenaikan harga BBM akan menyebabkan peningkatan asumsi inflasi dari 5 persen menjadi 6.5 persen. Dengan asumsi inflasi sebesar itu, daya beli masyarakat akan turun dan akan ada penambahan masyarakat miskin sebanyak 450.000 berdasarkan hitungan Menko Kesra.

Itu sebabnya pemerintah akan menyiapkan dana sekitar Rp. 30 - 40 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk rakyat miskin. Dana itu rencananya akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Rencananya, BLSM akan diberikan sebesar Rp. 150.000 per keluarga miskin selama sembilan bulan sejak kenaikan harga BBM. Selain BLSM, program lain yang sudah disiapkan pemerintah adalah Bantuan Siswa Miskin (BSM), beras bagi masyarakat miskin, dan pemberian kupon transportasi bagi masyarakat miskin.

Hemat saya, program BLSM sebenarnya cukup baik untuk membantu imbas langsung yang dirasakan masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Akan tetapi, ada catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah. BLSM tidak boleh bocor lagi seperti pengalaman program Bantuan Langusng Tunai (BLT). BLSM harus tepat guna dan tepat sasaran. Karena dari hasil studi dan analisis LP3ES, program BLT sebelumnya bocor sampai sekitar 2.5 persen. Itu sebabnya, pemerintah hendaknya berhati-hati dan memakai data statistik yang konkrit seperti yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyaluran BLSM. Sehingga subsidi untuk rakyat miskin benar-benar bisa diterima bagi mereka yang berhak menerima.

Pencitraan SBY?

Bagi sebagian kalangan, pemberian kompensasi kenaikan harga BBM yang rencananya akan diberikan dalam bentuk BLSM adalah pencitraan pemerintah SBY belaka untuk menghadapi pemilu 2014. Menurut kalangan ini, BLSM tak ada bedanya dengan program BLT menjelang pemilu 2009 lalu. BLSM diberikan agar masyarakat tak terlalu bereaksi terhadap kenaikan harga yang akan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya.

Hemat penulis, analisis ini sepertinya kurang arif. Hal ini didasarkan pada dua faktor. Pertama, jika program ini dilakukan SBY untuk pencitraan menghadapi pemilu 2014, bukankah SBY sudah tak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden karena dibatasi oleh konstitusi? Untuk apalagi SBY melakukan pencitraan semacam ini?

Kedua, seandainya BLSM dimaksudkan untuk mendongkrak popularitas Partai Demokrat yang sedang ambruk karena kasus korupsi yang Menimpa mantan bendahara umumnya, M. Nazaruddin, bukankah partai-partai lain saat ini juga ada dalam gerbong pemerintahan? Sehingga kalau Partai Demokrat bisa menuai “berkah BLSM”, partai-partai lain juga bisa mendapatkannya? Sebut saja, petinggi-petinggi partai politik saat ini ada dalam pos-pos strategis. Di Menko Kesra ada Agung Laksono dari Partai Golkar. Di Menkoperekonomian ada Hatta Rajasa yang merupakan Ketua Umum PAN. Pos-pos ini bukankah menjadi sorotan terkait BLSM dan yang menangani langsung program BLSM?

Oleh karena itu, mengatakan BLSM sebagai rekayasa pencitraan SBY sepertinya kurang bijak. Lebih baik energi politisi dihabiskan untuk membahas bagaimana skenario BLSM agar lebih tepat sasaran dan tidak bocor lagi. Politisi harus turun langsung kebasis-basis konstituennya untuk memantau agar BLSM benar-benar diterima masyarakat yang berhak menerimanya.

Dari pada sibuk berdebat apakah BLSM adalah pencitraan SBY, lebih baik pemikiran, tenaga, dan waktu para politisi senayan dicurahkan untuk mencari alternatif menaikkan harga BBM yang pas dan tak begitu memberatkan masyarakat. Daripada berdebat soal pencitraan, lebih baik politisi mencurahkan segala kekuatan untuk mencari solusi mengurangi kmiskinan akibat kenaikan harga BBM. Dengan begitu, kehidupan masyarakat miskin yang menerima dampak langsung kenaikan yang tak terelakkan ini tak semakin terpuruk.

