Inilah Alasan Perlunya PDIP-Demokrat Berkoalisi

Kamis, 21 Oktober 2010 | 09:00 WIB

Oleh: MA Hailuki

INILAH.COM, Jakarta - PDIP sangat membutuhkan berkoalisi dengan Partai Demokrat, pasalnya saat ini PDIP terancam oleh dua hal.

Pertama, selama lima tahun PDIP kehilangan sumber pendanaan partai karena menjadi partai opisisi yang menyebabkan tak kebagian mengelola kementerian atau lembaga strategis lainnya.

"Tak bisa dipungkiri, partai politik membutuhkan dana besar. Dan terlihat kekuatan finansial PDIP makin lemah semenjak menjadi oposisi," ujar peneliti Indo Barometer Abdul Hakim kepada INILAH.COM, Kamis (21/10/2010).

Alasan kedua, saat ini kader-kader PDIP tengah dibidik berbagai kasus korupsi. Tercatat 14 kader PDIP sudah dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus suap pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI).

"Dengan menjadi bagian dari koalisi maka mungkin kader-kader PDIP tidak dijadikan target pemberantasan korupsi lagi seperti yang terjadi saat ini," terangnya.

Seperti diberitakan, belakangan hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat makin mesra, khusunya hubungan antara Puan Maharani dengan SBY. Dikabarkan keduanya telah menggelar pertemuan tertutup beberapa kali untuk penjajakan koalisi.

Namun hingga saat ini PDIP belum memutuskan akan berkoalisi secara resmi dengan Partai Demokrat. Isu reshuffle kabinet pun dikait-kaitkan dengan rencana bergabungnya PDIP ke dalam koalisi.

Puan Maharani disebut-sebut akan diberi salah satu posisi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. [mah]

Baca Selengkapnya...

Golkar Bukan Hambatan Buat Timur Pradopo Jadi Kapolri

Selasa, 12 Oktober 2010 | 05:00 WIB

Oleh: Santi Andriani

INILAH.COM, Jakarta- Meski belakangan muncul suara berbeda di Komisi III DPR RI soal nama calon Kapolri yang dipilih Presiden SBY, Komjen Pol. Timur Pradopo termasuk yang terakhir berdampak pada mosi tidak percaya kepada Ketua DPR RI namun hal itu dinilai bukan ancaman bagi mantan Kapolda DKI Jakarta itu maju menjadi Kapolri.

Peneliti Indo Barometer, Abdul Hakim berpendapat, tidak akan ada halangan besar termasuk jika Golkar di kemudian hari berbalik tidak memilih Timur dalam fit and proper test. Timur dipastikan akan tetap lolos menggantikan Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri.

"Kalau kita kalkulasi secara matematis tidak akan ada masalah terhadap jumlah dukungan terhadap Timur Pradopo.

Tidak ada persoalan besar bagi Timur untuk maju menjadi Kapolri," ujar Abdul Hakim ketika dihubungi INILAH.COM, Senin(11/10) malam.

Dia melanjutkan, meski partai anggota koalisi Golongan Karya berubah haluan yaitu tidak memberikan suaranya kepada Timur Pradopo, Timur akan tetap terpilih karena jumlah anggota koalisi yang mendukung akan lebih banyak. Namun kata Abdul, dia tidak yakin Golkar akan menarik dukungannya untuk Timur.

"Memang ada satu dua anggota di internalnya yang berbeda, termasuk melontarkan mosi tidak percaya itu, tapi itu tidak akan menimbulkan masalah. Menurut saya Golkar akan tetap mendukung Timur Pradopo," tandas dia.

Begitu pun juga dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menurut Abdul Hakim, PKS juga akan tetap pada dukungan sebagai anggota koalisi yaitu mendukung Timur Pradopo sebagai Kapolri yang dipilih Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Baca Selengkapnya...