Baca Selengkapnya...

Geliat Oligarki Pers

Oleh : Abdul Hakim MS

Jurnal Nasional, 20 Februari 2012

Kajian tentang media massa dalam ruang demokrasi merupakan telaah para akademisi yang tak pernah ada habisnya. Ini disebabkan karena media massa memiliki peran yang cukup signifikan dalam berlangsungnya proses demokratisasi. Bahkan Edmund Burke menyebut, media massa merupakan pilar keempat demokrasi setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Tak heran jika Burke menyematkan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Merujuk peran ideal yang dimainkan, pers memang menjadi tulang punggung demokrasi. Setidaknya ada empat lakon yang dijalani. Pertama jurnalisme sebagai sumber informasi yang mendidik masyarakat. Kedua, jurnalisme menjadi pengawas penguasa (watchdog) dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga, jurnalisme sebagai penyambung lidah (mediator) antara publik dan pemerintah. Keempat, jurnalisme sebagai ruang advokasi publik.

Meski demikian, pers juga terkadang memainkan peran ganda. Jurnalisme disamping memiliki peran ideal seperti tertera di atas, ia juga merupakan sebuah industri yang tak lekang dari kungkungan kapitalisme. McNair Brian (1995) mengatakan, “Media bukanlah ranah yang netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru bisa menjadi subyek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan pada khalayak”. Bagiaman dengan pers Indonesia?

Permainan Monopoli

Perkembangan pers Indonesia saat ini sebetulnya cukup menggembirakan. Kebebasan pers yang pada era Orde Baru menjadi barang mahal, tak lagi dikecap saat reformasi bergulir pada 1998. Namun dalam perkembangannya, gejala kebebasan pers saat ini cukup menghawatirkan.

Yang paling nyata adalah tentang kepemilikan pers. Semua media massa berpengaruh, secara lambat laun berkumpul dalam satu wadah pemilik. Bak permainan monopoli, media massa menyentral pada siapa yang memiliki modal paling kuat. Hal ini bisa kita lihat dari kepemilikan televisi di Indonesia misalnya. Satu pemilik modal bisa menguasai dua hingga empat stasiun televisi sekaligus. Demikian pula dengan media cetak. Satu grup bisa menguasai hingga 10 media cetak. Demikian pula dengan media online.

Sayangnya, kepentingan pemilik modal tak bisa lepas sama sekali terhadap kebebasan para jurnalis dalam menyampaikan berita ke publik. Masih hangat dalam benak kita bagaimana publik dibuat jengah dengan pemberitaan dua televisi nasional menjelang kongres Partai Golkar di Riau 2009 silam. Karena para pemilik modalnya maju menjadi kandidat ketua umum, kedua televisi tersebut memunculkan informasi yang tidak semestinya. Mereka saling serang sesuai dengan kepentingan pemilik modal menuju kongres. Tak heran jika kemudian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kemudian memanggil keduanya terkait netralitas penyiaran.

Kekentalan peran memasukkan kepentingan pemilik modal dalam informasi pers juga muncul dari analisis isi media yang dilakukan oleh DCSC Indonesia. Dalam analisis yang dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan (Januari – Juni 2011) terhadap 7 surat kabar nasional, yakni Kompas, Media Indonesia, Indo Pos, Republika, Rakyat Merdeka, Suara Pembaruan dan Seputar Indonesia, pemberitaan terbesar Surya Paloh misalnya, bos Media Group, 49.2% ada di Media Indonesia. Seperti diketahui, Media Indonesia adalah surat kabar yang berada di bawah grup Media Group. Dan uniknya, tema terbesar adalah tentang Ormas Nasional Demokrat (Nasdem). Semua tema itu hanya Media Indonesia yang banyak memuat. Seperti kita tahu, Surya Paloh adalah Ketua Ormas Nasdem. Gelagat ini, persis yang diungkapkan oleh McNair Brian di atas.

Kepentingan Politik 2014

Menjelang pemilu 2014, gelagat netralitas pers itu sepertinya tak surut begitu saja. Apalagi, bos media-media besar terutama televisi adalah para politisi yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2014. Kita semua tahu bahwa pemilik TV One dan Metro TV misalnya, adalah para politisi yang akan meramaikan proses sirkulasi kekuasaan pada pemilu 2014. TV One dimiliki oleh Aburizal bakrie, sementara Metro TV dimiliki Surya Paloh. Naasnya, dua televisi itu adalah televisi referensi berita publik di Indonesia.

Lebih menghawatirkan, para politisi pemilik pers juga sedang membangun oligarki pers dengan bergabung dalam satu wadah politik yang sama. Masuknya Hary Tanoesoedibjo ke Partai Nasdem misalnya, menjadi titik tolak kehawatiran itu. Jangan-jangan, media yang dimiliki hanya akan dijadikan alat penggiringan opini publik untuk memilih partai tertentu. Hary Tanoesoedibjo saat ini didapuk sebagai ketua Dewan Pakar Partai Nasdem.

Seperti kita tahu, Hary Tanoesoedibjo adalah salah satu penguasa media di Indonesia. Penguasa MNC Group ini memegang kendali terhadap RCTI, Global TV, dan MNC TV. Bergabungnya Hary Tanoesoedibjo telah membawa efek terhadap derasnya iklan partai nasdem di telivis MNC Group ini di saat semua partai belum berpikir untuk beriklan di televisi karena mahalnya biaya.

Memang terlalu dini jika kita berprasangka bahwa nantinya televisi-televisi itu akan melulu menjadikan program-programnya untuk mendukung kepentingan politik pemilik modal. Namun yang menjadi kehawatiran adalah tak netralnya media massa gara-gara pemilik modalnya berkecimpung dalam dunia politik praktis. Karena kasus seperti itu sudah pernah terjadi.

Tidak salah memang apabila para penggiat pers juga menjadi penggiat politik. Namun yang harus diperhatikan, publik punya hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan seimbang. Saat ini publik sudah cukup pintar dan jeli menilai sebuah program atau pemberitaan media massa. Karena itu, jika program hanya menyasar kepentingan politik tertentu, publik sudah cukup pandai untuk memberi reward and punishmet.

Selain itu, dibutuhkan kesiapan KPI untuk menelaah program yang tak sejalan dengan kepntingan publik. Selain KPI, semua civil society juga harus bergerak mengawasi geliat media massa. Karena tanpa keseriusan pengawasan terhadap media massa, publik akan sangat dirugikan dengan banyaknya “informasi sampah” yang menjejali ruang kehidupan masyarakat.

Baca Selengkapnya...

Hatta dan SBY’s Factor

Oleh : Abdul Hakim MS

detik.com, Kamis, 15/12/2011

Pada 24 November 2011, kisah cinta Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Siti Rubi Aliya Rajasa berakhir di jenjang pernikahan. Melalui acara akad nikah di Istana Cipanas, putra bungsu Presiden SBY dan putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa (HR) tersebut telah resmi menjadi sepasang suami istri. Di tengah kebahagiaan Ibas-Aliya, perkawinan antara putra-putri dua pejabat ini ternyata menimbulkan berbagai polemik dan pro-kontra. Ada yang mendesak KPK mengaudit dana pernikahan Ibas-Aliya. Ada pula yang mengatakan pernikahan keduanya tergolong sederhana sebagai anak pejabat tertinggi di negeri ini.

Namun sebenarnya, yang paling menarik untuk dicermati adalah bagaimana pengaruh SBY terhadap karir politik besannya itu pasca pernikahan kedua anak mereka? Apakah SBY bisa menjadi poin positif atau malah negatif bagi pencapresan HR di pemilu 2014?

Seperti kita tahu, menjelang Rakernas PAN pada 10-11 Desember 2011 di JCC, santer terdengar kabar bahwa Ketum PAN itu akan didaulat sebagai capres pada pilpres 2014 mendatang. Sekretaris Jendral PAN, Taufik Kurniawan, mengatakan, saat ini desakan kuat telah lahir dari DPD dan DPW seluruh Indonesia untuk sesegera mungkin mendeklarasikan HR sebagai capres resmi PAN. Hal ini dimaksudkan agar kerja-kerja politik yang dilakukan oleh DPD dan DPW semakin jelas dan terarah dalam menghadapi pemilu 2014.

Faktor SBY

Sepertinya, PAN memang tak punya pilihan untuk mengusung capres selain HR. Secara personal, HR termasuk tokoh papan atas Indonesia yang memiliki modal komunikasi politik yang cukup baik. Sejak menjabat sebagai menteri sekretaris negara pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, HR juga telah menjadi tokoh yang semakin akrab di telinga publik. Bahkan kabarnya, Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais, pun sudah memberikan lampu hijau terhadap rencana pencalonan Menkoperekonomian itu.

Pasca pernikahan Ibas-Aliya, HR semakin memiliki modal yang cukup baik untuk menjadi capres karena hadirnya sosok SBY. Merujuk hasil survei DCSC Indonesia pada Oktober 2011, dalam pertanyaan terbuka, tingkat elektabilitas SBY ternyata masih di atas Megawati, Prabowo, dan Ical. Padahal pada pemilu 2014 medatang, SBY sudah tak bisa lagi mencalonkan diri.

Dengan popularitas dan elektabilitas yang masih baik pada diri SBY, tentu menjadi modal positif bagi HR untuk mengerek popularitas. Seperti sudah banyak dilansir lembaga survei, tingkat popularitas Menkoperekonomian itu belum begitu menggigit di mata publik. Dengan acara pernikahan kedua anak mereka yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi, plus liputan dari berbagai media massa, hemat saya, tingkat popularitas HR kok sepertinya bisa terdongkrak pada posisi yang lebih ideal sebagai capres.

Selain itu, saat ini ada semacam kebutuhan SBY untuk mencapreskan HR. Partai Demokrat selaku partai terbesar di pentas politik nasional, belum juga memiliki figur dengan popularitas kuat sekaliber dirinya untuk diusung menjadi capres. Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dapat dipastikan akan mendapatkan resistensi tinggi dari publik jika tetap memaksakan maju sebagai capres. Mengingat, kedua politisi muda Partai Demokrat itu diduga kuat terlibat kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games yang melilit mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Agaknya, SBY sadar betul bahwa ketiadaan figur kuat di jajaran elite Partai Demokrat akan memunculkan polemik internal dalam menentukan capres yang akan diusung. Kondisi itu tentu kurang ideal untuk memilih capres dari kalangan dalam. Oleh karena itu, pilihan untuk mengusung tokoh dari luar partai sebagai capres tahun 2014 menjadi terasa amat penting. Demi menjaga stabilitas Partai Demokrat, besar kemungkinan HR akan digadang-gadang oleh Presiden SBY sebagai calon presiden tahun 2014. Kenapa HR?

Pertimbangan SBY untuk memilih HR sebagai capres adalah adanya kebutuhan untuk mempersiapkan penerus trah Yudhoyono demi menjaga eksistensi di kancah politik nasional. Dengan memilih HR yang notabene merupakan besan, maka kerisauan Presiden SBY terhadap kelanjutan trah Yudhoyono di kancah politik nasional akan terjawab tuntas.

Faktor PAN

Meski demikian, hadirnya SBY dalam lingkungan HR bukan tanpa kelemahan. Naik-turunnya popularitas SBY, tentu akan memiliki imbas terhadap konsistensi politik HR kedepan. Dengan predikat sebagai besan, kelekatan itu akan sulit di hapus dari memori publik. Jika popularitas SBY bisa dijaga dengan baik hingga masa akhir jabatannya, mungkin hal itu akan berimbas positif buat HR. Namun sebaliknya, jika popularitas SBY turun, maka HR pun pasti akan terkena efek psikologis. Apalagi saat ini DPR tengah kencang untuk kembali “mengulik” kasus Bank Century. Saat ini, DPR telah menyiapkan ‘jurus’ hak menyatakan pendapat untuk kasus bailout 6.7 triliun itu. Sasaran tembaknya jelas, mereduksi “kemonceran” prestasi Presiden SBY.

Kelemahan mendasar lainnya yang bisa menjadi “rem” dukungan SBY terhadap HR adalah masih minimnya perolehan suara partai matahari. SBY tentu akan menghitung-hitung dukungan mencapreskan HR jikalau suara PAN masih dikisaran 6 – 7% saja, sementara suara Partai Demokrat ada di atas 20%. Tentu seandainya SBY mencapreskan HR ditengah ketimpangan suara kedua partai itu, akan memunculkan polemik kuat di internal Partai demokrat. Dan hemat saya, SBY tak akan memilih opsi itu.

Merujuk uraian di atas, hemat saya, titik lemah yang paling utama dari upaya pencapresan HR adalah faktor PAN. Oleh karena itu, jikalau PAN memang betul-betul ingin mengusung capresnya sendiri, ada baiknya kegiatan rakernas nanti difokuskan untuk mencari strategi pemenangan yang baik dari pada membahas isu-isu elitis yang telah membuat jengah masyarakat. Karena jika suara PAN masih satu digit pada pemilu 2014, sepertinya langkah HR untuk menjadi capres akan menghadapi jurang yang cukup terjal.

Baca Selengkapnya...

Menakar Pencalonan Hatta Pada Pilpres 2014

Oleh : Abdul Hakim MS

Media Indonesia

Menjelang Rakernas PAN pada 10-11 Desember 2011 di JCC, santer terdengar kabar bahwa Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa (HR), akan didaulat sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 mendatang. Kabarnya, Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais, pun sudah memberikan lampu hijau terhadap rencana pencalonan tersebut.

Meskipun demikian, agar HR pantas jadi Capres, Amien Rais memberikan sejumlah catatan yang harus dipenuhi PAN ketika akan mencalonkan sang ketua umum pada pilpres 2014. Catatan itu antara lain adalah pemenuhan target suara sebesar dua digit pada pemilihan umum (pemilu) 2014. Pada tiga pemilu kebelakang (1999, 2004, 2009), PAN hanya mampu meraih suara pada kisaran angkan 6-7 persen. Pada pemilu 1999 PAN memperoleh suara sebesar 7.1%, pemilu 2004 sebesar 6.4%, dan pemilu 2009 sebesar 6.0%.

Seperti di ditegaskan oleh Sekretaris Jendral PAN, Taufik Kurniawan, beberapa hari menjelang rakernas, desakan kuat lahir dari DPD dan DPW seluruh Indonesia untuk sesegera mungkin mendeklarasikan HR sebagai capres PAN. Hal ini dimaksudkan agar kerja yang dilakukan oleh DPD dan DPW semakin jelas dan terararah dalam menghadapi pemilu 2014.

Yang menarik ditunggu adalah bagaimana sikap HR dalam menghadapi desakan pencapresan dirinya di rakernas nanti?

Potensial

Saat ini, nama Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie memang tengah mendominasi ruang publik terkait wacana tokoh kandidat calon presiden tahun 2014. Harus diakui bahwa kedua calon itu memiliki sumber daya finansial dan jaringan media massa yang sangat mumpuni ketimbang HR.

Namun, dua hal itu tidak lantas serta merta dapat menjadi jaminan bagi kedua tokoh itu untuk melenggang mulus menuju kursi kepresidenan. Publik tentu tidak akan lupa bahwa Aburizal Bakrie memiliki catatan hitam berupa kasus Lumpur Lapindo dan tunggakan pajak kelompok usaha Bakrie. Setali tiga uang dengan Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto pun masih memiliki beban hukum terkait dengan dugaan pelanggaran HAM kala ia masih aktif di dunia kemiliteran.

Sementara sosok HR, secara perlahan telah masuk dalam jajaran pejabat birokrasi pemerintahan dan elite politik papan atas Indonesia. Meskipun saat ini elektabilitasnya masih ada dibawah dua tokoh di atas, namun sejak menjabat sebagai menteri sekretaris negara pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, HR menjadi tokoh yang semakin akrab di telinga publik. Apalagi, baru-baru ini HR melakukan hajatan besar dengan menjadi besan Presiden SBY. Meski belum ada data resmi, perhelatan perkawinan Ibas-Aliya sepertinya akan berdampak pada popularitas HR di kalangan masyarakat.

Dengan kemampuan komunikasi lobi yang baik dan banyaknya jaringan, juga menjadi kelebihan HR dalam perburuan kursi RI-1. Melalui berbagai jaringan organisasi yang digeluti –seperti Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) misalnya¬– bukan perkara sulit bagi HR untuk melicinkan langkah tampil sebagai tokoh kandidat calon presiden potensial. Tak mengherankan apabila kemudian pengurus DPD dan DPW PAN begitu ngebet mencapreskan HR secara dini.

Kelemahan mendasar yang dimiliki HR saat ini adalah perolehan suara partainya yang masih stagnan pada angka 6 – 7%. Tentu dengan modal suara partai sebesar itu, akan sangat sulit bagi HR untuk bargaining position menduduki posisi capres. Jikalau pun bisa, HR tentu akan menghadapi kesulitan kala terpilih. Pengalaman pemilu 2004 menunjukkan, SBY yang terpilih bersama dengan JK, tak bisa berbuat banyak menghadapi “gangguan” DPR. Bahkan ada celetukan disebagian kalangan, the real presiden Indonesia kala itu adalah JK. Hal ini mengacu pada dominasi JK yang cukup kelihatan terhadap SBY dikarenakan sebagai ketua umum Partai Golkar yang menjadi pemenang pimilu legislatif 2004 dan menguasai kursi DPR.

Pertanyaannya, apakah HR mau menerima pencapresan dirinya saat pemilu 2014 masih tiga tahun lagi? Apa untung dan ruginya jikalau HR menjadi capres resmi PAN saat ini?

Prematur

Tentu jikalau HR menerima pinangan pencapresan dirinya oleh pengurus PAN pada rakernas nanti, hal ini akan menjadi terobosan baru di pentas perpolitikan nasional. Ada sebuah partai politik yang telah memiliki capres resmi meskipun pemilu masih tiga tahun lagi. Kondisi ini cukup baik bagi pembelajaran politik masyarakat. Istilah “membeli kucing dalam karung” menjadi tidak berarti lagi. Karena ketika masyarakat memilih PAN, salah satu tafsirannya adalah mereka juga ingin memilih HR sebagai capres.

Akan tetapi, bukan tanpa kendala jikalau HR menerima pinangan pengurus PAN saat rakernas nanti. Posisinya sebagai Menkoperekonomian saat ini, akan rentan menjadi polemik dikalangan elit dan media massa. Semua kinerjanya sebagai menko, nantinya akan selalu dicurigai sebagai “kampanye terselubung” untuk kepentingan pemilu 2014. Tentu kondisi ini sangat mengganggu kinerja ekonomi yang saat ini sudah dalam trend positif.

Idealnya, seandainya HR menerima pinangan sebagai capres resmi PAN, ia harus mundur dari jabatannya sekarang. Namun pertanyaannya, relakah SBY melepas menteri sekaliber HR? Atau pertanyaannya dibalik, relakah HR melepas hasil kreasi ekonominya yang telah menghasilkan public polecy awrd melalui Master Plan MP3EI?

Melihat fakta yang ada, kemungkinan terbesarnya adalah arus dukungan tetap akan kuat dalam rakernas nanti. Namun hemat saya, HR tentu akan berfikir ulang untuk menerima pinangan tersebut. Hal ini berdasar pada, pertama, pemilu 2014 masih cukup lama, tiga tahun. Dalam masa itu, HR masih punya cukup waktu untuk menyusun dukungan secara gerilya sembari masih dapat menunaikan tugas sebagai Menkoperekonomian. Kedua, HR tentu akan menimang masih kecilnya suara PAN. Hemat saya, HR pasti akan melihat dulu perolehan suara pemilu legislatif PAN di 2014 nanti sebelum ia resmi menjadi capres dari PAN.

Merujuk kondisi tersebut, ada baiknya jiakalu rakernas PAN lebih difokuskan untuk mencari strategi pemenangan PAN yang komprehensif, daripada sibuk pada isu pencapresan yang bisa dikatakan masih cukup prematur. PR terbesar PAN adalah bagaimana partai bisa meraih angka dua digit, sehingga HR cukup pantas di capreskan dari partai matahari tersebut, seperti dicatatkan oleh Amin Rais di atas.

Baca Selengkapnya...